Claim Missing Document
Check
Articles

MARKET MANIPULATION ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE BY MARKET MAKER: INVESTOR PROTECTION? Jonkarlo, Edson; Sudirman, Lu; Disemadi, Hari Sutra
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43870

Abstract

Dewasa ini, peran Market Maker sangatlah penting bagi terciptanya likuiditas dalam transaksi perdagangan yang diatur sesuai dengan kebijakan masing-masing negara. Transaksi yang biasa terjadi di bursa efek, baik itu di bursa saham Indonesia atau di bursa efek lainnya, tidak semua transaksi tersebut murni dilakukan oleh investor ataupun trader. Bisa dikatakan, ada semacam transaksi yang dilancarkan oleh segelintir orang dengan alasan atau kepentingan lain, selain hanya sekedar menjual atau membeli saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara Market Maker dalam mempengaruhi suatu harga saham serta bentuk perlindungan yang akan didapatkan investor. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, Market Maker memiliki tiga tahapan tahapan kerja yaitu tahapan akumulasi, partisipasi dan distribusi yang dimana perlindungan hukum terhadap investor yang tercantum dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 yang dimana telah sesuai dengan teori perlindungan hukum.
IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INSTITUSI PERBANKAN: DAMPAKNYA TERHADAP KEPERCAYAAN KONSUMEN DAN REPUTASI PERUSAHAAN DI KOTA BATAM Karim, Justin Joy; Sudirman, Lu; Disemadi, Hari Sutra
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 02 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i02.3609

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu program yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dengan memperhatikan jangka panjang. CSR sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. CSR dinilai dapat meningkatkan citra perusahaan lebih positif dimata masyarakyat yang tentunya meningkatkan reputasi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas dari implementasi CSR di institusi perbankan dampaknya terhadap kepercayaan konsumen dan reputasi perusahaan di Kota Batam. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undang dan empiris. Penelitian ini menunjukan bahwa pembuatan CSR dilakukan oleh tim pusat dimana implementasi yang dilakukan oleh bank BCA adalah pendidikan, bisnis, kesehatan, dan lingkungan. Sedangkan, Bank Maybank berfokus pada pendidikan, pemberdayaan masyarakyat, kesehatan, seni dan budaya, dan lingkungan. Juga Bank Permata melalui program Permata Bangkit Cilik melakukan literasi keuangan, serta melakukan enhancement, dan empowerment. Dengan adanya program CSR yang dilakukan oleh Bank BCA, Maybank, dan Permata dapat membuat kepercayaan nasabah meningkat yang mempengaruhi reputasi perusahaan semakin baik di mata masyarakyat. Implementasi CSR efektif terhadap kepercayaan konsumen dan meningkatkan reputasi perusahaan melalui teori efektivitas Soejono Soekanto.
Analisis Risiko Finansial Perbankan Melalui Artificial Intelligence (AI): Politik Hukum dan Potensi Pengembangan Hukum Agustianto, Agustianto; Budi, Henry Soelistyo; Sudirman, Lu; Nurlaily, Nurlaily; Afdal, Windi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p02

Abstract

he integration of artificial intelligence (AI) into various sectors, including banking, has grown increasingly prevalent. AI holds significant potential in the banking system, particularly in financial risk analysis. However, its utilization requires a robust legal framework to ensure ethical and accountable application. This study aims to analyze the direction of Indonesia's legal policy and develop a legal framework model that supports the ethical use of AI for financial risk analysis in the banking sector. The research employs a normative legal research method. Through this method, the study identifies several normative issues that may negatively impact the use of AI for financial risk analysis. These issues range from fundamental legal norms, such as accountability for AI utilization, to more technical concerns, including transparency, cybersecurity, and data privacy. The findings highlight gaps in the current regulatory framework, necessitating an urgent response to accommodate the complexities introduced by AI technologies in financial systems. This research proposes a legal framework development model to provide a normative construction for relevant regulations. The proposed model emphasizes the pivotal role of the Financial Services Authority (OJK) in implementing and monitoring regulations based on the framework. By addressing these regulatory challenges, the model seeks to facilitate the ethical and responsible deployment of AI in financial risk analysis while safeguarding stakeholder interests and ensuring compliance with prevailing legal principles. Pemanfaatan artificial intelligence (AI) dewasa ini semakin terintegrasi ke dalam berbagai sektor, seperti salah satunya sektor perbankan. AI memiliki potensi yang signifikan dalam sistem perbankan, khususnya untuk digunakan dalam analisis risiko finansial. Namun pemanfaatan ini perlu diakomodasi dengan kerangka hukum yang memadai, untuk memastikan pemanfaatan sistem AI yang etis dan bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis arah politik hukum Indonesia serta mengembangkan model pengembangan hukum yang dapat diterapkan untuk mendukung pemanfaatan AI yang etis untuk tujuan analisis risiko finansial dalam sistem perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian ini menemukan beberapa permasalahan normatif yang dapat berdampak negatif terhadap pemanfaatan AI untuk analisis risiko finansial, mulai dari norma hukum yang mendasar seperti pertanggungjawaban mengenai pemanfaatan AI, hingga yang bersifat lebih teknis seperti transparansi, keamanan siber, dan privasi data. Penelitian ini mengusulkan model pengembangan hukum yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran konstruksi normatif bagi beberapa peraturan perundang-undangan relevan, dengan mendukung OJK sebagai bagian sentral dari penerapan dan pengawalan regulasi berdasarkan model tersebut.
REALIGNING INDONESIAN WASTE-TO-ENERGY POLICIES WITH SDG 11: ANALYSIS OF LEGAL COMPLIANCE AND ITS IMPLICATIONS Sudirman, Lu; Hutauruk, Rufinus Hotmaulana; Alhakim, Abdurrakhman; Tan, Winsherly
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 11, No 2 (2024): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v11i2.36832

Abstract

To date, Indonesia is still grappling with waste management issues, which is a significant obstacle to realizing Sustainable Development Goals (SDG) 11. One of the ways to deal with this issue is through the development of the waste-to-energy (WtE) system, which can be utilized to transform waste into precious energy resources. However, this system must also be supported with robust legal compliance to ensure that its development is not solely focused on generating profits through energy production but also meets its noble purpose of improving sustainability as conceptualized within SDG 11. This study utilizes the normative legal research method, along with a statutory approach. Analysis of this study finds that the current Indonesian legal framework is insufficient in providing a robust mechanism of compliance to ensure that the waste-to-energy system can contribute to the broader waste-management issues and their ramifications, specifically due to the lack of recognition of the unique intricacies of the development of WtE systems, along with the lack of normative implementation of SDG 11. The paper proposes a model of normative construction to cover these issues as a way of ensuring growth and environmental sustainability in Indonesia, particularly regarding waste management.