Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lentera Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Jatiswara GANEC SWARA Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM
Laely Wulandari
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ) Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Penggelapan Yang Mengalami Amnesia Anbiyaa, Adinda Jingga Hawa; Rodliyah, Rodliyah; Wulandari, Laely
Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3511

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana seorang penyidik dapat mengajukan tersangka penggelapan yang sedang mengalami amnesia ke hadapan pengadilan serta memahami kebijakan undang-undang dalam isu perlindungan hukum dari berbagai aspek perlindungan hukum yang relevan terhadap tersangka yang mengalami amnesia. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum Empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tersangka akan tetap dapat diajukan menjadi terdakwa oleh penyidik ke hadapan pengadilan, meskipun keadaan mental dari tersangka sedang terganggu (Amnesia) sehingga dibutuhkannya suatu bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka yang sudah tercantum dalam KUHAP berupa, untuk diberitahu dengan jelas tentang tuduhan yang disangkakan, hak atas pendampingan hukum, hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa, dan hak untuk mempersiapkan pembelaan.
Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Satwa Yang Dilindungi Di NTB Athfal, Raudatul; Hamid, Abdul; Wulandari, Laely
Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3543

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum tindak pidana penyelundupan hewan satwa yang dilindungi di NTB, Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan BKSDA NTB dalam menanggulangi penyelundupan hewan satwa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukan penegakan hukum pidana terhadap kasus penyelundupan satwa yang dilindungi oleh Polda NTB bersama-sama dengan PPNS BKSDA NTB dilakukan dengan saling berkoordinasi. Sehingga dalam mewujudkan penegakan hukum penyelundupan hewan satwa yang dilindungi dengan mewujudkan suatu sistem yang melibatkan kebijakan, prosedur dan praktek-praktek yang dilakukan oleh lembaga- lembaga pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencegah, menemukan, mengejar, dan menindak pelanggaran hukum. Dan upaya BKSDA NTB dalam menanggulangi penyelundupan hewan satwa yang dilindungi di NTB dilakukan Secara Preventif (pencegahan) Preemtif (pembinaan) Represif (penindakan) dan kuratif (kerjasama).
Peran Budaya Hukum Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan Di Mataram Ayu Dhirastri Yattiki, Anak Agung; Wulandari, Laely; Amin, Idi
Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3556

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana budaya hukum dari masyarakat yang berhadapan dengan kasus kejahatan kesusilaan serta apa saja kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya penegakan hukum tindak pidana kesusilaan. Budaya hukum korban yang takut dan pada umumnya lebih banyak bersikap diam terhadap reaksi kejahatan kesusilaan. Adanya budaya hukum masyarakat yang patriarki kemudian menganggap kejahatan kesusilaan merupakan suatu aib. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pada tahap akhir pihak kepolisian, lurah, babinsa serta dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kota Mataram mengupayakan untuk menempuh proses jalur hukum yang sudah disepakati oleh pihak korban maupun keluarga. Dalam melakukan upaya penegakan hukum pihak kepolisan mendapat beberapa kendala yang mampu teratasi dengan baik.
Efektifitas Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Lombok Timur Jayakusuma, Putra Alif; Wulandari, Laely; Ivan Natsir, Nanda
Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3642

Abstract

Peneltian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diwilayah Lombok Timur. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data hukum diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian efektifitas penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diwilayah Lombok Timur dapat dikatakan sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah laporan kasus yang masuk dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 sebanyak 35 kasus dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 6 kasus. Dalam penanggulangan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan, Kepolisian Resort Lombok Timur menitikberatkan pada langkah penal (represif) dan non penal (prevetif). Dalam menaggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tentu adanya dukungan dan hambatan yang di alami oleh Kepolisian Resort Lombok Timur.
Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Hijriatin Mastura, Ulan; Parman, H. Lalu; Wulandari, Laely
Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3643

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisispertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak subsidi dan bagaimana penerapan pidana terhadap bagaimana menafsirkan kata “penyalahgunaanpengangkutan” secara konkret dalam hal menentukan kepastian hukum sehingga terhindar dengan adanya multi tafsir dalam merumuskan suatu unsure dalam setiap tindakpidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam hasil penelitian pada putusan No 188/Pid.B/LH/2022/PN.Mtr hakim memberikan suatu pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan mengarah pada setiap unsur yang terdapat pada pasal 53 undang-undang minyak dan gas bumi yaitu terkait perizinan, namun hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tetap berdasarkan pada dakwaan Penuntut Umum dengan pasal 55 Undang-undang minyak dan gas bumi yang mengatur terkait penyalahgunaan pengangkutan yang belum mengakomodir setiap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI Salsabila kiasatina, Olga; Wulandari, Laely; Amin, Idi
Parhesia Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian data pribadi pengguna pinjaman online menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni primer, sekunder, dan tersier dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online yang menjadi korban tindak pidana pencurian data pribadi telah diatur dalam UU ITE yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua, UU Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, dan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 serta bentuk pertanggungjawaban pelaku berupa pidana penjara, denda, dan ganti rugi yang belum komprehensif diatur dalam peraturan tersebut karena belum mengatur mengenai tata cara lanjutan korban dalam mendapatkan ganti rugi.
The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Law System Saipudin, Lalu; HS., Salim; Rodliyah, Rodliyah; Wulandari, Laely
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v13i2.1817

