Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.942
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan DiH : Jurnal Ilmu Hukum LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Suara Hukum Jurnal Abmas Negeri (JAGRI) Improvement: Jurnal Manajemen dan Bisnis Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Hukum & Pembangunan
ENY SULISTYOWATI
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 59 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PELINDUNGAN HUKUM ATAS VAKSIN COVID-19 DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA PEMENUHAN VAKSIN DALAM MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN Masnun, Muh. Ali; Sulistyowati, Eny; Ronaboyd, Irfa
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i1.4325

Abstract

Abstract The Covid-19 pandemic that has plagued various fields of life, both in the economic, political, education, until the Covid-19 pandemic outbreak was declared as national disaster. Based on that, various efforts are continuously being pursued for strategies to tackle the spread of the virus which has claimed a relatively large number of lives. Among other things, these efforts are through the policy of Large-Scale Social Restrictions, social distancing, including efforts to find the vaccine. The purpose of this study is to analyze the legal aspects of the Covid-19 vaccine and the responsibility of the State in fulfilling the Covid-19 vaccine. This research typology is a doctrinal research using primary and secondary legal materials using analytical descriptive. Based on the results of the analysis, it can be explained that the Covid-19 vaccine, besides having economic aspects, also has legal aspects that deserve attention. The economic aspect is that the Covid-19 vaccine is a necessity for everyone in the face of a pandemic, so that vaccines will become a sexy commodity that is definitely targeted and has high selling power. On the other hand, in supporting these commodities, it needs to be protected through a legal instrument known as protection of intellectual property rights, namely through a patent regime or trade secret. Choosing one of these has both advantages and disadvantages, so it needs to be considered carefully. The exclusivity of the Covid-19 vaccine in IPR is not something that can be exploited indefinitely, but the State can exist as a form of its responsibility through the application of compulsory licenses or disclosure of confidential information. Keywords: legal aspects; covid-19 vaccine dutch cemetry; responsibility of the stateAbstrakPandemi Covid-19 yang telah mewabah telah memberikan dampak berbagai bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, politik, pendidikan, hingga kemudian wabah pandemi Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional. Berdasarkan hal tersebut berbagai upaya terus diupayakan strategi untuk menanggulangi penyebaran virus yang telah menelan korban jiwa relatif banyak. Antara lain upaya tersebut melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menjaga jarak (social distancing), termasuk upaya menemukan vaksinnya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis aspek hukum atas vaksin Covid-19 dan tanggung jawab Negara dalam pemenuhan vaksin Covid-19. Tipologi riset ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder dengan menggunakan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa vaksin Covid-19 di samping memiliki aspek ekonomi juga memiliki aspek hukum yang sangat patut diperhatikan. Aspek ekonomi bahwa vaksin Covid-19 sebagai kebutuhan semua orang dalam menghadapi pandemi, sehingga vaksin akan menjadi komoditi seksi yang sudah pasti diincar dan memiliki daya jual tinggi. Di sisi lain dalam menunjang komoditi tersebut perlu dilindungi melalui instrumen hukum yang dikenal dengan pelindungan hak kekayaan intelektual yakni melalui rezim paten atau pun rahasia dagang. Pemilihan salah satu tersebut masing-masing memiliki kelebihan maupun kelemahan, sehingga perlu dipertimbangkan secara matang. Eksklusivitas vaksin Covid-19 dalam HKI bukanlah sebuah hal yang dapat dieksploitasi tanpa batas, melainkan Negara dapat hadir sebagai bentuk tanggung jawabnya melalui penerapan lisensi wajib atau pengungkapan informasi yang bersifat rahasia.
Penerapan Perjanjian bagi Hasil terhadap Pengelolaan Bersama Lahan Budidaya Tambak Sulistyowati, Eny; Masnun, Muh Ali; Nugroho, Arinto; Hikmah, Nurul; Wardhana, Mahendra
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 10, No 2 (2019): Desember 2019
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v10i2.3365

