Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

6.926

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Lentera Hukum 'ADALAH Jurnal Pranata Hukum DiH : Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Rechtsidee Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia TANJUNGPURA LAW JOURNAL Jurnal Ius Constituendum Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Jurnal Hukum Magnum Opus Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Borneo Law Review Journal SIGn Jurnal Hukum Khazanah Hukum Mulawarman Law Review Journal of Law and Policy Transformation Progressive Law Review Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Sosial dan Teknologi Aktual Justice COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Global Legal Review Administrative and Environmental Law Review Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Techno Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Journal of Central Banking Law and Institutions Jurnal Hukum dan Sosial Politik AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Journal of Law and Legal Reform Lex Scientia Law Review Indonesian State Law Review (ISLRev)

Fajar Sugianto

Faculty Of Law, Pelita Harapan University, Lippo Village

Author-ID : 388634

Religion Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PENILAIAN EFISIENSI EKONOMI DALAM PENYUSUNAN LANGKAH STRATEGIS TERHADAP REGULASI Fajar Sugianto; Velliana Tanaya; Veronica Putri
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 10, No 3 (2021): Desember 2021
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Salah satu teori terpenting dalam economic analysis of law yang menjadi dasar pengkonstruksian kerangka analisisnya ialah efisiensi ekonomi. Konsep tersebut tidak sederhana, dan oleh banyak ahli dikembangkan melalui konsepsi yang bervariasi yang kesemuanya dapat digunakan untuk memperkuat pemahaman yang tepat. Dari perspektif hukum dan ekonomi, setiap regulasi adalah pengaturan ekonomi. Dapat dikatakan efisien jika tidak ada pengaturan alternatif lainnya yang dapat membuat individu menjadi lebih baik sesuai dengan preferensi mereka sendiri. Ini tidak berarti semua regulasi yang telah diberlakukan tidak efisien. Untuk perluasan perspektif, konsep efisiensi dalam tulisan ini diperluas dengan memahami konsep strategi yang dilihat konsistensi praktik hukum. Gagasan dasar tentang strategi menunjukkan bahwa regulasi membutuhkan strategi yang tepat sebagai dasar pengambilan keputusan. Penilaian efisiensi yang diberikan: pertama, bagaimana orang akan bereaksi terhadap pemberlakuan regulasi dan menggunakannya sebagai alat pengaturan diri mereka sendiri, dan kedua, kebutuhan mengembangkannya sebagai dasar keputusan dalam penyusunan regulasi yang baik dan tetap sasaran.

KEDUDUKAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM KEWARISAN INDONESIA Fajar Sugianto; Denny Ardhi Wibowo; Tomy Michael
Jurnal Aktual Justice Vol 5 No 1 (2020): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/aktualjustice.v5i1.518

The Islamic inheritance law system is one of the inheritance law systems that apply in Indonesia. Presidential Instruction 1/1991 is a legal instrument that makes Islamic law a positive law in Indonesia, however, the development of the constitutional system and the legal system in Indonesia has undergone very rapid changes since the reform era. This raises new legal problems in the implementation of the Compilation of Islamic Laws considering that the position of Presidential Instruction 1/1991 in the statutory system is not known as statutory regulation.In the aspect of binding power, the Presidential Instruction cannot be applied to the public because it does not have general binding power and only binds inwardly against officials with a lower position in 1 (one) institution. Even so, the existence of Presidential Instruction 1/1991 is still recognized to this day considering that its substance was formed through a joint decision between the Minister of Religion and the Chief Justice of the Supreme Court. Thus, the Compilation of Islamic Law binds religious court judges who are under the environment of the Supreme Court. Judges can use the Compilation of Islamic Law as a legal basis for resolving disputes that occur between Muslim communities.

