Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.218
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika Jurnal Studi Jender SRIKANDI Jurnal Cakrawala Hukum Aktual Justice
Anak Agung Ketut Sukranatha
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 99 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 99 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Pengaturan Izin Pemanfaatan Karya Ekspresi Budaya Tradisional Atas Penggunaan Komersial Ni Putu Dina Darmita Agustiani; Anak Agung Ketut Sukranatha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penyusunan jurnal memiliki tujuan memperoleh pemahaman atas makna negara sebagai pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional sesuai pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta serta perolehan izin atas pemanfaatan-pemanfaatan ekspresi budaya tradisional yang bersifat komersial. Penyusunan jurnal memakai metode penelitian normatif yang mengkaji kekaburan norma pada Pasal tersebut. Menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep hukum, serta menggunakan bahan hukum primer berupa UUD 1945, UU Hak Cipta dan UU Pemerintahan Daerah dan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel yang berkaitan dengan EBT. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni studi pustakaan dan teknik analisis bahan hukumnya menggunakan teknik deskripsi dan teknik argumentasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang diperoleh yakni pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota adalah representasi negara untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan diwilayahnya. Termasuk berwenang mengawasi penggunaan dan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional memiliki pengaruh positif terhadap masyarakat diwilayah ekspresi budaya tradisional berasal. Karena kebudayaan merupakan bagian dari Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak memiliki keterkaitan Pelayanan Dasar sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 12 ayat 2 huruf p dan dipertegas lagi melalui lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 2) Pihak asing dapat memperoleh izin pemanfaatan ekspresi budaya tradisional melalui perjanjian pemanfatan dengan mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Dearah dimana Ekspresi Budaya Tradisional tersebut berasal dengan memperhatikan konsep pembagian keuntungan sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat tradisional atas ekspresi budaya tradisionalnya. Kata Kunci: izin, pemanfaatan, ekspresi budaya tradisional ABSTRACT The preparation of the journal has the aim of gaining an understanding of the meaning of the state as the copyright holder for traditional cultural expressions in accordance with the provisions of Article 38 paragraph (1) of the Copyright Law and obtaining permits for commercial uses of traditional cultural expressions. The preparation of the journal uses a normative research method that examines the ambiguity of norms in the article. Using a statutory approach and legal concept analysis approach, as well as using primary legal materials in the form of the 1945 Constitution, Copyright Law and Regional Government Law and secondary legal materials in the form of books and articles related to traditional cultural expressions. The technique of collecting legal materials used is literature study and analysis techniques of legal materials using descriptive techniques and argumentation techniques. The results obtained from the research obtained are that the regional government at the provincial, district/city level is a representation of the state to carry out government affairs in its territory. Including the authority to supervise the use and utilization of traditional cultural expressions has a positive influence on the community in the area where traditional cultural expressions originate. Because culture is part of the Mandatory Government Affairs which has no connection with Basic Services as stated in Article 12 paragraph 2 letter p and reaffirmed through the attachment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. 2) Foreign parties may obtain a permit for the use of traditional cultural expressions through a utilization agreement by submitting an application for a permit to the Regional Government where the Traditional Cultural Expression originates by taking into account the concept of profit sharing as a form of appreciation to traditional communities for their traditional cultural expressions. Keywords: permission, utilization, traditional cultural expressions
Dampak Hukum Akibat dari Pembatalan Transaksi Merger Perseroan Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Ida Ayu Chintya Andini; A.A. Ketut Sukranatha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Merger perseroan merupakan perbuatan hukum menggabungkan dua atau lebih perseroan yang pada dasarnya tidak ada larangan dalam pelaksanaannya. Namun metode tersebut menjadi bermasalah ketika menjalankan aktivitas usaha tersebut terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha yang tak sehat. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi terkait status hukum perseroan yang transaksi mergernya dibatalkan oleh KPPU, dan pengaruh pembatalan merger perseroan terhadap persaingan usaha. Metode penulisan yang digunakan yakni jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan literatur terkait pokok bahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, status perseroan yang mergernya dibatalkan oleh KPPU kembali seperti semula di mana perseroan tersebut didirikan kembali mengikuti ketentuan UU Perseroan Terbatas. Kedua, pengaruh pembatalan merger perseroan pada persaingan usaha yakni pada kepemilikan saham yang harus dikembalikan seperti semula sementara belum ada peraturan yang mengatur dan kerugian yang dialami oleh pasar atau masyarakat. Kata kunci : Pembatalan Merger, Perseroan, Kepemilikan Saham. ABSTRACT Merger of liability company is part of legal action in merging two or more liability company which there is no prohibition in the implementation. But the merger would be problematic when there is monopoly practical in the business activities itself. The purpose of this research was to know the legal status of merge liability company which has annuled by KPPU, and the implication of merger annulment to business competition. The method in this recent research used normatives-legal research with statute approach. The result of this research could be described as follows: first, the annulment of company merger by KPPU will make some condition called restituo ad integrum which null and void the agreement of merger itself and it should rebuild based on Perseroan Terbatas Act. Second, the implication affected to business competition are restitutio ad integrum of share ownership which has not regulated and disadvantages to market and civils. Keywords : Annulment of Merger, Liability Company, Share Ownership.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA PENGEDAR NARKOBA DI FILIPINA DITINJAU DARI PERSEPEKTIF HAM INTERNASIONAL Putu Mira Rosviyana; Anak Agung Ketut Sukranatha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.193 KB)

