Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

Karakteristik Ibu dalam Upaya Meningkatkan Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini Muktiono Waspodo; Sri Widiyastuti; H.T. Abdul Madjid
Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/obsesi.v8i3.3358

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkarakteristikkan ibu dalam upaya meningkatkan perkembangan fisik motorik anak usia dini. Metode penelitian menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka. Keabsahan data dicapai dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik ibu pada rentang usia 23 tahun hingga 46 tahun, memiliki anak ≥ 2 orang, pekerjaan utama ibu adalah ibu rumah tangga dan pekerja paruh waktu. Pendidikan ibu tertinggi sarjana, terendah SD dan terbanyak SMA. Usia, pendidikan, pengetahuan dan pekerjaan mempengaruhi keberhasilan ibu dalam meningkatkan perkembangan fisik motorik anak, namun waktu berkualitas bersama anak adalah yang terpenting. Rekomendasi: ibu bisa mendelegasikan PAUD jika ibu tidak memiliki waktu berkualitas dan tidak memiliki  
Implementasi Sistem Hidroponik Deep-Flow-Technique (DFT) untuk Pemanfaatan Pekarangan di Desa Mekar Jaya Badu, Risti Ristianingsih; Ijonu, Ukhti Nurfajriah Sasmita; Lukum, Wahidin; Paputungan, Nursiti Aisyah; Ajami, Frans Mitran; Abas, Mamat; Podungge, Abdul Madjid; Sahabat, Andi Inar; Juramang, Risnayanti R.; Umadji, Nur Inda R.; Radjak, Karmila Damariani
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 4 No. 4 (2025): Desember: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/r7t86s58

Abstract

The utilization of home yard as an alternative food source by using innovation has not been well applied in Melandar Meiland village. Household food security is usually not managed planned. To achieve sustainable use of the yard, this devotion aims to implement the Deep Flow Technique (DFT) hydroponic system. Moreover, the method used in this activity is participation through the observation of initial conditions, socialization and education through extension and discussion, the application of hydroponic installation, and planting maintenance of plants. The results of the activity show that people better understand the benefits of yard and the ability to run the DFT hydroponic system independently. Thus, the application of this system encourages changes in the views and habits of society about the yard as a productive place to support household food security. 
Redefining Regional Supervisory Authority: Smart Eco Supervision as a Preventive Administrative Sanction Instrument Podungge, Abdul Madjid; Badu, Risti Ristianingsih; Podungge, Abdul Wahab; Hunawa, Robby
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3827

Abstract

This study investigates the critical development paradox in Gorontalo, where a 6.07% extractive-driven economic growth inversely correlates with extreme mercury contamination (Igeo) and severe environmental degradation in river basins. This systemic issue stems from acute regulatory discord caused by centralized licensing under the Minerba and Job Creation Laws, creating a supervisory authority vacuum that effectively paralyzes regional oversight mechanisms. Adopting a constructive socio-legal approach triangulated with hybrid spatial data (NDVI/SAR), this article proposes the Smart Eco Supervision model to bridge the critical gap between technical surveillance and legal enforcement. This model integrates high-precision geospatial detection to provide indisputable objective evidence for State Administrative Officers (TUN). Furthermore, it legally reconstructs sanctions into Restorative Administrative Sanctions, mandating scientifically quantifiable restoration methods like phytoremediation instead of mere financial fines. Grounded in Salus Populi Suprema Lex Esto, this framework redefines regional authority by prioritizing citizens' ecological safety as the supreme law, ensuring substantive environmental justice for impacted communities.
Pengaruh Imbalan Intrinsik dan Ekstrinsik Terhadap Kepuasan Kerja Perawat di Rumah Sakit Sinar Kasih Toraja Kabupaten Tana Toraja: The Influence of Intrinsic and Extrinsic Rewards on Nurse Job Satisfaction at Sinar Kasih Hospital, Toraja, Tana Toraja Regency Muhammad Djohan; Abdul Madjid; Haslinah Ahmad
Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI) Vol. 6 No. 9 (2023): September 2023
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mppki.v6i9.4090

