Claim Missing Document
Check
Articles

Evaluasi Pembinaan Program Anak Penyandang Kesejahteraan Sosial di Kampung Anak Negeri Dinas Sosial Kota Surabaya Talitha Zitha Vasthi; Bambang Kusbandrijo; Supri Hartono
Concept: Journal of Social Humanities and Education Vol. 3 No. 2 (2024): Juni : Concept: Journal of Social Humanities and Education
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/concept.v3i2.1265

Abstract

Policy program evaluation is a systematic process for evaluating the effectiveness, efficiency, relevance and impact of a government policy or program. The main objective is to understand the extent to which the program or policy has succeeded in achieving its objectives, as well as to identify areas of improvement or adjustments needed. Policy evaluation is a step important in a sustainable public policy cycle, helping to ensure that policies can provide maximum benefits for the community. The State Children's Village is a program designed by the Surabaya City Social Service to provide services and protection to children who are in need and have social problems in their area. Evaluation of the development program for children with social welfare in the Surabaya City Social Service's State Children's Village was carried out comprehensively to ensure the effectiveness and positive impact of the program. The State Children's Village Program is an initiative of the Surabaya City Social Service which aims to provide guidance and assistance to children who suffer from social welfare. need, especially those who are considered recipients of social welfare or have social problems. This program focuses on developing children through training, coaching and mentoring so that they can live better, more humanely, and learn to behave normally. Through a comprehensive evaluation, the coaching program Kampung Anak Negeri can ensure that efforts to develop children in the city of Surabaya really have a significant impact in improving their welfare and creating better conditions for future generations.
Collaborative Governance Program Sinau Bareng Untuk Mengatasi Kekerasan Kepada Anak Di Kelurahan Kandangan Surabaya Nurul Aulia Ridwan; Supri Hartono
Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa Vol. 1 No. 6 (2023): DESEMBER : JURNAL ILMIAH DAN KARYA MAHASISWA
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jikma.v1i6.1075

Abstract

Violence that occurs against children in the family in Indonesian Government Regulation Number 78 of 2021 concerning Special Protection of Children is a child who is threatened physically and non-physically due to acts of violence, is treated wrongly or inappropriately in the family or immediate social environment, so that his or her basic needs are not met properly. normal both physically, spiritually and socially. So in implementing Puspaga at the RW Hall, DP3APPKB Surabaya also collaborated with the Surabaya Education Office (Dispendik). One of them is through the Sinau program at Balai RW. The Puspaga at RW Hall can also be a space for children to vent. This research uses a qualitative approach, with a type of descriptive research where the problem formulation triggers researchers to explore social situations in a comprehensive and in-depth manner. According to (Sugiyono, 2017) descriptive research is a type of research that aims to present a complete picture of social conditions. This research was carried out in the Kandangan Village area, Benowo District, Surabaya City. The purpose of this research is to find out about the Sinau Bareng program in overcoming children's problems in Kandangan Village. This research uses the Collaboration theory from Ansell and Gash that there are four (4) main components in collaboration; Face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process, sharing understanding.
STRATEGI PELAYANAN PUBLIK DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT Basuki, Muhammad Arief Basuki; Radjikan; Supri Hartono
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 4 No. 2 (2024): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v4i2.2553

Abstract

Salah satu syarat bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo adalah meningkatkan kepuasan masyarakat. Selain itu, Perluasan Pemenuhan Kelompok Masyarakat merupakan presentasi yang harus dikembangkan lebih lanjut secara konsisten sehingga masyarakat umum dapat mengajukan pertanyaan secara lebih efektif ke Dinas Pekerjaan Umum. Antar Negara Bagian dan Aset Perairan Pemerintahan Sidoarjo. Program yang dikenal dengan nama SIDORESIK ini juga dijalankan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sidoarjo. Untuk pertama kalinya seluruh kecamatan di Sidoarjo ikut serta. Alasan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Teknik Bantuan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum Jalan dan Aset Air Pemerintahan Sidoarjo dalam Memperluas Pemenuhan Kelompok Masyarakat. Untuk mengetahui variabel-variabel yang menekan dan mendukung Rezim Sidoarjo dalam Memperluas Pemenuhan Kelompok Masyarakat. Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo menjadi lokasi penyelidikan ini. Observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi terkait penelitian digunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teknik Bantuan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum Taman dan Aset Air Pemerintahan Sidoarjo dalam Meningkatkan Pemenuhan Masyarakat telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya. bidang. Hal ini harus terlihat dari otoritas publik yang sangat hebat dalam menjalankan sistem otoritatif, teknik program, metodologi pendukung aset, dan prosedur kelembagaan. Guna meningkatkan kepuasan masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo telah melakukan sejumlah upaya, salah satunya dengan meningkatkan kinerja layanan pengaduan. Kemudian secara umum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo berhasil memenuhi standar dan meningkatkan kepuasan masyarakat.
Implementasi Program BKB HI Melalui Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) Guna Mendukung Penurunan Stunting Di Kota Surabaya Kholifah Saputriani, Yunda; Hartono, Supri
Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 6 No 1 (2024): Januari : Saraq Opat : Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Universitas Gajah Putih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55542/saraqopat.v6i1.834

