Articles
<![CDATA[Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi e-commerce dengan Sistem COD (Cash On Delivery) ]]>
<![CDATA[I Wayan Gde Wiryawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (369.566 KB)
<![CDATA[perdagangan secara elektronik (e-commerce) yang massif pada era digital telah menjadikan perusahaan jasa pengiriman memiliki peran sentral dalam distribusi barang kepada konsumen yang menyebabkan kurir akan berhadapan langsung pembeli. Namun, jika terjadi komplain terhadap penjual akan menimbulkan kerugian materiil dan inmateriil terhadap kurir sebagai pekerja pada perusahaan jasa pengiriman. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai dua permasalahan yang terjadi pada transaksi dengan sistem COD. Pertama hak dan kewajiban kurir dalam e-commerce dengan sistem COD (Cash on Delivery) dan kedua, perlindungan hukum kurir terhadap komplain konsumen dalam e-commerce yang menggunakan sistem COD. Artikel ini membahas tentang perkembangan transaksi e-commerce dengan berbagai inovasinya yang juga berpotensi terhadap semakin kompleknya permasalahan kurir sebagai ujung dari transaksi jual-beli secara online. Pengaturan mekanisme COD dalam laman penyelenggara marketplace hanya berupa pedoman teknis yang tidak memiliki kekuatan hukum untuk melindungi kurir. Kekosongan hukum tersebut menyebabkan perusahaan tidak memiliki panduan yang jelas terhadap manajemen resiko dan sistem mitigasi terhadap permasalahan yang dihadapi kurir dalam mengirimkan barang dengan system COD.]]>
<![CDATA[FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN CYBER CRIME YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING DI BALI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI ]]>
<![CDATA[Made Wisnu A. S.]]>;
<![CDATA[I Wayan Gde Wiryawan]]>;
<![CDATA[Kt. Sukawati Lanang P. P.]]>
<![CDATA[ Jurnal Yusthima Vol. 1 No. 01 (2021): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (659.804 KB)
|
DOI: 10.36733/yusthima.v1i01.2984
<![CDATA[One of the negative impacts of the development of tourism in Bali triggers the development of criminal acts committed by foreigners. The purpose of this study is to find out (1) the factors causing the occurrence of cyber crimes committed by foreigners in Bali; and (2) efforts to overcome cyber crimes committed by foreigners in Bali. The research method used is a type of normative legal research. The results of the research show (1) The factors causing the occurrence of cyber crimes committed by foreigners in Bali have three elements: an act that is against the law; carried out by the foreigner and carried out for personal and/or group gain while on the other hand harming the other party either directly or indirectly. Pressure is generally caused by individual behavior that causes them to commit crimes. Another cause of crime is the opportunity (opportunity). The opportunity is wide open for foreigners in Bali to commit crimes including cyber crime; (2) Efforts to overcome cyber crimes committed by foreigners in Bali can be carried out by implementing cyber law or legal policies in the cyber field. However, the legal system in Indonesia has not specifically regulated cybercrime. Salah satu dampak negatif dari perkembangan pariwisata di Bali memicu berkembangnya tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang asing. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) faktor penyebab terjadinya kejahatan cyber crime yang dilakukan oleh orang asing di Bali; dan (2) upaya penanggulangan kejahatan cyber crime yang dilakukan oleh orang asing di Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Faktor penyebab terjadinya kejahatan cyber crime yang dilakukan oleh orang asing di Bali memiliki tiga unsur: adanya perbuatan yang melawan hukum; dilakukan oleh orang asing tersebut dan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompok sementara di lain pihak merugikan pihak lain baik langsung maupun tidak langsung. Tekanan (pressure) umumnya disebabkan karena perilaku individual yang menyebabkannya melakukan kejahatan. Penyebab kejahatan lainnya adanya kesempatan (oppurtunity).Kesempatan itu terbuka lebar bagi orang asing di Bali untuk melakukan kejahatan termasuk kejahatan cyber crime; (2) Upaya penanggulangan kejahatan cyber crime yang dilakukan oleh orang asing di Bali dapat dilakukan dengan penerapan cyber law atau kebijakan hukum di bidang cyber. Namun demikian, sistem perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai cybercrime.]]>
