Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.919
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jambe Law Journal Recital Review Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Literatus jurnal hukum das sollen Jurnal Analisis Hukum Zaaken: Journal of Civil and Business Law Mendapo: Journal of Administrative Law Notary Journal Journal of Community Engagement Research for Sustainability Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Jurnal Karya Abdi Masyarakat QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Rechtsvinding Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi
Dwi Suryahartati
Universitas Jambi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pengelolaan Wisata berbasis Kearifan Lokal pada Masa Pandemi Covid 19 : Perspektif Hukum Firya Oktaviarni; Dwi Suryahartati; Windarto Windarto
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata merupakan sektor penyumbang devisa negara, sehingga untuk menciptakan sektor pariwisata yang dapat bersaing secara internasional. Pembangunan dan pengelolaan pariwisata di Jambi mempertimbangkan aspek religius, sosial, dan ekonomi dan aspek hukum. Pandemic covid 19 berdampak besar bagi pertumbuhan bisnis pariwisata di Jambi. Segala aspek yang berhubungan dengan pariwisata di Jambi menjadi terganggu. Aspek hukum menjadi aspek yang kurang diperhatikan baik oleh pengelola wisata, konsumen, bahkan pemerintah. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dalam industri pengelolaan wisata di Jambi. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Tentunya dengan mempertimbangkan pendekatan kajian hukum yang berbasis penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan pariswisata di Jambi belum mengimplementasikan bagaimana hukum bekerja terkait dengan perlindungan hukum bagi stake holder yang terkait pada bisnis pariwisata di Jambi. Kendala yang terjadi adalah faktor sosiologis dan ekonomis,
Pertanggungjawaban Jabatan Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatan Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ruth Alnila Sinaga; Raffles Raffles; Dwi Suryahartati
Recital Review Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 Nomor 2 Juli 2022
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v4i2.18058

Abstract

The purpose of this study is to analyze and criticize the arrangement of the Notary's responsibility after his term of office ends and the legal consequences of the Notary's liability after the end of his term of office. This research is a normative legal research and uses a conceptual approach and a statutory approach. The results of the research are that the responsibility of the Notary's position on the deed made by or before him is until the Notary dies because the authentic deed made by the Notary has perfect evidentiary power where the Notary knows for sure the legal actions outlined in the deed are desired and agreed upon by the parties. The legal consequences for a Notary if a legal problem arises criminally, namely if it is indicated in Article 263 of the Criminal Code to falsify a letter, criminal sanctions can be given, if there is a civil error, namely a formal error which results in the deed being an underhand deed and causing a loss, it can be requested for compensation. the loss to the deed is because it should be an authentic deed that has legal force as perfect evidence in the trial, instead it becomes an underhand deed.   Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkritisi tentang Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat oleh atau dihadapannya. Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab pada Pasal 65 UUJN, Tanggung jawab Notaris terhadap Protokolnya, termasuk akta yang dibuatnya adalah bersifat personal, yang mengetahui secara pasti perbuatan hukum yang dituangkan dalam aktanya yang dikehendaki dan disepakati oleh para pihak. Sedangkan Notaris penyimpan Protokol hanya mempunyai tanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara akta yang disimpanya, hal ini berbeda dengan pasal 65 UUJN mengenai Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Oleh karena itu werda notaris masih dapat dimintai pertanggungjawabannya atas setiap akta yang dibuatnya pada waktu menjabat menjadi notaris. Kedua mengenai Akibat dan perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah berakhir masa jabatannya apabila permasalahan hukum yang muncul secara pidana maka dapat diberi sanksi pidana, apabila ada kesalahan perdata yaitu terhadap kesalahan pada akta tidak memenuhi Pasal 38 UUJN maka mengakibatkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan dan menimbulkan kerugian yang dapat di mintai ganti kerugian. Perlindungan hukum terhadap Notaris yang berakhir masa jabatannya tidak dilindungi pada UUJN, bahwa UUJN melindungi notaris yang masih aktif berdasarkan Majelis Kehormatan Notaris yang bersifat independen, jika tidak aktif atau sudah berakhir masa jabtannya, maka Notaris yang tidak aktif tersebut hanya dilindungi secara moral oleh Organisasi INI saja, hal ini dilakukan secara represif.
Tanggung Jawab Notaris terhadap Pendirian Badan Usaha Milik Desa Berbadan Hukum Perkumpulan dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Didi Syaputra; Sukamto Satoto; Dwi Suryahartati
LITERATUS Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Internasional Sosial dan Budaya
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v4i1.694

