Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Bestuur Jurnal Advokasi Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Jurnal Bakti Saraswati Mimbar Keadilan PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual International Journal of Law Reconstruction Jurnal Hukum Magnum Opus Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Analisis Hukum JHCLS Jurnal Hukum Saraswati Journal Equity of Law and Governance International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD) JUMAHA YUSTHIMA Jurnal Abdi Dharma Masyarakat Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues Paradharma: Jurnal Aplikasi IPTEK Asian Journal of Social and Humanities Contrarius Series: Law & Social Justice
I Wayan Gde Wiryawan
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi e-commerce dengan Sistem COD (Cash On Delivery) I Wayan Gde Wiryawan
Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.566 KB)

Abstract

perdagangan secara elektronik (e-commerce) yang massif pada era digital telah menjadikan perusahaan jasa pengiriman memiliki peran sentral dalam distribusi barang kepada konsumen yang menyebabkan kurir akan berhadapan langsung pembeli. Namun, jika terjadi komplain terhadap penjual akan menimbulkan kerugian materiil dan inmateriil terhadap kurir sebagai pekerja pada perusahaan jasa pengiriman. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai dua permasalahan yang terjadi pada transaksi dengan sistem COD. Pertama hak dan kewajiban kurir dalam e-commerce dengan sistem COD (Cash on Delivery) dan kedua, perlindungan hukum kurir terhadap komplain konsumen dalam e-commerce yang menggunakan sistem COD. Artikel ini membahas tentang perkembangan transaksi e-commerce dengan berbagai inovasinya yang juga berpotensi terhadap semakin kompleknya permasalahan kurir sebagai ujung dari transaksi jual-beli secara online. Pengaturan mekanisme COD dalam laman penyelenggara marketplace hanya berupa pedoman teknis yang tidak memiliki kekuatan hukum untuk melindungi kurir. Kekosongan hukum tersebut menyebabkan perusahaan tidak memiliki panduan yang jelas terhadap manajemen resiko dan sistem mitigasi terhadap permasalahan yang dihadapi kurir dalam mengirimkan barang dengan system COD.
COMMUNITY PARTICIPATION ON WASTEWATER TREATMENT PLANT DEVELOPMENT IN BAJERA VILLAGE I Gede Adnyana; I Wayan Gde Wiryawan; Sang Putu Kaler Surata; I Ketut Sumantra
International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD) Vol. 2 No. 2 (2020): International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD)
Publisher : Lembaga Penelitian dan `Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.883 KB)

Abstract

The concept of community-based wastewater management is currently considered an appropriate concept in carrying out a sanitation facility development program, especially domestic wastewater treatment facilities. Therefore, through the Community-Based Total Sanitation program by constructing communal wastewater treatment plants (WWTP) using the Community Based Participatory Research pattern, it is hoped that the pattern of handling sanitation problems in Bajera Village can be more optimal, from planning, development to management and monitoring. The objective to be achieved in this research is to formulate a participatory Communal WWTP development strategy in accordance with the level of community needs in Bajera Village. This research design uses qualitative methods by involving field participants and validation participants. Data collection techniques using open questionnaires, semi-structured interviews, and FGD. After analyzing the data using the Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) method, the strategies carried out through social engineering are: (1). Conduct education through integrated outreach by involving relevant regional authorities. (2). Involving traditional leaders, religious leaders, youth leaders, women leaders, and migrant communities starting from the planning, development, management, and monitoring stages. (3). Make awig-awig and village regulations on wastewater management which are then used as the basis for regularity in community life so that a clean and healthy environment is formed.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA TANPA PERJANJIAN KERJA TERTULIS DI PT. SUKAMULIA MANDIRI AGUNG CABANG BALI Desak Komang Sri Adnyani I Wayan Gde Wiryawan
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (903.175 KB) | DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2574

Abstract

Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Beberapa perusahaan melakukan perjanjian kerja tanpa perjanjian kerja tertulis. Seperti halnya di PT. Sukamulia Mandiri Agung Cabang Bali terdapat hubungan kerja dengan pekerjanya tidak melakukan perjanjian kerja secara tertulis. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya perlindungan hukum terhadap pekerja sehingga perusahaan dapat bertindak semena-mena terhadap hak-hak pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan dari perlindungan pekerja yang tanpa perjanjian kerja tertulis di perusahaan tersebut tentunya sangat sulit untuk dijadikan pedoman atau bukti apabila dikemudian harisalah satu pihak khususnya pihak perusahaan/pengusaha melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja lisan tersebut. Serta masih sangat lemah, atau belum berjalan dengan maksimal, karena masih terdapat pelanggaran terhadap jenis perlindungan pekerja secara ekonomis, secara sosial dan secara teknis.
PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA DALAM PUBLIKASI TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN DI POLDA BALI I Gede Febriana Wisnu Saputra; I Wayan Gde Wiryawan
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.412 KB)

