Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Bestuur Jurnal Advokasi Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Jurnal Bakti Saraswati Mimbar Keadilan PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual International Journal of Law Reconstruction Jurnal Hukum Magnum Opus Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Analisis Hukum JHCLS Jurnal Hukum Saraswati Journal Equity of Law and Governance International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD) JUMAHA YUSTHIMA Jurnal Abdi Dharma Masyarakat Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues Paradharma: Jurnal Aplikasi IPTEK Asian Journal of Social and Humanities Contrarius Series: Law & Social Justice
I Wayan Gde Wiryawan
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
APLIKASI METODE PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS UNTUK ANAK-ANAK DI PANTI ASUHAN WISMA ANAK-ANAK HARAPAN Ni Wayan Suastini; Adrian Ming; I Wayan Gde Wiryawan
Jurnal Abdi Dharma Masyarakat (JADMA) Vol. 4 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : LPPM Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jadma.v4i1.6601

Abstract

Program Pengabdian Masyarakat Peduli Bencana COVID-19 merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka kepedulian Universitas Mahasaraswati Denpasar terhadap masyarakat yang terkena dampak dari penyakit Coronavirus itu sendiri. Terhitung sejak Maret 2019 lalu, pembelajaran daring merupakan salah satu dampak terbesar yang disebabkan dalam hal belajar-mengajar. Salah satu yang sangat terdampak oleh pandemi ini adalah siswa/i yang berada di panti asuhan, dikarenakan proses pembelajaran yang dinilai tidak efektif dan kurangnya materi yang diresapi oleh siswa/i. Ditambah lagi kurangnya pengawasan dari orang tua asuh mengingat terdapat banyak anak yang diasuh di panti tersebut. Oleh karena itu, dilakukanlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan bimbingan belajar Bahasa Inggris di Panti Asuhan Wisma Anak-Anak Harapan, Desa Dalung, Br. Untal-Untal guna membantu anak-anak panti dalam memahami, serta dapat mempraktekkan materi yang diberikan, dan agar tidak menjadi beban bagi orang tua asuh dalam mengajarkan Bahasa Inggris kepada anak-anaknya. Terdapat 2 program yang akan dilaksanakan yaitu memberikan bimbingan belajar berupa materi baru maupun materi yang telah diajarkan oleh guru mereka di sekolah, dan membuatkan games untuk mengasah daya ingat anak pada siswa Sekolah Dasar di Panti Asuhan Wisma Anak-Anak Harapan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu pembelajaran anak dalam berkonsentrasi hingga merangsang daya ingat mereka melalui gambar.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI GADGET BEKAS (Studi Pada Toko Joy Phone Gianyar Bali) Maha Nugraha, Ida Bagus Gede Praditya; Wiryawan, I Wayan Gde
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti keberlakuan hukum di dalam masyakat merupakan penelitian penafsiran sebagai peristiwa empiris atau nyata dengan melakukan pengamatan dalam keadaan yang sesungguhnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara (interview) dan teknik studi perpustakaam (library research). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli gadget bekas (second) di Toko Joy Phone belum sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya penyampaian informasi produk dan prosedur penggunaan garansi kepada konsumen sehingga menyebabkan tidak semua konsumen memahami tentang produk dan garansi produk. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap jaminan garansi dalam melakukan transaksi jual beli gadget bekas (second) di Toko Joy Phone telah dilakukan tetapi belum sesuai dalam pemberian garansi bagi setiap produk gadget yang dijual. Toko Joy Phone memberikan jaminan garansi belum sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan melanggar Pasal 2 ayat (1) Permendag Nomor 19/M-Dag/Per/5/2009 yang mewajibkan produk telematika dan elektronika dilengkapi dengan kartu jaminan/garansi purna jual.
TINJAUAN YURIDIS UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERHADAP LESBIAN,GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DI INDONESIA Purnami, A.A. Ayu Nanda Wira; Wiryawan, I Wayan Gde
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The phenomenon of deviating from sexual orientation or the lifestyle of modern society which is familiar with the concepts of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, hereinafter referred to as LGBT) in Indonesia itself, LGBT has become a big issue in recent years. The issue raised is how to regulate Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) in Law No. 39 concerning human rights for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) and how Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) exist. Viewed from a human rights perspective. The type of research used is a normative juridical research method by examining laws and regulations with the problem being studied. The results of the discussion explained that the law in Indonesia clearly does not condone LGBT, let alone deviations in behavior or ideology as legal reasons why LGBT should be rejected.
IMPLEMENTASI ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI Wiryawan, I Wayan Gde; Subawa, Ida Bagus Gede; Sastrani, I Dewa Ayu Nyoman Utari
Jurnal Yusthima Vol. 3 No. 1 (2023): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v3i1.6579