Abstract

This research is motivated by the achievements that have been achieved in the city of Surabaya regarding the acceleration of stunting reduction through Integrative Holistic Toddler Family Development (BKB HI) with the East Java BBKN innovation program, namely the School for Great Parents (SOTH). SOTH is an effective and targeted stunting prevention method that has been implemented in the city of Surabaya. The results of this research show that the implementation of the SOTH Program has accelerated the rate of reduction in stunting rates in the city of Surabaya with a significant decline starting in 2021-2022. The author in this research used a qualitative-descriptive research approach with data collection techniques through interviews, observation and documentation. This research was conducted by the author to explore, discover and explain the implementation of Integrative Holistic Toddler Family Development through the SOTH program to support the acceleration of stunting reduction. This research shows the results that the Development of Toddler Families through the SOTH program in Sukolilo District has been optimally implemented with evidence of a reduction in the number of stunted toddlers in Sukolilo District, but its achievement needs to be further optimized so that Surabaya at the end of 2023 will be zero stunting, and in 2024 it will be free from stunting cases.
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PMI BERMASALAH (PERLEVA) DI UPTP2TK JAWA TIMUR Raga Cahya Putra; Supri Hartono; Hasan Ismail
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2833

Abstract

Jawa Timur merupakan provinsi penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar di Indonesia, sekaligus mencatatkan angka pengaduan PMI yang cukup tinggi dengan 190 kasus pada tahun 2024. Kondisi ini menempatkan UPTP2TK Jawa Timur pada posisi strategis sebagai pelaksana Program PERLEVA (Pemberdayaan dan Perlindungan PMI Bermasalah). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Program PERLEVA di UPTP2TK Jawa Timur serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Model Implementasi Kebijakan Winter (2012) yang mencakup tiga dimensi, yaitu perilaku hubungan antar organisasi, perilaku birokrasi garis depan, dan perilaku kelompok sasaran. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERLEVA berjalan cukup efektif ditopang oleh kerangka regulasi yang kuat (UU No. 18 Tahun 2017, Perda Jawa Timur No. 2 Tahun 2022, dan Pergub No. 62 Tahun 2018), komitmen tinggi pelaksana yang bersedia melayani 24 jam, serta respons positif dari kelompok sasaran. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia pada Seksi PERLEVA, kesenjangan pelatihan antara ASN dan non-ASN, keterbatasan anggaran untuk kasus darurat, serta variasi kemampuan administrasi keluarga PMI. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi PERLEVA sangat bergantung pada komitmen pelaksana lapangan yang mampu mengompensasi keterbatasan struktural yang ada.
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DI KELURAHAN GUNUNGSARI KECAMATAN DUKUH PAKIS KOTA SURABAYA Elizabeth Olivia Letek Goran; Supri Hartono; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2870

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Gunungsari dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Teori ini menekankan empat variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Staf Pelayanan Kesejahteraan Kelurahan Gunungsari, Staf Tata Usaha SDN Gunungsari I, serta orang tua siswa penerima manfaat Program KIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program KIP di Kelurahan Gunungsari telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya berhasil. Pada aspek komunikasi, pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil karena informasi mengenai Program KIP telah disampaikan melalui berbagai saluran, seperti sekolah, kelurahan, RT/RW, media sosial, dan pelayanan informasi secara langsung. Pada aspek disposisi, para pelaksana menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang baik dalam membantu masyarakat selama proses pendataan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan. Namun, pada aspek sumber daya masih ditemukan keterbatasan jumlah petugas yang menangani administrasi program sehingga proses pelayanan dan pembaruan data belum berjalan secara optimal. Selain itu, pada aspek struktur birokrasi masih terdapat kendala berupa proses verifikasi dan validasi data yang melibatkan berbagai instansi sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama dalam proses penetapan dan penyaluran bantuan. Secara keseluruhan, implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Gunungsari telah berjalan cukup baik karena mampu membantu siswa dari keluarga kurang mampu dalam memperoleh bantuan pendidikan. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan sumber daya pelaksana serta penyederhanaan proses koordinasi dan verifikasi data agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Evaluasi Kebijakan Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Jawa Timur Anita Evilia; Indah Murti; Supri Hartono
Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi Vol. 3 No. 2 (2026): Juni: Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/kajian.v3i2.1089