<![CDATA[Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi e-commerce dengan Sistem COD (Cash On Delivery) ]]>
<![CDATA[I Wayan Gde Wiryawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (369.566 KB)
<![CDATA[perdagangan secara elektronik (e-commerce) yang massif pada era digital telah menjadikan perusahaan jasa pengiriman memiliki peran sentral dalam distribusi barang kepada konsumen yang menyebabkan kurir akan berhadapan langsung pembeli. Namun, jika terjadi komplain terhadap penjual akan menimbulkan kerugian materiil dan inmateriil terhadap kurir sebagai pekerja pada perusahaan jasa pengiriman. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai dua permasalahan yang terjadi pada transaksi dengan sistem COD. Pertama hak dan kewajiban kurir dalam e-commerce dengan sistem COD (Cash on Delivery) dan kedua, perlindungan hukum kurir terhadap komplain konsumen dalam e-commerce yang menggunakan sistem COD. Artikel ini membahas tentang perkembangan transaksi e-commerce dengan berbagai inovasinya yang juga berpotensi terhadap semakin kompleknya permasalahan kurir sebagai ujung dari transaksi jual-beli secara online. Pengaturan mekanisme COD dalam laman penyelenggara marketplace hanya berupa pedoman teknis yang tidak memiliki kekuatan hukum untuk melindungi kurir. Kekosongan hukum tersebut menyebabkan perusahaan tidak memiliki panduan yang jelas terhadap manajemen resiko dan sistem mitigasi terhadap permasalahan yang dihadapi kurir dalam mengirimkan barang dengan system COD.]]>
<![CDATA[APLIKASI METODE PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS UNTUK ANAK-ANAK DI PANTI ASUHAN WISMA ANAK-ANAK HARAPAN ]]>
<![CDATA[Ni Wayan Suastini]]>;
<![CDATA[Adrian Ming]]>;
<![CDATA[I Wayan Gde Wiryawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdi Dharma Masyarakat (JADMA) Vol. 4 No. 1 (2023): April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36733/jadma.v4i1.6601
<![CDATA[Program Pengabdian Masyarakat Peduli Bencana COVID-19 merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka kepedulian Universitas Mahasaraswati Denpasar terhadap masyarakat yang terkena dampak dari penyakit Coronavirus itu sendiri. Terhitung sejak Maret 2019 lalu, pembelajaran daring merupakan salah satu dampak terbesar yang disebabkan dalam hal belajar-mengajar. Salah satu yang sangat terdampak oleh pandemi ini adalah siswa/i yang berada di panti asuhan, dikarenakan proses pembelajaran yang dinilai tidak efektif dan kurangnya materi yang diresapi oleh siswa/i. Ditambah lagi kurangnya pengawasan dari orang tua asuh mengingat terdapat banyak anak yang diasuh di panti tersebut. Oleh karena itu, dilakukanlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan bimbingan belajar Bahasa Inggris di Panti Asuhan Wisma Anak-Anak Harapan, Desa Dalung, Br. Untal-Untal guna membantu anak-anak panti dalam memahami, serta dapat mempraktekkan materi yang diberikan, dan agar tidak menjadi beban bagi orang tua asuh dalam mengajarkan Bahasa Inggris kepada anak-anaknya. Terdapat 2 program yang akan dilaksanakan yaitu memberikan bimbingan belajar berupa materi baru maupun materi yang telah diajarkan oleh guru mereka di sekolah, dan membuatkan games untuk mengasah daya ingat anak pada siswa Sekolah Dasar di Panti Asuhan Wisma Anak-Anak Harapan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu pembelajaran anak dalam berkonsentrasi hingga merangsang daya ingat mereka melalui gambar.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI GADGET BEKAS (Studi Pada Toko Joy Phone Gianyar Bali) ]]>
<![CDATA[Maha Nugraha, Ida Bagus Gede Praditya]]>;
<![CDATA[Wiryawan, I Wayan Gde]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti keberlakuan hukum di dalam masyakat merupakan penelitian penafsiran sebagai peristiwa empiris atau nyata dengan melakukan pengamatan dalam keadaan yang sesungguhnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara (interview) dan teknik studi perpustakaam (library research). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli gadget bekas (second) di Toko Joy Phone belum sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya penyampaian informasi produk dan prosedur penggunaan garansi kepada konsumen sehingga menyebabkan tidak semua konsumen memahami tentang produk dan garansi produk. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap jaminan garansi dalam melakukan transaksi jual beli gadget bekas (second) di Toko Joy Phone telah dilakukan tetapi belum sesuai dalam pemberian garansi bagi setiap produk gadget yang dijual. Toko Joy Phone memberikan jaminan garansi belum sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan melanggar Pasal 2 ayat (1) Permendag Nomor 19/M-Dag/Per/5/2009 yang mewajibkan produk telematika dan elektronika dilengkapi dengan kartu jaminan/garansi purna jual.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERHADAP LESBIAN,GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Purnami, A.A. Ayu Nanda Wira]]>;
<![CDATA[Wiryawan, I Wayan Gde]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The phenomenon of deviating from sexual orientation or the lifestyle of modern society which is familiar with the concepts of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, hereinafter referred to as LGBT) in Indonesia itself, LGBT has become a big issue in recent years. The issue raised is how to regulate Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) in Law No. 39 concerning human rights for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) and how Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) exist. Viewed from a human rights perspective. The type of research used is a normative juridical research method by examining laws and regulations with the problem being studied. The results of the discussion explained that the law in Indonesia clearly does not condone LGBT, let alone deviations in behavior or ideology as legal reasons why LGBT should be rejected.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI ]]>
<![CDATA[Wiryawan, I Wayan Gde]]>;
<![CDATA[Subawa, Ida Bagus Gede]]>;
<![CDATA[Sastrani, I Dewa Ayu Nyoman Utari]]>
<![CDATA[ Jurnal Yusthima Vol. 3 No. 1 (2023): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36733/yusthima.v3i1.6579
<![CDATA[Munculnya Corona Virus Disease 2019 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan social distancing maupun physical distancing di tengah-tengah masyarakat termasuk di dalam Lapas maupun di dalam Rutan yang ada di seluruh Indonesia. Dikarenakan keadaan rutan maupun lapas kita yang over kapasitas tentunya tidak bisa menerapkan social distancing maupun physical distancing maka muncullah Kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 10 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi dalam menanggulangi pandemic Covid-19. Ternyata kebijakan ini menuai beberapa kontroversi, dari meningkatnya jumlah kriminalitas dan terjadinya residivis. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, dengan jenis pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan fakta, pendekatan sosiologis hukum, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif lalu penyajian data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif. Hasil penelitian tentang Implementasi Asimilasi Terhadap Narapidana Untuk Pencegahan Dan Penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli Kebijakan ini secara cepat telah berhasil mengeluarkan 142 orang dari Lapas Narkotika Bangli, sehingga sedikit memberikan kontribusi untuk melonggarkan tingkat overcrowded meskipun masih jauh saat ini masih terjadi overcrowded, dari 1.200 napi sebelum kebijakan diterapkan menjadi 1.068 Napi setelah kebijakan di implementasikan.]]>
<![CDATA[ANALISIS SANKSI HUKUM ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP INSIDEN BOCORNYA DATA PRIBADI MASYARAKAT DARI PUSAT DATA NASIONAL (PDN) INDONESIA ]]>
<![CDATA[Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari]]>;
<![CDATA[I Wayan Gde Wiryawan]]>;
<![CDATA[I Gusti Bagus Hengki]]>;
<![CDATA[Ni Nyoman Manik Gita Asrita]]>;