Abstract

Pada tahun 2016, sesuai dengan arahan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte para pengedar narkoba boleh ditembak ditempat. Adapun permasalahan yang diangkat adalah Penegakan Hukum Terhadap Tersangka Pengedar Narkoba di Filipina dalam Perspektif HAM Internasional dan konsekuensi internasional yang diperoleh dari Penegakan Hukum Terhadap Tersangka Pengedar Narkoba di Filipina. Adapun Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang mengacu pada hukum nasional dan instrumen internasional mengenai HAM. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Penegakan Hukum terhadap tersangka pengedar narkoba di Filipina bertentangan dengan HAM sebagaimana yang telah diatur dalam instrumen HAM Internasional dan konsekuensinya adalah Penyelidikan oleh Dewan HAM PBB dan Mahkamah Internasional serta Kecaman Internasional kepada Pemerintah Filipina. Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Perang Narkoba, Filipina, Instrumen Internasional, HAM Internasional
Pencegahan Kekerasan Seksual Anak: Pendekatan Desa Adat Anak agung Istri Ari Atu Dewi; Anak Agung Ketut Sukranatha; I Gusti Ayu Diah Yuniti; Luh Nila Winarni
Kertha Patrika Vol 42 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korban kekerasan seksual pada anak seperti fenomena gunung es yang setiap tahun semakin meningkat. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukan adanya peningkatan sejak tahun 2012 sampai 2018, termasuk di antaranya kekerasan yang terjadi Bali. Kekerasan seksual pada anak merupakan tindakan kejahatan yang membawa dampak buruk pada tumbuh kembang anak. Tujuan penelitian ini memberikan solusi dan strategi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Penggunaan metode sosiolegal melalui pendekatan peraturan hukum dan pendekatan sosiologis tepat digunakan dalam mencapai tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam upaya mencegah kekerasan seksual terhadap anak, peran pemerintah dan desa adat sangatlah penting. Peran pemerintah melalui peraturan yang mengatur upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak yang disertai dengan peran serta desa adat melalui upaya pengaturan dalam awig-awig dan pararem.
Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran Anak Agung Ketut Sukranatha; Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 9, No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v9i1.2160

