Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.253
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan DiH : Jurnal Ilmu Hukum LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Jurnal Permukiman Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Suara Hukum Jurnal Abmas Negeri (JAGRI) Improvement: Jurnal Manajemen dan Bisnis Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Journal of Law and Legal Reform
ENY SULISTYOWATI
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
ANALISIS YURIDIS SYARAT BATAS USIA CALON ORANG TUA ANGKAT DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK Fanani, Vicky Abdillah; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.56970

Abstract

Calon orang tua angkat dalam melaksanakan pengangkatan anak harus memenuhi Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. Dalam tataran implementasi, ketentutan tersebut mengandung ketidakjelasan norma yang berimplikasi pada 5 (lima) penetapan dengan usia para pemohon melampaui ketentuan, tetapi dalam amar putusannya berbeda sebagaimana Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Thn, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Mdo, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Tlm, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Amt, dan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.Buol. Tujuan Penelitian ini untuk memahami alasan penentuan syarat batas usia calon orang tua angkat dan memahami alasan hakim mengabulkan penetapan status orang tua angkat yang usianya melampaui ketentuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan penentuan syarat batas usia calon orang tua angkat adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak angkat atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Penentuan batas usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun merupakan usia yang ideal untuk melaksanakan pengangkatan anak karena secara fisik kondisi kesehatan masih prima, psikologi sudah matang, dan ekonomi dapat dikatakan stabil. Alasan hakim mengabulkan penetapan status orang tua angkat yang usianya melampaui ketentuan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak karena pekerjaan orang tua tidak tetap, orang tua bercerai, dan ayah kandung berpindah agama. Terhadap alasan hakim yang mengabulkan permohonan hanya mendasarkan pada alasan pekerjaan orang tua tidak tetap tanpa mempertimbangkan alasan lain yang memberikan kemanfaatan lebih besar bagi anak tidak dapat dibenarkan.
Inclusion of a Termination of Coverage Clause in an Insurance Policy Issued by PT Asuransi Artarindo Aprilita, Andieni Diva; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.61214

Abstract

The inclusion of a coverage termination clause in insurance policies is mandated under Article 11 letter k of OJK Regulation Number 23/POJK.05/2015 concerning Insurance Products and Marketing. However, the same clause is restricted under Article 30 paragraphs (4) and (5) of OJK Regulation Number 6/POJK.07/2022, which prohibits exculpatory clauses that limit insurers' responsibilities. This study aims to analyze the validity of the coverage termination clause in Article 7 of PT Asuransi Artarindo’s Insurance Policy in relation to the prohibition of exculpatory clauses and to examine its legal consequences. This research is normative legal research, utilizing a statutory and conceptual approach. Data is collected through literature study and analyzed prescriptively. The findings indicate that the termination clause in PT Asuransi Artarindo’s policy aligns with Article 11 letter k of OJK Regulation 23/POJK.05/2015 and with Articles 249, 276, and 293 of the Indonesian Commercial Code. The clause does not meet the criteria of an exculpatory clause as defined in Article 30 of OJK Regulation 6/POJK.07/2022. Consequently, the legal impact of its inclusion is minimal, as the agreement fulfills both subjective requirements (mutual consent and legal capacity) and objective requirements (legal cause and lawful object). Therefore, the policy remains valid and enforceable. This study recommends clearer regulatory harmonization between OJK regulations to avoid legal ambiguity for insurers and consumers in the future.
Kerentanan Ekonomi di Area Permukiman Terdampak Bencana Lumpur Lapindo, Sidoarjo Ekawati, June -; Sulistyowati, Eny
Jurnal Permukiman Vol 16 No 1 (2021)
Publisher : Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31815/jp.2021.16.41-53

