Articles
<![CDATA[PROBLEMATIKA GURU ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (138.113 KB)
<![CDATA[      Sampai saat ini masalah pendidikan, utamanya yang menyangkut guru di negara kita tidak pernah habis, bahkan terasa semakin lama semakin kompleks. Ketika ada satu kompleksitas problematika belum tersolusi secara tuntas dan komprehensif maka di sisi yang lain telah muncul problematika baru yang terkadang tidak kalah kompleksnya. Problematika guru di Indonesia sekarang telah berkembang menjadi fenomena yang sangat rumit; dari problematika klasik sampai dengan yang sangat aktual.     Problematika guru (dan keguruan) tersebut diatas selanjutnya ber-kembang dan telah menimbulkan kompleksitas baru yang ternyata tidak kalah rumitnya, yaitu kompleksitas lembaga penghasil guru itu sendiri.      Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai suatu lembaga atau institusi penghasil tenaga profesi guru dan juga tenaga kependidikan lainnya menjadi pusat pembicaraan serta topik diskusi yang ekstra-aktual. Peranan LPTK yang (semula) sangat strategis dan benar-benar sentral dalam rangka penyediaan guru yang berkualitas makin lama dianggap semakin pudar. Terlepas dari sejauh mana kebe-naran atas anggapan tersebut sekarang ini bahkan banyak pertanyaan muncul mengenai relevansi untuk mempertahankan eksistensi LPTK itu sendiri.]]>
<![CDATA[PRESIDEN PEDULI PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[SUPRIYOKO, KI]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.932 KB)
<![CDATA[ Meskipun diwarnai dengan ketidakpuasan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilangsungkan tanggal 8 Juli 2009 lalu boleh dinyatakan sukses. Sebanyak 120-an juta rakyat Indonesia telah berbondong-bondong hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk melaksanakan hak politiknya dengan memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diinginkannya. Â Â Â Â Â Â Â Setelah memakan waktu lebih dari dua minggu untuk perhitungan suara yang dilakukan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka hasilnya pun telah diketahui sekarang ini; yaitu pasangan Soesilo Bambang Yoedhoyono (SBY) dengan Boediono berhasil meraih suara terbanyak. Atas peraihan suara terbanyak itu maka SBY kelak akan mengemban amanah sebagai Presiden Republik Indonesia sedangkan Boediono sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bhakti 2009 s/d 2014. Â Â Â Â Â Â Â Sebagai bangsa yang besar sudah barang tentu kita wajib bangga telah mendapatkan seorang presiden dan seorang wakil presiden yang dipilih oleh rakyat secara demokratis. ]]>
<![CDATA[WADAH TUNGGAL PTS, SATU TAPI DUA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (114.472 KB)
<![CDATA[      Musyawarah Nasional (Munas) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berlangsung di Jakarta pada bulan Juli ini boleh dicatat sebagai hari istimewa bagi perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia pada khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya, karena pada forum tersebut berbagai ide dan gagasan mengenai pembangunan pendidikan melalui sektor swasta dapat dituangkan.      Jumlah PTS di seluruh Indonesia yang berkisar 500 atau setengah ribu (500) lembaga adalah jumlah yang tidak kecil dan menunjukkan betapa besar peran perguruan tinggi swasta dalam pemantapan sistem pendidikan nasional. Salah satu topik yang menarik di dalam Munas tersebut adalah tentang ide pembentukan wadah tunggal PTS sebagai penggabungan dari beberapa organisasi yang selama ini ada pada per-satuan lembaga pendidikan tinggi swasta se Indonesia.      Selama ini kita mengenal adanya beberapa wadah kebersamaan antar PTS, yang tepatnya sebanyak lima macam; masing-masing ialah Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Swasta (BKS-PTS), Badan Kerja Sama Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Swasta (BKS-YPPTS), Yayasan Pembina dan Pengembangan PTS (YPP-PTS), Majelis Rektor Universitas serta Institut Swasta se Indonesia (MR-UISI), dan ada lagi yang namanya Majelis Pimpinan Sekolah Tinggi dan Akademi Swasta se Indonesia (MP-STASI).      Oleh karena kelima wadah tersebut masing-masing mempunyai AD-ART dan otonomi sendiri-sendiri maka maklumlah kalau masing-masing tentu akan mengetengahkan eksistensinya. Hal inilah yang rupanya mengilhami munculnya ide untuk menyatukan kelima wadah tersebut dalam satu "wadah tunggal" sebagai manifestasi dari integralitas beberapa organisasi yang berkepentingan. ]]>
