Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Hukum Pembuktian Dan Asas Perlindungan Hak Terdakwa Tiara Okta Yanti; Lidhya Agustini; Bella Syafirda; Dea Eryan Ananda; Ria Anggraeni Utami
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Corruption is an extraordinary crime with broad impacts on state budgets and public trust in officials, requiring efficient evidentiary methods. This study examines the role of crown witnesses in proving corruption crimes from the perspectives of evidentiary law and the protection of defendant rights. A normative juridical method using statutory and conceptual approaches through literature review was applied. The findings indicate that the use of crown witnesses is a legitimate extraordinary evidentiary tool if supported by other evidence and does not violate defendant rights. However, challenges include regulatory ambiguity, potential human rights violations, witness credibility, and witness protection. This study offers normative recommendations to balance evidentiary effectiveness and human rights protection in the criminal justice system.
Relevansi Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Normatif Dan Praktis Reftahu Janna; Ria Anggraeni Utami
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Evidence is a key element in criminal cases in Indonesia. The legal framework for proof as regulated by the Criminal Procedure Code (KUHAP) adheres to a negative statutory system of proof, which combines a minimum amount of evidence and the judge's conviction. However, the development of information technology and the emergence of modern forms of crime have created a need to evaluate the relevance of these types of evidence that are regulated in a limited manner. This article uses a normative juridical approach and is supported by practical analysis through judicial theory and practice. The results indicate that the Indonesian evidentiary system requires substantial reform, particularly in the regulation of electronic evidence and scientific examination standards.
Non-Custodial Sanctions under Indonesia's Criminal Code Reform: A Comparative Analysis through the Lens of Islamic Legal Theory Ria Anggraeni Utami; Herlambang; Antory Royan Adyan
YURIS: Journal of Court and Justice [IN PRESS] Vol. 5 Issue 3 (2026)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jcj.v5i3.1002

Abstract

This study explores the integration of non-custodial sanctions under Indonesia's new Criminal Code (Law No. 1/2023). It addresses the issue of prison overcrowding by analyzing these alternative sanctions from a modern and Islamic legal perspectiv. The objective of this study is to understand the effectiveness of non-custodial sanctions and the contribution of Islamic principles in developing a more humane and just penal system This research applies a normative juridical method utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. Data analysis is conducted through a qualitative analysis of primary and secondary legal sources using a prescriptive-analytical approach. The findings indicate that non-custodial sanctions are highly relevant to Islamic legal theory, particularly within the framework of ta’zir, which is flexible and educative in nature. The principles of justice (al-‘adl), public welfare (al-maslahah), and prevention (al-zajr) in Islamic law support the application of alternative punishments such as community service, fines, and rehabilitation in order to achieve social restoration. In conclusion, the strengthening of non-custodial sanctions aligns with the concept of maqashid al-shari’ah and offers a more humane and effective solution in achieving the objectives of modern sentencing.
Penal Mediation as a Medical Dispute Settlement for Hospital Malpractice Cases in Indonesia Sirman Dahwal; Zico Junius Fernando; Ria Anggraeni Utami
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 16 No 3 (2022): Edisi November
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2022.V16.539-556

Abstract

Penal Mediation is an alternative form of case settlement that originates with the idea of restorative justice. Seeing a large number of medical personnel being convicted in malpractice cases (primum remedium), mediation in dispute settlement for malpractice cases in hospitals becomes the concept of victim protection, harmonization, and overcoming rigidity/ formality in the applicable system. Therefore, the purpose of this study is to find solutions to avoid the adverse effects of the Criminal Justice System with the concept of mediation as an effort to resolve malpractice cases in the future. This paper used normative legal research or library research with a statute, conceptual, and comparative approach. The nature of the research used in this study is descriptive-prescriptive. The author used content analysis. The findings of this study are meant to provide an alternative solution to punishment which should be a last resort (ultimum remedium) from law enforcement in the form of non-litigation settlement through mediation. 
Pidana Kerja Sosial Sebagai Opsi Alternatif Pemidanaan Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Aldi Ferdiansyah; Aditya Nanda Arrafif; Damar Al Fariq; Raden Satrya Putra; Ria Anggraeni Utami
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i4.16403

Abstract

Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah meningkatkan potensi terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik yang berdampak luas terhadap reputasi seseorang. Penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut umumnya masih mengandalkan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, penerapan pidana penjara dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait dengan efektivitas pemulihan korban dan proporsionalitas pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keunggulan dan kelemahan pidana penjara serta mengkaji efektivitas pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana penjara memiliki keunggulan dalam memberikan efek jera dan kepastian hukum, namun memiliki kelemahan dalam aspek rehabilitasi pelaku dan pemulihan nama baik korban. Sementara itu, pidana kerja sosial dinilai lebih efektif dalam mewujudkan tujuan pemidanaan modern, khususnya dalam aspek rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan keadilan restoratif. Dengan demikian, pidana kerja sosial dapat dijadikan sebagai alternatif pemidanaan yang lebih proporsional dan humanis dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, terutama untuk kasus yang bersifat non-kekerasan.
Eksistensi dan Urgensi Alternatif Pemidanaan dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional Fidia Lestari; Fina Rahma Nurlianti; Syifa Ayu Anggraini; Aprillia Three Handayani; Ria Anggraeni Utami
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i4.16539