Abstract

Pasca bencana semburan lumpur Lapindo 14 tahun lalu, hingga kini kondisi lingkungan permukiman maupun ekonomi masyarakat di area terdampak bencana masih rentan. Ekonomi menjadi salah satu faktor terpenting penyebab timbulnya kerentanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kerentanan ekonomi di area permukiman terdampak bencana lumpur Lapindo, Sidoarjo, yang menggunakan metoda analisis kuantitatif berbasis data kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga desa yang menjadi lokasi studi (Glagaharum, Gedang dan Kalitengah) memiliki tingkat kerentanan ekonomi sedang dengan skor masing-masing 2.45, 2.27 dan 2.97. Rekomendasi berdasarkan hasil penelitian diantaranya: pemerintah pusat tidak hanya berfokus pada program mitigasi bidang fisik-infrastruktur tapi juga dampak ekonomi bencana pada masyarakat, pemerintah daerah perlu memperkuat kelembagaan penanganan bencana di daerah sehingga mampu mendukung upaya pengurangan risiko bencana di bidang ekonomi dan penguatan kebertahanan masyarakat terhadap bencana yang mungkin timbul di kemudian hari. 
Analisis Swot Dalam Menuju Desa Tangguh Bencana di Kecamatan Bulak, Surabaya Sulistyowati, Eny; Saadah, Ummi
Improvement: Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol 3 No 1 (2023): Vol 3 No 1 Maret 2023
Publisher : UMSurabaya Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/imp.v3i1.18746

Abstract

The impact of the economy on community vulnerability following a disaster is significant. This research aims to evaluate the strengths, weaknesses, opportunities, and challenges of community empowerment programs in areas affected by tidal floods in the Bulak sub-district of Surabaya, as well as the implementation of programs aimed at developing disaster-resilient villages. The study utilizes a combination of quantitative and qualitative methods, including questionnaires and in-depth interviews. The findings indicate a notable increase in people's awareness of the importance of family savings as a means of disaster preparedness, despite some respondents experiencing a decline in income. However, the skills training initiatives conducted by the local government have shown limited effectiveness in empowering the community to establish independent businesses. An analysis of alternative training options offered to the community reveals that the ease of accessing raw materials, modest initial capital requirements, proficiency in the production process, and market opportunities are key factors that attract community interest in entrepreneurial endeavors. Encouraging active participation of village communities in areas impacted by tidal floods, particularly in mitigating disaster risks associated with the local environment, can be achieved through the establishment of self-managed disaster-resilient villages with full government support.. Dampak ekonomi terhadap kerentanan masyarakat pasca bencana sangat signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dari program pemberdayaan masyarakat di daerah yang terkena banjir rob di Kecamatan Bulak, Surabaya, serta implementasi program-program yang bertujuan untuk mengembangkan desa tangguh bencana. Studi ini menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif, termasuk kuesioner dan wawancara mendalam. Temuan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kesadaran masyarakat akan pentingnya tabungan keluarga sebagai upaya kesiapsiagaan bencana, meskipun beberapa responden mengalami penurunan pendapatan. Namun, program pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum terlalu efektif dalam memberdayakan masyarakat untuk mendirikan usaha mandiri. Analisis terhadap opsi pelatihan alternatif yang ditawarkan kepada masyarakat menunjukkan bahwa faktor-faktor kemudahan akses bahan baku, persyaratan modal awal yang terjangkau, penguasaan proses produksi, dan peluang pasar menjadi faktor kunci yang menarik minat masyarakat untuk berwirausaha. Mendorong partisipasi aktif masyarakat desa di daerah yang terkena banjir rob, khususnya dalam mitigasi risiko bencana yang terkait dengan lingkungan lokal, dapat dicapai melalui pembentukan desa tangguh bencana yang dikelola secara mandiri dengan dukungan penuh dari pemerintah..Keyword: SWOT, disaster resilient villages, tidal flood
The Exploration of Human Rights from the Perspective of Development Law Theory: What and How? Suyitno, Didik; Sulaksono, Sulaksono; Sulistyowati, Eny; Disantara, Fradhana Putra
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol. 13 No. 2 (2024)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v13i2.26934

Abstract

This study analyzes human rights in legal development to ensure that fundamental human rights are not neglected. Human rights are inherent to every human being, derived from religious, moral, and noble cultural values. Everyone is part of society, consisting of individuals with fundamental rights. Human rights-based development planning becomes a benchmark in development planning so that it does not sacrifice human rights but is used as a tool to achieve goals in enforcing the right to development. However, this becomes a challenge that needs to be faced to prioritize human rights without neglecting the public interest. This study aims to develop development strategies based on the close relationship between strategies and development processes with efforts to promote respect for human rights. The study method uses a normative juridical approach. Data were collected through legal literature and legal materials, namely primary, secondary, and tertiary legal materials. The research results show that development law is important to address increasingly complex social changes and ongoing development agendas. The state must prioritize and ensure that business and development align with the fulfillment of the right to a good and healthy living environment rather than opening up space for environmental destruction. The manifestation of the legal development model is to pay attention to the human dimension as the main goal of development, which provides citizens with access to participate in decision-making in various fields of life. The law allocates greater authority to citizens for their self-realization as subjects, not objects shaped and controlled by other subjects.
PENGAWASAN PENARIKAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN JASA PARKIR TEPI JALAN UMUM DI WILAYAH KOTA SURABAYA REPPY PRATAMA, ERDIANSYAH; SULISTYOWATI, ENY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.25384