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi substansi akta pendirian Badan Usaha Milik Desa dengan perkumpulan oleh notaris dan tanggung jawab notaris terhadap pendirian Badan Usaha Milik Desa berbadan hukum perkumpulan dalam perspektif Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian yuridis normatif dengan dua pendekatan pokok yaitu pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (normative approach). Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori badan hukum, teori kewenangan dan teori tanggung jawab. Sifat penelitiannya deskriptif analitis. Jenis penelitiannya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap substansi akta pendirian BUMDes dengan perkumpulan oleh notaris terdapat banyak sekali ketidaksinkronan antara substansi akta BUMDes berbadan hukum perkumpulan dengan Undang-Undang Desa dan PP BUMDes. Hal ini dapat dilihat dari pendiriannya yang tidak berpedoman pada Peraturan Desa, berbentuk perkumpulan dan secara teknis BUMDes perkumpulan memiliki tujuan yang berfokus pada sosial kemasyarakatan saja. Untuk memperoleh status badan hukum, BUMDes perkumpulan melakukan pendaftaran langsung melalui SABH dan besaran nominal penyertaan modalnya pun tidak dinyatakan secara jelas dalam anggaran dasar dan dalam hal akta pendirian BUMDes berbadan perkumpulan yang telah dibuatnya notaris bertanggung jawab memberi arahan kepada para pihak yang menghadap untuk mengaktakan BUMDes-nya dengan status badan hukum perkumpulan sebelumnya yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui SABH disesuaikan melalui SID.  
Makna berhadapan dengan notaris pada akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan secara elektronik dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Yogha Octhanio Pratama; Yetniwati Yetniwati; Dwi Suryahartati
LITERATUS Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Internasional Sosial dan Budaya
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v4i1.704

Abstract

This study aims to analyze, find out and then explain the concept of dealing in making the minutes of the General Meeting of Shareholders held electronically. Methods This research uses a normative juridical method. The results of this study are the differences in the views of experts in viewing the expansion of the meaning of "dealing with a Notary" which physically can be carried out through electronic media in the UUJN, this raises doubts among Notaries in carrying out their Duties and Authorities in carrying out their duties, because it can resulting in the strength of proof of the product of the E-GMS minutes of deed that he made. Hierarchically, the POJK legislation does not necessarily shift the provisions in the UUJN which have the status of a law and have a higher position. Ideally, the E-GMS mechanism is regulated in a Government Regulation (PP) whose basic regulation is Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Lex Generalis.
Pelaksanaan Hak Ekslusif Bagi Pencipta Terkait Lagu Yang Dipublikasikan Pada Akun Youtube : (Studi Pada Studio Angkasa Nada Record) Wannike Manalu; Dwi Suryahartati; Windarto Windarto
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.14718

Abstract

This study aims to find out how the implementation of exclusive rights for creators related to songs published on the youtube account (a case study on the space music studio nada record) and what are the factors that become obstacles in the implementation of exclusive rights for creators related to songs published on the youtube account. (a case study on a space music studio tones record). This research is an empirical juridical research which is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the implementation of the exclusive rights of creators related to song copyrights in the city of Jambi has not been carried out optimally. This is because there are still many violations of the exclusive rights of creators related to song copyrights in Jambi City. Where this is caused by (1) a lack of knowledge and understanding of the law and copyright, (2) economic factors that require paying a certain amount of money which according to some people is quite burdensome and the process according to them is quite complicated, (3) social and cultural factors. pre-existing conditions and their lack of access to contact the creator or copyright holder.    Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak eksklusif bagi pencipta terkait lagu yang dipublikasikan pada akun youtube (studi kasus pada studio musik angkasa nada record) serta apa saja yang menjadi faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan hak eksklusif bagi pencipta terkait lagu yang dipublikasikan pada akun youtube (studi kasus pada studio musik angkasa nada record). Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan terhadap hak eksklusif pencipta terkait hak cipta lagu di kota Jambi belum terlaksana dengan optimal. Hal ini disebabkan masih banyaknya pelanggaran terhadap hak ekskluisf pencipta terkait hak cipta lagu di Kota Jambi. Dimana hal tersebut disebabkan oleh (1) faktor kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum dan hak cipta, (2) faktor ekonomi yang mengharuskan membayar sejumlah uang yang menurut sebagain orang cukup memberatkan serta proses yang menurut mereka cukup rumit, (3) faktor sosial dan kebiasaan yang telah ada sebelumnya serta tidak adanya akses mereka untuk dapat menghubungi pencipta atau pemegang hak cipta. Kata kunci: hak eksklusif, faktor penghambat
Hak kekayaan Intelektual pada Bisnis Pariwisata Di Kota Wisata Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci Firya Oktaviarni; Dwi Suryahartati
Wajah Hukum Vol 4, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v4i2.244

