Claim Missing Document
Check
Articles

Implementasi Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah Perkotaan Berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di Kecamatan Mandau Suyeno Suyeno; Andy Fefta Wijaya; Imam Hanafi
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 1 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (563.077 KB)

Abstract

Tuntutan pelayanan air bersih yang berkualitas, berprosedur jelas, dilaksanakan dengan segera dan dengan biaya yang pantas hingga saat ini selalu menjadi perhatian utama pemerintah. Lemahnya koordinasi dan kelembagaan dapat menimbulkan pengelolaan sumber daya air tidak efisien. Keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan air bersih di Indonesia, mulai terjadi pada tahun 90-an, seiring dengan semakin menurunnya peran pendanaan dari pemerintah pusat. Fenomena pengelolaan sumber daya air di wilayah Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada tahun 1997 sudah dikelola dengan bekerjasama dengan pihak swasta yaitu dengan PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) atau dulu lebih dikenal masyarakat sebagai PT.Caltex Pasific Indonesia. Tujuan Pemerintah melakukan kerjasama adalah untuk pengadaan sarana air bersih wilayah Duri. Kerjasama ini dilaksanakan secara terpadu guna mencapai kebutuhan pelayanan air bersih sebesar minimum 80 liter/detik. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pelayanan air bersih wilayah perkotaan di PDAM Cabang Duri Kabupaten Bengkalis serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pelayanan air bersih wilayah perkotaan di PDAM Cabang Duri Kabupaten Bengkalis. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data yang didapat dianalisis dengan model interaktif berdasarkan kelima variabel fokus penelitian yaitu (1) komunikasi dan koordinasi; (2) dukungan sumber daya; (3) karakteristik organisasi pelaksana; (4) lingkungan kebijakan; dan (5) disposisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi sebagai jalur penghubung antar aktor yang dapat menumbuhkan tercapainya disposisi yang baik. Dukungan sumber daya memberikan pengaruh yang besar terhadap tercapai tidaknya tujuan kebijakan pelayanan air bersih wilayah perkotaan di PDAM Cabang Duri dibandingkan dengan kelima variabel yang telah dikaji. Karakteristik organisasi pelaksana dan lingkungan kebijakan memberikan kontrol dan dukungan tercapainya tujuan kebijakan lebih baik lagi. Sedangkan disposisi kebijakan menunjukkan kemapuan implementor dalam menanggapi dan merepresentasikan kebijakan. Tidak menutup kemungkinan dari kelima variabel tersebut menumbuhkan faktor pendukung dan penghambat yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memodifikasi kebijakan untuk mengatasi permasalah yang timbul. Kata kunci: air bersih, implementasi, kebijakan, lingkungan, pelayanan, sumber daya
Efektivitas Website Sebagai Media E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang) Santy Nurina Aprilia; Andy Fefta Wijaya; Suryadi Suryadi
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 2 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (989.704 KB)

Abstract

Latar Belakang Penelitian ini adalah semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan public khususnya pelayanan publik berupa layanan elektronik atau e-service, khususnya dalam hal ini adalah website, dimana website pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi media e-government sebagai sarana interaksi antara pemerintah dengan masyarakat maupun mempermudah layanan elektronik. Penulisan Tesis dengan judul “Efektivitas Website Sebagai Media E-government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang)” merupakan sebuah studi dimana dalam penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa efektif website pemerintah daerah sebagai media e-government. Tujuan Penelitian ini adalah: Untuk menjelaskan dan menganalisis efektivitas website sebagai media e-government dalam meningkatkan pelayanan elektronik pemerintah daerah di Kabupaten Jombang; Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor pendukung efektivitas website sebagai media e-government dalam meningkatkan pelayanan elektronik pemerintah daerah di Kabupaten Jombang; Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor penghambat efektivitas website sebagai media e-government dalam meningkatkan pelayanan elektronik pemerintah daerah di Kabupaten Jombang. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa website Pemerintah Kabupaten Jombang telah efektif sebagai media pemberi informasi kepada masyarakat, namun belum efektif sebagai media dalam memberikan pelayanan publik secara elektronik (e-service) seperti mendownload blangko, formulir, dll. Kata kunci: Efektivitas, E-government, E-service, Media, Teknologi Informasi, Website
Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Upaya Implementasi Reformasi Birokrasi Polri Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Menangani Unjuk Rasa (Studi Pada Polrestabes Surabaya) Makhsun Hadi Sadikin; Mardiyono Mardiyono; Andy Fefta Wijaya
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 15 No. 4 (2012)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (635.325 KB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi reformasi birokrasi Polri sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam menangani unjuk rasa di Polrestabes Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi reformasi birokrasi Polri sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam menangani unjuk rasa dipengaruhi beberapa faktor,  yaitu : Faktor-faktor yang mendukung antara lain : 1. Kesiapan fisik dan mental anggota yang menangani unjuk rasa, karena rutinitas melakukan latihan atau simulasi penanganan unjuk rasa dan sering menangani unjuk rasa secara langsung di lapangan 2. Pelatihan yang intensif tentang penanggulangan unjuk rasa dan penguasaan undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan unjuk rasa. 3. Kegiatan FGD yang diprakarsai Kapolrestabes Surabaya dengan melibatkan walikota Surabaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Ormas. 4. Konsep Rayonisasi Polsek, 5. Koordinasi dengan instansi terkait berjalan baik. Faktor Penghambat antara lain : a. Jumlah personel Dalmas masih kurang, b. perlengkapan Dalmas masih kurang, c. Pengunjuk rasa memberikan surat pemberitahuan unjuk rasa secara mendadak. Dari hasil penelitian tersebut peneliti merekomendasikan antara lain pertama, peningkatan sumber daya manusia dengan pelatihan yang lebih intensif dan untuk penyegaran diperlukan pergantian anggota Dalmas yang bertugas lebih dari tiga tahun diganti dengan anggota yang baru secara bertahap, kedua segera menambah perlengkapan dan peralatan Dalmas yang masih kurang antara lain : jas hujan, baju anti riot, barier, mobil APC, dan mobil publik address, serta mengganti perlengkapan lama dengan yang baru sesuai standar untuk keamanan petugas. Kata kunci : Faktor pendukung dan penghambat, implementasi, reformasi birokrasi, Polri, pelayanan masyarakat, unjuk rasa.
Public Satisfaction towards Land Titling Project for Agricultural Sector (A Case Study in Polewali Mandar District, West Sulawesi) Belly Sultrawijaya; Andy Fefta Wijaya; Hamidah Nayati Utami
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 16 No. 2 (2013)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (764.011 KB)

