Articles
<![CDATA[Efektivitas Program Samsat Corner di Kabupaten Jember ]]>
<![CDATA[Setyaningrum, Mayda Eka]]>;
<![CDATA[Supranoto, Supranoto]]>;
<![CDATA[Pamungkas, Tree Setiawan]]>
<![CDATA[ Electronical Journal of Social and Political Sciences (E-SOSPOL) Vol 9 No 3 (2022): Kesejahteraan dalam Aspek Sosial dan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19184/e-sos.v9i3.32706
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mendiskripsikan tingkat efektivitas program SAMSAT Corner di Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan sampel sejumlah 100 orang wajib pajak yang menggunakan Samsat Corner untuk membayar PKB, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling berupa accidental sampling, yaitu suatu metode penentuan sampel dengan mengambil responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan studi dokumentasi, sedangkan data sekundernya dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas lalu dilanjutkan dengan perhitungan statistik deskriptif dan distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jawaban dari responden menyatakan sangat efektif dilihat dari hasil penentuan kelas interval efektivitas program yang telah dilakukan, telah memberikan hasil sangat efektif untuk program Samsat Corner dari hasil kualitas output program yang telah diberikan kepada masyarakat kota Jember, dengan presentase 46% dari 100%. Adanya program tersebut membantu masyarakat dalam hal pembayaran PKB menjadi lebih cepat, dan tepat.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Genteng Kulon Kabupaten Banyuwangi ]]>
<![CDATA[Andreani, Diana]]>;
<![CDATA[Supranoto, Supranoto]]>;
<![CDATA[Boedijono, Boedijono]]>
<![CDATA[ Electronical Journal of Social and Political Sciences (E-SOSPOL) Vol 11 No 2 (2024): Social Security in Disruptive Era ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19184/e-sospol.v11i2.47969
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling. Data dianalisis menggunakan teknik analisis model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Genteng Kulon menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam beberapa bentuk antara lain menjadi inisiator penyelenggaraan Musdes, Musdus, dan kegiatan tilik dusun di Desa Genteng Kulon. Ikut serta dalam setiap program/ kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Desa termasuk meminta keterangan/ informasi terkait program/ kegiatan tersebut. Memberikan catatan dan/ atau teguran apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan/ program oleh Pemerintah Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau dengan rencana awal yang telah ditentukan dan disepakati.]]>
<![CDATA[valuasi Dampak Program BILAPERDU (Program Mobil Pelayanan Terpadu) di Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi ]]>
<![CDATA[Mahendhra, Gilang]]>;
<![CDATA[Supranoto, Supranoto]]>;
<![CDATA[Makmur, Hadi]]>
<![CDATA[ Electronical Journal of Social and Political Sciences (E-SOSPOL) Vol 11 No 2 (2024): Social Security in Disruptive Era ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19184/e-sospol.v11i2.46497
<![CDATA[Program BILAPERDU (mobil layanan pertanian terpadu) adalah sebuah kebijakan daripemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu tentang pelayanan langsung dari Dinas Pertanian di bidangpetanian di Kabupaten Banyuwangi dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kualitas produkpertanian. Program BILAPERDU terdapat dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2017tentang Mobil Pelayanan Pertanian Terpadu. Program BILAPERDU ini memiliki tujuan untukmemberikan pelayanan langsung kepada petani atau kelompok tani di dalam bidang pertanian. Dalamprogram ini program BILAPERDU di tujukan untuk memudahkan petani dalam melakukanperkerjaannya karena di dalamnya berisi tentang bagaimana petani dapat melakukan diskusi dengandinas pertanian ataupun petugas terkait mengenai tananaman tanpa harus bertemu secara langsung danjuga pada saat para petani tidak bisa melakukan penanganan sendiri petugas dari dinas pertanian akanturun tangan dengan cara panggilan langsung ke Dinas pertanian dengan menggunakan aplikasi ini.]]>
<![CDATA[Dinamika Kelembagaan dalam Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia ]]>