TELAAH PROFILING SUBJEK HUUKUM YANG TERKAIT TINDAK PIDANA KRIMINALITAS Tomy Michael; Pratiwi Hozeng; Fajar Sugianto
COURT REVIEW Vol 1 No 02 (2021): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam Psikologi Polisi disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 Ayat 1 (h): Memegang identifikasi polisi, kedokteran dan laboratorium kedokteran forensik dan psikologi polisi untuk kepentingan tugas kepolisian. Dalam psikologi polisi, penerapan konsep-konsep psikologi digunakan untuk menegakkan hukum dalam rangka mencapai keadilan, dengan menggunakan teknik-teknik psikologi tertentu yang diterapkan penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Dengan harapan psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental dapat mempercepat pengintrogasian atau pemeriksaan tersangka tanpa sikap paksaan. Bagaimana gambaran profiling tersangka tindak pidana kriminalitas di dalam suatu kepolisian menjadi sebuah masalah yang diangkat dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran psikologi di dalam proses hukum terhadap tersangka tindak pidana kriminalitas di dalam suatu kepolisian. Metode Analisis yang penulis gunakan yakni Analisis hukum normatif yang berfungsi untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum ataupun doktrin hukum guna menjawab suatu isu hukum yang dihadapi khusus dalam keterkaitan ilmu hukum dan ilmu psikologi. Hasil kajian menunjukkan, pergerakan psikologi kepolisian perlu untuk dikembangkan untuk upaya investigasi yang perlu dilakukan kepolisian terutama: 1. Menjaga kesediaan mereka data diposisikan secara strategis dari Kepolisian sehingga kepolisian lebih berperan psikologis dalam pengungkapan kasus di tahap investigasi. 2. Meningkatkan program pendidikan untuk kepolisian, terutama bagi mereka yang berada di garis depan dibarisan (penyidik). Diharapkan perlu ada peningkatan pelaksanaan peran psikologi dengansosialisasi dalam rangka penyidikan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat 1 (h) sehingga hak-hak para tersangka menjadi lebih baik. dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.

POTRET KECUKUPAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA: URGENSI DAN IDEALISASINYA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 Fajar Sugianto; Angelia Wijaya; Yossi Niken R. Artini
Borneo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i1.2642

AbstractWorking is a part of a person’s life in order to improve their economy for a better living during the globalization era, where everyone from different levels of society competes to survive. The available employment opportunities are not enough to accommodate all workers. This imbalance encourages the government to send a part of the workforce, both informal and formal workers, to be employed abroad. However, sending workers abroad is not accompanied by comprehensive legal protections for migrant workers, regardless of the fact that the number of cases from year to year has increased on violence towards Indonesian employees by their employers. Legal protection is the protection of dignity, as well as recognition of human rights that are owned by legal subjects based on legal provisions of authority. Protection of migrant workers includes before work, while working, and after work as stipulated in Law No. 39 of 2004 which is the legal umbrella for the protection of Indonesian workers. The improvement of the protection and comfort of Indonesian workers abroad as stipulated in Law Number 18 of 2017 is expected to provide optimal protection in terms of regulating and implementing the security and comfort of Indonesian migrant workers.Keywords: legal protection, Indonesian Migrant Workers, placement of Indonesian workerAbstrakBekerja merupakan salah satu bagian kehidupan masyarakat untuk bisa mendapatkan ekonomi demi menunjang kehidupan yang lebih baik dalam menjalani kehidupannya ditengah zaman globalisasi yang membuat seluruh lapisan masyarakat berlomba-lomba untuk bisa bertahan. Lapangan kerja yang tersedia tidak dapat menampung seluruh tenaga kerja. Ketidakseimbangan ini mendorong pemerintah untuk mengirim sebagian dari tenaga kerja untuk dipekerjakan di luar negeri baik tenga kerja informal maupun formal. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri tidak diiringi dengan pelindungan hukum yang komperhensif terhadap para buruh migran yang kendati diketahui banyaknya kasus dari tahun ke tahun meningkat mengenai kekerasan majikan terhadap para pekerja Indonesia. Pelindungan hukum adalah pelindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenang-wenangan. pelindungan terhadap pekerja migran Indonesua meliputi sebelum bekerja, saat bekerja, dan sesudah bekerja yang tertuang dalam Undang-Undang No.39 tahun 2004 yang merupakan payung hukum dalam pelindungan pekerja Indonesia. Idealisasi penyempurnaan terhadap pelindungan dan kenyamanan pekerja migranIndonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 diharapkan dapat memberikan pelindungan optimal dari segi pengaturan maupun pelaksanaan terhadap keamanan dan kenyamanan buruh migran IndonesiaKata kunci : pelindungan hukum, Pekerja Migran Indonesia, penempatan pekerja Indonesia AbstractWorking is a part of a person’s life in order to improve their economy for a better living during the globalization era, where everyone from different levels of society competes to survive. The available employment opportunities are not enough to accommodate all workers. This imbalance encourages the government to send a part of the workforce, both informal and formal workers, to be employed abroad. However, sending workers abroad is not accompanied by comprehensive legal protections for migrant workers, regardless of the fact that the number of cases from year to year has increased on violence towards Indonesian employees by their employers. Legal protection is the protection of dignity, as well as recognition of human rights that are owned by legal subjects based on legal provisions of authority. Protection of migrant workers includes before work, while working, and after work as stipulated in Law No.39 of 2004 which is the legal umbrella for the protection of Indonesian workers. The improvement of the protection and comfort of Indonesian workers abroad as stipulated in Law Number 18 of 2017 is expected to provide optimal protection in terms of regulating and implementing the security and comfort of Indonesian migrant workers.Keywords: legal protection, Indonesian Migrant Workers, placement of Indonesian workers Abstrak Bekerja merupakan salah satu bagian kehidupan masyarakat untuk bisa mendapatkan ekonomi demi menunjang kehidupan yang lebih baik dalam menjalani kehidupannya ditengah zaman globalisasi yang membuat seluruh lapisan masyarakat berlomba-lomba untuk bisa bertahan. Lapangan kerja yang tersedia tidak dapat menampung seluruh tenaga kerja. Ketidakseimbangan ini mendorong pemerintah untuk mengirim sebagian dari tenaga kerja untuk dipekerjakan di luar negeri baik tenga kerja informal maupun formal. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri tidak diiringi dengan pelindungan hukum yang komperhensif terhadap para buruh migran yang kendati diketahui banyaknya kasus dari tahun ke tahun meningkat mengenai kekerasan majikan terhadap para pekerja Indonesia. Pelindungan hukum adalah pelindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenang-wenangan. pelindungan terhadap pekerja migran Indonesua meliputi sebelum bekerja, saat bekerja, dan sesudah bekerja yang tertuang dalam Undang-Undang No.39 tahun 2004 yang merupakan payung hukum dalam pelindungan pekerja Indonesia. Idealisasi penyempurnaan terhadap pelindungan dan kenyamanan pekerja migranIndonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 diharapkan dapat memberikan pelindungan optimal dari segi pengaturan maupun pelaksanaan terhadap keamanan dan kenyamanan buruh migran Indonesia. Kata kunci : pelindungan hukum, Pekerja Migran Indonesia, penempatan pekerja Indonesia