Abstract

The city of Sungai Penuh and Kerinci Regency rely on tourism as a source of regional income supported by natural beauties and cultural diversity of the local communities. Utilizing the potential of nature and culture as assets of regional financial income requires a variety of supporting business components, including hotels, restaurants, culinary, travel agencies, craft arts and its products, performing arts and natural tourism and so on, where all these components shall be utilized optimally.  Legal protection of Intellectual Property Rights is needed as well. Based on that, the main legal problem raised in this article is the application of Intellectual Property Rights in the tourism business in the city of Sungai Penuh and Kerinci Regency. This article is sociological juridical study using the qualitative analysis method and both primary and secondary data as research materials. It is shown that the existence of intellectual property rights in both regions has not exercised optimally as there are lacks of understanding on the importance of the existence of intellectual property rights as part of legal protection for local assets in the tourism business in Indonesia. The local governments, supported by academics, shall socialise the importance of intellectual property rights to the community by using the local wisdom approach. 
Formulasi Perjanjian Baku Dalam Rangka Perlindungan Hukum Konsumen PT. PLN Indra Muchlis Adnan; Sukamto Satoto; Dwi Suryahartati
Jurnal Analisis Hukum Vol 5 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.085 KB) | DOI: 10.38043/jah.v5i1.3461

Abstract

This study examines the legal consequences in the standard agreement between State Electricity Company (PT. PLN) as a public interest service provider company with consumers. This research study focuses on; First, legal protection for consumers if PT. PLN as a public interest service provider company does not fulfill its obligations in the power purchase agreement. Second, dispute resolution between consumers and PT. PLN. The purpose of this research is to contribute to the development of legal science in the field of Consumer Protection Law. The theoretical and practical benefits of this research are expected to contribute to the development of notarial law, especially regarding the formulation of standard agreements in the context of consumer legal protection of PT. PLN. This type of research is normative, or also known as library research. The study concludes that the legal protection of electricity customers in relation to the power purchase agreement letter (SPJBTL) has not been fully implemented. Regarding dispute resolution, it is possible for consumers to resolve through non-litigation legal channels, namely through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), because BPSK is easier, cheaper, faster, and simpler, in this case BPSK acts as a mediator in resolving electricity consumer disputes.  
Pengaturan Penjatuhan Sanksi terhadap Pelanggaran Berat yang Dilakukan oleh Notaris dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Ratih Novitasari; Yetniwati Yetniwati; Dwi Suryahartati
Wajah Hukum Vol 6, No 2 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v6i2.821

Abstract

Sanction about violations that commited by Notary are regulated in Notary position regulation and ethics code of Notary. But, there is no further explanation regarding the form of violations such as what can be said as a minor violation to a serious violation in the imposition of a Notary sanction cause the  ambiguity of norms in Article 9 paragraph (1) letter d regarding Notary violations and Article 12 letter d regarding gross violations by Notary. The purpose of this study is to find out and analyze the arrangements of sanctions imposition for gross violations committed by Notary and Notary legal efforts that are sanctioned for gross violations in the perspective of laws and regulations by using the type of normative juridical law research. To determine the types of violations or classification of notary violations, based on the review and policy of the Notary Supervisory Assembly as an authorized official with reference to applicable laws and regulations because there is no further explanation of the classification of notary violations. If the Notary feels the objection to being sanctioned for gross violations, then the Notary can file a legal effort that is to file a lawsuit with the State Administrative Court.
PENGATURAN TERHADAP PERSONAL GUARANTEE SEBAGAI JAMINAN PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK RIAU KEPRI CABANG TEMBILAHAN Subhan; Sukamto Satoto; Dwi Suryahartati
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2077