Abstract

Munculnya Corona Virus Disease 2019 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan social distancing maupun physical distancing di tengah-tengah masyarakat termasuk di dalam Lapas maupun di dalam Rutan yang ada di seluruh Indonesia. Dikarenakan keadaan rutan maupun lapas kita yang over kapasitas tentunya tidak bisa menerapkan social distancing maupun physical distancing maka muncullah Kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 10 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi dalam menanggulangi pandemic Covid-19. Ternyata kebijakan ini menuai beberapa kontroversi, dari meningkatnya jumlah kriminalitas dan terjadinya residivis. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, dengan jenis pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan fakta, pendekatan sosiologis hukum, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif lalu penyajian data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif. Hasil penelitian tentang Implementasi Asimilasi Terhadap Narapidana Untuk Pencegahan Dan Penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli Kebijakan ini secara cepat telah berhasil mengeluarkan 142 orang dari Lapas Narkotika Bangli, sehingga sedikit memberikan kontribusi untuk melonggarkan tingkat overcrowded meskipun masih jauh saat ini masih terjadi overcrowded, dari 1.200 napi sebelum kebijakan diterapkan menjadi 1.068 Napi setelah kebijakan di implementasikan.
ANALISIS SANKSI HUKUM ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP INSIDEN BOCORNYA DATA PRIBADI MASYARAKAT DARI PUSAT DATA NASIONAL (PDN) INDONESIA Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari; I Wayan Gde Wiryawan; I Gusti Bagus Hengki; Ni Nyoman Manik Gita Asrita; I Kadek Agus Aditya Putra
Jurnal Hukum Saraswati Vol 6 No 2 (2024): JHS SEPTEMBER 2024
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The concept of legal responsibility is related to legal obligations, which means that a person is legally responsible for their actions and can be subject to sanctions if their actions conflict with their obligations. The term governmental liability is a form of accountability resulting from government actions that violate the law. One of the things that the government must be held accountable for is the failure to protect the personal data of Indonesian citizens in the incident where the National Data Center was breached due to a weak national defense system. This research discusses legal sanctions that can be applied to the government and the implications of these sanctions in the world of law in Indonesia. The methodology that researchers use is a normative legal research methodology with a statutory and regulatory approach, where the results are presented using analytical descriptive techniques. The aim of this research is to find new legal facts in the field of data protection. It can be concluded that the sanctions imposed within the scope of government office responsibilities for failure to protect personal data are in the form of administrative sanctions or civil sanctions, while from the perspective of personal responsibility they can be in the form of administrative sanctions or civil or criminal sanctions. The existence of legal sanctions for protecting personal data (UU PDP, UU ITE) has created a definite legal atmosphere, but these regulations have not been effective in preventing the onslaught of various types of multi-diverse risks in the cyber world
Juridical Review of the Position of Substitute Notaries According to Law Number 2 of 2014 Amending Law Number 30 of 2004 on Notary Positions Ni Nengah Dwi Dharmayanthi; I Wayan Gde Wiryawan
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 3 No. 2 (2024): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v3i2.450

