Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.253
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan DiH : Jurnal Ilmu Hukum LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Jurnal Permukiman Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Suara Hukum Jurnal Abmas Negeri (JAGRI) Improvement: Jurnal Manajemen dan Bisnis Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Journal of Law and Legal Reform
ENY SULISTYOWATI
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
KETAATAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG KLASIFIKASI PERMAINAN INTERAKTIF ELEKTRONIK DI WILAYAH KETINTANG KOTA SURABAYA (STUDI KASUS PERMAINAN INTERAKTIF ELEKTRONIK PUBG) FEBRI SUHARTATA, DENY; SULISTYOWATI, ENY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.30181

Abstract

Abstrak Pada era global hari ini banyak hal yang memiliki pembaharuan di bidang teknologi, bisa dilihat dari semua segmen kehidupan hampir tidak bisa terlepas dari sentuhan internet dan teknologi. Dari semua keuntungan perkembangan teknologi hari ini ada juga beberapa hal yang bisa digolongkan sebagai bentuk ancaman digital yang akan berimplikasi dalam jangka panjang. Atas dasar penjelasan diatas fakta dilapangan masih banyak anak dibawah kelompok klasifikasi usia yang memainkan game PUBG bahkan sudah menjadi kebiasaan di waktu senggang anak-anak untuk mengisi kegiatan. Dalam kasus ini peneliti bermaksud melakukan tinjauan yuridis terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik, dalam peraturan ini pemerintah mencoba membatasi pengguna permainan interaktif elektronik melalui penggolongan kelompok usia dan batasan-batasan permainan yang boleh diakses sesuai usia pengguna permainan interaktif elektronik. Berdasarkan latar belakang diatas, bagaimana ketaatan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik di Wilayah Ketintang Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, penelitian hukum yang menjelaskan mengenai pemberlakuan dan implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang berada didalam kehidupan masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris ketaatan peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 11 tahun 2016 tentang permainan interaktif elektronik, dengan studi kasus permainan interaktif elektronik yang masih banyak dimainkan oleh anak dibawah umur serta masih mengandung unsur kekerasan yaitu PUBG mobile, wilayah penelitian ini berada di kota Surabaya.Informan penelitian ini adalah saudara Fransiscus Fabian Teguh 12 tahun dan Habel Fender 13 tahun keduanya adalah warga asli kota Surabaya yang aktif memainkan permainan interaktif elektronik jenis PUBG dengan usia yang masing-masing masih dibawah umur. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara secara langsung kepada kedua informan, jawaban dari informan kemudian dirangkum dalam bentuk data yang seperti peneliti tuliskan di pembahasan penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peraturan menteri komunikasi dan informatika tentang permainan interaktif elektronik yang didalamnya mengatur tentang klasifikasi konten permainan dan klasifikasi usia pengguna masih tidak menunjukkan ketaatan, dibuktikan melaluli dua informan dalam penelitian ini yang masih dibawah umur dan aktif memainkan permainan interaktif elektronik jenis PUBG dimana didalam permainan ini jelas masih mengandung unsur kekerasan dan bahkan pembunuhan. Selain itu juga kemudahan akses untuk mendapatkan permainan PUBG sangat mendukung anak untuk memainkan permainan ini, hal terakhir adalah soal pengawasan lingkungan anak seperti otang tua yang kurang memperhatikan jenis konten permainan yang dimainkan oleh anak.Kata kunci : Permainan interaktif elektronik, anak dibawah umur, unsur kekerasan, ketaatan.AbstractIn todays global era many things that have renewal in the field of technology, can be seen from all segments of life that can hardly be separated from the touch of the internet and technology. Of all the benefits of todays technological developments there are also a number of things that can be classified as forms of digital threats that will have long-term implications, even triggering a potential generation retreat. Therefore parents, the environment, the government must really play an active role in early prevention efforts over the types of online games played by children. On the basis of the above explanation of the facts in the field there are still many children under the age classification group who play the PUBG game and have even become a habit in their free time to fill activities. In this case the researcher intends to carry out a juridical review of the Regulation of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2016 concerning Classification of Electronic Interactive Games, in this regulation the government tries to limit electronic interactive game users through the classification of age groups and restrictions on games that may be accessed according to age electronic interactive game users. Based on the background above, how obedience to the Regulation of the Minister of Communication and Information No. 11 of 2016 concerning Classification of Electronic Interactive Games in the Ketintang Region of Surabaya. This research is an empirical legal research, legal research that explains the enforcement and implementation of normative legal provisions in action on any particular legal event that is in the life of the community.This study aims to empirically test the obediences of the minister of communication and information technology number 11 of 2016 concerning electronic interactive games, with case studies of electronic interactive games that are still widely played by underage children and still contain elements of violence, namely PUBG mobile, this research area is in the city of Surabaya.The informants of this study were Fransiscus Fabian Teguh 12 years and Abel Fender 13 years both of them are native citizens of the city of Surabaya who actively play electronic interactive games of PUBG types with ages that are still underage. Data collection is done by interview method directly to the two informants, answers from informants are then summarized in the form of data that researchers like to write in the discussion of this study.The results of this study indicate that the regulation of the minister of communication and informatics about electronic interactive games which regulates the classification of game content and the age classification of users is still ineffective, proven through two informants in this study who are still underage and actively playing electronic interactive games of the type of PUBG wherein the game clearly still contains elements of violence and even murder. Easy access to get PUBG games is very supportive for children to play this game, things the last is the matter of supervising the environment of children such as the elderly people who pay less attention to the type of content of the games played by children.Keyword : Electronic interactive game, underage children, contains elements of violence, obedien
Kesadaran Hukum Wisatawan Dalam Membuang Sampah Plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya Rezzy Rahanyaan, Ribka Hilda; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i4.30824