Abstract

The objectives of this research are to assess the public satisfaction towards the implementation of this land titling project, and to examine to what extent the relationship between the service quality of Badan Pertanahan Nasional (BPN) and farmers satisfaction in Polewali Mandar.  Finally, to recommend possible improvement for the implementation of Land titling project for agricultural sector. This study used the type of explanatory research with the quantitative approach, and focused on the agency that provide service to the public. Level of community satisfaction was used as a dependent variable. Then, as the independent variable were the assurance, cost, time and product. Research indicates that farmers are satisfied with the services provided by BPN officials through this project. The results of hypothesis tests indicate that all variables have not only simultaneously, but also partially effect towards public satisfaction Furthermore, time was the substantial one. BPN should give attention deal with cost and time factor in order to increase their service quality to public. Keywords: Land titling project, agricultural sector, public satisfaction.
Evaluasi Kinerja Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Program Anti Kemiskinan Bidang Pertanian di Kabupaten Tuban) Soni Kurniawan; Andy Fefta Wijaya; Tjahjanulin Domai
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 2 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (937.686 KB)

Abstract

Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Pertanian merupakan program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Konsep dasar program ini adalah pemberdayaan usaha ekonomi produkif Kelompok Masyarakat Miskin yang difasilitasi pendampingan dan Mitra Usaha sebagai penampung/pembeli hasil produksi dari Pokmas (Pasar).  Pokmas  mendapatkan bantuan yang bersifat hibah, selanjutnya menjadi aset Pokmas untuk dimanfaatkan oleh anggota dan diwajibkan untuk melakukan perguliran dengan mekanisme sesuai dengan kesepakatan anggota. Penelitian  ini merupakan  penelitian  kualitatif  melalui  observasi, wawancara,  dokumentasi.  Berdasarkan hasil penelitian  memperlihatkan,  bahwa  Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Pertanian secara signifikan belum mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada kinerja input SDM Pokmas dan Tenaga Pendamping Pokmas dinilai masih kurang memadai. Rata-rata pendidikan anggota Pokmas sangat rendah, dimana hampir 81,28% sampai dengan lulusan SD  dengan tingkat kepemilikan lahan pertanian sawah sebanyak 71,02 % kurang dari 0,5 hektar. Dilihat dari indikator kinerja proses, tahap  pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) perencanaan dan realisasi pencairan bantuan masih kurang optimal. Realisasi   bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian khususnya melalui APBD Provinsi Jawa Timur, tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan (pada saat awal musim tanam).  Pada kinerja output dan outcome, secara umum sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran.  Secara kualitas, Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Pertanian dapat menangani Gakin sebanyak 593 orang, meningkatkan pendapatan anggota Pokmas rata-rata sebesar 16,16 % dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 625 orang. Kata Kunci : Evaluasi, Evaluasi Kinerja, Kemiskinan
Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Muhammad Latif; Andy Fefta Wijaya; Tjahjanulin Domai
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 2 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (621.861 KB)

