Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.59
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan DiH : Jurnal Ilmu Hukum LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Jurnal Permukiman Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Suara Hukum Jurnal Abmas Negeri (JAGRI) Improvement: Jurnal Manajemen dan Bisnis Jurnal Hukum dan Pembangunan Journal of Law and Legal Reform
ENY SULISTYOWATI
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PELINDUNGAN HUKUM ATAS VAKSIN COVID-19 DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA PEMENUHAN VAKSIN DALAM MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN Masnun, Muh. Ali; Sulistyowati, Eny; Ronaboyd, Irfa
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i1.4325

Abstract

Abstract The Covid-19 pandemic that has plagued various fields of life, both in the economic, political, education, until the Covid-19 pandemic outbreak was declared as national disaster. Based on that, various efforts are continuously being pursued for strategies to tackle the spread of the virus which has claimed a relatively large number of lives. Among other things, these efforts are through the policy of Large-Scale Social Restrictions, social distancing, including efforts to find the vaccine. The purpose of this study is to analyze the legal aspects of the Covid-19 vaccine and the responsibility of the State in fulfilling the Covid-19 vaccine. This research typology is a doctrinal research using primary and secondary legal materials using analytical descriptive. Based on the results of the analysis, it can be explained that the Covid-19 vaccine, besides having economic aspects, also has legal aspects that deserve attention. The economic aspect is that the Covid-19 vaccine is a necessity for everyone in the face of a pandemic, so that vaccines will become a sexy commodity that is definitely targeted and has high selling power. On the other hand, in supporting these commodities, it needs to be protected through a legal instrument known as protection of intellectual property rights, namely through a patent regime or trade secret. Choosing one of these has both advantages and disadvantages, so it needs to be considered carefully. The exclusivity of the Covid-19 vaccine in IPR is not something that can be exploited indefinitely, but the State can exist as a form of its responsibility through the application of compulsory licenses or disclosure of confidential information. Keywords: legal aspects; covid-19 vaccine dutch cemetry; responsibility of the stateAbstrakPandemi Covid-19 yang telah mewabah telah memberikan dampak berbagai bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, politik, pendidikan, hingga kemudian wabah pandemi Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional. Berdasarkan hal tersebut berbagai upaya terus diupayakan strategi untuk menanggulangi penyebaran virus yang telah menelan korban jiwa relatif banyak. Antara lain upaya tersebut melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menjaga jarak (social distancing), termasuk upaya menemukan vaksinnya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis aspek hukum atas vaksin Covid-19 dan tanggung jawab Negara dalam pemenuhan vaksin Covid-19. Tipologi riset ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder dengan menggunakan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa vaksin Covid-19 di samping memiliki aspek ekonomi juga memiliki aspek hukum yang sangat patut diperhatikan. Aspek ekonomi bahwa vaksin Covid-19 sebagai kebutuhan semua orang dalam menghadapi pandemi, sehingga vaksin akan menjadi komoditi seksi yang sudah pasti diincar dan memiliki daya jual tinggi. Di sisi lain dalam menunjang komoditi tersebut perlu dilindungi melalui instrumen hukum yang dikenal dengan pelindungan hak kekayaan intelektual yakni melalui rezim paten atau pun rahasia dagang. Pemilihan salah satu tersebut masing-masing memiliki kelebihan maupun kelemahan, sehingga perlu dipertimbangkan secara matang. Eksklusivitas vaksin Covid-19 dalam HKI bukanlah sebuah hal yang dapat dieksploitasi tanpa batas, melainkan Negara dapat hadir sebagai bentuk tanggung jawabnya melalui penerapan lisensi wajib atau pengungkapan informasi yang bersifat rahasia.
Penerapan Perjanjian bagi Hasil terhadap Pengelolaan Bersama Lahan Budidaya Tambak Sulistyowati, Eny; Masnun, Muh Ali; Nugroho, Arinto; Hikmah, Nurul; Wardhana, Mahendra
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 10, No 2 (2019): Desember 2019
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v10i2.3365

