Articles
<![CDATA[PTS : ANTARA UANG DAN MUTU ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (114.967 KB)
<![CDATA[ Sudah menjadi semacam tradisi pada beberapa tahun terakhir ini, setiap menjelang permulaan tahun akademis baru selalu saja diwarnai dengan keluh kesah masyarakat, terutama yang berkepentingan langsung, tentang melangitnya uang kuliah pada PTS, Perguruan Tinggi Swasta. Karena selalu membengkaknya lulusan SMTA untuk setiap tahunnya disatu pihak, dan sementara dipihak lain daya tampung PTN (Perguruan Tinggi Negeri ) sangat terbatas menyebabkan makin banyak anggota masyarakat yang berkepentingan langsung terhadap PTS. Ini berarti bahwa setiap tahun terjadi peningkatan populasi yang mengeluh tentang melangitnya uang kuliah pada PTS. Hampir dapat dipastikan, uang ratusan ribu harus tersedia bila ingin 'mengontrak' sebuah kursi belajar pada PTS. Uang yang ratusan ribu tersebut barangkali masih terlalu kecil jumlahnya bagi beberapa PTS tertentu yang tega hati menarik jutaan rupiah dari para calon mahasiswa barunya, seperti yang dikeluhkan masyarakat dan diberitakan dibeberapa koran dan penerbitan lain (saya sering menerima kiriman klipping dari beberapa pembaca tentang melangitnya beaya pendidikan pada PTS-- oh ya, terimakasih!). Memang, tarikan tsb tidak selalu dengan istilah uang kuliah tetapi ada yang menamakan iuran pendidikan, dana pembangunan gedung, iuran penyelenggaraan pendidikan, dana sukarela (yang besarnya harap ditentukan calon sebelum mereka resmi diterima menjadi mahasiswa) dsb. Namun demikian hakekatnya toh sama saja.]]>
<![CDATA[KEBUDAYAAN JAWA DAN PENDIDIKAN BUDI PEKERTI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (128.245 KB)
<![CDATA[Pada dasarnya kebudayaan ialah buah usaha budi manusia, yaitu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial untuk me-mahami lingkungan dan pengalamannya serta sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kebudayaan Jawa adalah buah usaha budi manusia Jawa, yaitu keseluruhan pengetahuan manusia Jawa sebagai makhluk sosial untuk memahami lingkungan dan pengalamannya serta sebagai pedoman dalam kehi-dupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kebudayaan Jawa, sebagaimana dengan kebudayaan pada umum-nya, mempunyai tiga wujud, yaitu ide, aktivitas, dan kebendaan; yang masing-masing biasanya disebut sistem budaya atau adat istiadat, sistem sosial dan kebudayaan kebendaan. Pemilik kebudayaan akan selalu berupaya mempertahankan dan melindungi kebudayaan (preservation) serta menyeleksi masuknya pengaruh kebudayaan asing (filtering), di samping mengembangkan kebudayaan (progression) agar semakin maju. Oleh karena itu dalam kehidupan masyarakat pemiliknya, dalam hal ini masyarakat Jawa, kebudayaan ditempatkan dalam posisi rentang waktu masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.]]>
<![CDATA[KENDALI MUTU PTS TANPA UJIAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (92.072 KB)
<![CDATA[ Usaha meningkatkan kemandirian akademik Perguruan Tinggi Swasta (PTS) nampaknya semakin konkrit dengan diberlakukannya Surat Keputusan (SK) Mendiknas No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi. Salah satu substansi pen-ting dalam SK ini ialah akan diakhirinya era ujian negara. Secara eksplisit melalui SK tersebut dinyatakan tidak berlakunya lagi keputusan menteri pendidikan tentang ujian negara bagi para mahasiswa PTS, serta sekaligus disebutkan tidak berlakunya lagi keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) tentang pedoman pelaksanaan