Abstract

KESADARAN HUKUM WARGA SEKOLAH TERKAIT STANDAR JAMBAN DI SEKOLAH DASAR SURABAYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNTUK SD/MI, SMP/MTs, DAN SMA/MA yunita, nadiah nirmala; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i4.31049

Abstract

Jamban merupakan salah satu sarana dan prasarana yang penting keberadaannya di sekolah. Jamban adalah untuk pembuangan kotoran manusia sekaligus mencegah terjadinya penulran penyakit. Jamban harus memenuhi standar luasnya, ditunjang oleh ketersediaan air bersih, serta dilengkapi oleh sarana penunjang di dalamnya. Berdasarkan lampiran yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan ada beberapa indikator jamban yang ada di sekolah. Faktanya masih banyak sekolah yang tidak memenuhi standart an prasarana tentang jamban yang sudah diatur dalam Peraturan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesadaran hukum warga sekolah terkait indikator standar jamban, untuk menganalisis upaya yang dilakukan warga sekolah terkait indikator jamban, serta untuk menganalisis hambatan bagi warga sekolah terkait indikator jamban yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Jenis data penelitian yang dipakai terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai ada tiga yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan ada tiga yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan dengan cara analisis data hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum warga sekolah sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan indikator, rendahnya tingkat pengetahuan hukum, rendahnya tingkat pemahaman hukum, setujunya sikap hukum dan belum memiliki pola perilaku yang cukup baik untuk melaksanakan aturan dalam peraturan tentang standar dan prasarana yang telah diatur. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah sudah melakukan memberikan wawasan setiap setahun sekali kepada pihak sekolah, apabila sekolah tidak menerapkannya maka akan mendapatkan sanksi. Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Warga Sekolah, Sarana dan Prasarana, Sekolah Dasar.
KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN LABEL PADA KEMASAN BERAS hayu, Niluh Vira; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i1.31050

Abstract

KESADARAN HUKUM IBU TERHADAP KEWAJIBAN MEMBERIKAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI DI KABUPATEN SAMPANG Dila, Farah; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i1.31148

Abstract

Kesadaran Hukum Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua Terkait Batas Kecepatan Maksimal Di Kabupaten Mojokerto Saputra, Hendra Wahyu; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i3.32526