INTERCALATING LAW AS A TOOL TO PROMOTE ECONOMIC EFFICIENCY IN INDONESIA Fajar Sugianto; Tomy Michael Saragih
Arena Hukum Vol. 6 No. 2 (2013)
Publisher : Arena Hukum

AbstractIndonesia as a Rechtsstaat like any other developing countries, its society is based on patterns and economic classes, overall obedience to the law is not easy. In heterogeneous society formed of groups based on religion, race, language, and wealth, it is one of the most difficult unifying factors in terms of compliance with the law. Conflict of interest tend to make any law may be resisted. As a consequence being a Rechtsstaat, the greatest difficulty is to produce efficient legal outcomes and consistency of legal practice. At this point, the law and economics offers economic efficiency as a framework to model effective legal outcome and common purposes to widely unify disparate areas of legal activities. The primacy of efficiency helps to harmonise the practice of law with social practices. When such law exists, it does function as a social tool aiming at the promotion of economic efficiency that goes well with other social practices. Efficiency in law simplifies how law works in different society, especially in heterogeneous communities. This approach does not reduce law to economics (or vice versa, for that matter), it claims simply that law and economics have a lot to learn from one another. Key words: economic efficiency, consistent legal practices, law and economicsAbstrakIndonesia sebagai Rechtsstaat, seperti negara berkembang lainnya, masyarakatnya didasarkan pada susunan tatanan dan kelas ekonomi, ketaatan hukum secara keseluruhan adalah tidak mudah. Dalam masyarakat heterogen yang terbentuk dari berbagai macam kelompok berdasarkan agama, ras, bahasa, dan tingkat kekayaan, hal-hal semacam ini menjadi salah satu faktor pemersatu yang sulit dalam hal membentuk ketaatan hukum. Konflik kepentingan cenderung membuat hukum apapun ditentang. Sebagai akibat dari bentuk negara hukum, kesulitan terbesar adalah menghasilkan hasil hukum yang efisien dan menciptakan konsistensi praktek hukum. Pada titik ini, Hukum dan Ekonomi menawarkan efisiensi ekonomi sebagai kerangka kerja untuk memodel hasil hukum yang efektif dan tujuan umum untuk menyatukan disparitas praktek hukum. Keunggulan efisiensi membantuk untuk menyelaraskan praktek hukum dengan praktek-praktek sosial lainnya. Ketika hukum seperti ini ada, ia berfungsi sebagai alat sosial yang membuat hukum berjalan seiring senada dengan praktek-praktek sosial lainnya. Efisiensi dalam hukum menyederhanakan bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat yang berbeda, khususnya pada tatanan masyarakat yang heterogen. Pendekatan semacam ini tidak mengurangi keberadaan hukum terhadap ekonomi (atau sebaliknya, dalam hal ini), hanya menegaskan bahwa hukum dan ekonomi harus saling mengisi.Kata kunci: efisiensi ekonomi, praktek hukum yang konsisten, hukum dan ekonomiÂ

