Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.338
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Criminal Law Yuridika Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Ilham Abbas
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search
Journal : Qawanin Jurnal Ilmu Hukum

 1   2   3 
Perlindungan Konsumen terhadap Kebijakan Kartu Toll Elektronik Rahmad Sugiarto; Aan Aswari; Ilham Abbas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1: Maret – Agustus 2020
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Highways are solutions and innovations that are developed so that people get facilities in driving that are more in line with expectations. Highway construction is an acceleration of a community goal to immediately enjoy its facilities and services, by it to get all the advantages contained in highway utilization, users must carry out their obligations in order to obtain rights, particularly in the use of electronic highway cards. This article analyzes the achievements of legal protection for consumers of e-toll road users. The research method of this article uses a normative legal research type. The results of this study describe that technology to build smart steps in utilizing toll roads can shorten service time and build creativity in services. Legal protection secures the objectives of the legal actions of highway administrators and users, through Government Regulations and Presidential Regulations. The implementation of Government and Presidential Regulations related to the highway in addition to further shortening distances, the use of technology also shortens travel time to destination areas because of the use of e-tolls amid an increasing number of vehicles. However, the new regulations have not been able to fully fulfil the rights of consumers as they need to be fully realized, and are contained in consumer protection laws. Abstrak: Jalan tol merupakan solusi dan inovasi yang dikembangkan agar masyarakat mendapatkan fasilitas dalam berkendara lebih sesuai dengan harapan. Pembangunan jalan tol merupakan sebuah percepatan sebuah tujuan masyarakat untuk segera dinikmati fasilitas dan layanannya, olehnya untuk mendapatkan seluruh keunggulan yang terdapat dalam pemanfaatan jalan tol maka pengguna harus melaksanakan kewajiban agar bisa mendapatkan hak, secara khusus dalam pemanfaatan kartu tol elektronik. Artikel ini menganalisis capaian perlindungan hukum konsumen pengguna e-toll dijalan tol. Metode penelitian artikel ini menggunakan tipe penelitian hukum secara normatif. Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa teknologi membangun langkah cerdas dalam pemanfaatan jalan toll dapat mempersingkat waktu pelayanan dan membangun kreativitas dalam pelayanan. Perlindungan hukum mengamankan tujuan dari perbuatan-perbuatan hukum penyelenggara dan pengguna jalan tol, melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah dan Presiden terkait Jalan tol selain semakin mempersingkat jarak, penggunaan teknologi juga mempersingkat waktu tempuh ke wilayah tujuan karena penggunaan e-toll ditengah peningkatan jumlah kendaraan semakin meningkat. Namun, regulasi yang baru tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak dari konsumen sebagaimana perlu terwujud secara utuh, dan tertuang didalam hukum perlindungan konsumen.
Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian : Studi Kasus Di Kota Makassar 2017-2020 Yudha Kuswara; Ilham Abbas; Hardianto Djanggih
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research objective is to analyze law enforcement related to the case of vigilantism (Eigenrichting) against the perpetrators of criminal acts of theft in the city of Makassar and efforts to overcome the acts of vigilantism (Eigenrichting) against the perpetrators of criminal acts of theft in the city of Makassar. The research method used was juridical empirical with the research location at the Makassar Police Headquarters. The results showed that vigilante action could be processed just like a crime in general and vigilante actors could be processed as long as there were parties or relatives who felt aggrieved or objected. Cases of vigilante action can be prosecuted even though there are no specific regulations yet, but there is a tendency to commit crimes of mistreatment andbeatings. The efforts of the police and the community in overcoming the act of vigilantism are pre-emptive, preventive and repressive efforts, as well as the effectiveness of a community figure. Abstrak Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terkait dengan kasus tindakan main hakim sendiri(Eigenrichting) terhadap pelaku tindak pidana pencurian di kota Makassar dan upayapenanggulangan terhadap tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) terhadap pelaku tindakpidana pencurian di kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Polrestabes Makassar hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri dapat diproses seperti halnya tindak pidana pada umumnya dan pelaku main hakim sendiri dapat diproses sepanjang adanya pihak atau kerabatnya yang merasa dirugikan atau keberatan. Kasus tindakan main hakim sendiri dapat diproses hukum walaupun belum ada aturan yang mengatur secara khusus, akan tetapi ada kecenderungan melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan. Upaya kepolisian dan masyarakat dalam melakukan penanggulangan terhadap tindakan main hakim sendiri yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif, dan juga keefektifitasan suatu tokoh masyarakat.
Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penguguran Kandungan di Kota Makassar Rizky Amelia; Hambali Thalib; Ilham Abbas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

his study aims to determine and analyze what factors cause the crime of abortion in the city of Makassar. As well, what efforts have been made by the police in overcoming or reducing the crime of abortion in the city of Makassar. This study uses the Legal Research method with the type of empirical research, namely research based on field observations. And supported by the addition of Primary Data, namely data or facts obtained directly through field research such as interviews with Police Investigators. Meanwhile, secondary data is data that is not directly from the research location but is obtained from several literatures, journals, and laws and regulations Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Pengguguran kandungan di kota makassar. Serta, Upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi atau mengurangi Kejahatan Penguguran kandungan di kota makassar.Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum (Legal Research) dengan tipe ‎penelitian empiris yaitu penelitian berdasarkan pengamatan (observasi) dilapangan. Serta didukung oleh ‎penambahan Data Primer yaitu merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian dilapangan seperti wawancara Penyidik Kepolisian. Sedangkan Data Sekunder yaitu merupakan data yang tidak secara langsung dari lokasi penelitian tetapi diperoleh dari beberapa literatur, jurnal,dan peraturan perundang-undangan.
Kinerja Polrestabes Makassar Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Disituasi Darurat Covid-19 (Studi Kasus Polrestabes Makassar) Feby Annisa; Ilham Abbas; Baharuddin Badaru
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Covid-19 pandemic that attacks the world has had many impacts on the world community in various sectors. Especially the economic sector. regional restrictions imposed by various countries in the world have resulted in an unstable world economy. including Indonesia, the country of Indonesia which consists of an archipelago and a large population affected by this pandemic, especially in the economic sector. Many Indonesians have lost their jobs because their places of work are unable to pay their wages due to this pandemic. This has resulted in the poverty rate in Indonesia increasing because the community has been affected by the Covid-19 pandemic. economic factors that ultimately make some people to be desperate to meet their daily needs. many who end up committing conventional crimes such as stealing to make ends meet. By committing this crime, the perpetrators were always based on urgent economic needs due to unemployment during the Covid-19 pandemic. one of the duties of the police as the protector of the community, whose role is to prevent this crime from occurring. In addition to conventional crimes in this pandemic, new criminal cases such as the forcible collection of the bodies of patients confirmed by Covid-19 are also more of a duty and concern for the police. Abstrak Pandemi Covid-19 yang menyerang dunia mengakibatkan banyak dampak bagi masyrakat dunia dalam berbagai sector. terutama sektor ekonomi. pembatasan wilayah yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia mengakibatkan perekonomian dunia tidak stabil. termasuk Indonesia, negara Indonesia yang terdiri dari kepulauan serta jumlah penduduk yang banyak ikut terdampak akan pandemic ini terutama dalam sektor ekonomi. banyak masyarakat Indonesia yang harus kehilangan pekerjaannya karna tempat mereka bekerja tidak mampu membayar upah mereka akibat pandemic ini. hal ini mengakibatkan tingkat kemiskinan di Indonesia semakin meningkat karna masyarakatannya yang terdampak pandemic Covid-19. faktor ekonomi yang akhirnya menjadikan Sebagian orang untuk nekad dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. banyak yang akhirnya melakukan Tindak kejahatan konvesional seperti mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan melakukan tindak kejahatan ini, para pelaku selalu berlandasan dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak akibat tidak adanya pekerjaan selama pandemic Covid-19. salah satu tugas kepolisian sebagai pelindung masyarakat yang berperan untuk mencegah terjadi tindak kejahatan ini. selain kejahatan konvensional dalam pandemic ini, kasus pidana baru seperti pengambilan paksa jenazah pasien terkonfirmasi Covid-19 juga menjadi tugas serta perhatian lebih bagi kepolisian.
