Garuda - Garba Rujukan Digital

Pewarisan dalam Hukum Adat Melayu Jambi : Pewaris dan Ahli Waris Firya Oktaviarni; Dwi Suryahartati; Diana Amir; Windarto Windarto
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kematian seseorang memberikan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Kematian menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayit) yang berkaitan dalam hal mengurus jenazahnya (fardhu kifayah). Akibat lain adalah hubungan hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap harta peninggalannya. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai Pelaksanaan pembagian waris menurut Hukum Waris Adat Melayu Jambi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sebagai budaya hidup Hasil Penelitian menunjukan pembagian waris belum bisa dilakukan pada saat pewaris meninggal, ttapi menunggu waktu yang tepat. Pelaksanaan pembagian waris menurut Hukum Waris Adat Melayu Jambi dilakukan dengan tiga cara, cara rukun dan damai, dibagi oleh penguasa adat dan melalui peradilan adat dalam dusun.

The patent rights of pharmaceutical products and death: between economic balance and human rights Suryahartati, Dwi; Windarto, Windarto; Nuriyatman, Eko; Kadir, Nor Aida binti Ab
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 32 No. 2 (2024): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ljih.v32i2.35226

This study further highlights the relevancy between patent rights and human rights. The impact of the availability and accessibility of essential medicines necessary for Public Health is significant. This study primarily aims to analyze and examine the relationship of patent rights on medicines and pharmaceutical products with human rights and to criticize and evaluate whether the Indonesian government has a policy configuration in the field of essential drugs and the pharmaceutical industry following the principles that support human rights. This research employed qualitative and normative-juridical methods supported by conceptual, statutory, and legal political approaches. Using the theories of legal objectives, utility, and justice, this research focuses on understanding economic law and human rights. Through in-depth analysis, this study highlights how the patent system for drugs and pharmaceutical products encourages innovation and faces criticism due to limited access for economically vulnerable groups. Hence, the right to health is hampered while the state is responsible for universal access to affordable health care. The findings of the study indicate that the Patent Rights on drugs and pharmaceutical products are exclusive rights that intersect with human rights in the drug patent system. Several parameters can be used to examine the relationship between human rights and intellectual property. It is necessary to reform the drug patent system to protect the balance and human rights. The findings contribute to a complex understanding of the relevance of patents to human rights while providing a basis for inclusive and sustainable policy development in the global health domain.

(RETRACTION) Pertanggungjawaban Jabatan Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatan Terhadap Akta yang Dibuatnya Sinaga, Ruth Alnila; Raffles, Raffles; Suryahartati, Dwi
Notary Journal Vol 2, No 1: April 2022
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v2i1.5439

(This article is retracted because of duplicate publication)The purpose of this study is to analyze and criticize the arrangement of the Notary's responsibility after his term of office ends and the legal consequences of the Notary's liability after the end of his term of office. This research is normative legal research and uses conceptual approach and statutory approach. The results of the research are that the responsibility of the Notary's position on the deed made by or before him is until the Notary dies because the authentic deed made by the Notary has perfect evidentiary power where the Notary knows for sure the legal actions outlined in the deed are desired and agreed upon by the parties. The legal consequences for a Notary if a legal problem arises criminally, namely if it is indicated in Article 263 of the Criminal Code to falsify a letter, criminal sanctions can be given, if there is a civil error, namely a formal error which results in the deed being an underhand deed and causing a loss, it can be requested for compensation. The loss to the deed is because it should be an authentic deed that has legal force as perfect evidence in the trial, instead it becomes an underhand deed.BAHASA INDONESIA ABSTRACTTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkritisi pengaturan pertanggungjawaban Notaris setelah masa jabatannya berakhir dan akibat hukum pertanggungjawaban Notaris setelah berakhir masa jabatannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yaitu tanggung jawab jabatan Notaris terhadap akta yang dibuat oleh atau dihadapannya adalah sampai Notaris meninggal dunia karena akta autentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di mana Notaris mengetahui secara pasti perbuatan hukum yang dituangkan dalam aktanya dikehendaki dan disepakati oleh para pihak. Akibat hukum terhadap Notaris apabila permasalahan hukum yang muncul secara pidana yaitu bila diindikasi pada Pasal 263 KUHP melakukan pemalsuan terhadap surat dapat diberi sanksi pidana, apabila ada kesalahan perdata yaitu terhadap kesalahan formil yang mengakibatkan akta tersebut menjadi akta di bawah tangan dan menimbulkan kerugian dapat dimintakan ganti kerugian terhadap akta tersebut karena seharusnya akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti sempurna dalam persidangan malah menjadi akta di bawah tangan.