Abstract

The researchers are interested in analyzing the application of how profit sharing agreements are related to guarantee legal certainty and justice for owners, tenants and cultivators of cultivated land. This study uses non-doctrinal research (socio legal), primary data and secondary data used in analyzing problems. The application of the production sharing agreement between the owner, tenant and cultivator of ponds cultivation land in Gresik Regency has not been implemented as stipulated in the Fishery Product Sharing Law. The agreement made, is still in the form of not written, but in oral form that has occurred from generations before them and until now. In terms of the application of the timeframe of the production sharing agreement in Gresik Regency it is still not in accordance with the Fishery Production Sharing Law (specifying a minimum of 3 years and 6 seasons), this is based on the profit sharing agreement that is carried out uncertainly for how many years / how many seasons. In terms of the risk of crop failure, it still does not represent justice.How to cite item: Sulistyowati, E., Masnun, M., Nugroho, A., Hikmah, N., Wardhana, M. (2019). Penerapan Perjanjian bagi Hasil terhadap Pengelolaan Bersama Lahan Budidaya Tambak. Jurnal Cakrawala Hukum, 10(2), 187-197. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3365
Pemberdayaan Hukum Bagi Siswa-Siswi SMAN 3 Sidoarjo Mengenai Penandaan Pada Hand Sanitizer Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Untuk Pencegahan Penyebaran Covid-19 Sulistyowati, Eny; Masnun, Muh Ali; Puspoayu, Elisabeth Septin; Ronaboyd, Irfa
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i2.42551

Abstract

Pemberdayaan hukum sebagai bentuk bagaimana hukum dapat terkait dengan tujuan pembangunan lain, dalam konteks ini hukum dapat dikaitkan dengan pencegahan atau pun mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 dengan memiliki kesadaran pentingnya mengetahui penandaan izin edar pada setiap produk hand sanitizer yang telah ada di pasaran. Berdasarkan tersebut bahwa tujuan penting untuk memberdayakan siswa-siswi SMAN 3 Sidoarjo sehingga memiliki kesadaran hukum terkait haknya sebagai konsumen. Metode yang digunakan adalah berupa penyuluhan hukum dengan penyampaian materi dan diskusi interaktif. Berdasarkan hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa ada kenaikan kesadaran hukum berdasarkan indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan sikap hukum terkait penandaan pada hand sanitizer yang menunjukkan hasil baik. Adapun kegiatan ini memiliki kelemahan, yaitu kurangnya antusiasme siswa-siswi dalam mengikuti kegiatan karena melalui virtual zoom sehingga dari kegiatan ini belum sepenuhnya optimal.
Problematika Pengaturan Mengenai Bentuk Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Di Indonesia Putra, Vioxcy Ananta; Sulistyowati, Eny; Masnun, Muh Ali
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal development electricity growing rapidly as evidenced by the amount of law and regulations produced by both legislative and executive that govern all aspects about electricity that resulting in regulatory inflation in electricity law. The consequences of regulatory inflation in electricity law is the potential for legal unsynchronization between law and regulations in electricity sector. One of the potential for legal unsynchronization in the electricity sector is the regulation regarding the scope and form of business entities supporting electricity power in Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2009 on Electricity, Regulation of the Goverment of the Republic of Indonesia Number 107 of 2015 on Electricity Support Services Business, Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 38 of 2018 on Procedures for Electricity Accreditation and Certification, and Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 12 of 2016 on The Amendment to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 35 of 2013 on Procedure for Electricity Business Licensing. Tis research use a type of normative legal research to find the rule of law, legal principles, and relevant legal doctrine and conduct a study of legal concept.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KOSMETIK TERKAIT PRODUK SKINCARE KEMASAN SHARE IN JAR Wardhani, Mustika Eka Kusuma; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.58381

Abstract

Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Perusahaan, dan Promosi Media Sosial Terhadap Keputusan Pembelian Pada Usaha Katering Sulistyowati, Eny; Novianti, Rini; Rumpoko HS, Hendro; Budiyanto, Eko
Improvement: Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol 4 No 2 (2024): Vol 4 No 2 September 2024
Publisher : UMSurabaya Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/imp.v4i2.24573