Abstract

ANALISIS YURIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN KONSUMEN BCA FINANCE TERKAIT PERUBAHAN BESARNYA SUKU BUNGA DAN CARA PERHITUNGAN SECARA SEPIHAK OLEH PELAKU USAHA Sari, Cindy Yunita; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37715

Abstract

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perjanjian. Salah satu bentuk perjanjian yaitu perjanjian baku yang cenderung memberatkan salah satu pihak. Seperti yang terjadi dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen pada BCA Finance tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik norma yang terdapat pada Pasal 3 angka 3 perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance dengan ketentuan pencantuman klausula baku yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Pasal 22 ayat (3) Huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta menganalisis bagaimana bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen selaku debitur terkait pencantuman klausula baku tentang perubahan secara sepihak berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pasal 3 angka 3 perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) Huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan karena dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen tersebut telah mencantumkan klausula berupa perubahan secara sepihak oleh pelaku usaha, dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yaitu melalui jalur litigasi maupun non litigasi.
Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Tiket Kereta Api Onlin (Kai Access)) Islamiyah, Rahayu; Sulistyowati, Eny; Masnun, Muh. Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37941

Abstract

Pencantuman klausula baku pada perjanjian menyebabkan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang, sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Larangan pencantuman klausula baku diatur pada Pasal 18 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Hasil penelitian yang didapat oleh penulis adalah pelaku usaha masih mencantumkan klausula eksonerasi yang sudah jelas dilarang oleh peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu isi dalam ketentuan reservasi tiket kereta api online angka 2 termasuk klausula eksonerasi karena menyatakan pengalihan tanggung jawab dan jika ada kerugian yang dialami konsumen maka sesuai prinsip pertanggung jawaban mutlak (strict liability) pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab. Kesimpulan yang didapat oleh penulis yaitu ketentuan tiket kereta api online melalui aplikasi KAI ACCESS terkait pencantuman klausula eksonerasi tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan merujuk merujuk pada prinsip tanggung jawab mutlak, pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab apabila konsumen mengalami kerugian yang timbul akibat jasa pengangkutan penumpang yang diselenggarakan tanpa ada atau tidaknya kesalahan pengangkut. Diharapkan kepada pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dapat membuat ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan diharapkan kepada Menteri Perdagangan dapat melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula eksonerasi yang dicantumkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada ketentuan reservasi tiket kereta api online. Kata kunci: Perjanjian, Klausula baku, Klausula eksonerasi
ANALISIS YURIDIS REGULASI PEMAKAIAN SEPEDA MOTOR UNTUK MENGANGKUT PENUMPANG PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 Masitha, Fachriah Dewi; Hikmah, Nurul; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.38444

Abstract

2019 was the beginning for Indonesia to experience a Covid-19 pandemic, The existence of covid -19 has led to various regulations related to preventing the spread of the pandemic. Large-scale Social Restrictions (PSBB) and New Normal Life are a form of order in the transportation sector for two-wheeled vehicles or motorbikes to carry passengers during the covid-19 pandemic. However, the provisions in the sector found a problems. Namely the existence of a conflict of norms contained in Permenhub Nu. 18 of 2020 with Permenhub Nu, 12 of 2019. The Focus of this research is the provions written in article 2 of Permenhub Nu. 12 of 2019 and article 11 paragraph (1) Permenhub Nu, 18 of 2020. The results showed that there was a conflict between the article 2 Permenhub Nu. 12 of 2019 with article 11 paragraph (1) Permenhub Nu. 18 of 2020 which wil have legas consequences for motorcyclist for the benefit of the community. Conflict of norms between Permenhub Nu. 18 of 2020 with Permenhub Nu. 12 of 2019 refers to the 3 principle of legal objectives, so that the result is that Permenhub Nu. 18 of 2020 and Permenhub Nu. 12 of 2019 has not provided a legal certainty for motorbike users for the benefit of the community during the covid-19 pandemic, due to the law with the enactment of Permenhub Nu. 18 of 2020 and Permenhub Nu. 12 of 2019 exist in both public and private spheres. Keywords: covid-19, legal consequences, legal certainty.
Urgency of The Essential Medicine Definition's Regulation in Indonesian Law System: URGENSI PENGATURAN DEFINISI OBAT ESENSIAL DALAM REGULASI HUKUM DI INDONESIA Setiawan, Bagus Catur; sulistyowati, eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.39758