<![CDATA[I Kadek Agus Aditya Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Saraswati Vol 6 No 2 (2024): JHS SEPTEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The concept of legal responsibility is related to legal obligations, which means that a person is legally responsible for their actions and can be subject to sanctions if their actions conflict with their obligations. The term governmental liability is a form of accountability resulting from government actions that violate the law. One of the things that the government must be held accountable for is the failure to protect the personal data of Indonesian citizens in the incident where the National Data Center was breached due to a weak national defense system. This research discusses legal sanctions that can be applied to the government and the implications of these sanctions in the world of law in Indonesia. The methodology that researchers use is a normative legal research methodology with a statutory and regulatory approach, where the results are presented using analytical descriptive techniques. The aim of this research is to find new legal facts in the field of data protection. It can be concluded that the sanctions imposed within the scope of government office responsibilities for failure to protect personal data are in the form of administrative sanctions or civil sanctions, while from the perspective of personal responsibility they can be in the form of administrative sanctions or civil or criminal sanctions. The existence of legal sanctions for protecting personal data (UU PDP, UU ITE) has created a definite legal atmosphere, but these regulations have not been effective in preventing the onslaught of various types of multi-diverse risks in the cyber world]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK MENJADI PUPUK KOMPOS DI TPS 3R DESA BATUAN ]]>
<![CDATA[I Made Surya Hermawan]]>;
<![CDATA[I Wayan Gde Wiryawan]]>;
<![CDATA[I Ketut Hari Hendra Setiawan]]>;
<![CDATA[I Putu Dida Renata]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdi Dharma Masyarakat (JADMA) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36733/jadma.v5i2.10068
<![CDATA[Masalah yang terlihat di Desa Batuan, Gianyar adalah kurang banyaknya kesadaran masyarakat dalam dalam pengelolaan sampah yanng berada di Desa Batuan dimana masyarakat enggan untuk melakukan pemilahan sampah hasil dari rumah tangga. Dalam hal ini menjadi penyebab kurangnya kesadaran masyarakat dan ketidak tauan dalam mengolah dan memilah sampah terutama organik dilingkungan sekitarnya. Maka seiring berjalanya waktu atas persamalahan yang terjadi di desa Batuan tersebut oleh karena itu kami ingin untuk mengembangkan lebih dalam untuk pengelolaan sampah organik tersebut untuk bisa nanti diketahui oleh masyarakat serta bisa untuk ikut dalam pengelolaan sampah termasuk tahapan pemisahan, pengomposan, dan pemanfaatan hasil akhirnya. dan penerapan praktik 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menjadi landasan dalam mengelola sampah organik, dengan fokus pada pengurangan volume limbah, penggunaan kembali bahan organik, dan daur ulang melalui proses pengomposan sampah di desa serta bisa untuk melestarikan lingkungan serta menghadrikan nilai positif kebersihan dan keasrian untuk desa. Program kerja ini merupakan program yang sudah dirancang untuk meningkatkan pengelolaan sampah organik di TPS 3R untuk menjadi pupuk kompos serta untuk bisa melakukan pembaruan kemasan dari hasil dari pupuk kompos organik tersebut guna meningkatkan daya jual dan program ini juga berguna untuk mengurangi serta memanfatkan sampah organik yang ada di Desa Batuan, Gianyar]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN WARGA NEGARA ASING (WNA) TERKAIT PENGGUNAAN KENDARAAN RENTAL YANG TERKENA TILANG ELEKTRONIK DI BADUNG (STUDI DI CV. BALI MUTIA RENTAL) ]]>
<![CDATA[Arinanda Kusuma, Anak Agung Ngurah]]>;
<![CDATA[Wiryawan, I Wayan Gde]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ETLE is an electronic system of supervision and law enforcement for motorists in traffic. The application of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) that occurs is very disadvantage to the community, especially rental business owners, where the violator is the renters of the vehicle, while the one who is obliged to pay or be responsible is the owner of the vehicle. Foreigners as renters should provide responsibility in the event of an electronic ticket violation. The research method used is empirical legal research, namely, where the law is conceptualised as real behaviour based on unwritten social symptoms. In this case, the researcher examines the renter and the vehicle rental business from a legal perspective, while data collection is carried out through observation, interview, and documentation techniques. The author concludes that foreigners as tenants have not been fully responsible for the rental party due to factors and the non-optimal implementation of ETLE.]]>