Abstract

In an increasingly competitive digital era, it is important for catering businesses to understand the factors that influence consumer behavior. This study aims to analyze the effect of service quality, corporate image and social media promotion on consumer purchasing decisions in the context of the Citra Rasa catering business. The research method used is a survey with a questionnaire instrument distributed to consumers who have made purchases at the Citra catering business, as many as 53 consumers and potential consumers have filled out the questionnaire. The incoming data were analyzed using SEMPls. The results showed that service quality, corporate image, and social media promotion did not have a significant effect on consumer purchasing decisions. The low R-Square value (0.019) and the negative Adjusted R-Square (-0.041) indicate that the independent variables only explain a small part of the variation in purchasing decisions. This finding indicates that other factors, such as price and menu variety, may be more relevant in influencing purchasing decisions. Keywords: Service Quality, Corporate Image, Social Media Promotion, Purchasing Decision, Catering Business Dalam era digital yang semakin kompetitif, penting bagi usaha katering untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, citra perusahaan dan promosi media sosial terhadap keputusan pembelian konsumen dalam konteks usaha katering Citra Rasa. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan instrumen kuesioner yang disebarkan kepada konsumen yang telah melakukan pembelian di usaha katering Citra, sebanyak 53 orang konsumen dan calon konsumen telah mengisi kuesioner. Data yang masuk dianalisis dengan menggunakan SEMPls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, citra perusahaan, dan promosi media sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Nilai R-Square yang rendah (0.019) dan R-Square Adjusted yang negatif (-0.041) mengindikasikan bahwa variabel-variabel independen hanya menjelaskan sebagian kecil dari variasi keputusan pembelian. Temuan ini mengindikasikan adanya faktor lain, seperti harga dan variasi menu, yang mungkin lebih relevan dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Kata Kunci: Kualitas Jasa, Citra Perusahaan, Promosi Media Sosial, Keputusan Pembelian, Bisnis Katering
KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT MINYAK GORENG YANG BELUM MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA adinata, alifian; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.44070

Abstract

Abstrak Kementerian Perindustrian telah menetapkan regulasi pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk minyak goreng sawit, dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019. Apabila Minyak Goreng tidak memiliki Standar Nasional Indonesia, maka minyak goreng tersebut dilarang beredar, dan harus ditarik dari peredaran oleh produsen yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum konsumen terkait minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen terkait minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia. Riset ini dilakukan di pasar Pacar Keling kota Surabaya, dengan jumlah penduduk paling banyak terletak di Surabaya bagian timur di Kecamatan Tambaksari, Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Hukum konsumen terkait dengan minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia dapat dilihat dari empat indikator yang berpengaruh terhadap penerapannya seperti pengetahuan hukum, kesadaran hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Para konsumen belum memiliki pengetahuan dan kesadaran mengenai kewajiban Standar Nasional Indonesia pada minyak goreng, sehingga sikap dan perilaku mereka ketika membeli dan mengkonsumsi suatu produk minyak goreng tidak mempertimbangkan minyak goreng yang ber Standar Nasional Indonesia. Mereka lebih mementingkan kebutuhan daripada keamanan. Kesadaran hukum konsumen terkait minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia dipengaruhi oleh faktor pekerjaan, faktor pendidikan, faktor penghasilan. Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Standar Nasional Indonesia, Minyak Goreng
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 1213/PDT.G/2020/PA.SDA TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBATNYA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK Hidayati, Nurul; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.47442

Abstract

Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat intern dalam perkawinan.Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena adanya syarat sahnya perkawinan tidak terpenuhi. Pembatalan perkawinan tersebut telah melanggar syarat sahnya perkawinan yaitu Pasal 9 jo Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan “pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo  dan bagaimana kedudukan anak yang lahir dari adanya perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena tergugat telah melanggar syarat intern dan ekstern suatu perkawinan sehingga perkawinan tersebut termasuk suatu “perkawinan clandestine yaitu perkawinan yang sah memenuhi persyaratan tetapi terdapat cacat yuridis” didalamnya yaitu karena adanya unsur kebohongan dengan merubah status kawin  menjadi status duda mati. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama sidoarjo terdapat dalam  Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan pengadilan. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 28 “ayat (2) huruf  a Undang-Undang Perkawianan dan  Pasal 75 Kompilasi Hukum” Islam.  Kedudukan  anak yang lahir dari pembatalan perkawinan kedua orang tuanya secara yuridis tetap dianggap anak sah, meskipun secara yuridis tidak pernah ada perkawinan orang tuanya.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT PEMBATALAN TRANSAKSI ONLINE SECARA SEPIHAK OLEH PIHAK TIX ID Yusrina, Saraya; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.47447