Abstract

Abstrak Permasalahan terkait penarikan tarif retribusi pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum Kota Surabaya yang tidak sesuai dengan besaran tarif yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum perlu diadakan pengelolaan dan pengawasan yang menyeluruh dan optimal. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir Tepi Jalan Umum dalam Dinas Perhubungan Kota Surabaya berwenang dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum Kota Surabaya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah terkait pelaksanaan pengawasan penarikan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Surabaya oleh UPTD Parkir Tepi Jalan Umum, hambatan terkait pengawasan yang dialami oleh UPTD Parkir Tepi jalan Umum, dan upaya yang dilakukan oleh UPTD Parkir Tepi Jalan Umum terkait pengawasan. Tujuan penelitian adalah memahami pelaksanaan teknis pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Parkir Tepi Jalan Umum dalam mengatasi penarikan tarif retribusi pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum. Pengawasan yang dilakukan berhubungan dengan kendala dan hambatan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum dalam pengawasan di lapangan serta upaya yang telah dilakukan dalam menangani permasalahan dan meningkatkan pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Teknik analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum optimalnya pengawasan yang telah dilakukan oleh UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya terhadap kinerja juru parkir tepi jalan umum di Kota Surabaya. Hambatan yang dialami oleh UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya dalam pelaksanaan pengawasan yaitu hambatan internal dan eksternal, yaitu permasalahan juru parkir terkait penarikan tarif parkir di tepi jalan umum yang tidak sesuai dan belum kooperatifnya pengguna jasa parkir dalam melakukan pengaduan apabila terjadi permasalahan terkait penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum. Upaya yang dilakukan oleh UPTD Parkir Tepi Jalan Umum dalam meningkatkan penyelenggaraan parkir khususnya pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum yaitu dengan melengkapi sarana prasana dan diadakannya sosialisasi berkesinambungan dengan tujuan untuk meminimalisir permasalahan terkait penarikan tarif retribusi pelayanan jasa parkir di Kota Surabaya. Kata Kunci: pengawasan, retribusi parkir, parkir tepi jalan umum. Abstract Problem that happened of parking retribution charge for a public parking service in Surabaya city way expensive than it was decided on the Surabaya Mayor Decree in 2015, number 36 concern about Change of Parking Retribution Fee of Public Parking Service. It needs to be executed and supervised optimizely. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir Tepi Jalan Umum of Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Department of Transportation), is the one who had the authority for management and supervision of parking retribution charge for a public parking service in Surabaya city. This research aims to comprehend how supervision of public parking service to resolve a problem about parking retribution charge for a public parking service in Surabaya city, this research concern about obstacle of supervion and how to resolve the problem also how to optimizing public parking service in Surabaya city conducted by Department of Transportation. The type of research what employed is juridical-sosiology research. While the data being use primary and secondary data. Observation and interview is applied in the process of collecting data. In order to analyze the data, descriptive qualitatif method is applied. The result of the research show that of parking supervision in Surabaya still not optimum that conduct by UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Department of Transportation toward parker of public parking service in Surabaya. Obstacles of UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Department of Transportation about supervision are internal adn external obstacles, such as parker of public parking service problem about parking retribution charge for a public parking service way expensive than it was decided and the other problem is user of public parking service not cooperative because the reaction of the citizens never did complaint when they had bad experience about parking retribution charge for a public parking service in Surabaya city way expensive than it was decided. UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Department of Transportation to optimize public parking service in Surabaya city have to add more facility including a socialization to support the programme. Keywords: supervision, retribution charge, public parking service.
KESADARAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA DI SENTRA PKL DHARMAHUSADA SURABAYA BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN STYROFOAM TANPA LOGO DAN KODE DAUR ULANG PADA KEMASAN PANGAN KISANTIKA EFENDI, AYU; SULISTYOWATI, ENY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.27787