Abstract

Reformasi menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Merespon hal tersebut pemerintah melaksanakan perubahan tata kelola keuangan dengan penggunaan sistem penganggaran berbasis kinerja, yang dimulai dengan perencanaan strategis dan kinerja. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah perencanaan belanja bantuan sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi serta studi kepustakaan. Analisa data menggunakan analisa data kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan belanja bantuan sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul belum sepenuhnya mewujudkan sebuah perencanaan strategis dan perencanaan kinerja yang mana kegiatan belanja bantuan sosial seharusnya merupakan penjabaran visi dan misi yang ada di dalam RPJPD, RPJMD, yang kemudian dijabarkan menjadi program dan kegiatan di dalam RKPD yang menjadi pedoman dalam menyusun KUA dan PPAS untuk dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kegiatan yang ada di dalam Belanja Bantuan Sosial merupakan kegiatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di dalam belanja langsung. Karena tidak berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di dalam belanja langsung dan tidak ada kebijakan yang mengaitkannya dengan program dan kegiatan di dalam belanja langsung. Selain itu dalam proses perencanaannya baik di tingkat SKPD maupun di tingkat PPKD tidak menggunakan tolok ukur kinerja yang terdiri dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga (SSH) dan Indikator Kinerja. Kata kunci: belanja bantuan sosial, perencanaan strategis, anggaran berbasis kinerja, tolok ukur kinerja.
Analysis of Policy Implementation to Decline Mother and Infant Mortality Rate Through the Five C's Protocol (Study of East Java Province) Farida Nurani; Mardiyono Mardiyono; Bambang Supriyono; Andy Fefta Wijaya
e-2477-1929
Publisher : Institute of Research and Community Service, University of Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIn policy implementation, constraints are often found. Each region varies according to the context of the society it faces. East Java still has significant Mother Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) of the low quality of public health, especially in the horseshoe area covering the islands of Madura, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso and Jember. To analyze the policy implementation process, researchers use 5C's Protocol. The results showed that, among the 5 C's which is contained in Content, Context, Commitment, Capacity and Client & Coalition, the Public Health Service as the main actor influences the role of successful implementation of policies and programs. Through the 5C's analysis all stages of the policy process become clear. Beginning the determination of policy issues, implementation methods, monitoring and evaluation of MMR and MMR reduction policies can be explained and illustrated. The existence of a strong line relationship between the five C that will be seen that greatly affect the implementation process of decline policy in MMR and IMR in East Java province. This means that the implementation declining policy of MMR and IMR in East Java through innovation of local government actors and stakeholder involvement encourages the successful implementation of this policy.
A METHOD FOR ASSESSING HOUSEHOLD VULNERABILITY TO FLOOD AT REGENCIAL (KABUPATEN) LEVEL IN INDONESIA Muriadi Muriadi; Andy Fefta Wijaya
Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development Vol 4, No 2 (2013)
Publisher : Graduate Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (840.802 KB)

Abstract

A simplified method for assessing household vulnerability to flood in regencial level in Indoneisa is proposed in this paper. Two components of assessment proces is discussed, namely: Mapping the floods and its hazards and investigation of vulnerable elements and aspects. It is argued that complex flood mapping can be simplified using historical information on past flooding to develop a relation between probability of occurrence versus magnitude, and investigation of vulnerable households and aspects of their lives which can be carried out by in-depth interview or any relevant qualitative approaches. Flood hazards map can drawn based on flood types, while four aspects of household dimension namely food, housing, livelihood and health are focused in the investigation. Key words: vulnerability, assessment, flood-hazards, Indonesia
Role of Actors in Policy Formulation Process in Development Plan for Land Transport Study Case in Tuban Regency Anesia Ribka; Andy Fefta Wijaya
Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development Vol 4, No 2 (2013)
Publisher : Graduate Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (742.2 KB)

Abstract

Related with policy formulation process in development plan, numbers of actors was involved into it. The roles of actors were matched with main duties and functions of each actor. Those actors were involved since public aspiration activity to formulation and socialization of policy. Every actor in policy making process has their own interest. Sometimes it might cause a conflict among the actors. Policy making process needed involvement from policy maker. To ensure the sustainability and success in transportation development in Tuban Regency, it should be determined by good policy. The policy formulation in local areas, as well as central government, was influenced by many actors and factors. In Tuban regency, the major role should be hold by Department of Transportation because it is a specific department in transportation field, and together with local development planning agency were formulate and implement the policy of transportation. However, the role of department of transportation was not prominent because of political factor and internal factor such as the lack of fund and human resources.   Kata Kunci: actors, policy, development, plan, land transport
Analyzing an Integrated Planning Approach Among Planning Scale and Sector A Case Study of Malang City’s Vision as The City of Education Akhmad Amirudin; Andy Fefta Wijaya; Samrit Yossomsakdi
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 1 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (688.172 KB)

