Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.253
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan DiH : Jurnal Ilmu Hukum LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Jurnal Permukiman Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Suara Hukum Jurnal Abmas Negeri (JAGRI) Improvement: Jurnal Manajemen dan Bisnis Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Journal of Law and Legal Reform
ENY SULISTYOWATI
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT MINYAK GORENG YANG BELUM MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA adinata, alifian; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.44070

Abstract

Abstrak Kementerian Perindustrian telah menetapkan regulasi pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk minyak goreng sawit, dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019. Apabila Minyak Goreng tidak memiliki Standar Nasional Indonesia, maka minyak goreng tersebut dilarang beredar, dan harus ditarik dari peredaran oleh produsen yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum konsumen terkait minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen terkait minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia. Riset ini dilakukan di pasar Pacar Keling kota Surabaya, dengan jumlah penduduk paling banyak terletak di Surabaya bagian timur di Kecamatan Tambaksari, Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Hukum konsumen terkait dengan minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia dapat dilihat dari empat indikator yang berpengaruh terhadap penerapannya seperti pengetahuan hukum, kesadaran hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Para konsumen belum memiliki pengetahuan dan kesadaran mengenai kewajiban Standar Nasional Indonesia pada minyak goreng, sehingga sikap dan perilaku mereka ketika membeli dan mengkonsumsi suatu produk minyak goreng tidak mempertimbangkan minyak goreng yang ber Standar Nasional Indonesia. Mereka lebih mementingkan kebutuhan daripada keamanan. Kesadaran hukum konsumen terkait minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia dipengaruhi oleh faktor pekerjaan, faktor pendidikan, faktor penghasilan. Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Standar Nasional Indonesia, Minyak Goreng
ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN WARIS ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA NOMOR:27/PDT.G/2019/PN.PLK): JURIDICAL ANALYSIS ABOUT POSITION OF THE ADOPTED CHILDREN AGAINST THE INHERITANCE OF THE ADOPTIVE PARENTS (CASE STUDY OF PALANGKA RAYA DISTRICT COURT DECISION NUMBER:27/Pdt.G/2019/PN.Plk) Rahmawati, Intan Dwi; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.47173

Abstract

Anak angkat seringkali terabaikan hak-haknya, terutama hak waris atas harta warisan orang tua angkatnya. Di Indonesia, masih banyak sengketa waris dimana anak angkat dianggap tidak berhak menjadi ahli waris karena adanya ahli waris testamentair. Hal ini seperti yang terjadi pada perkara di Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk. Pada perkara tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menyatakan bahwa anak angkat berhak menjadi ahli waris sah dari orang tua angkatnya, karena dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa ketentuan ahli waris yang harus keluarga sedarah dalam Pasal 832 KUH Perdata disimpangi dengan Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk terkait pembagian harta warisan bagi anak angkat disamping adanya ahli waris testamentair dan memahami kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk terkait pembagian harta warisan anak angkat disamping adanya ahli waris testamentair telah sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 dan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama seperti kedudukan anak kandung terhadap harta warisan orang tua kandungnya, sehingga anak angkat berhak menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Kata Kunci : Ahli Waris, Anak Angkat, Harta Warisan, Pengangkatan Anak
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 1213/PDT.G/2020/PA.SDA TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBATNYA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK Hidayati, Nurul; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.47442

Abstract

Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat intern dalam perkawinan.Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena adanya syarat sahnya perkawinan tidak terpenuhi. Pembatalan perkawinan tersebut telah melanggar syarat sahnya perkawinan yaitu Pasal 9 jo Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan “pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo  dan bagaimana kedudukan anak yang lahir dari adanya perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena tergugat telah melanggar syarat intern dan ekstern suatu perkawinan sehingga perkawinan tersebut termasuk suatu “perkawinan clandestine yaitu perkawinan yang sah memenuhi persyaratan tetapi terdapat cacat yuridis” didalamnya yaitu karena adanya unsur kebohongan dengan merubah status kawin  menjadi status duda mati. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama sidoarjo terdapat dalam  Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan pengadilan. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 28 “ayat (2) huruf  a Undang-Undang Perkawianan dan  Pasal 75 Kompilasi Hukum” Islam.  Kedudukan  anak yang lahir dari pembatalan perkawinan kedua orang tuanya secara yuridis tetap dianggap anak sah, meskipun secara yuridis tidak pernah ada perkawinan orang tuanya.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT PEMBATALAN TRANSAKSI ONLINE SECARA SEPIHAK OLEH PIHAK TIX ID Yusrina, Saraya; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.47447

