Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.498
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Buletin Peternakan DE JURE JITRO (Jurnal Ilmiah dan Teknologi Peternakan Tropis) Jurnal Hukum Novelty Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Indonesia Journal of Social Responsibility Review (IJSRR) Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Ferdy Saputra
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
The Role of Local Indigenous Communities in Responding to Climate Change Through Community Development Program Utami, Dyah Putri; Imawan , Bambang; Saputra, Ferdy
Indonesian Journal of Social Responsibility Review (IJSRR) Vol. 3 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Prospect Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55381/ijsrr.v3i1.384

Abstract

Indigenous people are one of the communities affected by global climate change. As a group of people who depend on nature to meet their daily needs, increasingly erratic weather changes are one of the factors that change the pattern of meeting their needs. In addition, as one of the communities at the site level, indigenous communities have a fairy high vulnerability index to climate change. One of the indigenous communities affected by climate change in Moi Lemas Tribal community who inhabit District Seget, Sorong Regency. Therefore, strategies are needed to respond to the impacts of climate change among indigenous communities. To increase the capacity to adapt and mitigate climate change to The Moi Lemas tribal community group, 10 local groups called The ProKlim (Program Kampung Iklim) groups were formed which are spread across 10 villages and hamlets in District Seget since 2022. It is known that the program implemented by ProkLim group succeeded in reducing the vulnerability index of the indigenous Moi Lemas tribe in District Seget to level 8, from before the program it was at level 14.
SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA DI GAMPONG ULEE MADON KECAMATAN MUARA BATU KABUPATEN ACEH UTARA (Studi PutusanNo. 249/Pid.B/2019/PN.Lsk) Fahrezi, Fahrezi; Saputra, Ferdy; Rahman, Arif
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19129

Abstract

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia, karena sudah menghilangkan nyawa seseorang, sebagaimana dalam Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Lsk. pelaku di dakwa dengan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 KUHP, sehingga di Vonis hukuman mati Namun hukuman di indonesia melarang hukuman mati karna melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini mengkaji tentang hukuman diberikan kepada orang yang merencanakan dan melakukan tindak pidana berat yang disebut pembunuhan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis studi kasus seperti putusan hakim, peraturan perundangan, dan norma-norma hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim memutuskan perkara tersebut secara yuridis yaitu terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum mati namun dilihat secara non yuridisnya hakim cendrung pada pertimbangan perbuatan terdakwa yang berencana dan sadis terhadap korban anak dan istrinya sendiri dengan pertimbangan perbuatan pelaku, walaupun dilihat dari perspektif hak asasi manusia seharusnya hakim tidak memutuskan hukuman mati.
PERAN POLISI RESORT LHOKSEUMAWE DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENADAHAN Prayogi, Aldi; Sari, Elidar; Saputra, Ferdy
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18995

Abstract

Tindakan menerima uang yang diperoleh melalui cara yang tidak sah merupakan pelanggaran hukum yang berat. Tulisan ini berupaya untuk mengeksplorasi peran penting Kepolisian Resor Lhokseumawe dalam mengungkap kejahatan keuangan semacam itu di Kota Lhokseumawe, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menangani masalah ini secara efektif. Penelitian penulis ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengkaji peran penting Kepolisian Resor Lhokseumawe dalam menanggulangi tindak pidana transaksi keuangan ilegal di Kota Lhokseumawe. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum ini dalam menangani kegiatan kriminal tersebut secara efektif. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif yang didasarkan pada kerangka hukum empiris, yang pada dasarnya merupakan bentuk penelitian hukum sosiologis. Pendekatan ini memfasilitasi pembuatan data deskriptif yang lengkap, yang berasal dari narasi tertulis dan wawancara langsung dengan pemangku kepentingan terkait. Kajian penulis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana suap di Resor Lhokseumawe menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana tersebut dapat dibenarkan, karena perbuatan terdakwa semata-mata hanya berkaitan dengan perbuatan menerima uang. Perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. Penulis menganjurkan agar Kepolisian Resor Lhokseumawe memberikan sanksi yang lebih berat kepada oknum yang terbukti menerima uang, karena perbuatannya mengganggu kerukunan masyarakat.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP IBU PENGIDAP BABY BLUES SYNDROME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK Savina, Savina; Saputra, Ferdy; Subaidi, Joelman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19927

