Claim Missing Document
Check
Articles

Agroforestry adoption studies about farmer’s decision making on tree planting have been conducted for many cases, but there was an important aspect that still had less concern about farmer views especially how they choose the plant species and planting pattern and why they do that.  The aim of this study was to explain the farmer’s reasons when they choose a plant species and planting pattern with different land tenure systems, state forest and private land.  Method used in this study was a case Indra G. Febryano; Didik Suharjito; Sudarsono Soedomo
Forum Pasca Sarjana Vol. 32 No. 2 (2009): Forum Pascasarjana
Publisher : Forum Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Agroforestry adoption studies about farmer’s decision making on tree planting have been conducted for many cases, but there was an important aspect that still had less concern about farmer views especially how they choose the plant species and planting pattern and why they do that.  The aim of this study was to explain the farmer’s reasons when they choose a plant species and planting pattern with different land tenure systems, state forest and private land.  Method used in this study was a case study through analyzing plant species and planting pattern selection, financial flow, and household revenue structure.  The results showed that: the farmer’s reasons were (1) cash income, (2) production continuity, (3) gestation period, (4) easy maintenance and harvest, (5) easy post harvest process, (6) tolerance to be planted with other plants, and (7) land tenure security (especially in state forest land); most farmers chose cacao species, with the main combination of planting patterns that consist of  cacao and banana in state forest land, cacao and petai, cacao and durian in private land; and all the planting pattern were financially feasible; the largest contribution was given by cacao at all planting patterns based on farmer household revenue structure.   Keywords: farmer’s decision making, crop and planting pattern selection, agroforestry
PERAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DALAM IMPLEMENTASI PERHUTANAN SOSIAL: STUDI DI KPH PRODUKSI KERINCI, PROVINSI JAMBI DAN KPH LINDUNG SIJUNJUNG, PROVINSI SUMATERA BARAT Wira Fitria; Didik Suharjito; Sulistya Ekawati
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2021.18.2.145-160

Abstract

Performansi Hutan di Berbagai Tipe Kategorisasi Hutan Adat Berdasarkan Kelembagaan Masyarakat Adat. Hefri Oktoyoki; Didik Suharjito; Saharuddin Saharuddin; Dimas Prasaja
Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa
Publisher : Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jped.2020.6.2.137-148

Abstract

Studi terdahulu menunjukkan adanya perbedaan hasil peran kelembagaan adat dalam menjamin kelestarian sumberdaya hutan. Oleh karena itu penelitian tentang performansi hutan pada hutan milik masyarakat adat masih menjadi kajianpenting untuk dilakukan di berbagai daerah. Setiap masyarakat dengan berbagai macam kebudayaan memilikikelembagaan tersendiri dalam hal pengelolaan hutannya. Penelitian ini menjelaskan performansi hutan yang dimilikimasyarakat adat. Pengambilan data dengan cara wawancara semi terstruktur, observasi lapangan dan pengukuran tegakanhutan. Pendekatan menggunakan analisis kelembagaan dan analisis performansi hutan. Hasil penelitian berdasarkanpengetahuan lokal masyarakat (local knowledge) menunjukkan bahwa terdapat nilai, norma terkait dengan pengelolaanhutan yang diwujudkan dengan berbagai bentuk kategorisasi hutan. Analisis performansi menunjukkan hutan-hutan yangmereka miliki secara ekologi termasuk kategori hutan yang stabil (balanced forest).
SISTEM KOMUNIKASI PERINGATAN DINI PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU Muhammad Badri; Djuara P Lubis; Djoko Susanto; Didik Suharjito
Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)
Publisher : Institution: Ministry of Communication and Information Technology of Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (616.919 KB) | DOI: 10.31346/jpikom.v19i1.1266