Abstract

Tix Id adalah sebuah aplikasi yang menawarkan layanan pembelian tiket bioskop secara online di Indonesia. Dalam artikel ini peneliti membahas tindakan pihak Tix Id yang melakukan pembatalan secara sepihak transaksi pemesanan e-ticketing. Syarat dan Ketentuan dalam aplikasi Tix Id memuat klausula baku mengenai pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Menurut Pasal 18 ayat (1) UUPK, setiap perjanjian (Syarat dan Ketentuan aplikasi Tix Id) tidak boleh mencantumkan klausula eksonerasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pihak Tix Id atas pembatalan transaksi pemesanan e-ticketing secara sepihak dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila pihak Tix Id melakukan pembatalan transaksi pemesanan e-ticketing secara sepihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab pihak Tix Id atas pembatalan transaksi pemesanan e-ticketing secara sepihak didasarkan pada tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (breach of warranty). Sesuai ketentuan Pasal 19 UUPK, pihak Tix Id wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang sesuai dengan nominal yang telah dibayarkan konsumen untuk membeli e-ticketing. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan akibat pembatalan transaksi pemesanan e-ticketing secara sepihak oleh pihak Tix Id, dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan atau diluar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK dan Pasal 39 UU ITE. Serta dapat mengacu pada aturan Syarat dan Ketentuan yang dibuat oleh pihak Tix Id. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Hak Konsumen, Transaksi Online
KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA BUDI DAYA BEBEK PETELUR TERKAIT KEWAJIBAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT NOMOR KONTROL VETERINER DI DESA KEBONSARI KABUPATEN SIDOARJO Putri, Ihza Rashi Nandira; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.47524

Abstract

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT JANGKA WAKTU TERTENTU DALAM PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA Sitowing, Diego Bagas Pratama; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50310

Abstract

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan salah satu pola pembiayaan yang terdapat dalam lembaga pembiayaan ekspor indonesia (LPEI) yang termasuk lembaga keuangan khusus (LKK) yang dapat klasifikasi sebagai lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Lembaga pembiayaan ekspor indonesia menyediakan fasilitas pemberian pembiayaan bagi para pelaku ekspor yang mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional. Penelitian ini bertujuan memahami apakah dalam lembaga pembiayaan ekspor Indonesia mengatur tentang batas jangka waktu tertentu pengembalian dana fasilitas pembiayaan dalam pembiayaan berbasis prinsip syariah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mendapatkan suatu kepastian hukum. Problematika kekosongan norma hukum yang terjadi pada peraturan perundang-undangan mengenai penerapan pengembalian dana lembaga pembiayaan ekspor indonesia dan dapat menentukan pengaturan hukum manakah yang tepat kedepannya terhadap batas jangka waktu tertentu pengembalian dana fasilitas pembiayaan dan akibat hukumnya pada lembaga pembiayaan ekspor indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Hasil penelitian menyebutkan bahwa memahami batas jangka waktu yang diberikan dalam pengembalian dana fasilitas pembiayaan lembaga pembiayaan ekspor indonesia. Kontruksi hukum argumento a contrario digunakan oleh penulis dalam menyeleaian problematika penelitian ini. Kata Kunci : lembaga pembiayaan ekspor indonesia, jangka waktu tertentu, lembaga jasa keuangan khusus.
KESADARAN HUKUM PERUSAHAAN SWASTA DI KOTA SURABAYA DALAM MEMPEKERJAKAN PENYANDANG DISABILITAS (STUDI DI PT. ADVIANT BERKAT MANDIRI) Yulianto, Adam; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50411

Abstract

Berdasarkan data Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2021, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penyandang disabilitas terbanyak yaitu mencapai 22.347 jiwa dan 15.505 jiwa diantaranya dalam usia produktif. Penyandang disabiltias dalam usia produktif tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang hanya menyentuh 44% dari yang ditetapkan secara nasional yaitu 69.3%. Surabaya mengalami peningkatan jumlah penyandang disabiltias pada kurun waktu 2019-2020 yang mencapai 13.3%. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan penyandang disabilitas setidaknya 1% dari keseluruhan pekerja. Belum semua perusahaan swasta di Surabaya menjalankan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Penyandang Disabilitas, salah satunya PT. Adviant Berkat Mandiri. Penelitian ini akan meneliti kesadaran hukum dan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum PT. Adviant Berkat Mandiri dalam mempekerjakan penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian menemukan bahwa kesadaran hukum PT. Adviant Berkat Mandiri terkait kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 1% masih sangat rendah. PT, beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah latar belakang pendidikan dari HRD, pengalaman kerja HRD, dan pelatihan/sertifikasi HR dari HRD. Kata Kunci: disabilitas, pekerja, perusahaan swasta
TINJAUAN YURIDIS PENIADAAN UJIAN NASIONAL BERDASARKAN SURAT EDARAN KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 Ikhsan, Muhammad Khananul; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50474

