Claim Missing Document
Check
Articles

PELATIHAN MOBILE JKN UNTUK OPTIMALISASI AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI KECAMATAN TARAJU KABUPATEN TASIKMALAYA Ari Sukawan; Andi Suhenda; Dedi Setiadi; Ida Sugiarti; Fery Fadly; Dewi Lena Suryani; Wahyuni, Ida; Fajar Yunita Sari; Ayu Rahayu Lestari; Ulfah Fauziah; Neli Puspitasari
Edukasi Masyarakat Sehat Sejahtera (EMaSS) : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37160/emass.v7i1.542

Abstract

Mobile JKN merupakan inovasi teknologi untuk mendekatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat. Teknologi yang baik adalah yang mudah dipahami, dijangkau, dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Literasi digital masyarakat menjadi salah satu factor layanan digital tidak tersampaikan secara efektif. Pelatihan kepada para kader merupakan upaya mendekatkan teknologi kepada masyarakat khususnya pemanfaatan teknologi Mobile JKN. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberian pelatihan khusus ini telah dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Bina Wilayah Prodi DIII RMIK Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya kepada 20 kader di Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya. Pelatihan disampaikan melalui kegiatan ceramah, tutorial, dan konsultasi teknis. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan pemberian 10 soal pre dan post test kepada peserta. Diperoleh 30% peningkatan pengetahuan kader yang awalnya cukup menjadi baik. Sebanyak 65% kader mencapai peningkatan skor rata-rata 1 poin. Akses layanan Kesehatan sebenarnya sangat dekat melalui peningkatan pengetahuan melalui pelatihan ini. Namun, diperlukan kontinuitas kegiatan tetap diperlukan terhadap update teknologi mobile JKN yang lebih advance (maju/canggih) kepada masyarakat. Disamping itu juga diperlukan adanya pengukuran pengalaman dalam pemanfaatan mobile JKN dari masyarakat.
PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PROSEDUR PENGISIAN CLINICAL PATHWAY (PILOT PROJECT KASUS SEBAGAI ROLE MODEL) Sugiarti, Ida; Wahyuni, Ida; Trikusumah, Rizka Ajeng
Jurnal Pengabdian Masyarakat (Jupemas) Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Universitas Bakti Tunas Husada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36465/jupemas.v6i1.1485

Abstract

Pelayanan kesehatan yang efektif dan bermutu di rumah sakit memerlukan penerapan clinical pathway (CP) yang baik, namun di RSUD dr. Soekardjo penerapan CP belum optimal dan hanya digunakan untuk kepentingan akreditasi. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi implementasi pengisian CP, baik manual maupun elektronik, dengan fokus pada kasus Benign Prostatic Hyperplasia (BPH). Metode yang digunakan meliputi sosialisasi CP, uji coba sistem informasi CP elektronik terintegrasi (SIE-CPat), serta diskusi dan wawancara mendalam dengan tenaga kesehatan terkait. Hasil dari kegiatan menunjukkan antusiasme yang tinggi dari peserta, dan sistem CP elektronik yang diuji coba dapat digunakan dengan mudah oleh berbagai peran, seperti dokter dan perawat. Ditemukan bahwa validasi dan penyesuaian warna pada SIE-CPat perlu disesuaikan dengan standar dan kebijakan CP BPH di rumah sakit, serta dibutuhkan penambahan kolom untuk mencatat hal-hal yang tidak sesuai dengan CP. Kesimpulannya, implementasi SIE-CPat sejalan dengan CP manual dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit. Saran yang diberikan adalah perlunya legalisasi prosedur pengisian CP dan sosialisasi berkelanjutan untuk memastikan penggunaan CP yang lebih efektif di masa mendatang.  
Optimalisasi Pelayanan Klinis Melalui Clinical Pathway: Analisis Pengetahuan dan Sikap Praktisi Medis Sugiarti, Ida; Wahyuni, Ida; Sukawan, Ari
J-REMI : Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan Vol 6 No 3 (2025): June
Publisher : Politeknik Negeri Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25047/j-remi.v6i3.5818

Abstract

Dr. Soekardjo Hospital has a clinical pathway that is currently used mainly as a requirement for accreditation rather than as a service guideline. Previous studies have found that several clinical pathway procedures were overlooked, posing a risk of potential fraud. Under the Case Base Group-based National Health Insurance system, which demands cost efficiency and quality control, clinical pathways must be understood and implemented by healthcare professionals to optimise patient care. This study aimed to analyse the knowledge and attitudes of medical practitioners toward clinical pathway strategies. A quantitative research design was applied, with data collected through questionnaires completed by 30 respondents. Univariate analysis was used to describe respondent characteristics, while bivariate analysis with the chi-square test assessed variable relationships. The findings showed no significant association between education level, profession, or years of service with practitioners' knowledge and attitudes. However, a significant relationship was found between knowledge and attitude, indicating that better knowledge leads to a more positive attitude toward clinical pathway adoption. Therefore, improving knowledge is crucial. Training programmes should be developed to enhance the understanding and attitudes of medical practitioners to support the effective and consistent implementation of clinical pathways in hospital settings.
Tinjauan Pelaksanaan General Consent Rawat Inap Pasien Tahanan di Rumah Sakit X Jawa Barat Rifki Muhammad Fazrul Sani; Ida Sugiarti
Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (JMIKI) Vol 13 No 2 (2025)
Publisher : Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia- APTIRMIKI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33560/jmiki.v13i2.675