Abstract

The existence of the police is very closely related to the community. At present, the good reputation of the police in the eyes of the public is often tarnished by the actions of the individuals themselves who often make mistakes against the public in the field, resulting in the emergence of criticism and the reputation and credibility of the police. In line with these problems, in order to realize good governance, the police are currently trying to change the paradigm in the public relations sector as an alternative solution for the police to be more active in disseminating information related to performance through various media including the media. social services so that the public still trusts the police and can better understand the policies taken by the police in carrying out their duties. This study aims to analyze the role of social media in the publication of the duties and functions of the police and what factors influence the use of social media by the police at the Bali Police. This research contains empirical legal research, using descriptive research and using qualitative data analysis. From the research conducted, it is known that the role of social media in the publication of the duties and functions of the police at the Bali Police, including as a technical communication, communication facilitator and problem solving. Furthermore, there are two factors that influence the use of social media as a means of publication by the police, namely internal factors and external factors. The internal factors that influence are the development of technology and information, while the external factors that influence are caused by the fact that there are still many people who do not believe in the police
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEKERJA YANG DIRUMAHKAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Ni Putu Febby Indrayani; I Wayan Gde Wiryawan
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.232 KB)

Abstract

Praktek pekerja yang dirumahkan selama pandemi covid-19 menjadi fenomena yang kerap terjadi di dunia ketenagakerjaan. Salah satu penyebabnya adalah karena desakan situasi yang semakin sulit yang baik bagi pengusaha maupun pekerja. Kondisi perusahaan yang semakin tidak menentu semakin memberi dampak kepada kelangsungan kehidupan buruh. Praktek merumahkan buruh menjadi hal yang kian meningkat angkanya sejak Indonesia dikonfirmasi terpapar pandemi covid-19. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pun belum secara jelas mengatur mengenai perlindungan hukum praktek pekerja yang dirumahkan di situasi darurat. Istilah “dirumahkan” tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mengenai istilah “dirumahkan” ini, kita dapat merujuk kepada Butir f Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Kepada Pimpinan Perusahaan di Seluruh Indonesia Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal (“SE Menaker 907/2004”) yang menggolongkan “meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu” sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja dan beberapa aturan lainnya dengan ketentuan-ketentuannya harusnya mampu memberikan jaminan bagi kesejahteraan pekerja dan juga kelangsungan usaha yang ada. Namun pada kenyataannya surat edaran tersebut belum mampu diterapkan secara maksimal di tengah kondisi pandemi. Jika aturan hukum yang berlaku mampu diterapkan secara maksimal tentu hal tersebut akan menjadi angin segar bagi dunia usaha di Indonesia.
FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN CYBER CRIME YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING DI BALI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Made Wisnu A. S.; I Wayan Gde Wiryawan; Kt. Sukawati Lanang P. P.
Jurnal Yusthima Vol. 1 No. 01 (2021): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (659.804 KB) | DOI: 10.36733/yusthima.v1i01.2984