Abstract

Children’s problems lately are very complex. Many cases occur in the community that ignore the fulfillment of children’s rights. One is the lack of fulfillment of children’s rights on birth certificates. In connection with this matter, it is important to do research to find out 2 (two) things, namely; first, to find out about children’s rights in obtaining birth certificates to Balinese indigenous people. Second, to find out whether a child can get a birth certificate if the birth registration goes beyond the deadline. In accordance with the research objectives, the research method used isa normative research method with a statue approach. The results of this study are legal protection of children’s rights in obtaining birth certificates in the community has been regulated starting from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law of the Republic of Indonesia Number 23 The year 2006 was amended by the Republic of Indonesia Law Number 24 of 2013 concerning the Implementation of Population, Badung Regency Regional Regulation Number 10 of 2010 which was amended by Badung District Regulation Number 9 of 2016 concerning Amendment to Badung Regency Regional Regulation Number 10 of 2010 concerning Implementation Population Administration, Regional Regulation of Denpasar City Number 5 of 2014. Birth Registration that exceeds the fixed time limit can be done by requesting approval from the Head of the Population and Civil Registration Office. The advice can be given 1) socialization is needed regarding the procedures for registering births including procedures for registering online and needing to improve services by the Regional Government. For the community, the need for public awareness of the importance of having a birth certificate as a manifestation of children’s rights in obtaining a birth certificate. How to cite item: Sukranatha, A., Ari Atu Dewi, A. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran. Jurnal Cakrawala Hukum, 9(1), 1-10. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2160
PERAN SERTA ORGANISASI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DINI KORBAN KEKERASAN Anak Agung Istri Ari Atu Dewi; Anak Agung Ketut Sukranatha; I Gusti Ayu Putri Kartika; Gusti Ayu Kade Komalasari
Jurnal Aktual Justice Vol 4 No 1 (2019): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/aktualjustice.v4i1.471

Abstract

The specific purpose and target of this research is to determine the role of family welfare empowerment organizations (PKK) in the prevention and early handling of women and children victims of violence. The reason for researching this topic is the increase in the number of victims of violence against women and children every year. Based on data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, it is shown that since 2012 it has increased from 18,718 to 54,041 cases in June 2017 and until February 2018 it has shown 374 cases of violence against women and children. In this case, the Government is responsible for providing optimal services needed by victims, both medical, psychological, and legal assistance in an effort to recover their condition. The government in providing services to victims should cooperate and partner with the community, especially in the prevention and early handling of victims of violence. Prevention and early handling of victims of violence at the village level can empower family welfare empowerment organizations (PKK) which are government partners that are considered effective in the prevention and early handling of women and children victims of violence in their areas. Based on these reasons, it is necessary to study in depth the role of the PKK organization in preventing and early handling of women and children victims of violence. To achieve specific goals and targets in this study, the research method used is a normative research method with a statue approach and a conceptual approach.The results of the study provide an overview 1) there is a clear regulation in the laws and regulations related to the participation of the PKK in preventing and early handling of victims of violence, what needs to be further regulated is regulation in the form of Village Regulations and customary law (awig-awig) related to the participation of PKK and indigenous women in the prevention and early handling of victims of violence. 2) the procedures for preventing and early handling of victims of violence need to be stated in the operational standards in the village and the traditional village paparem.
PROBLEMATIKA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Ni Ketut Pirda Juwisa Badra; Anak Agung Ketut Sukranatha
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i05.p14

Abstract

Tujuan dari penulisan adalah untuk mengkaji kehidupan dari Penyandang Disabilitas Mental terkait banyaknya permasalahan yang muncul di masyarakat mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Penulisan ini merupakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa kehidupan dari Penyandang Disabilitas Mental dalam mendapatkan hak-haknya sebagai manusia telah diatur secara internasional melalui Convention on the Rights of Persons with Disabilities serta secara nasional di Indonesia telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilites atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Walaupun sudah banyak terdapat pengaturan-pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia, namun tidak jarang ditemukan berbagai macam permasalahan yang menyangkut hak dasar manusia itu sendiri. Berdasar pada perspektif hak asasi manusia, Penyandang Disabilitas Mental mempunyai hak untuk menerima layanan kesehatan yang sepantasnya serta memiliki kebebasan hidup di masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Kata Kunci: Penyandang Disabilitas Mental, Pelanggaran, Hak Asasi Manusia. ABSTRACT The purpose of this writing was to examine the life of Persons with Mental Disabilities in regards to human rights infringement issues happened in the society. This study used normative law research method with legislation approach. The study indicated that life of Persons with Mental Disabilities in gaining their rights as human being has been regulated internationally through Convention on the Rights of Persons with Disabilities and nationally in Indonesia has been ratified with legislation under ‘Undang-Undang No. 19 Tahun 2011’ about the validation of Convenstion on the Rights of Persons with Disabilities. Even though there are a lot of rules about human rights, but it is not rare of human rights problems were founded. In human rights point of view, Persons with Disabilities has rights to receive proper services and rights to live in the society without any discrimination. Keywords: Persons with Disabilities, Infringement, Human Rights.
ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN WARALABA Ni Made Rahayu Laksmi; Anak Agung Ketut Sukranatha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.642 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i10.p17