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan urgensi alternatif pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif pemidanaan telah diakomodasi secara normatif dalam KUHP baru melalui pengaturan jenis pidana yang lebih variatif, seperti pidana pengawasan, kerja sosial, dan denda. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif. Selain itu, keberadaan alternatif pemidanaan menjadi sangat urgen dalam menjawab permasalahan sistem pemidanaan konvensional, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan tingginya residivisme. Melalui analisis kasus, alternatif pemidanaan terbukti lebih mampu menghadirkan keadilan substantif, khususnya dalam perkara tindak pidana ringan. Maka optimalisasi penerapan alternatif pemidanaan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, humanis, dan berkeadilan.
Perkembangan Teknologi Dan Tantangan Hukum Dalam Penanganan Kejahatan Mayantara: Perspektif Hukum Pidana Dan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Ahmad Fauzi M; Amelia Komalasari; Brahmantika Satria; Fatimah Zahra R. N; Ria Anggraeni Utami
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 12 (2024): INLAW - Desember 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tantangan yang dihadapi oleh hukum pidana dalam menanggapi perkembangan teknologi terkait kejahatan mayantara (cybercrime) di Indonesia dikarenakan perkembangan teknologi yang pesat, terutama di bidang kejahatan mayantara, terdapat beberapa kasus yang menggambarkan kompleksitas penanganan kejahatan mayantara, seperti kasus peretasan data pribadi oleh Bjorka. Meskipun telah dikeluarkan undang-undang perlindungan data pribadi, masih banyak kebocoran data yang terjadi, yang akhirnya menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Literasi teknologi yang meningkat juga menjadi sasaran empuk bagi oknum-oknum yang melakukan kejahatan mayantara di indoneisa. Hukum pidana yang harus terus mengikuti perkembangan kejahatan sehingga dapat memastikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum terkait kejahatan mayantara di Indonesia, bentuk-bentuk cybercrime yang umumnya dikenal telah ada dalam berbagai macam bentuk, dengan itu telah muncul kendala-kendala dalam penanggulangan kejahatan mayantara di Indonesia, upaya hukum pidana dalam menangani permasalahan ini terus dilakukan, seperti merumuskan pasal-pasal dalam undang-undang terbaru seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Urgensi Victim Impact Statement dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Muhammad Raihan Darmawan; Ria Anggraeni Utami
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 5 (2026): INLAW - Mei 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan yang berorientasi pada pelaku tindak pidana dibandingkan korban. Korban sering kali hanya diposisikan sebagai saksi, sehingga dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami tidak menjadi pertimbangan utama dalam putusan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan Victim Impact Statement (VIS) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya pengaturan eksplisit mengenai VIS dalam KUHAP menyebabkan perlindungan terhadap korban masih terbatas. Padahal, secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, VIS memiliki peran penting dalam memberikan ruang partisipasi korban dalam proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan VIS dalam hukum acara pidana guna mewujudkan keadilan yang lebih berimbang antara pelaku dan korban
Co-Authors Adil Abdillah Aditya Nanda Arrafif Agus Salim Ahmad Fauzi M Aldi Ferdiansyah Aldi Prasetiawan Saputra Amanda Putri Amelia Komalasari Amelia Suci Rahmadani Amos Saito Hamonangan Simorangkir Anisah Friti Anjelia Antory Royan Adyan Aprillia Three Handayani Aulia Nafisha Rahma Aulia Rexana Sitaresmi Bagas Prithajaya Putra Bella Ananda Sari Bella Syafirda Belvina Azahra Brahmantika Satria Cahaya Dwi Anggola Dahwal, Sirman Damar Al Fariq David Aprizon Putra David Valencia Dea Eryan Ananda Dea Nanda Rahmadani Denies Salwarani Dhaffa Hosya Putra Elsa Ramadhana Fatimah Zahra R. N Fernando, Zico Junius Fidia Lestari Fina Rahma Nurlianti Helda Rahmasari Herlambang Jupentus Nainggolan Karina Salsabilla Khinayla Faradiba Syahnaz Lidhya Agustini Lusya Najwa Vesca H M Dede Al Farabi Suardi Maulana Sena Al Jabbar Mersi Aprilia Muhammad Edwar Muhammad Fadhel Febriansyah Muhammad Fajar Lutfi Raihan Muhammad Makin Muhammad Raihan Darmawan Mutiara Nefa Andini Nabilla tiffany dwinov Najwa Renanda Lheviola Naura Putri Ramadhania Nola Listi Fitriani Petra Alfa almunziri Putra Rizki Ramadhan Rachelya Putri Audrian Raden Satrya Putra Randy Pradityo Reftahu Janna Rifky Aditya Rina Iswani S Riqa Kurnia Sabilla Riska Karinda Rivaldi Julianto Ardiansyah Ruben Malau Sania Ulfatun Nikmah Sapril Sapril Sutra Oktaviani Syadid Jiddan Alharun Syifa Ayu Anggraini Tenti Ayu Tiara Intan Camesi Tiara Okta Yanti Tiara Ramadhani Try Mustaqim Uci Febriani Vina Putri Afisako Wiwit Pratiwi Yudi Anugrah Pratama Yulia Tri Wahyuni Yuliani Finaly Putri Zico Junius Fernando