Abstract

Notaries serve as custodians of legal certainty, facilitating transactions and agreements in the public sphere. However, circumstances may necessitate the appointment of substitute notaries to ensure continuity of service when a definitive notary is unavailable. This study aims to analyze the legal position and responsibilities of substitute notaries in Indonesia, as stipulated in Law No. 2 of 2014, which amended Law No. 30 of 2004 on Notary Positions. Employing normative legal research methods, this study examines the authority, obligations, and accountability of substitute notaries in drafting deeds and maintaining justice. Findings reveal that substitute notaries, despite not requiring a Master of Notary degree, possess equivalent authority and responsibility as definitive notaries during their tenure. Their duties include ensuring the validity, material truth, and confidentiality of deeds while adhering to professional ethics. This research highlights gaps in qualifications and responsibilities between substitute and definitive notaries, calling for enhanced regulation and training to maintain equitable standards. These findings have implications for legal reforms, aiming to ensure fairness, accountability, and public trust in notary services.
PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK MENJADI PUPUK KOMPOS DI TPS 3R DESA BATUAN I Made Surya Hermawan; I Wayan Gde Wiryawan; I Ketut Hari Hendra Setiawan; I Putu Dida Renata
Jurnal Abdi Dharma Masyarakat (JADMA) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : LPPM Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jadma.v5i2.10068

Abstract

Masalah yang terlihat di Desa Batuan, Gianyar adalah kurang banyaknya kesadaran masyarakat dalam dalam pengelolaan sampah yanng berada di Desa Batuan dimana masyarakat enggan untuk melakukan pemilahan sampah hasil dari rumah tangga. Dalam hal ini menjadi penyebab kurangnya kesadaran masyarakat dan ketidak tauan dalam mengolah dan memilah sampah terutama organik dilingkungan sekitarnya. Maka seiring berjalanya waktu atas persamalahan yang terjadi di desa Batuan tersebut oleh karena itu kami ingin untuk mengembangkan lebih dalam untuk pengelolaan sampah organik tersebut untuk bisa nanti diketahui oleh masyarakat serta bisa untuk ikut dalam pengelolaan sampah termasuk tahapan pemisahan, pengomposan, dan pemanfaatan hasil akhirnya. dan penerapan praktik 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menjadi landasan dalam mengelola sampah organik, dengan fokus pada pengurangan volume limbah, penggunaan kembali bahan organik, dan daur ulang melalui proses pengomposan sampah di desa serta bisa untuk melestarikan lingkungan serta menghadrikan nilai positif kebersihan dan keasrian untuk desa. Program kerja ini merupakan program yang sudah dirancang untuk meningkatkan pengelolaan sampah organik di TPS 3R untuk menjadi pupuk kompos serta untuk bisa melakukan pembaruan kemasan dari hasil dari pupuk kompos organik tersebut guna meningkatkan daya jual dan program ini juga berguna untuk mengurangi serta memanfatkan sampah organik yang ada di Desa Batuan, Gianyar
PERTANGGUNGJAWABAN WARGA NEGARA ASING (WNA) TERKAIT PENGGUNAAN KENDARAAN RENTAL YANG TERKENA TILANG ELEKTRONIK DI BADUNG (STUDI DI CV. BALI MUTIA RENTAL) Arinanda Kusuma, Anak Agung Ngurah; Wiryawan, I Wayan Gde
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ETLE is an electronic system of supervision and law enforcement for motorists in traffic. The application of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) that occurs is very disadvantage to the community, especially rental business owners, where the violator is the renters of the vehicle, while the one who is obliged to pay or be responsible is the owner of the vehicle. Foreigners as renters should provide responsibility in the event of an electronic ticket violation. The research method used is empirical legal research, namely, where the law is conceptualised as real behaviour based on unwritten social symptoms. In this case, the researcher examines the renter and the vehicle rental business from a legal perspective, while data collection is carried out through observation, interview, and documentation techniques. The author concludes that foreigners as tenants have not been fully responsible for the rental party due to factors and the non-optimal implementation of ETLE.
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN UPAH PEKERJA PADA UNIT USAHA DESA ADAT (BAGA UTSAHA PADRUEN DESA ADAT) DALAM PERSPETIF UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Ida Bagus Brahma Kusuma; I Wayan Gde Wiryawan; I Wayan Eka Artajaya
Jurnal Hukum Saraswati Vol 7 No 01 (2025): JURNAL HUKUM SARASWATI MARET 2025
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v7i01.11496

