Articles
<![CDATA[KESADARAN HUKUM IBU TERHADAP KEWAJIBAN MEMBERIKAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI DI KABUPATEN SAMPANG ]]>
<![CDATA[Dila, Farah]]>;
<![CDATA[Sulistyowati, Eny]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i1.31148
<![CDATA[Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak ke 4 di dunia. Dibalik itu, terdapat masalah yang dihadapi oleh Indonesia, salah satunya yaitu kesehatan. Pemerintah Indonesia terus melakukan program-program untuk meningkatkan kesahatan masyarakat. Salah satu program yaitu 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), karena kualitas manusia ditentukan sejak awal janin hingga 1000 HPK. Program tersebut yaitu mencukupi gizi dengan memberikan ASI Eksklusif pada bayi, Karena gizi yang diperoleh pada hari pertama kelahiran sampai dengan 6 bulan hanya dari ASI (ASI Eksklusif). Kewajiban Ibu memberikan ASI Eksklusif pada bayinya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Pasal 6. Kabupaten dengan bayi tidak mendapatkan ASI Eksklusif terbesar di Jawa Timur adalah Sampang Madura. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk lebih memahami kesadaran hukum Ibu terhadap kewajiban pemberian ASI Eksklusif pada Bayi di Sampang dan untuk memahami tentang upaya apa saja yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang terkait ibu yang tidak memberikan ASI Eksklusif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Jenis data penelitian yang dipakai terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai ada tiga yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan cara reduksi, penyajian, verifikasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Kesadaran hukum Ibu terhadap kewajiban memberikan ASI Eksklusif pada bayi di Kabupaten Sampang sangat rendah. Sangat rendahnya kesadaran hukum Ibu karena tidak ada informasi mengenai ketersediaannya ruang laktasi atau fasilitas pendukung ASI yang dimiliki oleh tempat kerja/kantor Pemerintahan. Budaya hukum juga mempengaruhi kesadaran hukum Ibu. Dinas Kesehatan Sampang sudah melakukan berbagai upaya seperti penyuluhan, membentuk KP ASI, namun materi penyuluhan Dinas Kesehatan maupun Puskesmas Kamoning tidak ada mengenai ketersediaannya fasilitas pendukung ASI serta tidak dijelaskan mengenai aturan tentang ASI Eksklusif.Kata Kunci : Kewajiban Ibu, ASI Ekslusif, Kesadaran Hukum Ibu.]]>
<![CDATA[Kesadaran Hukum Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua Terkait Batas Kecepatan Maksimal Di Kabupaten Mojokerto ]]>
<![CDATA[Saputra, Hendra Wahyu]]>;
<![CDATA[Sulistyowati, Eny]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i3.32526
<![CDATA[ Kesadaran Hukum Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua Terkait Batas Kecepatan Maksimal Di Kabupaten MojokertoAbstrakPengguna kendaraan bermotor semakin tahun mengalami peningkatan, tentu kecelakaan tidak terhindarkan, banyak sebab terjadinya kecelakaan dijalan dan salah satu faktor penyebab kecelakaan adalah faktor melanggar batas kecepatan. Kecepatan tinggi dan melebihi batas yang diijinkan adalah faktor penyebab kecelakaan paling penting yang dihadapi oleh banyak negara karena memberikan kontribusi pada permasalahan jumlah dan kefatalan korban kecelakaan, semakin tinggi kecepatan, semakin besar tinggi jarak berhenti yang dibutuhkan, begitu pula dengan resiko kecelakaan pun meningkat. Batas kecepatan maksimal telah ditetapkan secara nasional dalam Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada pasal 23 ayat (4). Peraturan tersebut dikeluarkan dengan tujuan memeberikan batas kecepatan maksimal bagi pengguna kendaraan bermotor dalam menggunakan jalan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesadaran hukum bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua terkait batas kecepatan maksimal di Kabupaten Mojokerto dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua terkait batas kecepatan maksimal di Kabupaten Mojokerto, serta mengetahui dan mengkaji upaya yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas Daerah Kabupaten Mojokerto dalam hal meningkatkan kesadaran hukum bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua terkait batas kecepatan maksimal di Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologi yang merupakan penelitian hukum guna mengetahui sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan telah berjalan efektif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan metode analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukan kesadaran hukum bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua terkait batas kecepatan maksimal di Kabupaten Mojokerto sangat rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua terkait batas kecepatan maksimal di Kabupaten Mojokerto tingkat pendidikan pengguna kendaraan dan kurangnya rambu-rambu lalulintas tentang batas kecepatan maksimal. Upaya yang dilakukan Polisi Lalu Lintas Daerah Kabupaten Mojokerto adalah upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan adalah mulai memasang kembali rambu-rambu lalulintas tentang batas kecepatan maksimal dalam berkendara dan memasang poster peringatan agar pengguna jalan tidak melebihi batas kecepatan. Upaya represif yang dilakukan adalah melakukan kegiatan patuh lalulintas dan menilang pengguna kendaraan bermotor