Tinjauan Hukum Perjanjian Pisah Harta Yang Dilakukan Setelah Pernikahan Kiki Resky Amelia M Ayyub Khan; Ilham Abbas; Anggreany Arief
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and analyze the agreement on separation of assets after marriage in Indonesia and to find out and analyze the legal impact of the agreement on separation of assets after marriage based on the Constitutional Court (MK) Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015. The research method used in writing this thesis is a normative method, by examining library materials or secondary data. The object of research is a document of statutory regulations. The results of this study indicate that the agreement for separation of assets after marriage is made with the aim of legal protection of the assets of husband and wife, as well as the birth of the impact of changes to the law of separation of assets before and after marriage to the Constitutional Court Decree No. 69 of 2015, which was initially null and void, becomes valid and has a permanent legal force. Research recommendations for law enforcement officials in this case provide information on effectiveness with the aim of enriching knowledge in the field of civil law, as well as contributing to law enforcers to continue to assist, serve, and resolve any existing legal cases Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perjanjian pisah harta yang dilakukan setelah pernikahan di Indonesia dan mengetahui serta menganalisis dampak hukum terhadap perjanjian pisah harta setelah pernikahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun objek penelitiannya adalah dokumen peraturan perundang – undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan perjanjian pisah harta setelah pernikahan dibuat dengan tujuan proteksi hukum terhadap harta kekayaan suami dan isteri, serta lahirnya dampak perubahan terhadap hukum perjanjian pisah harta sebelum dan setelah pernikahan terhadap Keputusan MK No. 69 Tahun 2015 yang awalnya batal demi hukum menjadi sah dan memiliki sebuah kekuatan hukum yang tetap. Rekomendasi penelitian terhadap aparat penegak hukum dalam hal ini memberikan informasi mengenai efektivitas dengan tujuan memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan, serta memberikan kontribusi kepada penegak hukum untuk terus membantu, melayani, dan menyelesaikan setiap perkara hukum yang ada
Analisis Hukum Perjanjian Sewa-Menyewa Gedung Resepsi Pernikahan Selama Covid-19 Andi Winda Kurnia Taqwa; Ilham Abbas; Abdul Halim
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract In today’s world, is switched by the attack of Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19) or commonly called Corona Virus that the status set to be pandemic by WHO (World Health Organization). Which means, the virus already spread all around the world. This Covid-19 effect many how lease agreement of the wedding hall works. This reaserch use normative method, by searching in library materials, books, magazines, and regulations that have each corralations to the research. That is why, this reaserch tend to the library research. The result of this case is indicate that Covid-19 can called to be relative’s force majeur, by meets unexpecting lemnts, there is obstacle that cause the achievement not to arried out, there is no bas faith from the debtor, and the debtor can’t risky the impact. The legal consequence is the agreement to be delay. Abstrak Dunia dewasa ini, sedang digemparkan dengan adanya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau awam disebut Virus Corona yang statusnya telah ditetapkan oleh WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) sebagai Pandemi. Artinya, telah menyebar secara luas di dunia. Covid-19 ini mempengaruhi jalannya perjanjian sewa-menyewa gedung resepsi pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian berupa pustaka yang ada, baik bersumber dari buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang memiliki korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penelitian pustaka (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa covid-19 dapat digolongkan sebagai force majeur relatif, memenuhi unsur tidak terduga, adanya halangan yang menyebabkan tidak terlaksananya prestasi,tidak adanya itikad buruk dari debitur, dan tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur. Akibat hukum dari covid-19 adalah adanya penundaan perjanjian.
Analisis Hukum Perjanjian Pembiayaan Kredit Sepeda Motor Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance. Andi Arya Putra Pratama; Ilham Abbas; Muh. Zulkifli Muhdar
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine how the implementation of a motorcycle loan agreement. And to find out how to resolve if bad credit occurs (Default). This study uses an empirical legal research method. It is a research method that examines the function of a law or rule in terms of its application in the scope of society. The result of this research is that there is an incidence of default that occurred in 2021. The default that occurs is the inability of the debtor to pay regular loan installments. The recommendation of this research is that the public will know the rights and obligations as potential customers towards the standard agreement between PT. Adira Dinamika Multi Finance. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor. Serta untuk mengetahui cara penyelesaian apabila terjai kredit macet (Wanprestasi). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, Merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Hasil penelitian terdapat kejadian wanprestasi yang terjadi pada tahun 2021. Wanprestasi yang terjadi adalah ketidak mampuan dari pihak debitur untuk membayar angsuran kredit secara berkala. Rekomendasi penelitian ini yaitu agar kiranya masyarakat mengetahui hak dan kewajiban sebagai calon nasabah terhadap perjanjian baku antara PT. Adira Dinamika Multi Finance
Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Penggunaan Elektronik Money Untuk Jasa Tol Berdasarkan Undang- Undang Perlindungan Konsumen Raodatul Jannah; La Ode Husen; Ilham Abbas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The results showed that consumers of toll service use still have difficulty using e-money, such as in the process of refilling e-money. This research is a normative research. As for what is used as an object in this Normative research is data in the form of primary legal materials, secondary legal materials,and tertiary legal materials. This study describes the purpose of knowing and analyzing the laws and regulations relatedtu the use of electronic money and the mandatory use of electroni c money and its relation to laws and regulations in the field of consumer protection. Abstrak Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen daripenggunaan pelayanan jasa tol masih kesulitan dalam menggunakan e-Money, seperti dalam proses isi ulang e-money. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Normatif, Adapun yang di jadikan obyek dalam penelitian yang bersifat Normatif ini adalah data-data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggambarkan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait penggunaan elektronik money dan kewajiban penggunaan Elektronik money serta kaitannya dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Konsumen
Kedudukan dan Tanggungjawab Hukum Pengusaha SPBU Terhadap PT Pertamina Dalam Perjanjian Kerjasama Penyaluran Bahan Bakar Minyak Nurul Fadila Anugrah; Laode Husain; Ilham Abbas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A concept related to the concept of legal obligation is the concept of legal responsibility. A person who is responsible for certain legal actions that he or she can receive sanctions in case his actions are against the law. This research was conducted to see and analyze changes in the agreement and legal responsibility of SPBU Entrepreneurs towards PT. Pertamina in distributing fuel oil in Bantaeng Regency, as well as to see and analyze legal efforts that can be made by one of the parties that defaults on the cooperation agreement for the distribution of fuel oil in Bantaeng Regency. To answer the problem formulation in this research, empirical legal research methods are used. how to interview, document, and search for literature studies. To analyze the data, the writer used a descriptive method which was analyzed qualitatively. Based on the results of the study showed the cooperation agreement between PT. Pertamina and PT. Nur Aulia Pratama Karya in the form of a CODO gas station entrepreneur is implemented with a profit sharing system, where Pertamina will place its equipment at the gas station owned by PT. Nur Aulia Pratama Karya, then the gas station bought fuel from PT. Pertamina and distribute it to the public where the profit margin is divided between PT. Pertamina and PT. Nur Aulia Pratama Karya. The form of a written Cooperation agreement signed by both parties. The agreement was underhanded because it was not carried out in the presence of an angry official. Legal remedies made by one of the parties who defaulted on the agreement were regulated through deliberation, there was no agreement, so a legal route was reached at the Makassar District Court. Recommendations for this research So that the parties to the BBM distribution agency agreement can be made in the form of an official deed that can be trusted, such as a notary, so that the dispute situation in court can be used as perfect evidence. In order for the settlement of disputes even though there are clauses for settlement through the Court that are not successful through deliberation, it is also necessary to make efforts to include other dispute resolutions through non-litigation institutions.
Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Dan Kekuatan Kontrak Ditinjau Dari Hukum Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Winda Anugrah Resky; Ilham Abbas; St. Ulfah
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out and understand what the position of a contract in the Civil Code is like and to find out and analyze the strength of contract binding in the Civil Code. This thesis research uses Legal Research with the type of normative legal research, which is intended in this study to obtain a detailed and systematic description of Indonesian law related to the Partnership Agreement which uses primary legal material sources, namely as the main basis used in The framework of this research is the Civil Code and other related regulations and the second is secondary legal material, namely legal material that is closely related to primary legal materials such as research results, works from legal circles, and other documents related to partnership agreements.
Co-Authors A. Anugrah Sakti A. Rahmi Ainun Kirana Aan Aswari Abdul Agis Abdul Halim Adelia Apriyanti Agussalim Agussalim Ahmad Fadil Ahmad Shubhan Rafie Ahmad Taufiq Akil Ahyuni Yunus Andi Arya Putra Pratama Andi Fadly Ichdar Andi Muhammad Al Ilham Akbar Johamran P Andi Mulawarman Andi Risma Andi Risma Andi Tenri Nurul Novika Andi Winda Kurnia Taqwa Anggreany Arief Anmad Fadil Anzar Anzar Ariya Satria Asrul Hidayat Atria Wati Ningsih Baharuddin Badaru Baharuddin Badaru Buyung Ferdiansyah Dachran S. Busthami Dachran S. Busthami Delia Rainy Dewi Yuliang Dian Islamiati Diana Amir Dinda Ammallya Fadillah Hawalia Hamzah Fathiyah Thufailah Muhammad Nur Feby Annisa Hambali Thalib Hamza Baharuddin Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hasrul Hasrul herlina herlina Iin Arianti Nurdin Khairun Nisa Khofifah Anri Kiki Resky Amelia M Ayyub Khan La Ode Husen Laode Husain Lestarina Alfianika Saipe M.Y. Khaerul Umam Ma'ruf Hafidz Marten Bunga Maulida Nur Islami Muh Gazali Yusuf Muh. Ricky Subarkah Muh. Zulkifli Muhdar Muhaimin Marsono Muhammad Affan Muhammad Rustan Muhammad Syukur Mulky Asrory Ilyas Mulyati Pawennei Mulyati Pawennei Muryani Sufran Musdalifa SamSam Nugroho Hasan Putera Nurantiana Nurantiana Nurbaya Manggata Nurson Petta Puji Nurul Fadila Anugrah Nurul Fuadi Yunus Rahmad Sugiarto Ranti Ranti Raodatul Jannah Rasdiyanah Rasdiyanah Resa Wira Nata Reski Apriliani Idris Rizky Amelia Rudi Yunus Sahban Said Sampara Salle Salle Salmawati Salmawati Sarifa Nabila Sholihin Halafah Sigit Prasetya St. Ulfah Sufirman Rahman Sufirman Rahman Sulaeman Abu Syahruddin Nawi Syamsul Alam Wendy Amelia Triani Winda Anugrah Resky Yudha Kuswara Zainuddin