Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.002
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum DE JURE ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-'Adalah Jurnal Pranata Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik El-kahfi : Journal of Islamic economics GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Abdimas Bina Bangsa Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia International Journal of Science and Society (IJSOC) El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Jurnal Hukum Pelita Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Journal of Social And Economics Research Journal of Scientech Research and Development Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi JUDGE: Jurnal Hukum QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Kartika: Jurnal Studi Keislaman Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga ENDLESS : International Journal of Future Studies Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Mizan: Journal of Islamic Law Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam
Iskandar Syukur
UIN Raden Intan Lampung
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
LEGAL POLITICS AND POWER DOMINANCE IN THE FORMATION OF NATIONAL STRATEGIC REGULATIONS: THE CRISIS OF CHECKS AND BALANCES IN INDONESIAN DEMOCRACY Iskandar Syukur
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 7 No 2 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v7i2.1686

Abstract

The formation of national strategic regulations in Indonesia demonstrates increasing attention to the relationship between legal politics and the use of power in the process of state governance. Regulations that play a crucial role in supporting the national agenda are often influenced not only by development needs and government interests but also by the power relations that develop in the decision-making process. This situation raises concerns about the implementation of checks and balances mechanisms, particularly when the policy-making process shows a tendency towards a concentration of influence among certain actors within the government system. This study aims to analyze the influence of legal politics and the dominance of power in the formation of national strategic regulations and their implications for the implementation of checks and balances in Indonesia's democratic system. This study uses a qualitative approach with a literature study method through the utilization of various relevant sources, such as scientific articles, previous research results, books, and various documents related to the research focus. The results show that the direction of legal politics in the formation of national strategic regulations is closely related to various state interests and policy orientations that develop in governance. The dominance of power in the legislative process has been shown to influence the effectiveness of the oversight function between state institutions, the balance of authority, and institutional independence in the implementation of the control function over policy. This situation has implications for the quality of Indonesian democracy through its influence on public participation, public trust, representation, and accountability in state administration.
KONSTITUSIONALITAS PEMBENTUKAN KEBIJAKAN BERBASIS KEPENTINGAN EKONOMI STRATEGIS: MENIMBANG KESEIMBANGAN ANTARA PEMBANGUNAN DAN DEMOKRASI Iskandar Syukur
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 7 No 3 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v7i3.1724

Abstract

Penguatan orientasi pembangunan ekonomi dalam penyelenggaraan negara telah mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang menempatkan kepentingan ekonomi strategis sebagai dasar utama dalam penentuan prioritas pembangunan nasional. Kondisi tersebut terlihat dari meningkatnya perhatian terhadap investasi, pembangunan infrastruktur, serta berbagai program strategis yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional. Di sisi lain, semakin dominannya pertimbangan ekonomi dalam pembentukan kebijakan menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusional dan implikasinya terhadap kualitas demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas pembentukan kebijakan berbasis kepentingan ekonomi strategis serta menilai keseimbangan antara tujuan pembangunan dan prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang memanfaatkan berbagai sumber akademik dan hasil penelitian yang relevan dengan tema kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi strategis telah menjadi salah satu faktor dominan dalam penentuan arah kebijakan negara dan program prioritas pembangunan. Namun demikian, konstitusionalitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan mencapai tujuan pembangunan ekonomi, melainkan juga oleh kesesuaian proses pembentukannya dengan prinsip partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan yang berlaku. Oleh karena itu, keseimbangan antara efektivitas pembangunan dan legitimasi demokratis menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang dibentuk tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.
KECENDERUNGAN MAJORITARIANISME DALAM DEMOKRASI KONSTITUSIONAL: TANTANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK MINORITAS Iskandar Syukur
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 3 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i3.1725

Abstract

Perkembangan demokrasi konstitusional menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya dominasi kelompok mayoritas dalam proses pengambilan keputusan publik. Kondisi tersebut memunculkan berbagai tantangan terhadap perlindungan hak-hak kelompok minoritas, terutama ketika preferensi politik mayoritas semakin berpengaruh dalam pembentukan kebijakan dan regulasi negara. Pada saat yang sama, keberlangsungan demokrasi konstitusional menuntut adanya keseimbangan antara pelaksanaan kehendak mayoritas dan jaminan kesetaraan hak bagi seluruh warga negara tanpa membedakan posisi politik maupun jumlah kelompoknya dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecenderungan majoritarianisme dalam demokrasi konstitusional serta tantangannya terhadap perlindungan hak-hak minoritas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang memanfaatkan berbagai literatur, hasil penelitian terdahulu, serta sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menguatnya dominasi politik mayoritas berpotensi mempersempit ruang partisipasi dan representasi kelompok minoritas dalam proses pengambilan keputusan publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa kecenderungan majoritarianisme dapat memengaruhi efektivitas perlindungan hak warga negara melalui pembentukan regulasi yang lebih berorientasi pada kepentingan kelompok dominan serta berkurangnya efektivitas mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan politik. Oleh karena itu, penguatan mekanisme konstitusional melalui optimalisasi pengawasan kekuasaan, peningkatan representasi politik yang inklusif, dan penguatan perlindungan hak-hak minoritas menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara kehendak mayoritas dan prinsip kesetaraan dalam demokrasi konstitusional.
OLIGARKI DAN KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PEMBENTUKAN REGULASI PUBLIK: TELAAH SOSIO-POLITIK TERHADAP RELASI KEKUASAAN DI INDONESIA Iskandar Syukur
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 3 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v16i3.1671