roda dua yang melebihi batas kecepatan dan memberikan sanksi berupa denda Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Pengguna Kendaraan Roda Dua, Batas Kecepatan Maksimal Abstract The number of motor vehicle users every year has increased. It’s of course can cause traffic accidents. High speed driving and crossing the maximum limit are the main causes of fatalities in the victims of accidents faced by many countries. The higher our speed, the further the distance needed to make the vehicle stop completely. The maximum speed limit has been set nationally in government regulation No. 79 year 2013 about network traffic and road transport in chapter 23 paragraph (4). The regulations are issued with the aim of providing a maximum speed limit for users of motorists when driving on the road.  This research aims to analyse and describe factors that influence legal awareness for users of two-wheeled motor vehicles related to the maximum speed limit in Mojokerto Regency, and to know and review any efforts by local traffic police of Mojokerto Regency. This research is included in the juridical sociology research which is a legal research to determine the extent to which a statutory legislation can be said to have been effective. Data sources are obtained from primary data and secondary data with qualitative analysis methods.  The results of this research indicate that. Legal awareness for users of two-wheeled vehicle associated maximum speed limit in Mojokerto regency is very low, the factors that influence the legal awareness for users of two-wheeled vehicle associated maximum speed limit in Mojokerto is vehicle user education level and lack of traffic signs on the maximum speed limit,the efforts of the Regional traffic Police Mojokerto regency is the preventive and repressive. The preventive effort is to re-install traffic signs about the maximum speed limit in driving and to install commemorative posters so that road users do not exceed the speed limit. The repressive effort is to conduct a traffic-compliant activity and the user of a two-wheeled motor vehicle that exceeds the speed limit and provides penalties. Keywords : Legal Awareness, Users of Two-Wheeled Vehicles, Maximum Speed ​​Limit]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Hukum Bagi Siswa-Siswi SMAN 3 Sidoarjo Mengenai Penandaan Pada Hand Sanitizer Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Untuk Pencegahan Penyebaran Covid-19 ]]>
<![CDATA[Sulistyowati, Eny]]>;
<![CDATA[Masnun, Muh Ali]]>;
<![CDATA[Puspoayu, Elisabeth Septin]]>;
<![CDATA[Ronaboyd, Irfa]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v3i2.42551
<![CDATA[Pemberdayaan hukum sebagai bentuk bagaimana hukum dapat terkait dengan tujuan pembangunan lain, dalam konteks ini hukum dapat dikaitkan dengan pencegahan atau pun mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 dengan memiliki kesadaran pentingnya mengetahui penandaan izin edar pada setiap produk hand sanitizer yang telah ada di pasaran. Berdasarkan tersebut bahwa tujuan penting untuk memberdayakan siswa-siswi SMAN 3 Sidoarjo sehingga memiliki kesadaran hukum terkait haknya sebagai konsumen. Metode yang digunakan adalah berupa penyuluhan hukum dengan penyampaian materi dan diskusi interaktif. Berdasarkan hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa ada kenaikan kesadaran hukum berdasarkan indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan sikap hukum terkait penandaan pada hand sanitizer yang menunjukkan hasil baik. Adapun kegiatan ini memiliki kelemahan, yaitu kurangnya antusiasme siswa-siswi dalam mengikuti kegiatan karena melalui virtual zoom sehingga dari kegiatan ini belum sepenuhnya optimal.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN KONSUMEN BCA FINANCE TERKAIT PERUBAHAN BESARNYA SUKU BUNGA DAN CARA PERHITUNGAN SECARA SEPIHAK OLEH PELAKU USAHA ]]>
<![CDATA[Sari, Cindy Yunita]]>;
<![CDATA[Sulistyowati, Eny]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.37715
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perjanjian. Salah satu bentuk perjanjian yaitu perjanjian baku yang cenderung memberatkan salah satu pihak. Seperti yang terjadi dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen pada BCA Finance tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik norma yang terdapat pada Pasal 3 angka 3 perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance dengan ketentuan pencantuman klausula baku yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Pasal 22 ayat (3) Huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta menganalisis bagaimana bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen selaku debitur terkait pencantuman klausula baku tentang perubahan secara sepihak berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pasal 3 angka 3 perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) Huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan karena dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen tersebut telah mencantumkan klausula berupa perubahan secara sepihak oleh pelaku usaha, dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yaitu melalui jalur litigasi maupun non litigasi.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Tiket Kereta Api Onlin (Kai Access)) ]]>
<![CDATA[Islamiyah, Rahayu]]>;