Abstract

General consent merupakan formulir persetujuan umum yang diperoleh pasien terkait pelayanan kesehatan yang akan diberikan. Studi pendahuluan pasien tahanan tidak mendapatkan penjelasan atau informasi general consent saat mendaftar di pendaftaran rawat inap Rumah Sakit X Jawa Barat. Pentingnya general consent terkait dengan hak pasien, termasuk pasien tahanan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian informasi general consent rawat inap, faktor pendukung pelaksanaan general consent rawat inap pasien tahanan dan faktor penghambat pelaksanaan general consent rawat inap pasien tahanan. Jenis penelitian kualitatif pendekatan studi kasus. Pengumpulan data wawancara mendalam dengan informan 5 orang. Hasil penelitian petugas pendaftaran menjadi kesulitan untuk menjelaskan general consent karena pasien tahanan diantar oleh penyidik dan lebih fokus ke penjagaan pasien tahanan sedangkan keluarga pasien tidak ada.
Kesesuaian Pelaksanaan Visum et Repertum dalam Pelepasan Informasi Medis di RSU X Bandung : Conformity of Visum et Repertum Implementation in the Release of Medical Information at X Bandung Hospital Destiana, Dina; Sugiarti, Ida
Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (JMIKI) Vol 13 No 2 (2025)
Publisher : Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia- APTIRMIKI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33560/jmiki.v13i2.684

Abstract

Visum et Repertum is a written statement by a physician concerning a medical examination of a person, whether alive or dead, or a human body, given at the official request of the investigator, in the form of a conclusion and interpretation, made under an oath in the interests of justice. Visum et Repertum has an important role to play in assisting the judge in deciding a case. The aim of this study is to find out the compatibility of the implementation of Visum et Repertum in the release of medical information at X Hospital. The research uses the mixed method that combines quantitative methods with descriptive design and qualitative method with the design of case studies. The sample of this study is a form of Visum et Repertum of 374 forms with sampling of the total sample and the subject is two medical records officers. Data collection using observation sheets and interview guidelines. The results of the research showed the suitability of the implementation of the production of the Visum et Repertum is 85,04%. There are some problems faced by the officers in the execution of the manufacture of the visa et repertum. Officers are expected to be able to correct the implementation of inappropriate procedures so that their services can be performed to the maximum.
Kelengkapan Hasil Laboratorium Berdasarkan Kodifikasi LOINC (Studi Kasus: Cerebral Infarction) Laisa Nanda Alifia; Sugiarti, Ida
Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (JMIKI) Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia- APTIRMIKI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33560/jmiki.v11i2.562

Abstract

Pasca disahkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, rumah sakit di Indonesia menghadapi tantangan untuk melakukan interoperabilitas data serta potensi pelaksanaan pengkodean rekam medis pada pemeriksaan penunjang dengan menggunakan Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC). Negara Indonesia saat ini belum menerapkan LOINC, maka perlu dilihat kelengkapan hasil laboratorium dalam menunjang kodifikasi LOINC guna mendukung interoperabilitas di era RME. Banyak hal yang harus disiapkan, termasuk belum adanya pedoman pendokumentasian hasil laboratorium. Penelitian ini pada kasus Cerebral Infarction yang merupakan kasus terbanyak rawat inap di RSUD S wilayah Kabupaten Tasikmalaya Bulan Desember 2022. Tujuan penelitian untuk menganalisis kelengkapan hasil laboratorium Cerebral Infarction guna menunjang kodifikasi LOINC. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil kelengkapan laboratorium berdasarkan struktur LOINC dari 72 pasien diperoleh data lengkap 488 pemeriksaan (43%), tidak lengkap 475 pemeriksaan (33%), tidak ada 477 pemeriksaan (33%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketidaklengkapan pada hasil laboratorium Cerebral Infarction disebabkan oleh tidak adanya struktur LOINC yaitu system dan method, sehingga konsep dasar susunan laboratorium menggunakan standar data LOINC perlu ditingkatkan agar menghasilkan data yang berkualitas.
Implementation of Hypertension Patient Identification Based on Patient Safety Goals (PSG) : Pelaksanaan Identifikasi Pasien Hipertensi Berdasarkan Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) Ferlita Nazielia Putri; Sugiarti, Ida
Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (JMIKI) Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia- APTIRMIKI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33560/jmiki.v11i2.568