Abstract

The researchers are interested in analyzing the application of how profit sharing agreements are related to guarantee legal certainty and justice for owners, tenants and cultivators of cultivated land. This study uses non-doctrinal research (socio legal), primary data and secondary data used in analyzing problems. The application of the production sharing agreement between the owner, tenant and cultivator of ponds cultivation land in Gresik Regency has not been implemented as stipulated in the Fishery Product Sharing Law. The agreement made, is still in the form of not written, but in oral form that has occurred from generations before them and until now. In terms of the application of the timeframe of the production sharing agreement in Gresik Regency it is still not in accordance with the Fishery Production Sharing Law (specifying a minimum of 3 years and 6 seasons), this is based on the profit sharing agreement that is carried out uncertainly for how many years / how many seasons. In terms of the risk of crop failure, it still does not represent justice.How to cite item: Sulistyowati, E., Masnun, M., Nugroho, A., Hikmah, N., Wardhana, M. (2019). Penerapan Perjanjian bagi Hasil terhadap Pengelolaan Bersama Lahan Budidaya Tambak. Jurnal Cakrawala Hukum, 10(2), 187-197. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3365
Pemberdayaan Hukum Bagi Siswa-Siswi SMAN 3 Sidoarjo Mengenai Penandaan Pada Hand Sanitizer Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Untuk Pencegahan Penyebaran Covid-19 Sulistyowati, Eny; Masnun, Muh Ali; Puspoayu, Elisabeth Septin; Ronaboyd, Irfa
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i2.42551

Abstract

Pemberdayaan hukum sebagai bentuk bagaimana hukum dapat terkait dengan tujuan pembangunan lain, dalam konteks ini hukum dapat dikaitkan dengan pencegahan atau pun mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 dengan memiliki kesadaran pentingnya mengetahui penandaan izin edar pada setiap produk hand sanitizer yang telah ada di pasaran. Berdasarkan tersebut bahwa tujuan penting untuk memberdayakan siswa-siswi SMAN 3 Sidoarjo sehingga memiliki kesadaran hukum terkait haknya sebagai konsumen. Metode yang digunakan adalah berupa penyuluhan hukum dengan penyampaian materi dan diskusi interaktif. Berdasarkan hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa ada kenaikan kesadaran hukum berdasarkan indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan sikap hukum terkait penandaan pada hand sanitizer yang menunjukkan hasil baik. Adapun kegiatan ini memiliki kelemahan, yaitu kurangnya antusiasme siswa-siswi dalam mengikuti kegiatan karena melalui virtual zoom sehingga dari kegiatan ini belum sepenuhnya optimal.
PROBLEMATIKA PENGATURAN MENGENAI BENTUK BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DI INDONESIA Putra, Vioxcy Ananta; Sulistyowati, Eny; Masnun, Muh Ali
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal development electricity growing rapidly as evidenced by the amount of law and regulations produced by both legislative and executive that govern all aspects about electricity that resulting in regulatory inflation in electricity law. The consequences of regulatory inflation in electricity law is the potential for legal unsynchronization between law and regulations in electricity sector. One of the potential for legal unsynchronization in the electricity sector is the regulation regarding the scope and form of business entities supporting electricity power in Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2009 on Electricity, Regulation of the Goverment of the Republic of Indonesia Number 107 of 2015 on Electricity Support Services Business, Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 38 of 2018 on Procedures for Electricity Accreditation and Certification, and Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 12 of 2016 on The Amendment to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 35 of 2013 on Procedure for Electricity Business Licensing. Tis research use a type of normative legal research to find the rule of law, legal principles, and relevant legal doctrine and conduct a study of legal concept.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KOSMETIK TERKAIT PRODUK SKINCARE KEMASAN SHARE IN JAR Wardhani, Mustika Eka Kusuma; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.58381

Abstract

Legal Protection of The Right to Education of Street Children Working in Sidoarjo District Saraswati, Elisabeth Melanie; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.58715

Abstract

The phenomenon of street children who are forced to work remains a persistent social issue across various regions in Indonesia, including Sidoarjo Regency. As children are categorized as a protected group under the law, this condition reflects a significant challenge in realizing their fundamental rights—particularly the right to education. This study examines the legal protection of educational rights for working street children in Sidoarjo Regency, focusing on the implementation of Article 8 paragraph 1 of the East Java Governor Regulation Number 33 of 2018. The regulation mandates the provision of guidance and social development programs, which in this case are carried out by the Sidoarjo Regency Social Service in collaboration with the East Java Provincial Social Service through the Youth Development Social Service Unit (UPT PSBR). Employing an empirical legal research method with a qualitative approach, the study gathered descriptive data through field observations and interviews conducted in the central area of Sidoarjo (the Square). The findings indicate that despite existing legal frameworks, many street children continue to face difficulties in accessing education due to both internal (family-related and personal) and external (institutional and policy-related) constraints. These obstacles hinder the optimal fulfillment of their educational rights. The study recommends enhancing cross-sectoral coordination, increasing budget allocation for social services, and implementing more inclusive education programs tailored to the specific conditions of street children.
KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK TERKAIT PELAPORAN PERUBAHAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DI KABUPATEN MOJOKERTO Ardini, Sofia; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.59775