<![CDATA[Sulistyowati, Eny]]>;
<![CDATA[Masnun, Muh. Ali]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (4) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.37941
<![CDATA[Pencantuman klausula baku pada perjanjian menyebabkan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang, sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Larangan pencantuman klausula baku diatur pada Pasal 18 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Hasil penelitian yang didapat oleh penulis adalah pelaku usaha masih mencantumkan klausula eksonerasi yang sudah jelas dilarang oleh peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu isi dalam ketentuan reservasi tiket kereta api online angka 2 termasuk klausula eksonerasi karena menyatakan pengalihan tanggung jawab dan jika ada kerugian yang dialami konsumen maka sesuai prinsip pertanggung jawaban mutlak (strict liability) pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab. Kesimpulan yang didapat oleh penulis yaitu ketentuan tiket kereta api online melalui aplikasi KAI ACCESS terkait pencantuman klausula eksonerasi tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan merujuk merujuk pada prinsip tanggung jawab mutlak, pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab apabila konsumen mengalami kerugian yang timbul akibat jasa pengangkutan penumpang yang diselenggarakan tanpa ada atau tidaknya kesalahan pengangkut. Diharapkan kepada pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dapat membuat ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan diharapkan kepada Menteri Perdagangan dapat melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula eksonerasi yang dicantumkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada ketentuan reservasi tiket kereta api online. Kata kunci: Perjanjian, Klausula baku, Klausula eksonerasi]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS REGULASI PEMAKAIAN SEPEDA MOTOR UNTUK MENGANGKUT PENUMPANG PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 ]]>
<![CDATA[Masitha, Fachriah Dewi]]>;
<![CDATA[Hikmah, Nurul]]>;
<![CDATA[Sulistyowati, Eny]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (4) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.38444
<![CDATA[2019 was the beginning for Indonesia to experience a Covid-19 pandemic, The existence of covid -19 has led to various regulations related to preventing the spread of the pandemic. Large-scale Social Restrictions (PSBB) and New Normal Life are a form of order in the transportation sector for two-wheeled vehicles or motorbikes to carry passengers during the covid-19 pandemic. However, the provisions in the sector found a problems. Namely the existence of a conflict of norms contained in Permenhub Nu. 18 of 2020 with Permenhub Nu, 12 of 2019. The Focus of this research is the provions written in article 2 of Permenhub Nu. 12 of 2019 and article 11 paragraph (1) Permenhub Nu, 18 of 2020. The results showed that there was a conflict between the article 2 Permenhub Nu. 12 of 2019 with article 11 paragraph (1) Permenhub Nu. 18 of 2020 which wil have legas consequences for motorcyclist for the benefit of the community. Conflict of norms between Permenhub Nu. 18 of 2020 with Permenhub Nu. 12 of 2019 refers to the 3 principle of legal objectives, so that the result is that Permenhub Nu. 18 of 2020 and Permenhub Nu. 12 of 2019 has not provided a legal certainty for motorbike users for the benefit of the community during the covid-19 pandemic, due to the law with the enactment of Permenhub Nu. 18 of 2020 and Permenhub Nu. 12 of 2019 exist in both public and private spheres. Keywords: covid-19, legal consequences, legal certainty.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN PENGHARGAAN KEOLAHRAGAAN BAGI WASIT FUTSAL DI JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[Hidayat, Tubagus Achmad Raditya]]>;
<![CDATA[Sulistyowati, Eny]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (6) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.39454
<![CDATA[Olahraga merupakan sebuah aktifitas yang dibutuhkan seluruh manusia agar tetap sehat bahkan sudah menjadi pola hidup dan kebutuhan di semua bangsa dan negara. Oleh karena itu semua negara termasuk Indonesia memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang olahraga seperti Undang Undang No.3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) dan untuk pelaksanaan teknisnya diterbitkan Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga. Peraturan peraturan tersebut dikeluarkan untuk mewujudkan kedaulatan negara melalui asas Lex Sportiva yang diterapkan dalam system hukum Indonesia diharapkan mampu mendukung kedaulatan negara, saat ini dalam statuta PSSI tidak ada pengaturan tentang pemberian penghargaan terhadap wasit futsal sedangkan dalam UU SKN mengatur adanya pemberian penghargaan dengan syarat tertentu hal ini menyebabkan adaanya kekosongan hukum. Penelitiian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan solusi hukum pada benturan kewenangan yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum antara statute PSSI dan UU SKN dan juga bagaimana upaya hukumnya apabila tidak mendapatkan penghargaan keolahragaan bagi wasit futsal Jawa Timur. Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) yaitu sebuah pendekatan yang mengutamakan bahan hukum berupa perundang undangan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan penelitian dan penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah dan PSSI yang menyebabkan terjadinya benturan kewenangan. Kata Kunci : Lex Sportiva, Hukum Nasional, Wasit Futsal]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA SYARAT DAN KETENTUAN APLIKASI OVO (PT.VISIONET INTERNASIONAL) ]]>