Abstract

Integrated planning is more needed by government today because of the complexity of problems and limited resources. Integrated planning can undertake the problems by giving comprehensive solution and provide how much resources are needed to reach the goal. Integrated planning approach is implied to provide better tools to guide actions towards the development of cities, improvement of human conditions, and ultimately a better urbanism. So the research focused on integrated planning in Malang City based on Malang City’s vision, strategic planning, operational planning, budgeting planning in Malang City to achieve Malang City’s vision as the city of Education. In this study, researcher used qualitative method with descriptive research, which is a research process aims to describe the exact nature / something happened and took place on the research conducted. The research purpose is to identify and describe and analyze the process of Malang City Planning Agency integrate other planning scale and sector in developing planning; and to identify, describe and analyze the process of Malang City Planning Agency integrated all stakeholders in Integrated Planning process. This research use descriptive research method. The reason to use descriptive research method in this study because the principle objectives of this study aimed to describe, illustrate in a systematic, factual and accurate statement of the facts and the relationship between phenomenon. Then qualitative method was directed at the individual's background and a holistic (whole). So in this case should not isolate the individual or organization into a variable or hypothesis, but should view it as part of wholeness. The result of this research in the case study of Malang City has shown thatThe case study of Malang City showed that various sectors recognized but did not pay much attention to Malang City’s vision as City of Education in their plans; however, Regional Mid-term Development Plan by Malang City’s Planning Agency clearly mentioned this vision. The research conclusion is  correlation between planning documents. The combination between one planning documents to other documents. The efforts to improve integration and synergy with establishment was done by creating a path between plans drawn up by the local governments for Regional Mid-term Development Plan, strategic planning on Department and Agency, operational planning and also between the planning documents and the budget document; and Collaborate between one sectors to other sector. All sectors can be directed to refer to the mission to be achieved by the use within the government in a way they were not mutually focus on their own business but work together and support each other to realize Malang city as the city of education. Keyword : Integrated Planning, Malang City, Malang City’s Vision, City of Education
Co-Authors Agus Suryono Agus Suryono Agus Suryono Akhmad Amirudin Anacleto Pinto Andy Dwi Cahyono Anesia Ribka Anugerah, Bima Satria Armanu, Armanu Asih Widi Lestari Asti Amelia Novita Athrusy Robiul Hakim Bambang Hendroyono Bambang Supriyono Bambang Supriyono Bambang Supriyono Belly Sultrawijaya Benny Setiawan, Benny Choirul Saleh Dian Andryanto Dwi Permana, I Made Endah Setyowati Fadel Muhammad Fadel Muhammad Fadel Muhammad, Fadel Farida Nurani Firda Hidayati Friska Ayu O Hamidah Nayati Utami Hendroyono, Bambang Hermawan . Hermawan Hermawan I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma Imam Hanafi Imam Hanafi Imam Hardjanto Indah Mindarti, Lely Irwan Aribowo Irwan Aribowo Irwan Aribowo Aribowo Irwan Aribowo, Irwan ISMAIL - Julkarnain, Donny Setyaelvanda Khairul Muluk Khairul Muluk Khuswantoro Akhadi Kuntonegoro, Hariomurti Tri Laily Rofi’ah Lely Indah Mindarti, Lely Indah M.R. Khairul Muluk Madyana Retnaning Hastuti Mahadiansar Mahadiansar Mahadiansar, Mahadiansar Makhsun Hadi Sadikin Manurung, Herdinawaty Mardiyono , Mardiyono Mardiyono Mardiyono Mardiyono Mardiyono Mardiyono Marta Trifena Patriot Moh. Khusaini Mohammad Bisri Mohammad Nuh Muhammad Latif Muriadi Muriadi Nadia Fajriani Ni Luh Yulyana Dewi Nof, Faisal Novita, Asti Amelia Nurani, Farida Pedrito dos Santos dos Santos Permana, I Made Dwi Pongsathon Kaewmanee Pongsathon Kaewmanee Prastyari, Catrine Ana Priyo Budi Santoso Ratih Nurpratiwi Retno Wulan Sekarsari Retno Wulan Sekarsari Rofi’ah, Laily Saleh Soeaidy Samrit Yossomsakdi Santy Nurina Aprilia Setyawan, Gidion Arif Siti Rochmah Siti Rochmah Siti Rochmah Siti Rochmah Soni Kurniawan Sony Manggala Putra Sukanto Sukanto Sukoco, Johan Bhimo Suryadi Suryadi Suryadi Suryadi Suyeno Suyeno Tjahjanulin Domai Tjahjanulin Domai Tjahjanulin Domai Wanto, Alfi Haris Wike, Wike Yurizal Yurizal