ujian negara bagi para mahasiswa PTS. Dari dua butir ketentuan ini bisa ditarik kesimpulan bahwa ujian negara yang dalam beberapa tahun terakhir ini diselenggarakan bagi para mahasiswa PTS dengan melibatkan banyak SDM dari PTN dan atau PTS lain yang lebih bermutu akan segera dihapus. Seperti biasa, setiap kebijakan baru departemen pendidikan senantiasa disambut dengan berbagai respon dari masyarakat, khu-susnya masyarakat yang terkena langsung kebijakan itu sendiri. Di dalam hal penghapusan ujian negara, respon mulai berdatangan dari masyarakat PTS itu sendiri. Banyak respon positif atas kebijakan baru departemen pen-didikan tersebut, artinya setuju dan mendukung penghapusan ujian negara dengan segala argumentasinya; meskipun demikian pada sisi lainnya ternyata banyak pula yang merespon secara negatif dengan mempertanyakan alasan dihapuskannya ujian negara, atau secara le-bih terus terang dengan menyatakan ketidaksetujuannya.]]>
<![CDATA[REVOLUSI PENDIDIKAN KEEMPAT ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (119.953 KB)
<![CDATA[ Universitas Terbuka (UT) di Indonesia yang merupakan dari Sistem Pendidikan Terbuka (SPT) atau yang sering disebut pula dengan Sistem Belajar Jarak Jauh (SBJJ) adalah sesuatu yang baru yang belum terukur efektivitas dan efisiensinya secara konkrit. Demikian pula relevansinya dengan pembangunan bangsa secara komprehens. Evaluasi terhadap sistem serta evaluasi terhadap produk praktis belum pernah dilakukan sehingga otomatis komentar tentang penyelenggaraan UT seperti mendapat batasan. Walaupun secara ideal diharapkan lulusannya kelak secara kualitatif akan 'lebih memuaskan' dibandingkan dengan lulusan universitas biasa (reguler) --karena pem- bimbing/tutornya melibatkan dosen-dosen terbaiknya dari hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia--, namun diakhir kalimat harapan tersebut kiranya masih sangat pantas untuk ditutup dengan sebuah tanda tanya yang sangat besar. Kepada orang-orang yang terlibat langsung dalam dunia pendidikan kiranya tidak akan segan-segan ambil bagian dalam mengukir tanda tanya tersebut. Ini adalah wajar. Jangankan untuk UT yang baru 'seumur jagung' ibaratnya, sedangkan untuk SRP (Siaran Radio Pendidikan) yang usianya sudah belasan tahun saja masih mengalami kesulitan untuk mengukur efektivitasnya secara eksakt.]]>
<![CDATA[KADO PRESIDEN UNTUK DOSEN ]]>
<![CDATA[SUPRIYOKO, KI]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (100.029 KB)
<![CDATA[Ada hal yang penting dan menarik dari upacara puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional yang dipusatkan di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) Bandung pada tanggal 26 Mei 2009 yang lalu. Di dalam upacara yang dihadiri oleh presiden, menteri, gubernur, bupati, rektor, dosen, guru, mahasiswa, siswa dan para tamu undangan tersebut Presiden SBY secara jelas menyatakan segera akan memberi kado bagi para dosen. Apakah bentuk kadonya? Secara jelas pula Presiden SBY menyatakan bahwa bentuk kadonya berupa Peraturan Pemerintah (PP) tentang dosen. Dikatakan oleh presiden bahwa beliau telah menandatangani PP tentang dosen yang mengatur tentang hak dan tunjangannya. Presiden SBY secara agak berkelakar menyatakan bahwa pengajar di perguruan tinggi alias dosen itu ibaratnya pohon besar yang buahnya kecil. Maksudnya adalah, para dosen itu pendapatnya banyak (besar) akan tetapi pedapatannya sedikit (kecil). Senyatanya memang berbeda antara pendapat dengan pendapatan itu. ]]>