Abstract

Proses pembentukan regulasi publik di Indonesia tidak hanya berlangsung melalui mekanisme formal yang ditentukan oleh sistem pemerintahan, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan antarpihak yang memiliki kepentingan dan tingkat pengaruh yang berbeda. Dalam pelaksanaannya, proses penyusunan kebijakan sering memperlihatkan adanya keterlibatan berbagai aktor dengan kapasitas yang tidak seimbang dalam mengakses ruang pengambilan keputusan, sehingga menciptakan perbedaan kemampuan dalam memengaruhi arah kebijakan yang dihasilkan. Kondisi tersebut memunculkan perhatian terhadap kemungkinan berkembangnya konflik kepentingan dalam proses penyusunan regulasi yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas kebijakan publik serta penyelenggaraan pemerintahan secara lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh relasi kekuasaan dalam proses pembentukan regulasi publik di Indonesia dengan menelaah hubungan antara oligarki dan konflik kepentingan dalam proses kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui pengumpulan data yang berasal dari berbagai literatur, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta sumber lain yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan regulasi publik melibatkan hubungan yang kompleks antara berbagai aktor dengan tingkat pengaruh yang berbeda dalam memengaruhi arah kebijakan. Relasi kekuasaan yang berkembang dalam proses tersebut dapat memunculkan kondisi yang menyebabkan sebagian kepentingan memperoleh akses yang lebih besar terhadap proses pengambilan keputusan dibandingkan kepentingan lainnya. Keadaan tersebut memiliki implikasi terhadap kualitas regulasi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, pelaksanaan prinsip akuntabilitas, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam jangka panjang.
TRANSFORMASI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA: DARI REPRESENTASI DEMOKRATIS MENUJU OLIGARKI KEKUASAAN Iskandar Syukur
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v17i3.1687

Abstract

Perkembangan sistem demokrasi di Indonesia pasca reformasi menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap orientasi dan peran partai politik dalam sistem ketatanegaraan nasional. Partai politik yang pada awalnya diharapkan menjadi sarana representasi masyarakat dan penguatan demokrasi secara perlahan mengalami pergeseran orientasi menuju konsolidasi kekuasaan elite yang semakin dominan dalam berbagai proses politik. Kondisi tersebut ditandai dengan menguatnya pragmatisme politik, sentralisasi kekuasaan dalam internal partai, serta meningkatnya pengaruh kepentingan elite dan kekuatan modal terhadap arah kebijakan politik dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dari representasi demokratis menuju oligarki kekuasaan serta dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui pengumpulan data dari berbagai sumber literatur, jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menguatnya oligarki dalam partai politik telah menyebabkan menurunnya kualitas representasi politik masyarakat dan melemahnya fungsi demokrasi substantif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dominasi elite politik dan ketergantungan partai terhadap kekuatan modal turut memengaruhi proses pembentukan kebijakan publik, transparansi politik, serta independensi lembaga negara dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Oleh karena itu, rekonstruksi sistem kepartaian melalui penguatan demokrasi internal, reformasi kaderisasi politik, peningkatan transparansi partai, dan penguatan partisipasi masyarakat menjadi langkah penting dalam memperkuat demokrasi konstitusional dan mewujudkan sistem politik yang lebih responsif serta representatif di Indonesia.
Constitutionalism in the Post-Truth Era: Digital Disinformation, Political Polarization, and the Crisis of Constitutional Democracy Iskandar Syukur
ENDLESS: INTERNATIONAL JOURNAL OF FUTURE STUDIES Vol. 9 No. 2 (2026): ENDLESS: International Journal of Future Studies
Publisher : Global Writing Academica Researching & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/endlessjournal.v9i2.388