<![CDATA[Supranoto, Supranoto]]>;
<![CDATA[HS, M Hamdi]]>
<![CDATA[ Electronical Journal of Social and Political Sciences (E-SOSPOL) Vol 9 No 4 (2022): Kebijakan dan Media di Era Pasca Pandemi ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19184/e-sos.v9i4.36374
<![CDATA[Keterlibatan banyak institusi dalam tata kelola Pekerja Migran Indonesia (PMI) di satu sisi menunjukan adanya perhatian serius pemerintah dalam memberikan layanan yang terbaik kepada PMI sebagai pahlawan devisa. Namun di sisi lain, potensi konflik kelembagaan kerap terjadi, khususnya Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang dalam praktiknya sama-sama berperan sebagai regulator dan sekaligus operator sehingga kerang mimbulkan tabrakan kebijakan dan kegamangan pada kelembagaan pengelola PMI di daerah. Tujuan kajian adalah menganalisis dinamika kelembagaan dalam tata kelola PMI. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Zed, 2008:3) yang relevan dengan topik penelitian, yaitu tentang dinamika kelembagaan dalam tata kelola PMI.Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pertama, kebijakan tentang tata kelola PMI yang dibuat karena adanya kepentingan politis melahirkan disharmoni kelembagaan antar pengelola PMI yang berdampak pada tidak optimalnya implementasi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Kedua, adanya dualisme institusi pengelolaan PMI – Kemnaker dengan BP2MI – melahirkan kerancuan dalam tata kelolanya di tingkat lapangan atau daerah, karena secara organisasi fungsi komando Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah berada di bawah Kemnaker. Akan tetapi dalam menangani PMI, OPD tidak bisa hanya mengikuti kebijakan dari Kementerian Tenaga Kerja saja, karena dalam implementasinya BP2MI-lah yang lebih aktif melakukan terobosan dalam tata kelola PMI, sehingga OPD harus peka dan mengikuti juga ritme kebijakan yang dilakukan oleh BP2MI dalam tata kelola PMI]]>
<![CDATA[Local Level Participatory Budgeting: Case of Banyuwangi Regency, Indonesia ]]>
<![CDATA[Septalinda, Ficky]]>;
<![CDATA[Supranoto, Supranoto]]>;
<![CDATA[Supriyono, Bambang]]>;
<![CDATA[Suryawati, Dina]]>
<![CDATA[ Iapa Proceedings Conference 2024: AAPA-EROPA-AGPA-IAPA International Conference 2024 Towards World Class Bureaucracy ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Association for Public Administration (IAPA) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30589/proceedings.2024.1126
<![CDATA[The purpose of this study is to examine the implementation process of public budgeting through a recess forum in Banyuwangi Regency. One of the most radical changes in the development planning process in Indonesia is the emergence of a bottom-up planning model, which was marked by the issuance of Law No.22/2009 on Regional Autonomy. One of the best practices that is considered very successful in bottom-up planning forums is participatory budgeting in Brazil, which was later adopted by many countries around the world. In Indonesia, Development Planning Deliberation is one of the forums considered to represent participatory budgeting, but a number of shortcomings in the implementation of Development Planning Deliberation have caused the community to look for other forums to convey various development proposals in the region. One forum that is considered more effective is through recess forums conducted by legislative institutions. This research was conducted to examine in depth the process and dynamics of participatory budgeting and the participatory budgeting model in the recess forum in Banyuwangi Regency. The method used in this research is qualitative with a Naturalist methodology approach Based on the research conducted, the public budgeting process through the recess forum cannot be implemented as dimensions in participatory budgeting. This is because the public budgeting process through the recess forum will always be tied to the political dynamics being faced by Local house of representatives member. Meanwhile, the political dynamics that occur are determined by political interactions between political actors, especially to gain political support in general elections.]]>
<![CDATA[Institutions and Governance of Subak in the Development of Sustainable Ecotourism ]]>