Abstract

Abstrak Styrofoam saat ini banyak digunakan untuk kemasan pangan. Styrofoam yang digunakan sebagai kemasan pangan, konsumen juga harus memperhatikan keamanannya, karena fungsi dari kemasan pangan yaitu untuk kesehatan, pengawetan dan kemudahan. Styrofoam mengandung Styrene yaitu merupakan zat kimia yang memiliki sifat karsinogenik yang dapat memicu berkembangnya sel kanker dalam tubuh. Oleh karena itu perlu diperhatikan penggunaan kemasan pangan styrofoam dengan benar, dengan cara tidak digunakan untuk membungkus makanan panas dan berlemak serta memperhatikan logo dan kode daur ulang pada kemasan styrofoam. Faktanya, masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan makanan panas dan berlemak yang dibungkus menggunakan kemasan styrofoam.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesadaran hukum pedagang kaki lima dalam penggunaan styrofoam tanpa logo dan kode daur ulang, serta mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pedagang kaki lima dalam penggunaan styrofoam tanpa logo dan kode daur ulang dalam kemasan pangan di Sentra PKL Dharmahusada Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologi yang merupakan penelitian hukum guna mengetahui sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan dapat dikatakan telah berjalan efektif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesadaran hukum pedagang kaki lima dalam penggunaan styrofoam tanpa logo dan kode daur ulang rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator; rendahnya tingkat pengetahuan hukum, rendahnya tingkat pemahaman hukum, tidak setujunya sikap hukum dan tidak sesuainya pola perilaku hukum pedagang kaki lima. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pedagang kaki lima di Sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) Dharmahusada Surabaya berkaitan dengan penggunaan styrofoam tanpa logo dan kode daur ulang pada kemasan pangan, khususnya pedagang kaki lima yang berjualan makanan panas dan berlemak yang dibungkus menggunakan kemasan styrofoam, yaitu: tingkat pendidikan pedagang kaki lima atau PKL, usia, dan akses informasi. Untuk itu diperlukan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengenai kemasan pangan styrofoam yang tidak ada logo dan kode daur ulang dapat membahayakan kesehatan manusia, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga harus aktif untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap produk pangan yang menggunakan kemasan pangan styrofoam, serta aktif untuk memberikan penyuluhan kepada setiap pedagang kaki lima mengenai kemasan pangan yang berbahaya dan yang aman digunakan dan kepedulian pedagang kaki lima dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui kemandirian dalam mengakses informasi. Kata Kunci: Kesadaran hukum, Styrofoam, pedagang kaki lima, faktor yang berpengaruh
Implementasi Peraturan tentang Kepemilikan Apoteker Pada Usaha Kecil Obat Tradisional di Kabupaten Sumenep WULANDARI, RIZKI; SULISTYOWATI, ENY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.28188

Abstract

Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Pencantuman Label Cara Penggunaan Pada Spons Cuci Piring LISTYANING KALEM, RARAS; SULISTYOWATI, ENY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.30058