Abstract

Baby blues syndrome adalah suatu ganguan psilogis yang di alami oleh seorang ibu pasca melahirkan. Gangguan ini akan meninbulkan perubahan emosi yang tidak stabil, kecemasan berlebihan dan mudah marah bahkan hilang pengendalian diri. Dalam kondisi gangguan ini ibu dapat melakukan perbuatan pidana, salah satumya adalah tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Adapun tujun dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap ibu pengidap baby blues syndrome yang melakukan tindak pidana penganiyaan anak dan bagaimana kemampuan bertanggungjawab serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang- undangan dan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ibu pengidap baby blues syndrome yang melakukan tindak pidana penganiayaann terhadap anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena baby blues syndrome masuk dalam kategori Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 44 Ayat (1) KUHP bahwa orang yang cacat jiwanya tidak dapat mempertanggungjwabakan atas Tindakan nya karna tidak sehat akal nya. Saran dari penelitian ini pertanggungjawaban pidana ibu yang mengalami gangguan kejiwaan yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak nya memiliki pengananganan khusus dalam memberikan penanganan seperti merehabilitasi terdakwa kedalam rumah sakit jiwa sampai keadaanya kembali pulih seperti semula dan tidak berlanjut ke hal yang lebih serius.
Upaya Pengawasan pada Metode Pelaksanaan Shotcrete dan Rockbolt pada Konstruksi Terowongan: Supervision Efforts on Shotcrete and Rockbolt Implementation Methods in Tunnel Construction Noor, Rusandi; Saputra, Ferdy; Maulida, Istifalia; Zulkarnain, Isnaini; Pamungkas, Pulung Priyo
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 10 No. 6 (2025): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v10i6.8899

Abstract

The Samarinda Tunnel construction project is a strategic effort to support infrastructure development in East Kalimantan. This tunnel is located from Jalan Sultan Alimuddin, Sambutan District to Jalan Kakap, Samarinda Ilir District, with a length of 690 meters from the entrance (Inlet) to the exit (Outlet). This tunnel is expected to be able to reduce traffic jams that often occur on Jalan Otto Iskandar Dinata, Sungai Dama Village. This project is owned by the Samarinda City Government (PUPR) and is implemented by the contractor PT. PP Persero with PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri is the supervising consultant. The construction method used is the New Austrian Tunneling Method (NATM), with a focus on the use of shotcrete and rockbolt to maintain the stability of the tunnel structure during and after the construction process. Shotcrete provides temporary protection against ground pressure, while rockbolt strengthens the rock mass around the tunnel. In this community service, observations were carried out using a participatory method, where observers were directly involved in the activities being observed. This approach allows for a deeper understanding of the application of shotcrete and rockbolts, as well as the effectiveness of the supervision carried out to ensure compliance with applicable technical specifications and standards.
Criminalising Women, Silencing Victims: Human Rights and Sharia Enforcement in Aceh Hasbi, Yusrizal; Saputra, Ferdy; Iskandar, Hadi; Rasyid, Laila Muhammad; Harun, Harun
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Shariah Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v17i1.29635