<![CDATA[Hidayah, Syilvia Amelia]]>;
<![CDATA[SULISTYOWATI, ENY]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.39584
<![CDATA[Pesatnya perkembangan teknologi melahirkan inovasi dalam sistem pembayaran secara elektronik (e-payment). OVO merupakan salah satu platform jasa sistem pembayaran elektronik yang memiliki banyak konsumen di indonesia. Perjanjian baku yang dibuat oleh pihak pelaku usaha berpotensi merugikan pihak yang lainnya terutama konsumen dikarenakan pihak pelaku usaha dapat mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang dibuatnya. Seperti yang terdapat dalam syarat dan ketentuan aplikasi OVO dimana terdapat klausula pengalihan tanggung jawab OVO kepada konsumen terkait penggunaan data konsumen oleh pihak OVO. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik norma yang terdapat pada pasal 10 huruf a syarat dan ketentuan aplikasi OVO dengan ketentuan pencantuman klausula baku yang terdapat pada pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta pasal 22 ayat (3) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan menganalisis bagaimana bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terkait pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab dalam syarat dan ketentuan aplikasi OVO berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menyatakan tersebut terdapat klausula berupa pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang merasa dirugikan akibat klausula tersebut dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi.]]>
<![CDATA[Urgency of The Essential Medicine Definition's Regulation in Indonesian Law System ]]>
<![CDATA[Setiawan, Bagus Catur]]>;
<![CDATA[sulistyowati, eny]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.39758
<![CDATA[Abstract Health problems are one of the life factors that reflect the fulfillment of basic human needs. The Indonesian government has issued regulations to tackle health problems, but in practice there are still many uses of the term drug in regulations, which causes confusion, one of which is the definition of essential medicine. Definition of Drugs Found in Presidential Regulation Number 94 of 2007 but in the Health Law the term essential medicine does not exist. In this case the researcher recommends that the regulation should include the term essential medicine. This type of legal research is included in normative legal research. The approach used in this research is the conceptual approach (Conceptual Approach) and statute approach (Statute Approach. The legal materials used are Presidential Regulation Number 94 of 2007 concerning Control and Supervision of the Procurement and Distribution of Drug Materials, Specific Medicines and Medical Devices, Law Number 36 of 2009 concerning Health .Based on the results of research conducted by researchers, the importance of defining essential drugs is an important element in health management so that the stakeholders who are punished in this case need to form a definition of Essential Medicines in Law Number 36 of 2009 with NLEM regulations and Presidential Regulation Number 94 of 2007 concerning Control and Supervision of the Procurement and Distribution of Medicinal Substances, Specific Drugs and Medical Devices that Function as Drugs. This is a form of legal certainty for the community and stakeholders. Keywoards : Health,Essential medicines,National essential medicines list]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERKAIT PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA ALAS KAKI SECARA TIDAK LENGKAP ]]>
<![CDATA[Yanto, Akbar Fitri]]>;
<![CDATA[Sulistyowati, Eny]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (7) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelaku usaha merupakan perseorangan maupun badan hukum yang berbentuk perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi importir, pedagang, distributor berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 (UUPK).. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Menteri Republik Indonesia tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Berbahasa Indonesia Pada barang terdapat ketidakjelasan norma. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan frasa secara tidak lengkap di dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Barang(PMP KLDBI) Selanjutnya untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tidak lengkapnya label informasi pada alas kaki. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada ketidakjelasan hukum yakni terdapat frasa yang membuat ketersesatan berfikir bagi pembaca. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Hasil penelitian berdasarkan interpretasi yang telah dilakukan, maka pelaku usaha wajib mencantumkan label informasi secara lengkap pada barang berupa alas kaki sesuai dengan Lampiran V PMP KLDBI. Kata Kunci: Pelaku usaha, label, alas kaki]]>