Abstract

Salah satu prosedur keselamatan pasien yang paling penting di rumah sakit dimulai dengan identifikasi pasien yang tepat. Identifikasi pasien yang benar, layanan atau tindakan yang tepat untuk individu dapat diberikan berdasarkan identitas pasien yang benar. Tujuan identifikasi pasien adalah untuk mengidentifikasi secara tepat siapa yang akan mendapatkan layanan atau aktivitas dan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Pentingnya identifikasi pasien dalam upaya pencegahan kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan identifikasi pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah mix methode kuantitatif kualitatif dengan sampel 67 pasien hipertensi rawat inap menggunakan insidental sampling dengan informan 3 orang perawat dan 11 orang keluarga pasien. Penggunaan gelang identitas dan pemasangan tanda pengenal di tempat tidur tidak dijelaskan dengan baik kepada pasien dan keluarganya. Pelaksanaan identifikasi pasien yang benar dengan memperhatikan keselamatan pasien agar tujuan utama dari identifikasi yang benar dalam menghindari kejadian yang tidak diinginkan dapat tercapai.
Tinjauan Pelaksanaan Pengelolaan Visum et Repertum Berdasarkan Prosedur Tetap di Rumah Sakit X Kota Banjar Heryani, Indah; Sugiarti, Ida
Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI) Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda Edisi Agustus
Publisher : Akademi Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52943/jipiki.v10i2.1910

Abstract

Visum et Repertum is an official medical document made at the request of investigators for legal evidence purposes. However, less than optimal management of Visum et Repertum such as improper procedures, incomplete information, and delays in the process can hinder the legal process. This study uses a descriptive qualitative method to understand the implementation of Visum et Repertum management based on Standard Operating Procedure (SOP) at Hospital X, Banjar City. Qualitative research emphasizes understanding natural phenomena that occur in the field so that it is more naturalistic. The descriptive method functions to provide a clear picture of the object being studied without conducting an analysis that produces general conclusions. Thus, this study aims to describe in detail how the management of the Visum et Repertum form is carried out in accordance with the established SOP. The making of Visum et Repertum at Hospital X, Banjar City has been in accordance with the applicable SOP, there are several problems faced by officers in implementing the making of Visum et Repertum. The most requests for Visum et Repertum come from cases of misuse with a total percentage of 45.25% of the total number of cases. There are conformities and non-conformities in the implementation of the making of Visum et Repertum. It is expected that officers can improve the implementation of procedures that are not yet appropriate so that services can be carried out optimally.
Tinjauan Aspek Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Rekam Medis Elektronik di RS. X Kab. Tasikmalaya Azzahra, Nazwa Salsabila; Sugiarti, Ida
Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI) Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda Edisi Agustus
Publisher : Akademi Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52943/jipiki.v10i2.1911

Abstract

The current era of information technology has penetrated various areas of life, including the health sector, where hospitals are expected to provide not only quality medical services, but also supporting services such as medical records. Medical records, which include patient identity, examination, treatment, actions, and services, have now been transformed into electronic medical records that include electronic signatures . The use of digital signature must meet the legality and security aspects with certification from official electronic certification organizers in Indonesia. This study aims to describe the legality and security aspects of the use of digital signature in medical records at RS. X The study used a qualitative descriptive method with a purposive sampling technique through interviews, observations, and documentation. The results showed that Digital signature at RS. X were divided into two: certified digital signature through BSrE used by doctors for important documents that have legal aspects, and uncertified digital signature used by other health workers with lower legal force. Although the hospital has implemented an information security system such as encryption, VPN, SSL, user whitelist, and routine system maintenance, there is no specific SOP regarding the use of digital signature. The main constraints are network disruptions and reliance on external systems such as BSrE, which can hamper healthcare delivery when systems are inaccessible, forcing hospitals to revert to manual procedures.
Tingkat Pengetahuan Pasien dan Keluarga tentang Hak dan Kewajiban di Rumah Sakit X Fauziah, Rachmania Syifa; Sugiarti, Ida
J-REMI : Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan Vol 6 No 4 (2025): September
Publisher : Politeknik Negeri Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25047/j-remi.v6i4.6047

Abstract

All healthcare facilities, including hospitals, are responsible for providing clear information regarding patients’ rights and obligations. A preliminary study at Hospital X revealed that staff did not fully explain the rights and obligations stated in the general consent form, but only gave a brief overview of the right to receive effective and efficient services and the obligation to comply with hospital regulations. This study aims to describe the knowledge of patients and their families regarding the rights and obligations outlined in the general consent form at Hospital X in 2025. Using a quantitative descriptive design with 100 respondents selected through accidental sampling, data were collected via questionnaires and analyzed descriptively. The results showed that 40% of respondents had good knowledge, 27% had moderate knowledge, and 33% had poor knowledge. These findings suggest that inpatient registration officers should provide a complete explanation of patients’ rights and obligations to ensure patients and their families have a clear understanding. Additionally, it is recommended that hospitals assign dedicated officers to handle the general consent process apart from inpatient registration staff to ensure that information regarding patients’ rights and obligations is effectively communicated.