<![CDATA[PROSPEK TENAGA KERJA WANITA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (141.363 KB)
<![CDATA[ Masalah tenaga kerja wanita senantiasa memperoleh perhatian secara khusus dari para pengamat; hal ini disebabkan karena kompleksnya problematika yang dihadapi oleh tenaga kerja wanita itu sendiri, baik dalam kaitannya dengan pengembangan potensi pribadinya maupun dalam kaitannya dengan perikehidupan berkeluarga dan sekaligus bermasyarakat. Kemajuan suatu negara dari era praindustri menuju era industri, atau dari era industri menuju era pasca industri (mengacu terminologi Daniel Bell di dalam "The Post Industrial Society") makin memberikan peluang bagi kaum wanita untuk mengembangkan diri-pribadinya melalui kesertaannya sebagai tenaga kerja pada berbagai bidang; antara lain di bidang politik, sosial, teknologi, dsb. Pada sisi yang lain peluang-peluang yang diberikan kepada kaum wanita tersebut semakin banyak pula yang oleh keluarga dan masyarakat di sekitarnya dianggap akan mengancam harkatnya sebagai wanita; sebagai misal adalah berbagai "pekerjaan malam" bagi kaum wanita, atau jenis-jenis pekerjaan tertentu yang menyebabkan wanita harus berpisah dengan keluarganya dalam waktu yang relatif lama. Wanita-wanita Indonesia yang secara mandiri bekerja di manca negara kiranya masuk dalam kriteria itu.]]>
<![CDATA[PERLU PRIORITAS PENGADAAN GURU IPA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (117.623 KB)
<![CDATA[ Dunia pendidikan kita sampai saat ini masih mempunyai problematika klasik yang belum terpecahkan secara sempurna; ialah problematika kekurangan guru bidang studi ilmu-ilmu pengetahuan alam, IPA, di sekolah menengah. Apabila dibanding dengan persediaan atau jumlah guru ilmu-ilmu pengetahuan sosial, IPS, maka akan nampak adanya disbalansi proporsi tenaga kependidikan tersebut; dimana persediaan atau jumlah guru untuk bidang studi IPS pada umumnya mempunyai angka jauh lebih memadai bila dibanding dengan persediaan atau jumlah guru bidang studi IPA. Di berbagai sekolah bahkan ditemui adanya kenyataan bahwa pemenuhan kebutuhan guru bidang studi IPS tertentu adalah lebih dari cukup, sementara itu pemenuhan kebutuhan guru IPA tetap saja masih kurang memadai. Hal ini telah menunjukkan betapa masih kurangnya persediaan ilmu IPA di negara kita. Kurangnya persediaan guru IPA tersebut sangat dirasakan oleh berbagai wilayah. Wilayah Kalimantan Tengah dapat dijadikan ilustrasi sebagai salah satu wilayah di negara kita yang masih sangat "miskin" akan guru bidang studi IPA, terutama untuk guru bidang studi Biologi.]]>
<![CDATA[PERLUNYA PEMBENTUKAN BPS SWASTA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN YOGYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.523 KB)
<![CDATA[ Baru-baru ini Pemerintah RI melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Moerdiono menetapkan tanggal 26 September sebagai Hari Statistik Nasional. Dipilihnya tanggal tersebut disebabkan secara historis pada tanggal 26 September 1960 terjadi peristiwa bersejarah dalam dunia perstatistikan di Indonesia; yaitu ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik sebagai pengganti dari Statistiek Ordonnantie 1934 yang merupakan produk kolonial. Sudah barang tentu produk kolonial ini tidak relevan lagi diaplikasi bagi masyarakat kita yang makin berkembang. Latar belakang dicanangkannya Hari Statistik Nasional antara lain agar masyarakat kita lebih "melek" statistik. Dengan terperingatinya hari statistik dimaksudkan untuk menggugah dan menumbuhkan sadar statistik bagi responden, penyelenggara