Abstract

The development of digital technology has brought significant changes to communication patterns, information dissemination, and public involvement in democratic life. These changes have not only expanded public access to various information but also presented various new problems related to the increasing spread of inaccurate information, changes in people's political behavior, and the growing fragmentation of social views in the digital public sphere. These conditions pose increasingly complex challenges to the sustainability of constitutional democracy because they can affect the quality of public participation, the level of public trust in state institutions, and the stability of political life more broadly. This study aims to analyze the influence of developments in the digital environment on the sustainability of constitutional democracy, particularly those related to digital disinformation, political polarization, and the various challenges that arise in the post-truth era. This study uses a qualitative approach with a literature study method through the utilization of various literature sources relevant to the research focus. The results show that the development of the digital environment has changed people's information consumption patterns and influenced how people form views on various political and social issues. The spread of inaccurate information and increasing political polarization affect the quality of public participation, social relations, and the level of trust in state institutions, which can affect the stability of democratic life. Therefore, strengthening constitutional democracy needs to be done by improving the quality of public participation, strengthening the capacity of state institutions, developing adaptive policies, and increasing public literacy in facing changes in the digital information environment.
Rembug pekon as a Restorative Justice Model: Integrating Local Wisdom and Islamic Law in Criminal Case Resolution in Lampung, Indonesia Efa Rodiah Nur; Iskandar Syukur; Alfi Husna
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 18, No 1 (2026)
Publisher : Shariah Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v18i1.36356

Abstract

The criminal justice system in Indonesia often faces challenges such as case accumulation, lengthy settlement processes, and the lack of restoration of relationship between offenders and victims. The restorative justice model through Rembug pekonhas emerged as an alternative approach based on local wisdom, emphasizing case resolution through deliberation and mutual agreement between the offender, the victim, and the community. This study aims to analyze the concept of Rembug pekonas a form of restorative justice implementation, examine the extent to which this mechanism can serve as a solution for resolving criminal cases based on local wisdom, and assess it from the perspective of Islamic law. The research employed a qualitative design with an empirical approach, conducted through in-depth interviews with traditional leaders, village officials, and community members; observations of the Rembug pekonprocess; data triangulation strategies; and analysis of supporting documents such as meeting minutes and village regulations. The results show that Rembug pekonplays a significant role in resolving minor criminal cases, social conflicts, and violations of customary norms in a quick, fair, and deliberative manner. These findings indicate that the Rembug pekonmechanism can complement the national legal system, provided that it is supported by clearer regulations and formal recognition of customary law practices at the local level. Rembug pekondemonstrates that the Lampung customary law community prioritizes maslahah mursalah, placing justice, humanity, and communal harmony above rigid legal compliance. Ultimately, Rembug pekonserves as an epistemological bridge that integrates Islamic law, local customs, and social realities to achieve collective welfare. Keywords: restorative justice; rembug pekon; dispute resolution; local wisdom; customary law; deliberation.
Pandangan Hukum Islam tentang Tradisi Tegak Tegei dalam Pembagian Kewarisan pada Masyarakat Lampung Pepadun: Studi pada Masyarakat Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang Ahmad Adi Jaya; Iskandar Syukur; Zikri Zikri
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 2 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v8i2.12799

Abstract

This study discusses the Islamic legal perspective on the Upright Tegei tradition in the distribution of inheritance in the Lampung Pepadun Menggala community. The Upright Tegei tradition is the practice of appointing the groom as the eldest child or heir in the bride's family, especially when the woman is an only child or has no brothers. This tradition is carried out before the traditional wedding procession takes place. This study aims to determine the practice of implementing the Upright Tegei tradition in the distribution of inheritance in the Lampung Pepadun Menggala community, as well as to analyze the Islamic legal perspective on this tradition. This type of research is field research with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, with primary data sources from traditional leaders, community leaders, and related parties, and secondary data from relevant literature. The results of the study indicate that the Upright Tegei tradition is a form of custom that aims to maintain the continuity of the family's social line, customary position, and the distribution of responsibilities in the female family. In the perspective of Islamic law, this tradition can be understood as part of the ‘urf (customs/customs) that can be accepted as long as it does not conflict with the principles of sharia, especially in terms of lineage and inheritance. Therefore, the tradition of holding tegei can be accepted in Islamic law as long as it only functions as a socio-customary recognition and does not change the provisions of lineage or inheritance rights that have been established by sharia. Based on the results of the study, the tradition of holding tegei in the distribution of inheritance is based on the view of Islamic law that adopted children receive property in the form of grants. This is because adopted children are positioned as biological children who will care for the bride's parents because they are considered the first male child in the woman's family. This research was conducted to avoid doubts in the distribution of inheritance while providing economic security for adopted children in the future. However, when examined according to Islamic law, this practice is inconsistent with the principles of justice and the provisions for inheritance distribution as stipulated in Surah An-Nisa verses 7 and 11. In Islamic teachings, giving gifts to adopted children is permitted, especially after the separation of joint assets (gono-gini) as stipulated in Article 35 of Marriage Law Number 1 of 1974. However, if the giving of gifts is excessive and does not consider the rights of legitimate heirs, it is considered contrary to the principles of justice and has the potential to trigger conflict within the family.
Reconstructing the Role of the Marriage Guardian Based on Maqāṣid al-Sharī‘ah: Toward Substantive Justice for Women in Islamic Family Law in Indonesia Azima Amalia; Jayusman Jayusman; Zuhraini Zuhraini; Iskandar Syukur
Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Vol. 15 No. 1 (2026): SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/syarah.v15i1.7517