Abstract

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang mencapai puncaknya pada periode kebakaran tahun 2014 sampai 2015. Sejak itu, pemerintah bersama pemangku kepentingan lainnya mulai mengubah model penanggulangan kebakaran, dari penanganan pasca kebakaran menjadi pencegahan. Penelitian terfokus pada sistem komunikasi peringatan dini pemangku kepentingan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 14 informan yang mewakili pemerintah, korporasi kehutanan dan kelapa sawit, peneliti, media massa, LSM dan kelompok masyarakat peduli api. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem komunikasi peringatan dini kebakaran di Riau dilakukan secara  holistik  mulai level pengambil kebijakan, korporasi, organisasi masyarakat sipil, hingga ke masyarakat. Media yang paling banyak digunakan dalam menyampaikan pesan peringatan dini adalah WhatsApp, komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. Komunikasi peringatan dini juga disampaikan melalui papan Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK) dan sosialisasi langsung kepada masyarakat.
ANALISIS POLA KEMITRAAN AGROFORESTRI DALAM RANGKA MENGURANGI ANCAMAN PERAMBAHAN HUTAN (STUDI KASUS TUMPANGSARI TANAMAN PANGAN DI IUPHHK-HT PULAU LAUT KOTABARU KALIMANTAN SELATAN) Imam Suyodono; Lailan Syaufina; Didik Suharjito
Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management) Vol. 4 No. 1 (2014): Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (JPSL)
Publisher : Graduate School Bogor Agricultural University (SPs IPB)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jpsl.4.1.1

Abstract

Indonesia's forest covers about 133 million hectares. Local people of Pulau Laut in Kalimantan used to do shifting cultivation to manage their agricultural activities for food crops in the forest due to its poor soil of minerals and nutrients for years.The increased population and industrial development of forestry, plantation and mining caused decreasing of forest area, hence the shifting cultivation period has been shortened and encroach forest area. In consequence, degradation of the forest area is increasing.This study was conducted to identify how significant the role of agroforestry (“tumpangsari”) to prevent forest encroachment.The objectives of study were to analyze:(1) the contribution of agroforestry as forest partnership management to minimize the encroachment of forest area, (2) the “tumpangsari” cost and revenue,(3) the benefits of this program for local people, the estate forest company and for food security. In general, the growth of Acacia mangium planted in agroforestry model area has better performance compared with those planted in non agroforestry area significantly shown fortwo years of A.mangium growth period. The productivity of rice in “tumpangsari” model was 3.3 tones ha-1which higher than that of in shifting cultivation area in secondary forest of about 3.1 tones ha-1. The revenue from rice cultivation by “tumpangsari” model was Rp 10.032 million ha-1 and the production cost was Rp 5.932 million ha-1 and R/C ratio of about 1.69.This research pointed out that agroforestry have many benefits for minimize forest encroachment as it provides opportunity to increase the rice production through the partnership management on forest land without change its function.Keywords: agroforestry, “tumpangsari”, forest encroachment, partnership
MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN PADA MASYARAKAT KASEPUHAN, BANTEN KIDUL Didik Suharjito; Gunanto Eko Saputro
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2008.5.4.317-335

Abstract

Tulisan ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana modal sosial yang dibangun oleh masyarakat Kasepuhan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam (pertanian dan hutan) telah ditetapkan dan ditegakkan. Tulisan ini menunjukkan bahwa tatanan masyarakat hukum adat terikat kuat pada identitasnya, yakni Kasepuhan dan membentuk pola tatanan sosial yang didasarkan pada norma, nilai, kepecayaan dan aturan-aturan  yang dipegang kuat.
LEGALITAS KAYU DARI HUTAN ADAT: STUDI KASUS DI NEGERI HONITETU, SERAM BAGIAN BARAT, MALUKU Fentie Jullianti Salaka; Didik Suharjito; Satria Astana; Martina Tjoa
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1332.693 KB) | DOI: 10.20886/jpsek.2018.15.3.213-224

Abstract

Timber Legality Verification System (TLVS) policy requires all forest management business units in either state forests or private forests, including customary forests to obtain timber legality certificate. The purpose of this study to determine the fulfillment of timber legality according to customary rules and TLVS. The method used was a case study conducted in Negeri Honitetu, West Seram, Maluku. The results showed that TLVS policy is not implementable if it is applied to the utilization  of timber from customary forests in Negeri Honitetu, since local customary people do not have the documents as required in the TLVS. Timber utilization from customary forests in Negeri Honitetu has been carried out by referring  to the prevailing customary rules, namely (1)  felled trees are in the cultivation area and obtain permission from the Head of Dati, (2) outside of the sacred area, (3) profit sharing for  all members of  dati, and (4) free of charge if it is used to meet the needs of the community itself and the public interest. The study recommend to facilitate local customary people into social forestry schemes by providing protection for the preservation of natural resources as well as protection of the rights of local customary people.
PERAN DINAMIKA JEJARING-AKTOR DALAM REFORESTASI DI PAPUA Henry Silka Innah; Arya Hadi Dharmawan; Didik Suharjito; Dudung Darusman
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2012.9.2.96-112