Abstract

Perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat wajib untuk dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) menurut Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum wajib pajak terkait pelaporan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak sekaligus menganalisis kendala yang dihadapi wajib pajak di Perumahan Harmoni Residence Kabupaten Mojokerto terkait pelaporan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan. Penulisan ini termasuk dalam penulisan hukum empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian berada di Perumahan Harmoni Residence Kabupaten Mojokerto dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Hasil dari penelitian kesadaran hukum wajib pajak terkait pelaporan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak menunjukkan nilai yang rendah. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum dan pengawasan rutin secara pasif dan aktif dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Kata Kunci : Wajib Pajak, Objek Pajak Bumi dan Bangunan, Kesadaran Hukum
Mothers’ Legal Awareness of Labeling and Health Information on Household Supplies in Baby Diapers Andriyani, Renita; Sulistyowati, Eny; Iskandar, Rosa Oktavia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.61172

Abstract

The Ministry of Health through Regulation Number 62 of 2017 has mandated that baby diaper products, as part of Household Health Supplies (PKRT), must include proper markings and product information before distribution. This regulation ensures consumer safety and compliance with health standards. This study aims to analyze the level of legal awareness among mothers regarding PKRT markings and information on baby diaper products, and identify the factors influencing that awareness. Conducted in Pasongsongan Sub-district, Sumenep Regency, East Java, the study applies an empirical juridical research method using interviews, observation, and documentation as data collection techniques. The findings reveal that mothers’ legal awareness is generally low, as assessed through four key indicators: legal knowledge, legal understanding, legal attitudes, and legal behavior. Most mothers lack awareness of the obligation for producers to include PKRT markings, and this is reflected in their indifferent behavior when selecting baby diapers. Contributing factors to this low awareness include limited reading interest, low levels of education, and age-related constraints. The study concludes that the legal awareness of mothers as consumers remains insufficient and recommends that relevant authorities, including health offices and consumer protection agencies, intensify socialization and education regarding the importance of PKRT markings and information. Increasing public literacy and access to clear, comprehensible labeling on household health products is essential to enhance consumer protection and public health standards.
Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Perusahaan, dan Promosi Media Sosial Terhadap Keputusan Pembelian Pada Usaha Katering Sulistyowati, Eny; Novianti, Rini; Rumpoko HS, Hendro; Budiyanto, Eko
Improvement: Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol 4 No 2 (2024): Vol 4 No 2 September 2024
Publisher : UMSurabaya Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/imp.v4i2.24573

Abstract

In an increasingly competitive digital era, it is important for catering businesses to understand the factors that influence consumer behavior. This study aims to analyze the effect of service quality, corporate image and social media promotion on consumer purchasing decisions in the context of the Citra Rasa catering business. The research method used is a survey with a questionnaire instrument distributed to consumers who have made purchases at the Citra catering business, as many as 53 consumers and potential consumers have filled out the questionnaire. The incoming data were analyzed using SEMPls. The results showed that service quality, corporate image, and social media promotion did not have a significant effect on consumer purchasing decisions. The low R-Square value (0.019) and the negative Adjusted R-Square (-0.041) indicate that the independent variables only explain a small part of the variation in purchasing decisions. This finding indicates that other factors, such as price and menu variety, may be more relevant in influencing purchasing decisions. Keywords: Service Quality, Corporate Image, Social Media Promotion, Purchasing Decision, Catering Business Dalam era digital yang semakin kompetitif, penting bagi usaha katering untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, citra perusahaan dan promosi media sosial terhadap keputusan pembelian konsumen dalam konteks usaha katering Citra Rasa. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan instrumen kuesioner yang disebarkan kepada konsumen yang telah melakukan pembelian di usaha katering Citra, sebanyak 53 orang konsumen dan calon konsumen telah mengisi kuesioner. Data yang masuk dianalisis dengan menggunakan SEMPls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, citra perusahaan, dan promosi media sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Nilai R-Square yang rendah (0.019) dan R-Square Adjusted yang negatif (-0.041) mengindikasikan bahwa variabel-variabel independen hanya menjelaskan sebagian kecil dari variasi keputusan pembelian. Temuan ini mengindikasikan adanya faktor lain, seperti harga dan variasi menu, yang mungkin lebih relevan dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Kata Kunci: Kualitas Jasa, Citra Perusahaan, Promosi Media Sosial, Keputusan Pembelian, Bisnis Katering
KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT MINYAK GORENG YANG BELUM MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA adinata, alifian; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.44070