Abstract

Abstract Health problems are one of the life factors that reflect the fulfillment of basic human needs. The Indonesian government has issued regulations to tackle health problems, but in practice there are still many uses of the term drug in regulations, which causes confusion, one of which is the definition of essential medicine. Definition of Drugs Found in Presidential Regulation Number 94 of 2007 but in the Health Law the term essential medicine does not exist. In this case the researcher recommends that the regulation should include the term essential medicine. This type of legal research is included in normative legal research. The approach used in this research is the conceptual approach (Conceptual Approach) and statute approach (Statute Approach. The legal materials used are Presidential Regulation Number 94 of 2007 concerning Control and Supervision of the Procurement and Distribution of Drug Materials, Specific Medicines and Medical Devices, Law Number 36 of 2009 concerning Health .Based on the results of research conducted by researchers, the importance of defining essential drugs is an important element in health management so that the stakeholders who are punished in this case need to form a definition of Essential Medicines in Law Number 36 of 2009 with NLEM regulations and Presidential Regulation Number 94 of 2007 concerning Control and Supervision of the Procurement and Distribution of Medicinal Substances, Specific Drugs and Medical Devices that Function as Drugs. This is a form of legal certainty for the community and stakeholders. Keywoards : Health,Essential medicines,National essential medicines list
Co-Authors adinata, alifian Alberta, Clarista Olivia Ali Masnun, Muh. Andriyani, Renita aprilita, andieni diva Ardini, Sofia Arinto Nugroho Aurora, Laurencya Awang, Mohd Badrol BUDI HERMONO Candrawati, Devia Dila, Farah Disantara, Fradhana Putra Ekawati, June - EKO BUDIYANTO Faisol, Syahid Akhmad Fanani, Vicky Abdillah FEBRI SUHARTATA, DENY Firdausi, Avita Hamsyah, Fahmi hayu, Niluh Vira Hidayah, Syilvia Amelia Hidayat, Tubagus Achmad Raditya Huda, Alfin Nur Ikhsan, Muhammad Khananul Irfa Ronaboyd Iskandar, Rosa Oktavia Islamiyah, Rahayu KISANTIKA EFENDI, AYU Kusumawardani, Rahmawati Agustina LISTYANING KALEM, RARAS Mahendra Wardhana, Mahendra Masitha, Fachriah Dewi Masnun, Muh Ali Masnun, Muh. Ali N. Nurjanah Nurul Hidayati Nurul Hikmah Osada, Eryna Dian Prasetio, Dicky Eko Puspoayu, Elisabeth Septin putra, vioxcy ananta Putri, Ihza Rashi Nandira Rahmawati, Intan Dwi REPPY PRATAMA, ERDIANSYAH Rezzy Rahanyaan, Ribka Hilda Rini Novianti Rizki Wulandari Rumpoko HS, Hendro Saadah, Ummi Salsabillah, Noor Aisyah Santi Budiman Saputra, Hendra Wahyu Saraswati, Elisabeth Melanie Sari, Cindy Yunita Setiawan, Bagus Catur Siti Nur Azizah, Siti Nur Sitowing, Diego Bagas Pratama SUKMA AFIFAH, MAYASARI Sulaksono Sulaksono, Sulaksono Suyitno, Didik Tri Ardhiningrum, Citra Ananda Wardhana, Faradhiya Anna Wardhani, Mustika Eka Kusuma Yahya, Najeeb Yanto, Akbar Fitri Yulianto, Adam yunita, nadiah nirmala Yusrina, Saraya