Abstract

Tix Id adalah sebuah aplikasi yang menawarkan layanan pembelian tiket bioskop secara online di Indonesia. Dalam artikel ini peneliti membahas tindakan pihak Tix Id yang melakukan pembatalan secara sepihak transaksi pemesanan e-ticketing. Syarat dan Ketentuan dalam aplikasi Tix Id memuat klausula baku mengenai pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Menurut Pasal 18 ayat (1) UUPK, setiap perjanjian (Syarat dan Ketentuan aplikasi Tix Id) tidak boleh mencantumkan klausula eksonerasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pihak Tix Id atas pembatalan transaksi pemesanan e-ticketing secara sepihak dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila pihak Tix Id melakukan pembatalan transaksi pemesanan e-ticketing secara sepihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab pihak Tix Id atas pembatalan transaksi pemesanan e-ticketing secara sepihak didasarkan pada tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (breach of warranty). Sesuai ketentuan Pasal 19 UUPK, pihak Tix Id wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang sesuai dengan nominal yang telah dibayarkan konsumen untuk membeli e-ticketing. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan akibat pembatalan transaksi pemesanan e-ticketing secara sepihak oleh pihak Tix Id, dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan atau diluar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK dan Pasal 39 UU ITE. Serta dapat mengacu pada aturan Syarat dan Ketentuan yang dibuat oleh pihak Tix Id. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Hak Konsumen, Transaksi Online
TINJAUAN YURIDIS TERKAIT JANGKA WAKTU TERTENTU DALAM PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA Sitowing, Diego Bagas Pratama; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50310

Abstract

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan salah satu pola pembiayaan yang terdapat dalam lembaga pembiayaan ekspor indonesia (LPEI) yang termasuk lembaga keuangan khusus (LKK) yang dapat klasifikasi sebagai lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Lembaga pembiayaan ekspor indonesia menyediakan fasilitas pemberian pembiayaan bagi para pelaku ekspor yang mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional. Penelitian ini bertujuan memahami apakah dalam lembaga pembiayaan ekspor Indonesia mengatur tentang batas jangka waktu tertentu pengembalian dana fasilitas pembiayaan dalam pembiayaan berbasis prinsip syariah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mendapatkan suatu kepastian hukum. Problematika kekosongan norma hukum yang terjadi pada peraturan perundang-undangan mengenai penerapan pengembalian dana lembaga pembiayaan ekspor indonesia dan dapat menentukan pengaturan hukum manakah yang tepat kedepannya terhadap batas jangka waktu tertentu pengembalian dana fasilitas pembiayaan dan akibat hukumnya pada lembaga pembiayaan ekspor indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Hasil penelitian menyebutkan bahwa memahami batas jangka waktu yang diberikan dalam pengembalian dana fasilitas pembiayaan lembaga pembiayaan ekspor indonesia. Kontruksi hukum argumento a contrario digunakan oleh penulis dalam menyeleaian problematika penelitian ini. Kata Kunci : lembaga pembiayaan ekspor indonesia, jangka waktu tertentu, lembaga jasa keuangan khusus.
Co-Authors adinata, alifian Alberta, Clarista Olivia Ali Masnun, Muh. Arinto Nugroho Aurora, Laurencya BUDI HERMONO Dila, Farah Disantara, Fradhana Putra EKO BUDIYANTO Faisol, Syahid Akhmad Fanani, Vicky Abdillah FEBRI SUHARTATA, DENY Firdausi, Avita Hamsyah, Fahmi hayu, Niluh Vira Hidayah, Syilvia Amelia Hidayat, Tubagus Achmad Raditya Huda, Alfin Nur Ikhsan, Muhammad Khananul Irfa Ronaboyd Islamiyah, Rahayu KISANTIKA EFENDI, AYU Kusumawardani, Rahmawati Agustina LISTYANING KALEM, RARAS Mahendra Wardhana, Mahendra Masitha, Fachriah Dewi Masnun, Muh Ali Masnun, Muh. Ali Nurul Hidayati Nurul Hikmah Puspoayu, Elisabeth Septin putra, vioxcy ananta Rafli, M. REPPY PRATAMA, ERDIANSYAH Rezzy Rahanyaan, Ribka Hilda Rini Novianti Rizki Wulandari Rumpoko HS, Hendro Ryandini, Elda Yulia Saadah, Ummi Salsabillah, Noor Aisyah Saputra, Hendra Wahyu Sari, Cindy Yunita Setiawan, Bagus Catur Shobichah, Hidayatus Siti Nur Azizah, Siti Nur Sitowing, Diego Bagas Pratama SUKMA AFIFAH, MAYASARI Sulaksono Sulaksono, Sulaksono Suyitno, Didik Tri Ardhiningrum, Citra Ananda Wardhana, Faradhiya Anna Wardhani, Mustika Eka Kusuma Yahya, Najeeb Yanto, Akbar Fitri Yulianto, Adam yunita, nadiah nirmala Yusrina, Saraya