<![CDATA[POTRET BURAM PTS (DAN PTN) ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.539 KB)
<![CDATA[      Belum lama ini menteri pendidikan Juwono Sudarsono membuat pernyataan yang kontroversial, sensitif dan sedikit bombastis bahwa dari 1400-an PTS di Indonesia hanya 20 persen saja yang benar-benar layak disebut perguruan tinggi; sedangkan yang 80 persen selebihnya tidak layak disebut sebagai perguruan tinggi. Pernyataan ini melukiskan penilaian seorang menteri pendidikan mengenai begitu rendahnya kualitas mayoritas PTS yang menjadi tanggung jawab pembinaannya.      Bagi sementara pengelola PTS pernyataan tersebut dianggap agak kontroversial karena diucapkan oleh seorang menteri pendidikan yang memang seharusnya ikut memikul tanggung jawab. Di tengah-tengah gencarnya upaya untuk meningkatkan mutu terdapat pernyataan yang dapat mengendorkan usaha-usaha tersebut. Pernyataan tersebut cukup sensitif bagi kebanyakan pengelola dan penyelenggara PTS; meskipun sensitivitas ini dapat dikelola secara profesional untuk diubah menjadi motivasi meningkatkan diri. Di sisi lain pernyataan tersebut agak-agak bersifat bombastis karena seolah-olah kebanyakan PTS kita bukanlah perguruan tinggi dalam pengertian yang sesungguhnya.      Meskipun pernyataan Pak Juwono tersebut kontroversial, sensitif dan agak bombastis tetapi hal itu sekaligus merupakan suatu pengaku-an yang jujur dan transparan. Pernyataan itu jujur karena apabila kita mau mengevaluasi diri dan mengoreksi kekurangan-kekurangan yang ada maka sesungguhnya memang demikianlah keadaannya. Mayoritas PTS kita kualitasnya memang jauh dari maksimal; daya kompetisinya rendah dan performansinya pun tidak memadai.     Pernyataan tersebut cukup transparan; tidak harus menutup-nutupi kekurangan yang ada karena kekurangan tersebut toh kasat mata yang gampang diditeksi oleh masyarakat luas. Bangunan fisik yang terkesan seadanya, profesionalitas dosen yang pas-pasan, dsb, kiranya bagian dari kekurangan PTS secara umum yang tidak lagi menjadi rahasia.]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN SISTEM GANDA BUTUH DANA TIDAK KECIL ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN SURYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.269 KB)
<![CDATA[      Pendidikan senantiasa mendapatkan perhatian yang mahaserius dari berbagai kalangan, baik kalangan pemerintah maupun kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena disadari pendidikan merupakan media dan sarana yang paling potensial untuk mengembangkan mutu sumber daya manusia. Asumsinya sederhana: kalau pendidikan dapat ditangani secara proporsional maka pengembangan mutu sumber daya manusia akan lebih dekat realisasinya, sebaliknya kalau penanganan pendidikan dilakukan kurang proporsional maka pengembangan mutu sumber daya manusia tentu banyak mengalami hambatan.      Itulah sebabnya maka setiap RAPBN diumumkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah oleh Presiden RI Soeharto, maka anggaran pendidikan senantiasa memperoleh perhatian untuk dicermati nilainya; apakah anggaran sektor pendidikan mengalami kenaikan atau bahkan justru mengalami penurunan.      Sebagaimana dengan dinamika di dalam RAPBN itu sendiri maka anggaran sektor pendidikan pun mengalami dinamika dalam angka-angkanya. Di dalam sejarahnya anggaran sektor pendidikan dari tahun ke tahun senantiasa mengalami pasang surut; terkadang naik dan ter-kadang turun kalau dibandingkan dengan anggaran dalam APBN yang sedang berjalan.       Tahun ini RAPBN 1996/1997 baru saja "diumumkan" pemerintah melalui sidang paripurna DPR yang disamping dihadiri oleh para wakil rakyat juga dihadiri oleh para pejabat tinggi negara, termasuk di dalamnya Wakil Presiden Try Soetrisno. Penyampaian nota keuangan dan RAPBN oleh Presiden Soeharto tidak saja mendapat perhatian para wakil rakyat yang menghadiri sidang, akan tetapi juga mendapat perhatian rakyat Indonesia pada umumnya; lebih daripada itu pidato presiden juga mendapat perhatian dari para analis di luar negeri.]]>