Abstract

This study aims to identify and analyze the evaluation of policies concerning the protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) in East Java Province. The research employs William N. Dunn’s policy evaluation theory, which consists of five key indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, and responsiveness. A descriptive qualitative approach was used in this study, with data collected through observation, interviews, and documentation techniques. The data were analyzed through several stages, including data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of the Indonesian Migrant Worker Protection Policy at the UPT P2TK of East Java Province has generally been successful and has achieved positive outcomes. These achievements can be seen in terms of policy effectiveness in reaching its objectives, efficiency in utilizing available resources, adequacy of services provided to migrant workers, equitable access to protection services, and responsiveness to the needs and concerns of migrant workers. Nevertheless, several technical challenges remain and require further improvement, including the integration of One-Stop Integrated Service Centers (LTSA), the readiness of protection facilities, and the enhancement of rapid response mechanisms. Therefore, efforts are needed to strengthen service digitalization, expand village-based outreach programs, increase human resources capacity, develop migrant worker empowerment programs, strengthen international cooperation, optimize shelter services, and conduct regular policy evaluations to improve the quality and sustainability of migrant worker protection in East Java.
Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pacitan Buffon Yoppy Trie Ambodo; Anggraeny Puspaningtyas; Supri Hartono
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 3 No. 3 (2026): Juli: Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/perspektif.v3i3.1094

Abstract

One of the key strategic sectors that contributes significantly to driving economic growth, improving community welfare, and strengthening regional development is tourism. Pacitan Regency possesses significant potential in natural tourism, cultural tourism, and the creative economy; however, its development still faces various challenges, including limited infrastructure, accessibility issues, and coordination among stakeholders. The application of collaborative governance in Pacitan Regency's tourist growth is the main subject of this study, which also looks at the enabling and impeding variables. A descriptive qualitative approach is used in the study. Data were obtained through interviews, observations, documentation, and document studies, and were subsequently analyzed by applying the Miles and Huberman interavtive model. Ansell and Gash's Collaborative Governance model, which incorporates initial contextual factors, facilitative leadership, institutional design, and the collaborative process, served as the foundation for the analysis. The findings suugest that collaborative governance in tourism development in Pacitan Regency has been implemented relatively well. The Department of Tourism, Culture, Youth, and Sports plays an active role as a facilitator of collaboration, supported by clear regulations, regular coordination forums, and the involvement of government agencies, tourism awareness groups (Pokdarwis), business actors, the media, and local communities. The main supporting factors are the region’s substantial tourism potential and the established cooperation among stakeholders, while the inhibiting factors include differences in perspectives among actors and limitations in infrastructure. This study implies the importance of strengthening stakeholder synergy, enhancing community capacity, and improving infrastructure development to achieve sustainable tourism development in Pacitan Regency.
Analisis Stakeholder Dalam Pengembangan Potensi Wisata Kampung Kemasan Di Kabupaten Gresik Putri Kamtono, Amanda; Anggraeny Puspaningtyas; Supri Hartono
Public Sphere Review Volume 5 Nomor 1: Maret 2026
Publisher : Public Administration Dept, Faculty of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/psr.v5i1.201

Abstract

This study aims to analyze the role of stakeholders in the development of tourism potential in Kampung Kemasan, Gresik Regency. The development of cultural-based tourism requires the involvement of various stakeholders with different levels of interest and influence; therefore, stakeholder analysis is needed to identify their roles and contributions. This study uses a qualitative approach with data collected through interviews, documentation, and literature review. Stakeholders are classified into four categories: key players, context setters, subjects, and crowd. The results show that stakeholders involved include  government  institutions,  local  communities,  and supporting groups. The Department of Tourism, Bappeda, and DCKPKP act as key players in planning and implementing tourism programs. Meanwhile, the Department of Transportation, Environmental Agency, Satpol PP, and Diskoperindag function as context setters by supporting policies and infrastructure. Local communities, Pokdarwis, and community groups are categorized as subjects, while others are classified as crowd. Based on visitor data from 2021 to 2025, the number  of  tourists  has  increased  significantly  each  year, indicating a positive impact of tourism development. However, coordination among stakeholders still needs improvement. In conclusion, the success of tourism development in Kampung Kemasan is influenced by stakeholder synergy. Strengthening coordination and community empowerment is essential for sustainable tourism management.
Perencanaan Interaktif Pengelolaan Sampah Berbasis Keterlibatan Masyarakat di Kawasan Perkotaan Surabaya Annisa Azzahra Putri; Puspaningtyas, Anggraeny; Hartono, Supri
Public Sphere Review Volume 5 Nomor 1: Maret 2026
Publisher : Public Administration Dept, Faculty of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/psr.v5i1.202