Abstract

Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana keamanan dan keselamatn konsumen dalam perjanjian waralaba. Melalui kajian tersebut, dapat diketahui kembali mengenai bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha waralaba yang mana terdiri dari franchisor dan franchisee dengan konsumen serta bagaimana akibat hukum atas pelanggaran terhadap keamanan dan keselamatan konsumen dalam perjanjian waralaba. Penulisan menggunakan normative legal research yakni dengan mengkaji peraturan-peraturan yang relevan serta memprioritaskan sumber-sumber hukum yang sifatnya sekunder dan pendeketan secara perundang-undangan. Sesuai dengan penulisan dan penelitian yang dilakukan bahwasanya hubungan hukum yang terjalin secara langsung antara franchisor dan franchisee ada karena suatu perjanjian, yakni perjanjian waralaba. Melalui perjanjian tersebut, menimbulkan hak dan kewajiban yang berlaku bagi masing-masing pihak. Hubungan hukum antara franchisee dan konsumen (pengguna akhir) memiliki hubungan yang secara langsung, karena timbul pelaksanaan jual beli. Perjanjian menimbulkan tanggung jawab hukum. Dengan itu, maka segala sesuatu yang diperjanjian, apabila tidak dapat dilaksanakan, maka pihak yang tidak melaksanakan harus bertanggungjawab. This article is written with the aim of analyzing and examining how safety and consumer safety is in a franchise agreement. Through this study, it can be seen again about the legal relationship between franchise business actors, which consists of franchisors and franchisees with consumers and how the legal consequences for violations of consumer safety and security in franchise agreements. This writing is done using normative research methods, namely by reviewing relevant laws and regulations and prioritizing secondary sources of law and statutory approaches. In accordance with the writing and research conducted, the legal relationship that exists directly between the franchisor and the franchisee exists because of an agreement, namely a franchise agreement. Through the agreement, it creates rights and obligations that apply to each party. The legal relationship between the franchisee and the consumer (end user) has a direct relationship, because it arises from the sale and purchase. The agreement creates legal liability. With that, everything that was agreed upon, if it could not be implemented, then the party who did not implement it must be responsible.
Aspek Hukum Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Pemberian Kredit oleh Bank Ida Ayu Katsuya Putri Dewi; A.A Ketut Sukranatha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan artikel jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pemberian kredit terhadap nasabah yang kemudian berujung pada kredit macet, hal tersebut dikarenakan debitur sebagai penerima kredit tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit sebagaimana perjanjian kredit. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet yakni tidak dilakukannya analisis kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Bersumber pada ketetapan Pasal 1 ayat (11) yakni “Kredit adalah penyelesaian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian bank harus memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam terhadap nasabah debitur untuk mengembalikan kredit. Adapun penggunaan daripada metode penulisan dalam penulisan ini adalah jenis metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undang. Hasil studi menunjukkan mengenai tata cara menyalurkan kredit yang sudah mempunyai landasan aturan perundang-undangan. Kredit yang seringkali bermasalah antara lain kredit usaha mikro, kecil, dan menengah, kredit konsumsi, serta kredit pada sektor pertanian serta sektor perikanan. Kata Kunci: Bank, Kredit Macet, Kredit Perbankan ABSTRACT The purpose of writing this journal article is to find out the granting of credit to customers