Abstract

Abstrak Spons cuci piring merupakan salah satu alat yang sering digunakan sebagian besar masyarakat di Indonesia. Berbagai jenis dan merek spons cuci piring pun banyak beredar di masyarakat. Peredaran spons cuci piring yang banyak di masyarakat tidak diimbangi dengan pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring. Pencantuman label cara penggunaan pada spons ini merupakan bentuk informasi yang harus diketahui oleh konsumen. Aturan yang mengatur pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring yaitu Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang. Adanya beberapa spons cuci piring yang tidak mencantumkan label cara penggunaan menuntut konsumen untuk lebih cerdas dalam memilih produk yang akan dipakainya, hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kesadaran hukum konsumen terkait pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring, untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi penghambat dari kesadaran hukum konsumen terkait pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring, serta untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang telah dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Surabaya dalam hal meningkatkan kesadaran konsumen terkait pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Jenis data penelitian yang dipakai terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai ada tiga yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan cara reduksi, penyajian, verifikasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum informan di Benowo, Babat Jerawat, Pakal, Kota Surabaya sangat rendah. Faktor yang menghambat kesadaran hukum konsumen yaitu, konsumen yang tidak membaca label cara penggunaan pada spons cuci piring, faktor pendidikan konsumen dan kurangnya usaha dari UPT Perlindungan Konsumen Surabaya untuk menyampaikan informasi mengenai pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring. Kata Kunci : Label Cara Penggunaan, Spons Cuci Piring, Kesadaran Hukum Konsumen.Abstract Dishwashing sponges are one of the tools that are often used by most people in Indonesia. Various types and brands of dishwashing sponges are widely circulating in the community. Circulation of dishwashing sponges that are many in the community is not matched by the inclusion of labels on how to use the dishwashing sponge. The labeling of how to use the sponge is a form of information that consumers must know. Rules governing the inclusion of labels on how to use dishwashing sponges are Article 5 Paragraph (1) of the Minister of Trade Regulation of the Republic of Indonesia Number 73 / M-DAG / PER / 9/2015 concerning Labeling Obligations in Indonesian Language on Goods. The existence of several dishwashing sponges that do not include labels for how to use requires consumers to be smarter in choosing the products to be used, this is what makes researchers interested in doing this research. The purpose of this study was to investigate and examine consumer legal awareness regarding the inclusion of labels on how to use dishwashing sponges, to find out and examine factors that are constraints on consumer legal awareness regarding the labeling of how to use dishwashing sponges, and to know and reviewing the efforts carried out by the UPT Surabaya Consumer Protection in terms of increasing consumer awareness regarding the inclusion of labels for use on dishwashing sponges. This research is an empirical juridical legal research. The type of research data used consists of primary data and secondary data. There are three data collection techniques used, namely interviews, observation and documentation. Data processing techniques by means of reduction, presentation, verification. Analysis of the data used is to use a qualitative approach, which is a way of analyzing the results of research that produces analytical descriptive data The results showed that informants legal awareness in Benowo, Babat Jerawat, Pakal, Surabaya was very low. Factors that hinder consumer legal awareness are consumers who do not read labels on how to use dishwashing sponges, consumer education factors and lack of effort from the Surabaya Consumer Protection Unit to convey information on the labeling of how to use the dishwashing sponge. Keywords: Label About How to Use, Dishwashing Sponges, Consumer Legal Awareness.
Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terkait Pencantuman Komposisi Pada Pangan Olahan Produk UMKM di Kota Surabaya SUKMA AFIFAH, MAYASARI; SULISTYOWATI, ENY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30101

Abstract

Co-Authors adinata, alifian Alberta, Clarista Olivia Ali Masnun, Muh. Andriyani, Renita aprilita, andieni diva Ardini, Sofia Arinto Nugroho Aurora, Laurencya Awang, Mohd Badrol BUDI HERMONO Candrawati, Devia Dila, Farah Disantara, Fradhana Putra Ekawati, June - EKO BUDIYANTO Faisol, Syahid Akhmad Fanani, Vicky Abdillah FEBRI SUHARTATA, DENY Firdausi, Avita Hamsyah, Fahmi hayu, Niluh Vira Hidayah, Syilvia Amelia Hidayat, Tubagus Achmad Raditya Huda, Alfin Nur Ikhsan, Muhammad Khananul Irfa Ronaboyd Iskandar, Rosa Oktavia Islamiyah, Rahayu KISANTIKA EFENDI, AYU Kusumawardani, Rahmawati Agustina LISTYANING KALEM, RARAS Mahendra Wardhana, Mahendra Masitha, Fachriah Dewi Masnun, Muh Ali Masnun, Muh. Ali N. Nurjanah Nurul Hidayati Nurul Hikmah Osada, Eryna Dian Prasetio, Dicky Eko Puspoayu, Elisabeth Septin putra, vioxcy ananta Putri, Ihza Rashi Nandira Rahmawati, Intan Dwi REPPY PRATAMA, ERDIANSYAH Rezzy Rahanyaan, Ribka Hilda Rini Novianti Rizki Wulandari Rumpoko HS, Hendro Saadah, Ummi Salsabillah, Noor Aisyah Santi Budiman Saputra, Hendra Wahyu Saraswati, Elisabeth Melanie Sari, Cindy Yunita Setiawan, Bagus Catur Siti Nur Azizah, Siti Nur Sitowing, Diego Bagas Pratama SUKMA AFIFAH, MAYASARI Sulaksono Sulaksono, Sulaksono Suyitno, Didik Tri Ardhiningrum, Citra Ananda Wardhana, Faradhiya Anna Wardhani, Mustika Eka Kusuma Yahya, Najeeb Yanto, Akbar Fitri Yulianto, Adam yunita, nadiah nirmala Yusrina, Saraya