Abstract

One of the negative impacts of the development of tourism in Bali triggers the development of criminal acts committed by foreigners. The purpose of this study is to find out (1) the factors causing the occurrence of cyber crimes committed by foreigners in Bali; and (2) efforts to overcome cyber crimes committed by foreigners in Bali. The research method used is a type of normative legal research. The results of the research show (1) The factors causing the occurrence of cyber crimes committed by foreigners in Bali have three elements: an act that is against the law; carried out by the foreigner and carried out for personal and/or group gain while on the other hand harming the other party either directly or indirectly. Pressure is generally caused by individual behavior that causes them to commit crimes. Another cause of crime is the opportunity (opportunity). The opportunity is wide open for foreigners in Bali to commit crimes including cyber crime; (2) Efforts to overcome cyber crimes committed by foreigners in Bali can be carried out by implementing cyber law or legal policies in the cyber field. However, the legal system in Indonesia has not specifically regulated cybercrime. Salah satu dampak negatif dari perkembangan pariwisata di Bali memicu berkembangnya tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang asing. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) faktor penyebab terjadinya kejahatan cyber crime yang dilakukan oleh orang asing di Bali; dan (2) upaya penanggulangan kejahatan cyber crime yang dilakukan oleh orang asing di Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Faktor penyebab terjadinya kejahatan cyber crime yang dilakukan oleh orang asing di Bali memiliki tiga unsur: adanya perbuatan yang melawan hukum; dilakukan oleh orang asing tersebut dan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompok sementara di lain pihak merugikan pihak lain baik langsung maupun tidak langsung. Tekanan (pressure) umumnya disebabkan karena perilaku individual yang menyebabkannya melakukan kejahatan. Penyebab kejahatan lainnya adanya kesempatan (oppurtunity).Kesempatan itu terbuka lebar bagi orang asing di Bali untuk melakukan kejahatan termasuk kejahatan cyber crime; (2) Upaya penanggulangan kejahatan cyber crime yang dilakukan oleh orang asing di Bali dapat dilakukan dengan penerapan cyber law atau kebijakan hukum di bidang cyber. Namun demikian, sistem perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai cybercrime.
Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi e-commerce dengan Sistem COD (Cash On Delivery) I Wayan Gde Wiryawan
Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.566 KB)

Abstract

perdagangan secara elektronik (e-commerce) yang massif pada era digital telah menjadikan perusahaan jasa pengiriman memiliki peran sentral dalam distribusi barang kepada konsumen yang menyebabkan kurir akan berhadapan langsung pembeli. Namun, jika terjadi komplain terhadap penjual akan menimbulkan kerugian materiil dan inmateriil terhadap kurir sebagai pekerja pada perusahaan jasa pengiriman. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai dua permasalahan yang terjadi pada transaksi dengan sistem COD. Pertama hak dan kewajiban kurir dalam e-commerce dengan sistem COD (Cash on Delivery) dan kedua, perlindungan hukum kurir terhadap komplain konsumen dalam e-commerce yang menggunakan sistem COD. Artikel ini membahas tentang perkembangan transaksi e-commerce dengan berbagai inovasinya yang juga berpotensi terhadap semakin kompleknya permasalahan kurir sebagai ujung dari transaksi jual-beli secara online. Pengaturan mekanisme COD dalam laman penyelenggara marketplace hanya berupa pedoman teknis yang tidak memiliki kekuatan hukum untuk melindungi kurir. Kekosongan hukum tersebut menyebabkan perusahaan tidak memiliki panduan yang jelas terhadap manajemen resiko dan sistem mitigasi terhadap permasalahan yang dihadapi kurir dalam mengirimkan barang dengan system COD.
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) DI PT PLN (PERSERO) UID BALI Ni Kadek Ayu Murtiasih; I Wayan Gde Wiryawan
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi perusahaan, perencanaan,tanggung jawab, pelaksanaan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaaankebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam rangka mengendalikan risikoyang berkaitan dengan kegiatan di tempat kerja agar dapat tercipta tempat kerjayang aman, efesien dan produktif. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahuipelaksanaan sistem manajemen K3 di PT. PLN (Persero) UID Bali denganmenggunakan metode kualitatif yang melibatkan 4 orang informan. Dalamlingkungan kerja PT PLN (Persero) berpotensi bahaya diantaranya adalah adanyapotensi bahaya berupa ledakan tegangan listrik yang sangat besar. Dari hasilpenelitian pada Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero), dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan SMK3 masih ada beberapa pekerja yangmasih kurang dalam menerapkan pemakaian APD (Alat Pelindung Diri)sehingga peneliti selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam lagimengenai faktor yang menyebabkan pekerja tidak atau kurang menerapkanAPD (Alat Pelindung Diri) tersebut.
THE PROTECTION OF PECALANG AS A SECURITY AT CONFERENCES (BETWEEN FUNCTIONS IN THE CUSTOMARY VILLAGE AND AS AN EMPLOYEE) I Wayan Gde Wiryawan
Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 1 (2014): Legal and Development
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.blj.2014.001.01.05