Abstract

This study critically examines the role of Islamic law and local customs (adat) in Aceh in shaping criminalisation processes and victims’ rights, particularly focusing on the protection of women. Aceh, endowed with special autonomy within Indonesia, presents a unique legal framework that blends Islamic law (Sharia) with indigenous customary law, creating a hybrid legal environment grounded in both religious doctrine and cultural values. Although often perceived as rigid, Acehnese Islamic law incorporates a humanist ethos that prioritises community harmony and upholds women’s dignity. Using normative legal research methods, with a conceptual approach and scientific interpretation, the research evaluates the extent to which the current legal system aligns with national and international human rights standards. Specifically, it focuses on how legal norms are formulated, interpreted, and applied in cases of gender-based violence. By examining academic literature and legal analyses, this study underscores the importance of a balanced approach within Aceh’s legal framework, one that respects Islamic values and cultural traditions while strengthening the protection of women’s rights. The study’s main contribution lies in its normative critique of Aceh’s dual legal system and its recommendation to harmonise Islamic legal norms with international human rights obligations. By proposing a rights-based recalibration of the existing framework, the research offers a pathway to enhance legal protections, improve access to justice, and ensure that Islamic law functions as a means of empowerment rather than marginalisation. This review provides critical insights into the complexities of Aceh’s Islamic legal system and its broader societal implications.
Disparitas Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian Afrizal Laia, Yusrat; Sumiadi, Sumiadi; Saputra, Ferdy
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21341

Abstract

Disparitas putusan hakim adalah perbedaan hukuman terhadap perkara dan pelanggaran yang sama dalam kondisi serupa, yang mencerminkan ketidakadilan dan inkonsistensi hukum. Fenomena ini terjadi dalam tiga putusan kekerasan, yaitu Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rbi, 211/Pid.B/2024/PN Rbi, dan 212/Pid.B/2024/PN Rbi, meskipun ketiganya melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Terdapat perbedaan mencolok dalam lama hukuman, padahal unsur pidananya sama. Penelitian ini bertujuan mengkaji dasar pertimbangan hakim dan penyebab terjadinya disparitas. Metodenya adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan unsur objektif (actus reus), dan mengabaikan unsur subjektif (mens rea) seperti tingkat kesalahan, niat, kondisi mental, serta usia terdakwa saat kejadian. Disparitas terjadi karena tidak adanya batas minimum pemidanaan dalam KUHP dan kebebasan hakim yang cenderung subjektif. Akibatnya, rasa keadilan belum terpenuhi.
PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Emirsya, Melfa; Subaidi, Joelman; Saputra, Ferdy
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22997

Abstract

Penerapan asas dominus litis menjadi salah satu elemen penting dalam sisstem peradilan pidana di Indonesia. Asas dominus litis memilkii peran strategi dalam meningkatkan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana. Asas ini secara otomatis menempatkan penuntut umum sebagai pengendali perkara. Dalam konteks hukum acara pidana, asas ini menunjuk pada pihak yang memilki kendali tertinggi terhadap arah dan kelanjutan suatu perkara pidana, terutama dalam tahap penuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penerapan asas dominus litis terhadap peranan jaksa dalam tindak pidana umum dan implikasi yuridis dari penerapan asas dominus litis terhadap kedudukan jaksa penuntut umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitin yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan asas dominus litis memiliki implikasi yuridis yang besar terhadap fungsi penuntutan. Di sisi lain, pelaksanaan asas ini juga menghadap tantangan dalam praktik, seperti resiko penyalahgunaaan kewenangan, kurangnya koordinasi antarpenegak hukum, keterbatasan profesionalisme jaksa dan ketimpangan dalam penerapan keadilan restoratif. Oleh karena itu, disarankan pemerintah dan pembentuk kebijakan perlu dilakukan harmonisasi peraturan antara KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, dan pedoman internal kejaksaan terkait kewenangan dominus litis, serta penguatan mekanisme praperadilan sebagai kontrol terhadap tindakan jaksa.
NAVIGATING THE DIGITAL DILEMMA: PROTECTING INDONESIAN CHILDREN FROM CYBERCRIME Yusrizal, Yusrizal; Saputra, Ferdy; Iskandar, Hadi; Asmara, Romi; Muhammad Rasyid, Laila
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 27, No 2: August 2025: Islam and Justice development in Indonesia
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v27i2.45738