which then leads to bad credit, this is because the debtor as the recipient of the credit cannot fulfill his obligation to pay credit installments as stated in the credit agreement. Factors that influence the occurrence of bad loans are not doing credit analysis by applying the precautionary principle regulated in Law Number 10 of 1998 concerning Banking. Based on the provisions of Article 1 paragraph (11) namely "Credit is the settlement of money or claims that can be equated with it, based on an agreement or loan agreement between a bank and another party that requires the borrower to pay off his debt after a certain period of time with interest". In applying the precautionary principle, banks must have confidence based on in-depth analysis of debtor customers to repay loans. The use of the writing method in this paper is a type of normative legal research method with a statutory approach. The results of the study show the procedures for disbursing credit that already have a statutory basis. Loans that are often problematic include micro, small and medium business loans, consumer loans, and loans to the agricultural and fishery sectors. Keywords: Bank, Bad Credit, Banking Credit
Co-Authors A.A . Ngurah Bisma Wisesa A.A.Gde Agung Kresna Dalem Achmad Yudha Yogaswara Ade Hendra Yasa Aditya Surya Bratha Agus Nurmansyah Anak Agung Gede Surya Nanda Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Ngurah Bagus Baskara Ayuning Sasmitha Margana Bella Intan Permata Sari Bramantha, Putu Radya Dewa Gede Wibhi Girinatha Dewe Gde Rudy Elisabeth Stevani Wijaya Ferdian Nickolas Pasangka Gde Made Swardhana Gede Hardiyana Putra Gusti Ayu Angie Martika Gusti Ayu Kade Komalasari Hari Chandra Palguna I Gede Adis Suta Sanjaya I Gede Bagus Tegar Dananjaya Sapanca I Gede Putu Aditya Dharma I Gst. Nyoman Agung I Gusti Ayu Diah Yuniti I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ngurah Agung Praktiasa Yoganam I Gusti Ngurah Putu Wahyu Khrisnantara P I Gusti Ngurah Surya Semara Jaya I Gusti Putu Agung Angga Aditya I Gusti Putu Ary Septiawan I Kadek Adi Suhardiyana I Kadek Ari Pebriarta I Ketut Markeling I Made Agus Windara I Made Angga Kretanjala I Made Dedy Priyanto I Made Pujawan I Made Sarjana I Made Satria Wibawa I Made Surya Adhitthana I Made Udiana I Made Wahyudi Anantha I Made Yuda Wiguna I Nyoman Bagiastra I Nyoman Darmadha I Nyoman Mudana I Nyoman Surya Dharma Subawa I Putu Adi Darmawan I Putu Agung Nova Nasution I Putu Agus Putrawan I Putu Ari Heryadi Putra I Putu Paritra Naya Pratama I Wayan Eka Darma Putra Ida Ayu Chintya Andini Ida Ayu Dian Putri Yuliana Ida Ayu Katsuya Putri Dewi Ida Ayu Utami Prabandari Ida Ayu Wedanti Ida Bagus Aditya Dana Ida Bagus Kade Benol Permadi Ida Bagus Ketut Agastya Ida Bagus Oka Putranata Ida Bagus Putu Apriangga Swebawa Ida Bagus Wahyu Anom Permana Putra Kadek Ayu Anggreni Putri Kadek Ayu Desi Candra Dewi Kadek Diana Darmita Wisudawati Kadek Septian Dharmawan Prastika Komang Agus Wahyu Tricahyadinata Komang Ayu Devi Natasia Luh Gede Lia Muliasari Luh Nila Winarni Luh Putu Dianata Putri Luh Putu Sintia Arwini Made Dwiki Gangga Maharani Putrayasa Marwanto Marwanto Ngakan Ketut Dunia Ni Ayu Emi Sri Andari Ni Ketut Pirda Juwisa Badra Ni Ketut PitriAdiGunarti Ni Komang Sutrisni Ni Luh Putu Ririn Kusumayanti Ni Luh Vena Puspa Yanti Ni Made Ayu Sintya Dewi Ni Made Rahayu Laksmi Ni Made Raras Putri Weda Ni Nyoman Kembaryana Ni Putu Dina Darmita Agustiani Ni Wayan Erna Sari Nyoman Cintya Putri Wikaryuni Nyoman Kamajaya Nyoman Rizkyta Putri Nyoman Shintya Purnama Dewi Pondang Agustawan Sidauruk Pradiptaningtyas, Ni Made Imaz Ayuhandra Galuh Putri Laksmi, Made Helena Putu Anantha Pramagitha Putu Mira Rosviyana Putu Pravasta Harbian Putu Yoga Kurnia Putra R. A. Retno Murni Reno Maratur Munthe Riki Ardiansyah Rizki Widya Ari Susanti Sagung Istri Mas Mahadiani Selvi Marcellia Sudhana, I Gusti Putu Harry