Abstract

This study aims to analyze stakeholder involvement in interactive waste management planning in Surabaya City. The focus of this study is to see how stakeholders and the community are interactively involved in interactive waste management planning with Ackoff's theory which has six indicators: chaos formulation, goal planning, means planning, resource planning, implementation design, and control design. This study uses a qualitative approach with a descriptive type. The data sources used in this study are primary data obtained from interviews conducted with the Surabaya City Bappeda, the Surabaya City Environmental Agency, Pakal District, Sumber Rejo Village, Nginden Jangkungan Village, and Jambangan Village. As well as secondary data obtained from books, journals, and regulations relevant to the research topic. The data analysis technique uses 4 stages according to Miles and Huberman 2014, namely 1) Data Collection, 2) Data Condensation, 3) Data Presentation, and 4) Conclusion Drawing or Verification. The results of the study indicate that interactive planning in Surabaya City has demonstrated the involvement of various actors at each stage. However, this still does not fully reflect every indicator in interactive planning according to Ackoff. This is because decision-making, policy formulation, and programs are still dominated by the government and the Surabaya City Environmental Agency. Community involvement tends to be indirect and uneven among stakeholders at all planning stages. This research is expected to provide recommendations to local governments, particularly the Environmental Agency, to increase engagement by at least outlining the stakeholders involved in formulating strategic waste management plans for the next five years.
Co-Authors Achluddin Ibnu Rochim Achluddin Ibnu Rochim, Achluddin Ibnu Ade Daoed Saputra Adjeng Vierlyana Puteri Afifa Afifa Afiyah Alfarizi, Risa Alif Latippan Parmanto Andi Fatwa Mahdika Candra Angelia Dyah Ayu Larasati Anggraeny Puspaningtyas Anggraeny Puspaningtyas Anggraeny Puspaningtyas Anita Evilia Anjani, Shafa Jihan Annisa Azzahra Putri Arianto, Rivaldi Arief Darmawan Arif Darmawan Ati, Norbertus Darius Audrey Aprilia, Rizky Aziz, Ronan Agung Azizah Fitri Azarah Azmi sugiyanto, Moch ulil Bali Sari Korebima, Apolinarius Bambang Kusbandrijo Banun Prabawanti Basuki, Muhammad Arief Basuki Buffon Yoppy Trie Ambodo Chairus M. Nasution, Ute Christiaan, Priscila Margaret Chyintiya Dhea Puspitasari Daoed Saputra, Ade Dayanti Ajeng Pertiwi Devani Marlia Yunisar Dhani Ananda Tongka, Andreas Diaz Putra Prakoso Dida Rahmadanik Dimas Ardi Pranata Dimung, Oktavia Triany Diska Paras Ayu Djoko Widodo Doan Widhiandono Elisabet U.B, Christina Sopia Elizabeth Olivia Letek Goran Endang Indartuti Endang Indartuti Endang Indartuti Endang Indartuti Erisca Dian Aprilia Fahrur Rozi Fitria Bahari, Yuna Hamdan Mukhlis Jauhari Hari Wibowo, Yudhi Haris Fauzan Almuzavar Hasan Ismail ibnu rochim, Achluddin Idwar, Widya Arzetiya Ilman, Ghulam Maulana Indah Murti, Indah Jihan Nabilah Adinda Putri Kholifah Saputriani, Yunda Lilis Rahmadhanti M Kendry M. Kendry Widiyanto Martini, Renanda Yulio Putri Mohammad Iqbal Syahriar Muhammad Roisul Basyar Mulyati, Diana Juni Nabilla Larasati Nisa Dwi Arini Nur Fajriati Ohorella Tini Nur Taufiq Nurhalizah, Siti Nurul Aulia Ridwan Octavia Fransiska Paulina Cendy Ardilia Pratiwi, Ni Made Ida Pratiwi, Soffanah Dina Puspitasari, Erika Aprilia Putri Kamtono, Amanda Qurnia Annashrida Rachmawati, Nadila Rizki Tri Radjikan Radjikan Radjikan Radjikan Radjikan Radjikan Radjikan Radjikan, Radjikan Raga Cahya Putra Rena Eprilly Widodo Ria, Catur Ajeng Kartika Rikza Mega Rini Kusumawati Rosantika Rosantika Salsabila, Hilda Nurtin Salwa Marsa Nafillah Sultoni Satriyo Cahyo Utomo Savira Uswatun Chasana Shandy Octafialdo Wijanarko Sufi Anggraini, Sabrina Talitha Zitha Vasthi Tamahdur Jahro Fajariyyah Theresia Arcell Arinjani Marsudi Ute Ch. Nasution Ute Ch. Nasution Uthe Ch. Nasution Widiyanto, M. Kendry Widya Anggraini, Inneke Yafie Amaratus Sania Yakub Fisabillillah Yoachim Rivaldo Watu Raka Yunda Kholifah Saputriani Yusuf, Hariyoko Zulfia Rahma Firdausa