Aplikasi ESP32 Untuk Monitoring dan Perawatan Aquascape Rahmad Fajar Sugianto; Misbah Misbah
Techno (Jurnal Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Purwokerto) Vol 24, No 2 (2023): Techno Volume 24 NO.2 Oktober 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/techno.v24i2.19418

Aquascape adalah seni menyusun tanaman dalam air seperti pasir, batu, ranting dan komponen lainnya dalam suatu aquarium yang terkesan menghasilkan ekosistem buatan mirip dengan aslinya. Faktor penting dalam aquascape adalah kualitas kekeruhan air, proses fotosintesis, pemberian pupuk dan pemberian pakan ikan. Dari faktor diatas menjadi sebuah kesulitan untuk Â para penghobi agar dapat menjaga keberlangsungan kehidupan ekosistem, namun karena keterbatasan waktu dan kesibukan, para penghobi menemukan banyak kesulitan. Maka perlu adanya inovasi alat agar perawatan aquascape dapat berjalan secara otomatis, seperti mendeteksi kekeruhan dengan sensor turbidity, proses fotosintesis buatan dengan lampu LED, proses pemberian pupuk dengan minipump dan pakan ikan menggunakan motor DC. Semua alat dirancang menggunakan ESP32 yang dihubungkan dengan telegram sebagai monitoring perawatan. Pada umumnya ramgka awal yang dilakukan mencari studi literatur untuk membuat rancangan sistem dan desain sesuai kebutuhan sebelum dilakukan pengujian dan analisa hasil. Tahap kedua yang dilakukan antara lain pengujian sensor dan pengujian waktu. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi analisa pada sistem untuk mengetahui selisih sistem yang diprogram dengan realisasi alat yang diterapkan.

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS ON THE COMPETENCE OF THE INDONESIAâ€™S FINANCIAL SERVICES AUTHORITY AND MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE ON THE ENFORCEMENT OF INSIDER TRADING LAWS Fabian Jonathan; Fajar Sugianto; Tomy Michael
Journal of Central Banking Law and Institutions Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Bank Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21098/jcli.v2i2.24

This article investigates the competencies of both Indonesian and Singaporean capital market supervisory and regulatory bodies, namely Otoritas Jasa Keuangan and the Monetary Authority of Singapore. It further assesses the effectiveness of each body in enforcing laws prohibiting insider trading specifically. It shall further evaluate the passiveness portrayed by the Indonesian counterpart when it comes to the eradication of day trading activities in the market as well as variables that are weighed in its implementation. A normative-empirical method is used for this article as it considers legal principles and legal systems, following a comparative approach. The materials relied on for this article include an interview with a capital market lawyer, an analysis of the law and other supporting documents, and a comparative study. The nature of competence for Indonesia and Singaporeâ€™s capital market supervisory and regulatory bodies is quite similar which adopt integrated approaches towards regulation and supervision of the capital market and with adequate authority to enforce their mandates. Since 2012, OJK has replaces the role of Bapepam-LK to administer the Capital Market Law as an independent body. OJK is responsible for enacting rules and other oversight of the sector.

STATE LAW, INTEGRAL ECONOMIC JUSTICE, AND BETTER REGULATORY PRACTICES: PROMOTING ECONOMIC EFFICIENCY IN INDONESIA Fajar Sugianto; Yuber Lago; Laurenzia Luna
Global Legal Review Vol 3, No 2 (2023): October
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/glr.v3i2.6552

Indonesia as a state based on the rule of law like any other developing countries, its society is based on patterns and economic classes, overall obedience to the law is not easy. In heterogeneous society formed of groups based on religion, race, language, and wealth, it is one of the most difficult unifying factors in terms of compliance with the law. Law deals with complex social, and conflicting societies apply law as a powerful instrument of regulation and control. Although law acts as an independent agent to facilitate their complexity, with economic approach, efficiency is an ideal model that guides legal practice. It is because most people as homo economicus (except children and the profoundly retarded) in all of their activities has one thing in common, that is the need for efficiency, perhaps efficiency is the nearest we are likely to approach to a universal secular “religion”. Efficiency in law simplifies how law works in different society, especially in heterogeneous communities. This approach does not reduce law to economics (or vice versa, for that matter), it claims simply that law and economics have a lot to learn from one another. The primacy of efficiency helps to harmonize the practice of law with social practices. When such law exists, it does function as a social tool aiming at the promotion of economic efficiency that goes well with other social practices.

