Penangkapan ikan terukur (PIT) merupakan kebijakan pemerintah untuk mengelola perikanan secara berkelanjutan dengan mengatur zona penangkapan (penetapan pelabuhan perikanan) dan menyesuaikan jumlah tangkapan dengan potensi sumber daya ikan. PPP Tamperan-Pacitan berada di Zona IV merupakan pelabuhan perikanan dibawah pengelolaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), aktivitas pendaratan ikan tertinggi di Selatan Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor keberhasilan implementasi PIT, menilai persepsi dan pengalaman pelaku perikanan, serta menguji hubungan keduanya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan purposive sampling dan sensus, melibatkan 33 responden dari pemilik kapal, pengurus, petugas pelabuhan, dan pengawas. Hasil penelitian menunjukkan persepsi pelaku perikanan cenderung positif, pengalaman cukup baik meski terkendala fasilitas, modal, dan literasi digital. Uji Chi-Square menghasilkan nilai Pearson 57,433 (sig. 0,000 < 0,05) dengan koefisien kontingensi 0,66, yang menandakan hubungan kuat antara persepsi dan pengalaman. Faktor yang memengaruhi keberhasilan PIT meliputi komunikasi, sarana prasarana, sikap pelaksana, struktur pengelola, dan pelaksanaan kebijakan. Disimpulkan bahwa semakin positif persepsi nelayan, semakin baik pengalaman mereka, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi, penyediaan fasilitas, dan penguatan kapasitas nelayan agar PIT berjalan efektif dan berkelanjutan.Quota-Based Fishing (QBF) is a government policy that aims to maintain the sustainability of fish resources by determining fishing zones and quotas. PPP Tamperan-Pacitan is a fishing port with the highest landing activity in South East Java and is located in Zone IV PIT. This study aims to analyze the factors influencing the successfull implementation of QBF, assess the perceptions and experiences of fishery actors, and examine their relationship. A quantitative descriptive method was employed, utilizing purposive sampling, with 33 respondents comprising vessel owners, managers, port officers, and field supervisors. The results show that the factors influencing the successful implementation of QBF include communication, infrastructure, implementers’ attitudes, management structure, and policy execution, all of which were generally rated as good by respondents. Furthermore, the perception of fisheries actors toward the QBF policy tends to be positive. At the same time, their experiences fall into the moderate category, although challenges remain, such as limited facilities, capital, and digital literacy. The Chi-Square test yielded a Pearson value of 57.433 (p < 0.05) with a contingency coefficient of 0.66, indicating a strong and significant relationship between the perceptions and experiences of fisheries actors regarding the implementation of the QBF policy.