Abstract

Abstrak Kementerian Perindustrian telah menetapkan regulasi pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk minyak goreng sawit, dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019. Apabila Minyak Goreng tidak memiliki Standar Nasional Indonesia, maka minyak goreng tersebut dilarang beredar, dan harus ditarik dari peredaran oleh produsen yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum konsumen terkait minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen terkait minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia. Riset ini dilakukan di pasar Pacar Keling kota Surabaya, dengan jumlah penduduk paling banyak terletak di Surabaya bagian timur di Kecamatan Tambaksari, Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Hukum konsumen terkait dengan minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia dapat dilihat dari empat indikator yang berpengaruh terhadap penerapannya seperti pengetahuan hukum, kesadaran hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Para konsumen belum memiliki pengetahuan dan kesadaran mengenai kewajiban Standar Nasional Indonesia pada minyak goreng, sehingga sikap dan perilaku mereka ketika membeli dan mengkonsumsi suatu produk minyak goreng tidak mempertimbangkan minyak goreng yang ber Standar Nasional Indonesia. Mereka lebih mementingkan kebutuhan daripada keamanan. Kesadaran hukum konsumen terkait minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia dipengaruhi oleh faktor pekerjaan, faktor pendidikan, faktor penghasilan. Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Standar Nasional Indonesia, Minyak Goreng
Co-Authors adinata, alifian Alberta, Clarista Olivia Ali Masnun, Muh. Andriyani, Renita aprilita, andieni diva Ardini, Sofia Arinto Nugroho Aurora, Laurencya Awang, Mohd Badrol BUDI HERMONO Candrawati, Devia Dila, Farah Disantara, Fradhana Putra Ekawati, June - EKO BUDIYANTO Faisol, Syahid Akhmad Fanani, Vicky Abdillah FEBRI SUHARTATA, DENY Firdausi, Avita Hamsyah, Fahmi hayu, Niluh Vira Hidayah, Syilvia Amelia Hidayat, Tubagus Achmad Raditya Huda, Alfin Nur Ikhsan, Muhammad Khananul Irfa Ronaboyd Iskandar, Rosa Oktavia Islamiyah, Rahayu KISANTIKA EFENDI, AYU Kusumawardani, Rahmawati Agustina LISTYANING KALEM, RARAS Mahendra Wardhana, Mahendra Masitha, Fachriah Dewi Masnun, Muh Ali Masnun, Muh. Ali Nurul Hidayati Nurul Hikmah Osada, Eryna Dian Prasetio, Dicky Eko Puspoayu, Elisabeth Septin putra, vioxcy ananta Putri, Ihza Rashi Nandira Rahmawati, Intan Dwi REPPY PRATAMA, ERDIANSYAH Rezzy Rahanyaan, Ribka Hilda Rini Novianti Rizki Wulandari Rumpoko HS, Hendro Saadah, Ummi Salsabillah, Noor Aisyah Santi Budiman Saputra, Hendra Wahyu Saraswati, Elisabeth Melanie Sari, Cindy Yunita Setiawan, Bagus Catur Siti Nur Azizah, Siti Nur Sitowing, Diego Bagas Pratama SUKMA AFIFAH, MAYASARI Sulaksono Sulaksono, Sulaksono Suyitno, Didik Tri Ardhiningrum, Citra Ananda Wardhana, Faradhiya Anna Wardhani, Mustika Eka Kusuma Yahya, Najeeb Yanto, Akbar Fitri Yulianto, Adam yunita, nadiah nirmala Yusrina, Saraya