Abstract

Pecalang is a unit of traditional security officers in Bali, who have the authority to maintain the order and security in the region of customary village. This research is normative legal research. Legal materials derived from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Pecalang as an instrument for securing the customary village is the unity of the traditional safeguards of every customary village in Bali in charge of maintaining the order in their village. The existence of the pecalang in securing the conference is a requirement of the event organizer. Pecalang as a non-permanent employee in securing the conference employed only in a specified period that is prior to and during the conference. As non-permanent employees then pecalang are entitled to protection.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI (Studi pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi & Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara No.128/6597/Sj, No.15 Tahun 2018, No.153/Kep/2018 I gusti ngurah made sumantri; I Wayan Gde Wiryawan
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This Joint Decree (SKB) of 3 Ministers is a product of the government and serves as a guideline for officials authorized to issue punishments to issue decisions on honorable or dishonorable dismissal for civil servants who have committed a crime. Therefore, the author is interested in formulating the following problems: (1) how is the juridical study of the Joint Ministerial Decree on Law Enforcement Against Civil Servants Who Have Been Sentenced to Based on a Court Decision with Permanent Legal Force for Committing a Crime of Occupational Crime in Freies Ermessen against Civil Servants in the Provincial Government of Bali, (2) how is the validity of the Joint Ministerial Decree in imposing sentences based on Court Decisions with Permanent Legal Force for Committing a Crime of Occupational Crime. The results of the study: (1) Juridical study of the Ministerial Joint Decree on Law Enforcement Against Civil Servants Who Have Been Sentenced to a Court Decision with Permanent Legal Force for Committing a Crime Act in the freies emerssen against Civil Servants in the Provincial Government of Bali will lead to ambiguity in the form of state administrative legal actions which can lead to conflict norms between these SKB 3 Ministers and Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatuses which in this case is the giver of authority to be able to see from the validity of the Ministerial Joint Decree, (2) The validity of the Joint Decree of the 3 Ministers can be concluded: first, this SKB of 3 Ministers is a policy regulation issued as a guideline for Personnel Development Officials based on a court decision that has permanent legal force. Second, the SKB 3 Ministers can be qualified as a legal juridical instrument (rechtmatig), unless it is enforced backwards (terugwerkend).
Co-Authors A.A. Putu Wiwik Sugiantari Adrian Ming Amad Sudiro Anak Agung Gd Agung Kresna Astina Anak Agung Putri Krisnadewi Arinanda Kusuma, Anak Agung Ngurah Dewa Ayu Dwi Putri Dewi, Bunga Dwi Dharmayanthi, Ni Nengah Gede Agung Wirawan Nusantara I Dewa Ayu Nyoman Utari Sastrani I Gede Adnyana I Gede Cahyadi Putra I Gede Febriana Wisnu Saputra I Gusti Agung Ayu Istri Lestari I Gusti Bagus Hengki I Gusti Ngurah Bagus Gunadi I gusti ngurah made sumantri I Kadek Agus Aditya Putra I Ketut Hari Hendra Setiawan I Ketut Sukewati Lanang Putra Perbawa I Ketut Sumantra I Ketut Surata I Komang Andi Wahyu Di Putra I Made Surya Hermawan I Nyoman Putu Budiartha I Putu Dida Renata I Wayan Eka Artajaya I Wayan Wahyu Wira Udytama I Wayan Wiasta Ida Bagus Brahma Kusuma Ida Bagus Gede Subawa Johannes Ibrahim Kosasih Kadek Apriliani Kadek Apriliani Kadek Apriliani Kadek Hera Dwi Wahyuni Komang Vina Listiani Kt. Sukawati Lanang P. P. Lis Julianti Made Hendra Wijaya Made Wisnu A. S. Maha Nugraha, Ida Bagus Gede Praditya Maheswara Perbawa Sukawati Mella Ismelina Farma Rahayu Ni Kadek Ayu Murtiasih Ni Nengah Dwi Dharmayanthi Ni Nyoman Manik Gita Asrita Ni Putu Febby Indrayani Ni Putu Shinta Dewi NI WAYAN SUASTINI Nurhidayah binti Abdullah Purnami, A.A. Ayu Nanda Wira Putu Lantika Oka Permadhi Putu Novarisna Wiyatna Residharmini, Gusti Ayu Putu Rizozoda Tura Rabbim Salsabila, Unik Hanifah Sang Putu Kaler Surata Sastrani, I Dewa Ayu Nyoman Utari Subawa, Ida Bagus Gede Thalib, Emmy Febriani Wayan Maba