Urgensi Menjadikan Hasil Analisis (HA)/Hasil Pemeriksaan (HP) PPATK Sebagai Alat Bukti dalam Perkara TPPU dan TPPT di Indonesia Sugianto, Fajar; Irawan, Joshua Evandeo
AML/CFT Journal : The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism Vol 2 No 2 (2024): Produk Intelijen Keuangan Menjawab Tantangan Pengungkapan Pidana Pencucian Uang
Publisher : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59593/amlcft.2024.v2i2.153

The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (Indonesian: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, or PPATK) has made several efforts to prevent and combat money laundering and terrorism financing. The main outputs of PPATK are financial intelligence reports known as Analysis Results and Examination Results. To date, these financial intelligence reports cannot be categorized as evidence that can be used by law enforcement officers in investigations or prosecutions. This study uses the Normative Juridical Dogmatic research method, aiming to provide legal arguments regarding the importance of the status of PPATK's financial intelligence reports in investigations/prosecutions as evidence. The novelty of this research lies in how the author attempts to prove that financial intelligence reports can be used as evidence in criminal cases, whereas previous studies have only stated that financial intelligence reports cannot be used as evidence in criminal cases. The findings of this study indicate that PPATK's financial intelligence reports should be admissible as evidence in handling criminal cases, but this is currently hindered by the existing laws on money laundering and terrorism financing. These regulations need to be revised promptly to strengthen the role of PPATK, particularly in the status of financial intelligence reports in supporting criminal cases.

The Legal Advantages of Blockchain Technology For Notary Protocol Archives Widya Kridawidyani; Ginting, Yuni Priskila; Fajar Sugianto
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 8 ISSUE 2 DECEMBER 2023
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v8i2.1049

The rapid progress of the development of information technology has made many changes in human life on this earth. Work and activities that used to be done manually are now shifting to using a technological approach. So far, notary services to the public are still conventional, but with the development of information technology, notary services inevitably must shift towards electronic services, which are currently known as cyber notaries. In Article 1 paragraph (13) of Law Number 30 of 2004 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public, it is explained that the Notary Protocol is one of the state archives, therefore the notary protocol must be treated like a state document kept and kept authentic. Therefore, the notary protocol must always be stored and maintained under any circumstances even if the notary who has the protocol is taking leave or has passed away. Because the Notary Protocol is categorized as a State Archive, the archive is also indirectly subject to Law Number 43 of 2009 concerning Archives. The Archives Act recognizes the existence of electronic archives. Blockchain technology offers a way to do digital archiving that is decentralized.

Co-Authors Afdhal Mahatta Agustian, Sanggup Leonard Andyna Susiawati Achmad Angelia Wijaya Antonius Sanjaya, Robin Astrid Athina Indradewi Aulia, Elvita Septavianty Banjarnahor, Holmes Basti, Nisa Permata Behuku, Jitro Gianfranco Budiarsih, Budiarsih Chasanah, Nabila Uswatun Denny Ardhi Wibowo Erny Herlin Setyorini, Erny Herlin Evi Kongres Fabian Jonathan Firmansyah, Rizqy Adi Fujianti, Putri Jecika Herawati, Ellyana Hozeng, Pratiwi Jennifer, Graceyana Joshua Evandeo Irawan Kartiko, Nafis Dwi Kokpan, Bariyima Sylvester Kridawidyani, Widya Kusuma, Jevine Ilonesia Kusumawardani, Cesilia Elok Lago, Yuber Laurenzia Luna Luna, Laurenzia Maharani, Riska Tantri Misbah Mubashir, Ahmad Mustopa, Hadi Nadya Aurelia, Caitlynn Pisteo, Rudi Pratiwi Hozeng Prilly Priscilia Sahetapy Priyadi, Andi Putri, Veronica Rahayu, Sekar Wiji Sander, Metty Sanggup Leonard Agustian Sanjaya, Niki Simeon, Felicia Christina Slamet Suhartono Slamet Suhartono Susi Susantijo Suswantoro, Suswantoro Syofyan Hadi Tjahjono, Monica Tokuyama , Shintaro Tokuyama, Shintaro Tomy Michael Tomy Michael Tomy Michael Tomy Michael Tomy Michael Tomy Michael Saragih Trisno, Anton Velicya, Vivi Velliana Tanaya Veronica Putri Vincensia Esti Purnama Sari Wibowo, Dea Prasetyawati Wibowo, Denny Ardhi Widjaja, Matthew Widya Kridawidyani Yamamoto, Atsuko Yossi Niken R. Artini Yuber Lago Yuni Priskila Ginting Zhang, Sheng

Title

Found 54 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 54 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 54 Documents
Search