Abstract

Children has been increasingly vulnerable to a multitude of cybercrimes in Indonesia. These include alarming issues such as online grooming, sexual exploitation, cyberbullying, and identity theft. This situation not only presents significant legal challenges but also represents a profound ethical crisis within Indonesias evolving digital landscape. This article utilizes a normative juridical approach alongside a conceptual framework to articulate legal arguments surrounding these pressing concerns. While regulatory measures exist, such as the Electronic Information and Transactions (ITE) Law and the Child Protection Law, their enforcement remains fragmented and often inadequate to tackle the constantly changing nature of digital threats. The ethical dimensions of this crisis cannot be overlooked, as they intertwine with corporate responsibility, parental awareness, and systemic inaction. Such issues amplify the risks that children face online. This study asserts that the combination of legal deficiencies and ethical oversight creates a substantial protection gap that demands a coherent and interdisciplinary response. To effectively safeguard children in the digital age, it is crucial to strengthen institutional capacities, integrate digital literacy within educational curricula, and adopt child-centered approaches to digital governance. By doing so, we can work towards ensuring that the rights, dignity, and safety of children are prioritized and protected in Indonesia.
Resolution of the Jiwasraya insurance case: Government perspective on ensuring legal certainty and justice Saputra, Ferdy; Yusrizal; Bahreisy, Budi; Rasyid, Laila Muhammad
Jurnal Hukum Novelty Vol. 16 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/jhn.v16i2.29448

Abstract

Introduction to the Problem: The Jiwasraya insurance scandal exposed major weaknesses in Indonesia’s legal oversight of state-owned enterprises, particularly in corporate governance, fiduciary responsibility, and regulatory enforcement. Despite multiple government interventions, the lack of accountability and transparency eroded public trust and questioned the integrity of legal policy. Purpose/Objective of Study: This article examines the government’s legal and policy measures in addressing the Jiwasraya crisis, focusing on how these efforts align with the principles of legal certainty, justice, and Good Corporate Governance (GCG). Design/Methodology/Approach: Employing a normative juridical method with statute and comparative approaches, the study analyzes statutory frameworks, court decisions, and administrative responses, supported by comparative insights from China, Germany, and the United Kingdom. Findings: The findings reveal that government measures, such as corporate restructuring, the establishment of IFG Life, and criminal prosecution, remain largely reactive and lack structural reform. The study argues for the codification of fiduciary duties, strengthening corporate criminal liability, and the selective imposition of severe penalties in corruption cases causing extensive state losses. Furthermore, the absence of transitional legal norms and enforceable state guarantees leaves non-migrated policyholders without legal protection. These findings highlight the urgency of reforming Indonesia’s corporate and financial governance system to restore legal certainty and uphold justice. Paper Type: Research Article
Co-Authors ACHMAD FARAJALLAH Afrizal Laia, Yusrat Arif Rahman Arnita Arnita Budi Bahreisy Dewiana, Dewiana Dyah Perwitasari Elidar Sari Emirsya, Melfa Fahlevi, Anisa Fahrezi, Fahrezi Fatahillah, Fatahillah Fauzah Nur Aksa Hadi Iskandar Hakim, Fhaorozhe Rezky Hamdani Hamdani Harun Harun Hasbi, Yusrizal Helvina, Aktif Helvina, Helvina Hermansyah, Alfandy Hidayat Hidayat Imawan , Bambang Isnaini Zulkarnain Johari Johari Kaiin, Ekayanti Mulyawati Khasum, Ummi Kuswati Kuswati Maulida, Istifalia Moch. Syamsul Arifin Zein, Moch. Syamsul Arifin Muhammad Rasyid, Laila Mutia, Salsabilla Nur Hafni Pamungkas, Pulung Priyo Paskah Partogi Agung Prayogi, Aldi Rasyid, Laila Muhammad Rezeki, Citra Mahara Romi Asmara Rusandi Noor Salsabila, Salsabila savina, savina Subaidi, Joelman Sumiadi, Sumiadi Syahruddin Said Tri Eko Susilorini Ummi Kalsum Utami, Dyah Putri Yusrizal Yusrizal Yusrizal Zahratul Idami