Abstract

Latar belakang: Kepuasan kerja merupakan hal yang penting dimiliki oleh setiap karyawan dalam sebuah organisasi. Karena dengan dimilikinya kepuasan kerja pada diri seorang karyawan dalam bekerja akan lebih memacu partisipasinya dalam setiap kegiatan mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Perawat yang merasa puas dengan pekerjaannya akan siap memberikan pelayanan medis yang maksimal. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya imbalan intrinsik dan imbalan ekstrinsik dapat memberikan kepuasan kerja perawat. Tujuan: Untuk menilai imbalan intrinsik dan ekstrinsik yang paling berpengaruh terhadap kepuasan kerja perawat di Rumah Sakit Sinar Kasih Toraja Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan Cross Sectional Study. Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Sinar Kasih Toraja Kabupaten Tana Toraja dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2022, Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh perawat yang bekerja di Rumah Sakit Sinar Kasih Toraja yang masa kerjanya 2 tahun atau lebih dengan pendidikan Diploma Tiga, S1 Keperawatan atau Ners yang berjumlah 60 orang, Penentuan besar sampel minimal pada penelitian ini dihitung berdasarkan rumus Slovin sebanyak 38, Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah instrumen dalam bentuk kuesioner, checklist dan wawancara. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan kepuasan kerja perawat di Rumah Sakit Sinar Kasih Toraja yaitu Wewenang Mengambil Keputusan (p=<0,000), Besarnya Gaji (p=0,000), Insentif/ Imbalan Jasa (p=0,019) dan Asuransi Kesehatan (p=0,002). Variabel insentif merupakan variabel yang paling berpengaruh dengan nilai Exp(B) = 9,945. Kesimpulan: Kepuasan kerja perawat di Rumah Sakit Sinar Kasih Toraja dipengaruhi oleh wewenang dalam pengambilan keputusan, besarnya gaji, insentif dan adanya asuransi kesehatan sehingga disarankan agar Rumah Sakit Sinar Kasih Toraja lebih meningkatkan imbalan-imbalan yang membuat perawat termotivasi dalam meningkatkan kinerja serta prestasinya.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS (Onslag Van RechtVervolging) DALAM TINDAK PIDANA PEMILU: (Studi Kasus Putusan No.10.Pid.Sus/2024/PN Tmt) Putri, Reza Amanda; Podungge, Abdul Madjid; Ilato, Fadel
The Factum Law Review Journal Volume 3 Issue 2, December 2025
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas analisis yuridis putusan lepas (onslag van rechtvervolging) dalam perkara tindak pidana pemilu, dengan studi kasus Putusan No.10/Pid.Sus/2024/PN Tmt. Latar belakang penelitian adalah adanya fenomena hukum ketika hakim tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa meskipun unsur-unsur perbuatan terbukti, dengan alasan bahwa perbuatan tersebut bukan tindak pidana. Hal ini menimbulkan perdebatan terkait kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak politik warga negara. Karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji pertimbangan hakim, kesesuaiannya dengan asas legalitas, serta implikasi yuridis terhadap penegakan hukum pemilu di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat para ahli hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah pertimbangan hakim, lalu dibandingkan dengan teori hukum pidana dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, serta demokratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan No.10/Pid.Sus/2024/PN Tmt menekankan pada tidak adanya sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemilu. Putusan lepas ini sejalan dengan asas legalitas yang menghendaki perbuatan hanya dapat dipidana bila diatur jelas dalam undang-undang. Namun, dari perspektif politik hukum pemilu, putusan ini menimbulkan kritik karena berpotensi melemahkan integritas pemilu. Dengan demikian, penelitian menegaskan pentingnya harmonisasi antara asas legalitas hukum pidana dan tujuan penyelenggaraan pemilu demokratis. .Kata kunci: Putusan lepas, Onslag van rechtvervolging, Tindak pidana pemilu ABSTRACT This study examines the juridical analysis of dismissal of prosecution (onslag van rechtvervolging) in election crime cases, with a case study of Decision No.10/Pid.Sus/2024/PN Tmt. The background of this research is the legal phenomenon where judges do not impose a sentence on defendants even though the elements of the act are proven, on the grounds that the act does not constitute a criminal offense. This raises debates regarding legal certainty, justice, and the protection of citizens’ political rights. Therefore, this study is important to examine the judges’ considerations, their conformity with the principle of legality, and the juridical implications for election law enforcement in Indonesia. The research method employed is a normative juridical approach using a case study (case approach). The legal materials consist of primary sources, such as laws and court decisions, and secondary sources, including literature, journals, and expert opinions. The analysis is qualitative, reviewing the judges’ reasoning and comparing it with criminal law theory and principles of fair, honest, and democratic election administration. The study results indicate that the judges’ considerations in Decision No.10/Pid.Sus/2024/PN Tmt emphasize the absence of unlawfulness in the defendant’s actions, so the act cannot be classified as an election crime. This dismissal aligns with the principle of legality, which requires that an act can only be punished if clearly regulated by law. However, from the perspective of election law policy, this decision raises criticism as it may weaken election integrity. Thus, the study highlights the importance of harmonizing the principle of legality in criminal law with the objectives of democratic election administration. Keywords: Dismissal of prosecution, Onslag van rechtvervolging, Election crime
Juridical Implication of Restorative Justice On Prosecutorial Authority In Penal Mediation I Gde Putu Prema Dhananjaya; Milda Istiqomah; Abdul Madjid
YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Vol. 22 No. 2 (2026): September in progress
Publisher : Faculty of Law, Merdeka University Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55173/yurisdiksi.v22i2.367