Optimalisasi Hak Ekonomi Nanas Tangkit Baru Jambi Sebagai Produk Indikasi Geografis Nickyta Sidabutar, Emi; Suryahartati, Dwi; Oktaviarni, Firya
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 5 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v5i1.31944

Geographical indication is part of the Intellectual Property regulated in the Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographic Indications, Tangkit pineapple is a typical Pineapples Village of New Tangit district of Muaro Jambi which must be protected in order to obtain legal protection of Geographic Indication. The aim of this research is to identify and analyze the economic benefits for communal communities that are integrated into the MPIG Nanas New Infection Group. To identify the role of the government in optimizing the utilization of Geographical Indications for the new Infection Society. The basic problems in this research are: 1) How the economic benefit for the communal community that is integrated in the new infection MPIG Group is formed. 2) How the government's role in optimising the use of geographical indications for new infected communities. This research uses empirical methods of jurisprudence with data collection techniques using observations, interviews and documentation. The conclusion of the results of the discussion in the research showed that: 1) The form of economic benefits made by the people of the village of Tangkit New to increase the revenue of the region is to manage UMKM or home industry by processing pineapple fruit into various kinds of processed products. 2) The role of the Muaro Jambi Government in optimizing the use of Geographical Indications is to provide support in the provision of guidance and training as well as facility assistance.

Sosialisasi, Pelatihan Dan Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Yarni, Meri; Suryahartati, Dwi; Netty, Netty; Suhermi, Suhermi; Arfa, Nys.
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. dengan tujuan untuk mendampingi pemerintah desa dalam peningkatkan pengetahuannya dalam membentuk peraturan desa dan peraturan perundang-undang lainnya.. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dan juga menambah pengetahuan pemerintah desa dalam membentuk perundangan-undangan yang berlaku untuk desa. Serta memberi pemahaman bagi masyarakat dan aparatur pemerintah desa mengenai aturan yang berlaku dan prateknya dilapangan khususnya mengenai pembentukan peraturan desa, dengan metode yang dilakukan adalah pendampingan , penyuluhan, sosialisasi, ceramah dan tanya jawab serta tukar pendapat terhadap rencana pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa. Adapun hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini agar pemerintah desa dapat memahami dan , Meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang permasalahan desa sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan asas-asas perundang-undangan dan teknik perundang-undangan yang berlaku., Dengan adanya pemerintah desa yang terampil dalam melakukan tugasnya, diharapkan dapat membagi pengetahuannya dan ketrampilannya dalam mengembangkan desanya. Sedangkan hasil yang dicapai dalam kegiatan ini menghasilkan 4 (empat) rancangan peraturan desa yaitu: (1) Rancangan Peraturan Desa Koto Dian Tentang Tempat Pemakaman Umum; (2) Rancangan Peraturan Desa Koto Dian tentang Pengelolaaan Aset Desa; (3) Rancangan Peraturan Desa Koto Dian tentang Pungutan Desa; (4) Rancangan Peraturan Desa Koto Dian tentang Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES) Kesimpulan dalam kegiatan ini adalah (a) Mitra dapat memahami tentang pentingnya Peraturan Desa; (b) Mitra mampu meningkatkan pemahamannya tentang tata cara pembentukan peraturan desa;.(3) Mitra mampu merencanakan dan merancang serta membentuk rancangan peraturan desa sesuai yang dibutuhkan desa: (4) Mitra memahami dengan Peraturan Desa dapat menigkatkan pendapatan asli desa ; dan (5) Dengan Peraturan Desa Pemerintah Desa dan BPD memahami dan mengimplementasi tugas dan kewenangan yang diperintahkan oleh Undang-Undang. Saran : (1) Perlu sosialisasi dan pendampingan secara berkelanjutan dari pihak terkait tentang pembentukan peraturan desa yang dimulai dari perencanaan, pengajuan , pembahasan, pengesahan dan pengundangan peraturan desa (2) Perlu kegiatan lebih lanjut tentang penyuluhan, pelatihan dan pendampingan pembentukan peraturan desa dan pelaksanaan peraturan desa guna meningkatkan pendapatan asli desa dan tertib administrasi pemerintahan desa.