<![CDATA[Supranoto, Supranoto]]>;
<![CDATA[Candranegara, I Made Wimas]]>
<![CDATA[ Iapa Proceedings Conference 2024: AAPA-EROPA-AGPA-IAPA International Conference 2024 Towards World Class Bureaucracy ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Association for Public Administration (IAPA) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30589/proceedings.2024.1174
<![CDATA[This research discusses Subak as an irrigation system that irrigates rice fields to produce food, especially rice, which is the staple food of the community. Subak is always carried out together with religious ceremonies and has noble values related to the concept of Tri Hita Karana. The Tabanan Regency Government is trying to develop tourism but still maintains the existence of subak by combining these two things into a new tourist attraction. The attraction that can be developed by combining tourism with agriculture is through the concept of ecotourism. One of these government programs is the Subak Lestari program. The findings of problems in the field faced by Subak Celemanik to be developed as an ecotourism area are that tourist attractions with a subak background have not been managed as the main attraction but tend to be as supporting tourism in Kerambitan District, the variety of tourist attractions offered is still small, the lack of subak's ability to provide supporting facilities, land conversion because it is considered property rights, the absence of local tour guides, and the absence of extensive subak marketing. The urgency of this research is carried out considering the massive development of tourism in Bali, resulting in rice fields, especially subak, starting to change function into tourist accommodation. The method used in this study is qualitative using SWOT analysis. The results of this study are that it is necessary to maximize the performance of the Subak management institution in establishing cooperation with the government or related stakeholders, increasing the participation of Subak members in supervising the implementation of customary laws and regulations.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI dan PRAKTEK PEMBUATAN POC (PUPUK ORGANIK CAIR) URIN KAMBING DAN PEMANFAATAN LIMBAH RUMAH TANGGA SEBAGAI ECO ENZIM ]]>
<![CDATA[Nurnaningsih, Wida]]>;
<![CDATA[Supranoto, Supranoto]]>;
<![CDATA[Herijanto , Soegeng]]>;
<![CDATA[Tuswati, Sari Eko]]>
<![CDATA[ WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56681/wikuacitya.v4i1.336
<![CDATA[Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakandi Aula Desa Klenggenrejo, Kec. Klirong Kab. Kebumen dengansasaran anggota Kelompok Wanita Ternak (KWT) Desa Klenggenrejo,Kec. Klirong Kab. Kebumen. Tujuan dari kegiatan ini untukmemberikan wawasan dan informasi kepada anggota KWT tentangpemanfaatan dan pengelolaan limbah usaha ternak dan limbah organicrumah tangga, sehingga dapat terjalin kesinambungan usaha peternakanmelalui peran KWT. Metode kegiatan pengabdian dilakukan denganpemberian materi secara langsung, interaktif dan dilanjutkan denganpraktek pembuatan POC dan Eco Enzim.]]>
<![CDATA[Unlocking the Role of Actor Networks and Strategies for Developing Collaborations in Regional Featured MSEs ]]>
<![CDATA[Suryawati, Dina]]>;
<![CDATA[Helpiastuti, Selfi Budi]]>;
<![CDATA[Suji, Suji]]>;
<![CDATA[Supranoto, Supranoto]]>;
<![CDATA[Molasy, Honest Dody]]>;
<![CDATA[Firdaus, Alfareza]]>;
<![CDATA[Hidayah, Nurussyamsil]]>
<![CDATA[ Jurnal Borneo Administrator Vol. 21 No. 1 (2025): April 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24258/jba.v21i1.1570
<![CDATA[The crisis has raised concerns about behavioral adaptation and resilience changes in micro and small enterprises (MSEs). As a result, MSEs need to get policy support by determining policy strategies oriented towards collaboration schemes. This study explores the actor network of MSEs of regional superior products and determines the right policy strategy to encourage a broader and more sustainable collaboration process. This study contributes to creating collaborative policy strategy directions for SMEs by utilizing actor networks. This research focuses on elaborating the concepts of network governance and collaborative governance. The study employed a descriptive qualitative method through empirical mapping of MSE stakeholder actors using Miro Apps. Data was analyzed using IFAS-EFAS techniques to determine suitable strategies for supporting MSE policies. The results show the dynamics and complexity of the MSE network with its main vital actors: state andnon-state actors. Strategic efforts can be realized through rotation functions to achieve a productive economy by optimizing the potential for adaptive collaboration through MSE policies on superior products by minimizing existing weaknesses]]>