Abstract

The development of criminal law in Indonesia shows a paradigm shift from a retributive approach to a restorative approach that emphasizes the restoration of victims' losses, the responsibility of perpetrators, and the restoration of social relations. This shift is marked by the presence of a Restorative Justice mechanism in the National Criminal Procedure Code (KUHAP), which can be implemented from the investigation, inquiry, prosecution, to trial. On the other hand, the Prosecutor's Office Law has previously authorized Prosecutors to conduct Penal Mediation as a form of out-of-court criminal case resolution. This condition raises legal issues in the form of potential overlapping authority, dualism in case resolution mechanisms, and unclear relationships between Restorative Justice and Penal Mediation in the national criminal justice system. This research uses a normative legal method with a statutory, conceptual, and systematic approach. Primary legal materials consist of laws and regulations related to the National Criminal Procedure Code, the Prosecutor's Office Law, and other relevant provisions, while secondary legal materials are obtained from literature, journals, and legal doctrine. The research findings indicate that the presence of Restorative Justice mechanisms strengthens the humanist orientation in law enforcement, but simultaneously demands harmonization of norms so that the Prosecutor's authority in Penal Mediation maintains legal certainty. Penal Mediation is essentially a special instrument within the Restorative Justice framework that can be optimized at the prosecution stage. Going forward, regulatory reform is needed that clarifies the limits of authority, implementation procedures, case criteria, and legal consequences of restorative resolution to create an effective, simple, and just criminal justice system.
Formulation of Asset Confiscation Without Criminal Decision (Non-Conviction Based) Based On The Principle of Due Process of Law Michael Yudhistira Lumban Goal; Abdul Madjid
YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Vol. 22 No. 2 (2026): September in progress
Publisher : Faculty of Law, Merdeka University Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55173/yurisdiksi.v22i2.374

Abstract

Asset forfeiture is a strategic legal instrument in the eradication of corruption, particularly for recovering state financial losses. However, asset forfeiture mechanisms that rely on criminal convictions often face various obstacles, such as the complexity of the evidentiary system, the lengthy judicial process, and the perpetrator's ability to conceal or divert assets derived from crime. Therefore, the concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) has developed as an alternative legal policy that allows for asset forfeiture without having to wait for a final and binding criminal verdict. This study aims to analyze the NCB concept as a legal policy for asset forfeiture in corruption cases, while also examining the normative weaknesses in the Asset Forfeiture Bill, which currently does not optimally accommodate this principle. The study results indicate that the Asset Forfeiture Bill still has several fundamental weaknesses, including the lack of explicit regulation of the reverse burden of proof mechanism, provisions that open up the opportunity for changes to legal norms through government regulations, and the failure to prioritize asset forfeiture over criminal punishment. These conditions have the potential to reduce the effectiveness of recovering state losses and undermine the primary objective of asset forfeiture. Therefore, a reformulation of asset confiscation legal policy is needed by strengthening the reverse burden of proof, emphasizing compliance with the hierarchy of laws and regulations, and shifting the law enforcement paradigm to prioritize asset recovery. Therefore, the implementation of the NCB concept is expected to be an effective, fair, and progressive legal instrument in supporting the eradication of corruption in Indonesia.
Co-Authors ABAS, MAMAT Ahmad, Haslinah Angga Kurniawan Aris Tri Wibowo Arizal Mujibtamala Nanda Imron Asna Aneta Ayu Mustika Anggraeni BAMBANG SUGIRI Brilyan Andi Syahbana Chanif Nurcholis Chotimah, Indira Dewi Amrom Musta’idah Dwi Indah Yuliani Solihin Dyah Widhiawati Endang Sri Kawuryan Erlina Puji Lestari Fachrizal Afandi Fadel Ilato Fatri Kadir Fazar Nurfadillah Feronica Kurnia Rahma Frans Mitran Ajami Gilang Andriansyah Hartati Hartati Hary Widjajanti Huwana, Robby I Gde Putu Prema Dhananjaya Ijonu, Ukhti Nurfajriah Sasmita Iradhatullah Rahim Istislam Istislam Khiswatul Barokah Lisna Maulina Lukum, Wahidin Matondang, Maya Rahmayati Maya Rahmayati Matondang Meilina, Winda Michael Yudhistira Lumban Goal Milda Istiqomah Miskahuddin Mohamad Fadli Muh Farhan Fadhillah Muhammad Djohan Muhammad Hilmy Rizqullah Ramadhan Muhammad Luthfi Muhammad Siri dangnga Muhammad Yusuf Zulkifli Muktiono Muktiono Waspodo Mustafa, Dewi Wahyuni Nasution, Andreanda Ni Luh Putu SR Ni'Am, M. Khoirun Novi Enjelina Putri NUNI GOFAR Nur Qamarya Paputungan, Nursiti Aisyah Patilima, Zulyumna A Podungge, Abdul Wahab Prija Djatmika Putri, Reza Amanda Rachmi Sulistyarini Radjak, Karmila Damariani Riska Aprilia Rismawati Risnayanti R Juramang Risti Ristianingsih Badu Robby Hunawa Safitri, Ikraeni Sahabat, Andi Inar Sari Oktaviani Sasongko, Andy Sonia Claudia Candra Sri Wahyu Kridasakti Sri Widiyastuti Tantri Widiastuti Umadji, Nur Inda R. Wahyu Khafidah Wuriesyliane Wuriesyliane Yanti Aneta Yeni Septiani Yohanes Fiodas Jaman Yuliyani Solihin, Dwi Indah Zilvanhisna Emka Fitri