Pemberdayaan Usaha Homestay Dalam Menunjang Destinasi Ekowisata Dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Syarif, Agus; Armando, Y. G.; Yelianti, Upik; Suryahartati, Dwi; Sulistiyo, Urip
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2020): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Tujuan dari pengabdian memberi pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen usaha serta pengelolaan homestay kawasan ekowisata di dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo Provinsi Bungo. Standar Pengelolaan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata. Pemberdayaan kepada pemilik Homestay bertujuan untuk menjamin kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu; dan memberikan perlindungan kepada tamu, pengusaha hotel, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan dan pelestarian lingkungan hidup. Homestay di kawasan Ekowisata Dusun Lubuk Beringin memiliki potensi yang dapat dikelola untuk lebih berkembang dengan menerapkan manajemen usaha wisata secara profesional, namun masih menghadapi permasalahan dalam hal sumberdaya manusia yang dimiliki. Oleh karenanya pemerintah dapat mengambil peran dalam upaya peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) harus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan melalui program pendidikan dan pelatihan kepariwisataan.

Penyuluhan Hukum Tentang Fungsi Jaminan Fidusia Untuk Meningkatkan Perekonmian Masyarakat Di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi Yetniwati, Yetniwati; Yahya, Taufik; Amir, Diana; Suryahartati, Dwi
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2020): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Jaminan fidusia sangat diperlukan bagi masyarakat yang meminjamkan uang untuk pemenuhi kebutuhan hidup. Di Kelurahan Arab Melayu ditemukan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang proses pengikatan jaminan Fidusia, mereka lebih kenal dengan nama lising. Adapun materi yang disampaikan dalam penyuluhan adalah : Pengertian Fidusia ; Objek Fidusia ; Hak dan kewajiban para pihak ; Proses pengikatan Fidusia; Penyelesaian ansuran yang macet ;Roya. Dalam pelaksanaan yang telah dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab tergambar masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang jaminan fidusia, setelah penyuluhan dilakukan diharapkan tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat akan bertambah.