dan konsumen data menuju terwujudnya Sistem Statistik Nasional (SSN) yang handal, akurat, dan terpercaya. Dicanangkannya Hari Statistik Nasional tersebut di atas kiranya tidak terlepas dari lembaga Biro Pusat Statistik (BPS). BPS sebagai lembaga pemerintah yang memperoleh tugas untuk menyelenggarakan aktivitas kestatistikan dari berbagai disiplin merasa terpanggil untuk memprakarsai dan mengusulkan adanya hari statistik tersebut. Adapun tema yang telah dipilih dalam memperingati hari statistik yang pertama tahun 1996 ini ialah 'Pemberdayaan Responden, Produsen dan Konsumen Data dalam Pembangunan'. Kiranya maksud yang terkandung dalam tema itu adalah agar supaya siapa pun yang terkait dalam pengumpulan dan pemakaian data (gathering and using) dapat memberikan kontribusi dan tanggungjawabnya masing-masing secara lebih profesional.]]>
<![CDATA[EVALUASI PENDIDIKAN DIY 1992 ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (194.94 KB)
<![CDATA[ Dari tahun ke tahun Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) senantiasa mencatat peristiwa yang sangat unik dan menarik dalam perjalanan pendidikannya. Peristiwa pendidikan yang sangat unik dan menarik ini dapat berkonotasi positif maupun negatif; dapat pula berkesan konstruktif-inovatif, akan tetapi juga dapat berkesan destruktif-konvensional. Apabila dari waktu ke waktu pencapaian prestasi belajar siswa sekolah dasar dan menengah di DIY relatif lebih memuaskan (meski belum optimal) dibandingkan siswa di luar DIY, katakanlah misalnya pencapaian rata-rata Nilai Ebtanas Murni (NEM) SD, SLTP dan SLTA, maka keadaan yang demikian ini merupakan catatan peristiwa pendidikan yang positif dan konstruktif.Pada sisi yang lain apabila pernah terjadi kasus pembatalan kelulusan siswa SMP pada salah satu sekolah di DIY sehingga sempat membuat "heboh" masyarakat maka keadaan yang demikian merupakan catatan peristiwa pendidikan yang negatif dan destruktif. Tentunya masih terkesan dalam ingatan kita bahwa pada tahun 1991 yang lalu terjadi peristiwa pendidikan yang cukup unik dan menarik untuk disimak; yaitu peristiwa pembatalan kelulusan siswa SMP. Tegasnya siswa yang sudah dinyatakan lulus akhirnya dicabut kembali kelulusannya tersebut karena berbagai alasan. Peristiwa ini benar-benar telah menampar muka korp Depdikbud oleh karena secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kejujuran dalam sistem evaluasi akhir, khususnya berkait langsung dengan isu pelaksanaan pengkatrolan nilai. Inilah polusi pendidikan yang terjadi di DIY.]]>
<![CDATA[HUYGHEN DAN EKSISTENSI JURUSAN OTOMOTIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1983: HARIAN BERITA NASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (121.426 KB)
<![CDATA[Perkembangan ekonomi itu merupakan akibat dari banyak faktor yang kompleks. Secara singkat faktor-faktor ini dapat dikategorikan dalam pertumbuhan tenaga kerja, akumulasi modal fisik dan penambahan pada persediaan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat (John Vaizey : Education in The Modern World).Memang benar, kemajuan suatu negara (lebih-lebih untuk negara yang sedang berkembang), perkembangan ekonomi, tenaga kerja terampil (skilled worker), serta lembaga pendidikan merupakan satu kesatuan integral yang tidak dapat saling dipisah-pisahkan. Maka dari itu lembaga pendidikan yang ada harus selalu memperhatikan kaidah-kaidah serta kebutuhan masyarakat disekelilingnya agar supaya output yang dihasilkan bisa relevan sebagai tenaga-tenaga (terampil) pemba-ngun negara.]]>