Abstract

Abstrak Perubahan sitem pendidikan di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh keadaan dunia. Semakin cepatnya perubahan zaman maka sistem pendidkan juga mengikuti, seperti dengan adanya pandemi beberapa tahun belakangan yang berakibat kepada peniadaan Ujian Nasional atas dasar Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional, sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya ujian nasional selalu diadakan terhadap peserta didik sebagai bentuk penyelesaian satuan pendidikan tertentu atau sebagai hasil prestasi belajar. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan pemerintah melakukan peniadaan Ujian Nasional berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 serta mengkaji akibat hukum peniadaan Ujian Nasional atas diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan penulisan menggunakan pendekatan undang-undang dengan membedah bahan hukum yang dikumpulkan dengan cara studi literatur yang dianalisis secara preskriptif, serta pendekatan konseptual yang merujuk pada doktrin-doktin hukum maupun padangan para ahli. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peniadaan Ujian Nasional berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 didasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki menteri untuk membuat peraturan kebijakan. Adapun akibat hukum peniadaan Ujian Nasional atas diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 adalah batal demi hukum (van rechtswege nietig) tidak mengikat sebab penetapannya terdapat cacat kewenangan dan cacat prosedur. Kata Kunci: Surat edaran, Ujian nasional, Akibat hukum.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2313 K/PDT/2022 TERKAIT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) Kusumawardani, Rahmawati Agustina; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.53728

Abstract

Juridical Analysis of the Inclusion of Standard Clauses Regarding Changes in Investment Fund Management Fees Unilaterally by Business Actors in Life Insurance Policies PT Prudential Life Assurance Candrawati, Devia; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.54154

Abstract

This study explores the legal issues surrounding standard clauses in life insurance agreements, focusing on clause Number 5.6 in the policy of PT Prudential Life Assurance. Insurance serves as a form of risk management in response to life’s uncertainties. However, standard agreements, particularly in life insurance, often favor business actors and may disadvantage consumers. One such clause requires consumers to accept unilateral changes made by the insurer, raising concerns under consumer protection law. The research aims to analyze the normative conflict between Prudential’s policy clause and Article 18(1)(g) of the Consumer Protection Act and Article 22(3)(f) of Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.07/2013. The study also examines the legal remedies available to consumers who are affected by such clauses. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the study relies on primary and secondary legal materials. The findings conclude that Clause 5.6 contradicts the aforementioned legal provisions, as it allows unilateral changes by the insurer, which is prohibited in consumer agreements. This violates principles of fairness and legal certainty. As a result, consumers may pursue legal remedies through both litigation (e.g., filing claims in court) and non-litigation avenues (e.g., dispute resolution bodies or mediation), in accordance with Indonesia’s positive law. The study highlights the need for stronger regulatory oversight and enforcement to protect consumer rights in the financial services sector.  
Co-Authors adinata, alifian Alberta, Clarista Olivia Ali Masnun, Muh. Andriyani, Renita aprilita, andieni diva Ardini, Sofia Arinto Nugroho Aurora, Laurencya Awang, Mohd Badrol BUDI HERMONO Candrawati, Devia Dila, Farah Disantara, Fradhana Putra Ekawati, June - EKO BUDIYANTO Faisol, Syahid Akhmad Fanani, Vicky Abdillah FEBRI SUHARTATA, DENY Firdausi, Avita Hamsyah, Fahmi hayu, Niluh Vira Hidayah, Syilvia Amelia Hidayat, Tubagus Achmad Raditya Huda, Alfin Nur Ikhsan, Muhammad Khananul Irfa Ronaboyd Iskandar, Rosa Oktavia Islamiyah, Rahayu KISANTIKA EFENDI, AYU Kusumawardani, Rahmawati Agustina LISTYANING KALEM, RARAS Mahendra Wardhana, Mahendra Masitha, Fachriah Dewi Masnun, Muh Ali Masnun, Muh. Ali N. Nurjanah Nurul Hidayati Nurul Hikmah Osada, Eryna Dian Prasetio, Dicky Eko Puspoayu, Elisabeth Septin putra, vioxcy ananta Putri, Ihza Rashi Nandira Rahmawati, Intan Dwi REPPY PRATAMA, ERDIANSYAH Rezzy Rahanyaan, Ribka Hilda Rini Novianti Rizki Wulandari Rumpoko HS, Hendro Saadah, Ummi Salsabillah, Noor Aisyah Santi Budiman Saputra, Hendra Wahyu Saraswati, Elisabeth Melanie Sari, Cindy Yunita Setiawan, Bagus Catur Siti Nur Azizah, Siti Nur Sitowing, Diego Bagas Pratama SUKMA AFIFAH, MAYASARI Sulaksono Sulaksono, Sulaksono Suyitno, Didik Tri Ardhiningrum, Citra Ananda Wardhana, Faradhiya Anna Wardhani, Mustika Eka Kusuma Yahya, Najeeb Yanto, Akbar Fitri Yulianto, Adam yunita, nadiah nirmala Yusrina, Saraya