Abstract

This study aims to analyze the arrangements and procedures for providing credit facilities using the Personal Guarantee as collateral and the efforts of Bank Riau Kepri Tembilahan Branch as a creditor if there are debtors who fail to fulfill their obligations (default). The type of this research is juridical empirical. The results of the research and discussion found that the Arrangements and Procedures for the Provision of Credit Facilities were carried out by taking into account the applicable laws and regulations, especially those relating to the Civil Code and the Mortgage Law, which are related toPersonal guarantee is applied to debtors whose loan value exceeds the authority of the head of the Riau Kepri branch of the Tembilahan Branch. Personal Guaranty Guarantee is carried out by taking into account the legality of the guarantor itself. Efforts made by PT. Bank Riau Kepri against creditors who fail to fulfill their obligations is carried out first with internal efforts, namely credit rescue with Credit Restructuring efforts, if internal efforts fail then external efforts are carried out by involving the Indragiri Hilir District Attorney on the basis of the MoU between Bank Riau Kepri Tembilahan Branch with the District Attorney of Indragiri Hilir, and if the efforts of deliberation and consensus by involving the prosecutor's office still fail, then Bank Riau Kepri then submits the collection to the Directorate General of State Assets/Office of State Assets and Auction Services (DJKN/KPKNL). Then the KPKNL issued a warrant for the sale of the confiscated goods. The letter is notified in writing to the debtor or guarantor as a last resort. The sale of the confiscated goods can be done by way of auction, sale not through auction or redemption.
ANALISIS POTENSI KONFLIK DAN PENANGANAN KONFLIK PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI PROVINSI JAMBI BERBASIS GENDER EQUALITY AND SOCIAL INCLUSION (GESI) Dwi Suryahartati; Windarto Windarto; Donny Yusra Pebrianto; M Yusuf
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Organisasi kemasyarakatan sebagai wadah penggerak pembangunan bangsa. Sebagai aktualisasi kebebasan dan demokrasi, keberadaan ormas adalah sebaga wujud kebebasan fundamental indvidu dan kelompok. Dalam kerangka etika dan hukum, keberadaannya dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Namun pelaksanaan kebebasan fundamental tersebut justru memiliki isu gender yang harus dipetakan sebagai sumber konflik. Penelitian ini melihat kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik antar organisasi massa yang berbasis gender dalam GESI dan memetakan konflik gender pada organsiasi kemasyarakatan yang ada dalam data Kesbangpol Provinsi Jambi. Tujuan penelitian ini adalah bagaimanakah dinamika konflik antar Ormas yang terjadi dan apa saja faktor penyebabnya, Kebijakan apa saja yang telah keluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengananan konflik antar Ormas yang berbasis GESI. Teori yang digunakan penyelesaian sengketa, mobilisasi sumber daya dan analisis circle of conflict, untuk mendapatkan jawaban menggunakan pendekatan GESI. Hasil terapat kategori konflik, klsifikasi konflik dan jenis konflik yang ditangani oleh pemerintah melalui tim terpadu. Penanganan konflik belum responsive gender, Kebijakan yang ada belum memadai untuk menangani konflik dan pasca konflik, belum memiliki metode untuk menangani konflik sejenis. Jumlah konflik kemasyarakatan tidak sebanding dengan sumber daya yang disiapkan oleh pemerintah terkait. Terdapat program-program yang belum ramah keadilan gender. Diperlukan pola atau model yang mampu mengurai dan memberikan solusi terkait penangan konflik secara terpadu. Diperlukan Regulasi yang terpadu yang melibatkan Institusi terkait serta berbasis nilai-nilaikelokalan.
Co-Authors Ade Dia Andriyani Agus Syarif Agus Syarif Ahmad Nur Budi Utama Alissa, Evalina Amir, Diana Andi Najemi, Andi Armando Armando Armando, Y. G. Arrie Budhiartie Arsyad Arsyad Arsyad Arsyad Asrika Fazlia, Shelly Azairin, Maudy Prima Bima Pratama Diana Amir Diana Amir Dicky Azwan Didi Syaputra Donny Yusra Pebrianto Eko Nuriyatman Ertananda, Annisa Firya Oktaviarni Fitria Fitria Herlina Manik Indra Muchlis Adnan Isran Idris Isran Idris Isran Idris Jefri Mahardika Johni Najwan Kadir, Nor Aida binti Ab Lestari Lili Naili Hidayah M. Yusuf Meri Yarni Muhammad Yusuf Mutia Adlian Nelli Herlina Nely Herlina Netty Netty Nickyta Sidabutar, Emi Nys. Arfa Nys. Arfa Oktaviarni, Firya Pahlefi, Pahlefi Putra, Rifqi Pratama Putri, Pricilia Meldi Raffles Raffles Raffles Raffles Ratih Novitasari Riki Dwi Putra Riza Amina Harkaz Ritonga Ruth Alnila Sinaga S, Elza Oktavia Sinaga, Ruth Alnila Subhan Suhermi Suhermi Suhermi, Suhermi Sukamto Satoto Sulistiyo, Urip Sunarti, Zeni Taufik Yahya Taufik Yahya Upik Yelianti Wannike Manalu Windarto Windarto Windarto Windarto, Windarto Y. G. Armando Yenny Septiana Yenny Yetniwati Yetniwati Yetniwati Yetniwati Yogha Octhanio Pratama Yusra, Dony