<![CDATA[MERESPON POSITIF KELUHAN GUDACIL ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (97.848 KB)
<![CDATA[      Sudah menjadi tradisi Depdiknas, dalam rangka memberikan penghargaan kepada para guru yang tidak mungkin lagi diragukan pengabdiannya maka setiap menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI mereka diundang ke Jakarta secara representatif. Mereka diikut sertakan dalam upacara peringatan HUT Kemerdekaan bersama pre-siden, wakil presiden, MPR, DPR, serta tamu terhormat yang lain; sedangkan sebelum dan setelahnya mereka "disenang-senangkan" hatinya dengan mengunjungi berbagai acara rekreatif.        Beberapa tahun lalu yang terpilih mewakili para guru adalah mereka yang memenuhi kualifikasi sebagai guru teladan. Di setiap propinsi dipilih seorang guru teladan pria dan seorang guru teladan wanita untuk berkumpul di Jakarta. Namun sejak dua atau tiga tahun terakhir ini kualifikasi guru teladan dihilangkan dan diganti posisinya dengan guru daerah terpencil (gudacil); yaitu guru yang bertugas di daerah terpencil yang jauh dari keramaian kota.        Tahun ini sebanyak 60 orang gudacil didatangkan ke Jakarta dan mereka itu berasal dari 30 propinsi di Indonesia sehingga tiap daerah diwakili seorang gudacil pria dan seorang gudacil wanita.        Berdialog dengan para gudacil, baik ketika mereka diterima oleh menteri pendidikan, diterima oleh pimpinan Badan Pertimbang-an Pendidikan Nasional (BPPN), maupun diterima oleh pejabat lain terasa ada sesuatu yang harus diperhatikan secara serius oleh pe-merintah. Meskipun cara penyampaiannya dengan bahasa yang amat sederhana, lugas, dan apa adanya; ternyata banyak informasi ber-harga yang bisa kita terima dan bahkan seringkali terdapat ide-ide kreatif yang sering tidak kita bayangkan sebelumnya. ]]>
<![CDATA[AKTUALISASI KONSEP PEMERATAAN PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: MAJALAH PUSARA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.293 KB)
<![CDATA[      Pada waktu-waktu yang tertentu sangat sering kita dihadapkan pada dua ekstremitas pendidikan yang sama pentingnya; yaitu antara meratakan pelayanan pendidikan kepada banyak orang yang kadang disertai konsekuensi logis berupa pengorbanan mutu, dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang kadang disertai konsekuensi logis berupa kurang meratanya pelayanan pendidikan.      Ambil contoh: dapat saja kita membangun perguruan tinggi yang paling hebat di Asia dengan berbagai sarana dan fasilitasnya. Putra-putra bangsa secara selektif dapat memanfaatkannya; dan mereka akan mendapat kesempatan untuk menjadi orang-orang pilih-an di Indonesia khususnya dan di Asia pada umumnya.      Tentu saja itu semua sangat bagus; tetapi keadaan tersebut harus dibayar dengan pengorbanan putra-putra Indonesia yang lainnya. Banyak putra-putra bangsa yang "batal" menikmati pelayanan pendidikan dasar maupun menengah; hal ini disebabkan alokasi dananya sudah terhisap pada proyek perguruan tinggi yang serba hebat tersebut.]]>
<![CDATA[RENDAH, MUTU PERGURUAN TINGGI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (100.913 KB)
<![CDATA[Untuk yang keempat kali, Asiaweek kembali membuat sensasi akademis dengan memuat daftar perguruan tinggi terbaik di Asia dan Australia. Kali ini majalah tersebut membedakan dua kelompok perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi umum (multi disciplinary university) dan perguruan tinggi iptek (science and technology university). Untuk kelompok umum terdiri dari 77 perguruan tinggi, sedangkan untuk iptek terdiri dari 39 perguruan tinggi.      