Abstract

This study aims to analyze the principles and role of the marriage guardian in Islamic marriage law in Indonesia by highlighting the relationship between the validity of the marriage contract and the protection of women. The study employs a normative legal method with a qualitative approach based on a literature review of fiqh texts, the Compilation of Islamic Law, legislation, and contemporary scholarly studies. The results show that the construction of the marriage guardian in Indonesian positive law still tends to position women as subjects dependent on the guardian’s authority, thereby creating a tension between legal justice and substantive justice particularly when rigid requirements for guardianship actually encourage unregistered marriages and weaken legal protections for women. This study finds that the concept of kāmil al-ahliyyah can serve as a reconstructive solution by establishing the full legal capacity of adult women as the primary basis for determining the need for guardianship. Through the maqāṣid al-syarī‘ah approach, the guardian is repositioned not merely as an absolute requirement but as a contextual protective instrument through the normative reinterpretation of the Compilation of Islamic Law (KHI) and the strengthening of the role of the judicial guardian. This concept enables the creation of a balance between the validity of contracts, the protection of women, and legal certainty within the Islamic family law system in Indonesia.
IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NO. 08 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH TANFIDZIAH Marhandika Cahaya HS; Iskandar Syukur; Muslim Muslim
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1517

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 08 Tahun 2017 mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa pasca meninggal dunia sebelum masa jabatan berakhir di Desa Labuhan Ratu. Tujuan utamanya adalah untuk mendeskripsikan proses transisi kepemimpinan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan, serta mengevaluasi praktik tersebut dalam perspektif Fiqih Siyasah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Penjabat Kepala Desa, BPD, dan tokoh masyarakat setempat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil awal penelitian menunjukkan bahwa kekosongan jabatan kepala desa mengakibatkan berbagai rintangan dalam birokrasi, khususnya dalam hal pengambilan keputusan penting dan koordinasi di dalam organisasi karena adanya batasan kekuasaan dari pejabat sementara. Hal ini berdampak pada perlambatan kegiatan di level desa serta menurunnya tanggapan terhadap pelayanan publik, yang berujung pada munculnya pandangan negatif dari masyarakat terkait kinerja Lembaga. Secara khusus, kajian ini menilai keselarasan implementasi hukum positif dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam seperti keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan umat. Penelitian ini berkontribusi sebagai referensi bagi penyempurnaan kebijakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih akuntabel.
Co-Authors Abd. Qohar Abdul Qodir Zaelani Aghin Syibra Firda Manzila Agus Hermanto Agus Hermanto Ahmad Adi Jaya Ahmad Burhanuddin, Ahmad Aldino Ferdi Elpandha Alfi Husna Anggara Jaya Annisa Saraswati Azima Amalia Dani Amran Hakim Dharmayani Dharmayani Diana Novita Sari Edi Susilo Efa Rodiah Nur Eko Hidayat Eko Hidayat Era Octafiona Erina Pane Eti karini Fathurrahman Fathurrahman Fikriyah, Kunidhurotul Frenki Frenki Frenki Frenki Furqon Ahmad Fauzi Heru Fadli Jayusman Jeriyansyah Khoiruddin Khoiruddin KHUMEDI JA'FAR Kurniawati, Fifi Liky Faizal Marhandika Cahaya HS Melissa Dian Safitri Mezan el-Khaeri Kesuma Miftahul Fahmi Miftahul Fahmi Moh. Agung Laksono Kholid Muhammad Jayus Muhammad Zaki Muslim Muslim Noor Sulastry Yurni Ahmad Nurnazli Nurnazli Olivia Rizka Vinanda Pradana Putra, Agus Iskandar Pramudya Wisesha Prasetyo, Trinoto Putri, Gita Leviana Rian Hidayat Rini Wahyuliyanti Siregar Rudi Santoso, Rudi Rusanah, Maudi Debita Sabrina Martha Lufiani Saputra, Muhammad Alvin Sari, Srijati Ratna Siregar, Rini Wahyuliyanti Susi Nurkholidah Taufiq Fauzi Vensy Alaisyahda Yolan Aji Pranata Yurni Ahmad, Noor Sulastry Yurni Ahmad, Noor Sulastry Zikri Zikri Zuhraini Zuhraini Zuhraini