<![CDATA[PENGARUH PERSEPSI MANFAAT, KEPERCAYAAN DAN KEMUDAHAN PENGGUNAAN TERHADAP MINAT NASABAH MENGGUNAKAN MOBILE BANKING DI BRI KCP UNIVERSITAS JEMBER ]]>
<![CDATA[Ratnasari, Dwi]]>;
<![CDATA[Supranoto, Supranoto]]>;
<![CDATA[Wahyudi, Edi]]>;
<![CDATA[Oktawirani, Panca]]>;
<![CDATA[Kristianto, Wheny]]>
<![CDATA[ SRODJA (Sroedji Journal Administration) Vol 2 No 2 (2025): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Moch. Sroedji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70079/srodja.v2i2.115
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kepercayaan, dan Persepsi Kemudahan Penggunaan terhadap minat nasabah menggunakan layanan mobile banking di Bank Rakyat Indonesia KCP Universitas Jember. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada nasabah bank yang menggunakan layanan mobile banking. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dan uji t untuk mengevaluasi pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji menunjukkan bahwa Persepsi Manfaat dan Persepsi Kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap minat nasabah menggunakan mobile banking, sesuai dengan prediksi TAM. Namun, Persepsi Kemudahan Penggunaan tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan dalam konteks sampel ini. Selain itu, uji simultan (uji F) menegaskan bahwa secara keseluruhan, variabel-variabel independen secara bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap variabilitas minat nasabah. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya bank untuk memperkuat persepsi manfaat dan kepercayaan nasabah terhadap layanan mobile banking melalui strategi pemasaran yang tepat dan peningkatan keamanan sistem. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah, bank dapat meningkatkan adopsi teknologi perbankan digital dengan efektif.]]>
<![CDATA[STRATEGI KEBERHASILAN SDGs DALAM PENGENTASAN KEMISKINNAN MELALUI PESANTREN NURUL QORNAIN BALETBARU SUKOWONO JEMBER ]]>
<![CDATA[nurul hikmah, Faiqoh]]>;
<![CDATA[Supranoto, Supranoto]]>;
<![CDATA[Wahyudi, Edy]]>;
<![CDATA[Khristianto, Wheny]]>;
<![CDATA[Oktawirani, Panca]]>
<![CDATA[ ACTON Vol 21 No 1 (2025): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/acton.v21i1.6578
<![CDATA[Strategi Keberhasilan SDGs dalam pengentasan kemiskinan sebagai proses dan hasil dalam menjembatani perubahan makna dalam mendistribusikan norma global ke dalam norma lokal. Pelokalan ini menjadi jembatan strategi keberhasilan SDGs. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan SDGs dari PBB yang disebut norma global. Norma global membutuhkan jembatan untuk masuk ke dalam norma lokal agar bias diterima dengan baik oleh masyarakat. Keterlibatan partisipasi masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menginternalisasikan norma global ke dalam norma lokal dalam pembangunan berkelanjutan di desa, mendeskripsikan Strategi Keberhasilan ke dalam faktor pendukung dan penghambat dalam pengentasan kemiskinan. Lokus penelitian di Pesantren Nurul Qornain Baletbaru dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi keberhasilan SDGs di Pesantren Nurul Qornain Baletbaru Sukowono Jember telah berhasil karena keterlibatan Religius value (nilai agama) yang dimiliki Kiyai yang ditaati di dalam pesantren. Hal ini sesuai dengan kearifan lokal dan budaya setempat yang menjujung tinggi nilai relijius. Pesantren sebagai leading sector dalam pengentasan kemiskinan mampu berperan dalam memodifikasi norma global ke dalam norma lokal yang mudah diterima dan dipahami oleh santri dan masyarakat sekitar. Namun perlunya kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah desa dan stakeholder lain perlu dilibatkan agar pencapaian SDGs di desa ini berjalan maksimal.]]>