Untuk mengurutkan nama-nama dalam daftar tersebut dipakai sistem evaluasi kuantitatif dengan cara pengumpulan nilai dari lima komponen; yaitu komponen reputasi akademik dengan nilai teoretis 0 s/d 20, selektivitas mahasiswa 0 s/d 25, mutu dosen di masing-masing fakultas 0 s/d 25, hasil penelitian 0 s/d 20, serta sumber keuangan 0 s/d 10. Secara teoretis nilai total maksimal adalah 100; ini hanya dapat diraih oleh perguruan tinggi yang memiliki kriteria ideal atas kelima komponen itu. Makin tinggi nilai total suatu per-guruan tinggi makin tinggi pula kualitas akademiknya; sebaliknya, makin rendah nilai total makin rendah pula kualitas akademiknya.      Tidak semua perguruan tinggi di Asia dan Australia dievalu-asi karena masing-masing negara hanya diambil beberapa perguruan tinggi yang layak dinilai. Perguruan tinggi yang dianggap kurang bermutu tidak termasuk dalam daftar yang dinilai secara langsung oleh tim yang sudah dipersiapkan sebelumnya.      Di Indonesia misalnya, dari 1.500-an perguruan tinggi (PTN dan PTS) yang ada ternyata hanya lima yang dianggap layak untuk dinilai; yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Airlangga (Unair), dan Istitut Teknologgi Bandung (ITB).]]>
<![CDATA["REASONED ACTION" DALAM KB MANDIRI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (130.676 KB)
<![CDATA[      Keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB), atau yang di luar negeri lazim disebut dengan "family planning", di Indonesia semakin tidak diragukan; hal ini secara kuantitatif dapat dilihat dari semakin banyaknya peserta KB, sedangkan secara kualitatif dapat dilihat dari semakin mandirinya peserta KB itu sendiri.      Negara-negara lain dan badan-badan internasional pun juga mengakui keberhasilan tersebut. Kalau dua tahun lalu Indonesia berhasil meraih penghargaan internasional bidang per-KB-an, maka satu tahun kemudian penghargaan kependudukan dari PBB, UN Population Award, pun berhasil diraih pula. Keberhasilan ini mendudukkan program KB di dalam posisi yang semakin strategis; bahkan, Presiden Soeharto menyatakan bahwa keberhasilan gerakan KB makin menjadi unsur penentu keberhasilan pembangunan nasional.      Logikanya: keberhasilan gerakan KB dalam menekan tingkat pertumbuhan penduduk secara langsung telah mengurangi beban pembangunan, sehingga dana pembangunan yang terbatas jumlahnya lebih dapat dialokasidistribusikan pada berbagai sektor pembangunan yang ada.]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN MURAH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (106.985 KB)
<![CDATA[ Â Â Â Â Â Â Â Sebagaimana diberitakan KR 15 Mei 2005, Prof. Bambang Soedibyo selaku menteri pendidikan menyatakan, âKalau mau pendidikan yang bagus berkualitas ya memang harus mahal. Segala yang gratis cenderung tidak dijamin kualitasnyaâ. Hal itu disampaikan untuk menanggapi pertanyaan salah seorang mahasiswa pengunjuk rasa yang tergabung dalam BEM Republik Mahasiswa (Rema) UNY di kampus UNY pada hari Sabtu tanggal 14 Mei yang lalu. Â Â Â Â Â Â Â Pendidikan murah telah menjadi wacana yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Dalam peringatan hari pendidikan nasional 2 Mei yang lalu ada puluhan mungkin bahkan ratusan aktivis pendidikan yang âmenggerudugâ Kantor Depdiknas di Senayan Jakarta sembari menuntut diberlakukannya kebijakan pendidikan murah. Di Yogyakarta sendiri terjadi banyak kali demonstrasi yang temanya sama, yaitu soal pendidikan murah. Majelis Luhur Tamansiswa dalam peringatan hari pendidikan nasional juga mengadakan sarasehan dengan tema pendidikan murah. Sebelumnya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerja sama dengan KR Group juga menyelenggarakan âroundtable discussionâ dengan tema pendidikan murah. Â Â Â Â Â Â Â Ternyata pendidikan murah tidak hanya sebatas wacana, akan tetapi telah berkembang menjadi tuntutan. Para aktivis pada khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya menuntut pemerintah segera dapat memberlakukan kebijakan pendidikan murah agar supaya masyarakat bawah, kecil, miskin, tak berpunya, dan aneka sebutan lainnya, dapat ikut mengenyam pelayanan pendidikan sebagaimana mestinya. Tuntutan itu didasarkan pada sebuah realitas banyaknya rakyat miskin yang tidak mampu bersekolah dan melanjutkan studi di lembaga pendidikan yang bermutu, bahkan di lembaga pendidikan pada umumnya. ]]>