Abstract

Berbagai pendekatan dilakukan untuk menjelaskan fenomena reforestasi yang terjadi. Perspektif dinamika jejaring aktor merupakan salah satu pendekatan yang bermanfaat untuk memetakan kekuatan para aktor yang telah berjejaring dalam ruang-ruang kekuasaan yang berbeda, dalam rangka memberi penguatan pada reforestasi bahkan pengelolaan hutan dan lingkungan secara luas. Konsep governance dan partnership dipinjam untuk membantu menjelaskan fenomena di lapangan. Pada akhirnya, governance-partnership dibutuhkan untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi kekuatan para aktor yang saling tarik menarik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa reforestasi di Biak-Papua telah dilakukan semenjak masa pemerintahan Belanda, dan dapat dikelompokkan kedalam 3 periode. Dalam ruang kekuasaan masyarakat sipil/adat, terpetakan pula tingkat kerjasama aktor yaitu: sumplementer, komplementer, substitusi, konflik, dan bebas/independen/pelopor. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dapat berfungsi sebagai ruang yang bernuansa kemitraan dalam rangka mendorong reforestasi. Akhirnya, penting untuk memahami kecenderungan model tatakelola KPH yang dapat terbentuk dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan reforestasi antara lain: lokalis, individualis, mobilisasi, dan centralis. Walaupun demikian, aspek kepemimpinan yang dalam budaya orang Biak berciri , masih dirasakan perlu untuk dibahas lebih lanjut guna mendorong skema-skema tatakelola-kemitraan yang telah dirancangkan.
Performansi Hutan di Berbagai Tipe Kategorisasi Hutan Adat Berdasarkan Kelembagaan Masyarakat Adat. Hefri Oktoyoki; Didik Suharjito; Saharuddin Saharuddin; Dimas Prasaja
Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa
Publisher : Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jped.2020.6.2.137-148

Abstract

Studi terdahulu menunjukkan adanya perbedaan hasil peran kelembagaan adat dalam menjamin kelestarian sumberdaya hutan. Oleh karena itu penelitian tentang performansi hutan pada hutan milik masyarakat adat masih menjadi kajianpenting untuk dilakukan di berbagai daerah. Setiap masyarakat dengan berbagai macam kebudayaan memilikikelembagaan tersendiri dalam hal pengelolaan hutannya. Penelitian ini menjelaskan performansi hutan yang dimilikimasyarakat adat. Pengambilan data dengan cara wawancara semi terstruktur, observasi lapangan dan pengukuran tegakanhutan. Pendekatan menggunakan analisis kelembagaan dan analisis performansi hutan. Hasil penelitian berdasarkanpengetahuan lokal masyarakat (local knowledge) menunjukkan bahwa terdapat nilai, norma terkait dengan pengelolaanhutan yang diwujudkan dengan berbagai bentuk kategorisasi hutan. Analisis performansi menunjukkan hutan-hutan yangmereka miliki secara ekologi termasuk kategori hutan yang stabil (balanced forest).
Traditional Institution for Forest Conservation within a Changing Community: Insight from the Case of Upland South Sumatra Martin, Edwin; Suharjito, Didik; Darusman, Dudung; Sunito, Satyawan; Winarno, Bondan
Komunitas Vol 8, No 2 (2016): September 2016
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/komunitas.v8i2.5439

Abstract

Referring to the studies on the success of community forestry, the proponents suggest reducing the influence of the state to the people who maintain traditional institutions in forest management. However, knowledge about the interaction of formal and informal institutions in the context of changing smallholder farmers is still not fully understood. Through a phenomenological approach assessing the differences of forest conserving institutions’ performance across villages in Semende, South Sumatra, we analyze the process of how traditional institutions can survive or collapse. The main finding shows that traditional institutions gained support and legitimacy from government’s formal institutions, to enforce the rules, are able to survive until now. The key factor determining the success or failure of traditional institutions is the structure of community’s authority; whether it is based on to inherited knowledge or not. We propose a new hypothesis for the concept of local institutions that successfully manage natural resources.