Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Action Research Literate (ARL)

Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nur Annafi, Hafiyyan; Muslim, Ikhwanul; Ayu Hasmiati, Rahmatullah
Action Research Literate Vol. 8 No. 8 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i8.476

Abstract

Kehidupan bermasyarakat dan hukum mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr yang memutus perkara tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta putusan-putusan pengadilan sebelumnya dalam perkara sejenis. Penelitian ini mengkaji empat aspek utama, yaitu: (1) penerapan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dalam putusan tersebut, (2) konsistensi penerapan hukum dibandingkan dengan putusan-putusan sebelumnya, dan (3) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut telah sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (4)kekuatan dan kelemahan putusan dari perspektif yuridis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr secara umum telah menerapkan ketentuan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dengan tepat. Namun, untuk menilai konsistensi penerapan hukum dan mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan putusan secara spesifik, diperlukan akses terhadap putusan tersebut dan putusan-putusan sebelumnya yang relevan. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan tinjauan yuridis terhadap putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi dan pentingnya konsistensi penerapan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.
Analisis Yuridis Perbandingan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pemalsuan Data Dalam Uu Ite (Studi Putusan Nomor 68/pid.sus/2024/pn. bjm dan nomor 764/pid.b/2016/pn.jkt.sel) Azmi, Anisa Delia; Hasmiati, Rahmatullah Ayu; Pratama, Rio Arif
Action Research Literate Vol. 8 No. 9 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i9.527

Abstract

Perkembangan teknologi informasi memunculkan tantangan hukum baru, terutama terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini (1) untuk mengetahui bagaimana perbandingan penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan data dalam UU ITE (2) untuk mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN. Bjm dan Nomor 764/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel dalam UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu (1) Perbedaan dari ke-empat peraturan tersebut ialah terletak pada penegakan hukum dari masing-masing Undang-Undang tersebut. Adapun persamaan dari UU PDP, UU ITE Tahun 2008, UU ITE Tahun 2016 dan UU ITE Tahun 2016 ialah terletak pada jenis pelanggaran yang didalamnya mengatur tentang salah satu kasus yang sering terjadi yaitu pemalsuan data pribadi. (2) Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN.Bjm dan Nomor 764/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel merupakan langkah maju dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam UU ITE. Aparat penegak hukum perlu terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap putusan-putusan ini agar tercipta ruang digital yang aman dan kondusif bagi masyarakat