Sosialisasi Pemahaman Hukum Tentang Pentingnya Perlindungan Hki Atas Hasil Karya Guru Dan Siswa Di Smk Muhamadiyah Singkut Oktaviarni, Firya; Suryahartati, Dwi; Windarto, Windarto; Idris, Isran; Arsyad, Arsyad
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum tentang pentingnya HaKI terhadap karya yang ada pada guru dan siswa di SMK Muhamadiyah Singkut. Adapun capaian yang ingin peroleh dalam kegiatan ini adalah: 1) meningkatan pemahaman mitra tentang hukum; 2) meningkatnya pemahaman mitra tentang HaKI atas hasil karya guru dan siswa 3) meningkatnya kemampuan mitra dalam memilih produk karya yang akan di daftarkan. Pengabdian dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dan pendampingan pada karya guru dan siswa, baik pada konsep karya, evaluasi kekaryaan dan pemberkasan permohonan HKI. Tahapan yang dilakukan: 1) Persiapan; 2) Pelaksanaan Program atau Kegiatan; 3) Evaluasi. Hasil Pengabdian ini meliputi: 1) kesadaran pentingnya perlindungan Hak Cipta pada karya yang dihasilkan, 2) teridentifikasi karya yang dimiliki 3) kemauan untuk pengajuan perlindungan hukum pada karya-karya yang dihasilkan dan sertifikat Hak Cipta dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penerapan Manajemen Pohon Buah Asuh Untuk Kemandirian Ekonomi Masyarakat Dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Syarif, Agus; Armando, Armando; Yelianti, Upik; Suryahartati, Dwi; Sulistiyo, Urip
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Pengabdian ini bertujuan untuk mempersiapkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pelatihan manajemen usaha untuk program pohon buah asuh dan persiapan legalitas kemitraan, guna mempertemukan masyarakat yang memiliki tanah dan belum menanam (memanfaatkan) dengan pengurus pohon buah-buahan sebagai mitra, melalui perjanjian kontrak yang disepakati secara hukum oleh para pihak. Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) dan Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD) Desa Lubuk Beringin telah memasuki tahun ke-10, namun belum ada kegiatan untuk merealisasikan rencana tersebut, yaitu penanaman buah di kiri kanan jalan menuju kawasan hutan desa. Bantuan pemerintah untuk penyediaan bibit sudah diberikan kepada warga, namun program tersebut belum berhasil. Oleh karena itu, warga yang memiliki tanah harus dilibatkan dalam program pendampingan dan pelatihan manajemen usaha. Pengabdian masyarakat penerapan manajemen pohon buah asuh diharapkan dapat untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Lubuk Beringin. Program buah asuh menjadi prioritas untuk dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Lubuk Beringin. Selanjutnya untuk kesinambungan usaha yang berkemampulabaan (profitable), diadakan juga pelatihan pembuatan Standar Operasional Prosedur dan penggunaan media sosial. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat menggunakan metode ceramah/penyuluhan, diskusi dan praktek langsung mengelola usaha ekowisata dan ekonomi kreatif. Peserta adalah anggota masyarakat yang ditunjuk oleh koordinator lapangan sebagai wakil mitra.

(RETRACTION) Pertanggungjawaban Jabatan Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatan Terhadap Akta yang Dibuatnya Sinaga, Ruth Alnila; Raffles, Raffles; Suryahartati, Dwi
Notary Journal Vol. 2 No. 1 (2022): April
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v2i1.5439

(This article is retracted because of duplicate publication)The purpose of this study is to analyze and criticize the arrangement of the Notary's responsibility after his term of office ends and the legal consequences of the Notary's liability after the end of his term of office. This research is normative legal research and uses conceptual approach and statutory approach. The results of the research are that the responsibility of the Notary's position on the deed made by or before him is until the Notary dies because the authentic deed made by the Notary has perfect evidentiary power where the Notary knows for sure the legal actions outlined in the deed are desired and agreed upon by the parties. The legal consequences for a Notary if a legal problem arises criminally, namely if it is indicated in Article 263 of the Criminal Code to falsify a letter, criminal sanctions can be given, if there is a civil error, namely a formal error which results in the deed being an underhand deed and causing a loss, it can be requested for compensation. The loss to the deed is because it should be an authentic deed that has legal force as perfect evidence in the trial, instead it becomes an underhand deed.BAHASA INDONESIA ABSTRACTTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkritisi pengaturan pertanggungjawaban Notaris setelah masa jabatannya berakhir dan akibat hukum pertanggungjawaban Notaris setelah berakhir masa jabatannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yaitu tanggung jawab jabatan Notaris terhadap akta yang dibuat oleh atau dihadapannya adalah sampai Notaris meninggal dunia karena akta autentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di mana Notaris mengetahui secara pasti perbuatan hukum yang dituangkan dalam aktanya dikehendaki dan disepakati oleh para pihak. Akibat hukum terhadap Notaris apabila permasalahan hukum yang muncul secara pidana yaitu bila diindikasi pada Pasal 263 KUHP melakukan pemalsuan terhadap surat dapat diberi sanksi pidana, apabila ada kesalahan perdata yaitu terhadap kesalahan formil yang mengakibatkan akta tersebut menjadi akta di bawah tangan dan menimbulkan kerugian dapat dimintakan ganti kerugian terhadap akta tersebut karena seharusnya akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti sempurna dalam persidangan malah menjadi akta di bawah tangan.

Title

Found 43 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 43 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 43 Documents
Search