Abstract

Indonesia as the 5th largest population country in the world, Indonesia has a very large labor force. Labor dynamics are very interesting to study and research more deeply because as a large population in Indonesia has switched, which used to make a living as a farmer but now more are working in the industrial sector which often causes many problems that have no end. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 27 paragraph (2) stipulates that “Every citizen has the right to a job and a livelihood worthy of humanity”. This provision raises issues related to the dilemma of workers with the concept of ngayah in the protection of workers' wages in the customary village business unit of the customary village? This arises from the phenomenon of dilemma between the concept of ngayah and the perspective of labor law. The concept of ngayah is a very principle thing by indigenous peoples on the basis of sincere values, which of course must get legal protection by the government against businesses that are done to produce in this case the business of baga utsaha padruen traditional village which oversees traditional village tourism with the management of the traditional village itself.
Wage System for Workers in The Confectionery Company Wiryawan, I Wayan Gde; Apriliani, Kadek
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 4 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i04.p08

Abstract

A decent living is a standard requirement for an employee or single worker to live physically well within a month. To fulfill this, the government has established regulations so that the wages earned by workers can meet their basic living needs. This study discusses the wage system in Indonesia, as well as the Wage System for Workers at PT Wedanata Industri Nusantara in Badung, Bali. The methodology used is an empirical juridical research methodology, approaching facts occurring in the field related to the legal issues examined. The aim of this research is to understand the implementation of wage regulations in conversion companies. It can be concluded that Indonesia has regulations governing wages and wage systems.
Co-Authors A.A. Putu Wiwik Sugiantari Adrian Ming Amad Sudiro Anak Agung Gd Agung Kresna Astina Anak Agung Putri Krisnadewi Arinanda Kusuma, Anak Agung Ngurah Dewa Ayu Dwi Putri Dewi, Bunga Dwi Dharmayanthi, Ni Nengah Gede Agung Wirawan Nusantara I Dewa Ayu Nyoman Utari Sastrani I Gede Adnyana I Gede Cahyadi Putra I Gede Febriana Wisnu Saputra I Gusti Agung Ayu Istri Lestari I Gusti Bagus Hengki I Gusti Ngurah Bagus Gunadi I gusti ngurah made sumantri I Kadek Agus Aditya Putra I Ketut Hari Hendra Setiawan I Ketut Sukewati Lanang Putra Perbawa I Ketut Sumantra I Ketut Surata I Komang Andi Wahyu Di Putra I Made Surya Hermawan I Nyoman Putu Budiartha I Putu Dida Renata I Wayan Eka Artajaya I Wayan Wahyu Wira Udytama I Wayan Wiasta Ida Bagus Brahma Kusuma Ida Bagus Gede Subawa Johannes Ibrahim Kosasih Kadek Apriliani Kadek Apriliani Kadek Apriliani Kadek Hera Dwi Wahyuni Komang Vina Listiani Kt. Sukawati Lanang P. P. Lis Julianti Made Hendra Wijaya Made Wisnu A. S. Maha Nugraha, Ida Bagus Gede Praditya Maheswara Perbawa Sukawati Mella Ismelina Farma Rahayu Ni Kadek Ayu Murtiasih Ni Nengah Dwi Dharmayanthi Ni Nyoman Manik Gita Asrita Ni Putu Febby Indrayani Ni Putu Shinta Dewi NI WAYAN SUASTINI Nurhidayah binti Abdullah Purnami, A.A. Ayu Nanda Wira Putu Lantika Oka Permadhi Putu Novarisna Wiyatna Residharmini, Gusti Ayu Putu Rizozoda Tura Rabbim Salsabila, Unik Hanifah Sang Putu Kaler Surata Sastrani, I Dewa Ayu Nyoman Utari Subawa, Ida Bagus Gede Thalib, Emmy Febriani Wayan Maba