Abstract

The development of corporations as main actors in economic activities brings significant impacts, both positive and negative on society and the environment. The phenomenon of corporate crime that harms the state, the public, and the environment drives the urgency of reforming corporate criminal liability in the Indonesian criminal law system. This study conceptually examines corporate criminal liability through a normative juridical and comparative approach, analyzing doctrines of criminal liability such as strict liability and vicarious liability (Article 37 of Indonesia’s new Criminal Code), as well as exploring the development of other liability models like corporate culture, identification theory, and management failure, which are relevant for application in Indonesian Criminal Law. In Indonesia’s new Criminal Code (KUHP), the recognition of corporations as criminal law subjects and their criminal liability is regulated under Articles 45 to 49, although normative problems persist concerning fault boundaries, structural relationships, criteria, and limitations of criminal liability. The study’s findings indicate that corporate punishment demands a legal system that is adaptive, and accountable, and considers organizational structure and internal corporate culture while upholding the principles of justice and proportionality in criminal law. By adopting contemporary theories and strengthening norms in sectoral laws, the corporate criminal liability system is expected to be able to provide deterrent effects and more effective protection for public interests.
KRIMINALISASI BRIBERY ACT IN PRIVATE SECTOR DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Zalianti, Elda; Wulandari, Laely; Rahmania, Nunung
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 3 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v3i2.373

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kriminalisasi Bribery Act In Private Sector sebagai Upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Suap di sektor swasta merupakan bentuk tindak pidana di Indonesia namun belum ada peraturan hukum positif yang mengatur secara masif dan mampu untuk mempidana pelaku suap di sektor swasta, hal ini telah menimbulkan kekosongan hukum. Dampak yang dapat disebabkan oleh adanya tindak pidana di sektor swasta sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat yaitu terganggunya aktivitas pasar dengan adanya persaingan tidak sehat menjadi urgensi penting perlunya aturan yang mampu mengakomodir tindak pidana suap di sektor swasta. Indonesia telah mengelompokan tindak pidana suap menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi (UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001) namun tidak mampu untuk menjerat pelaku suap di sektor swasta. Indonesia perlu menyesuaikan hukum pidana nasional dengan ketentuan UNCAC khususnya Pasal 21 UNCAC. Dengan melakukan formulasi kebijakan hukum pidana melalui perumusan unsur pasal tentang suap sektor swasta ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Penguatan Lembaga Anti-Korupsi dengan membentuk Direktorat Investigasi Financial Sektor Swasta untuk mendukung penanganan kasus suap di sektor swasta di masa yang akan datang.
PEMENUHAN HAK TAHANAN DISABILITAS PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN : (STUDI KASUS DI RUMAH TAHANAN KELAS II B PRAYA) Pebriazani, Adhinia Rifka; Rodliyah, Rodliyah; Wulandari, Laely
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2512

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi Syafruddin Arsyad Temenggung dan pertimbangan hakim Dissenting Opinion yang memutuskan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam hasil yang diteliti hakim memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan terdakwa dalam rangka melaksanakan perintah atasan dan kasus tersebut masuk dalam ranah hukum perdata. Namun, satu hakim mengatakan kasus tersebut masuk dalam ranah hukum pidana karena ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa.
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENIPUAN DAN PENGGELAPAN : (STUDI KASUS POLRESTA MATARAM) Achmad Hartadi, Adrian; Wulandari, Laely; Amin, Idi
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2523

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi restorative justice dalam kasus penipuan dan penggelapan di Polresta Mataram serta untuk mengetahui hambatan penyidik dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui restorative justice. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pedekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa, implementasi restorative justice dalam kasus penipuan dan penggelapan di Polresta Mataram dilakukan dengan kesepakatan yang terjadi terlebih dahulu antara kedua belah pihak yakni korban dan pelaku tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun, kewenangan dari pihak kepolisian dalam menerapkan prinsip ini takni dicantumkan dalam Telegram Kabareskrim Polri No,5 TR/583/VIII/2012 tentang penerapan Restorative Justice dan telah diubah dengan adanya surat edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 yakni Surat edaran tentang penerapan Restorative Justice. Terkait hambatan penyidik dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui restorative justice. Menurut penyidik Sat Reskrim Polresta Mataram ada beberapa faktor hambatan yang terjadi, hambatan yang terjadi pun secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 jenis hambatan, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal.
Co-Authors Abdul Hamid Achmad Hartadi, Adrian Anbiyaa, Adinda Jingga Hawa Anggraeni Putri, Rina Ardiansyah, Ruli Athfal, Raudatul Ayu Dhirastri Yattiki, Anak Agung Dina Putri Hanifah Echwan Iriyanto Fanny Tanuwijaya Gegi Deep, Baiq Gress Gustia Adrian Pah Hijriatin Mastura, Ulan HS, Salim Idi Amin, Idi Isabana, Ilham Ivan Natsir, Nanda Jayakusuma, Putra Alif KHALISHAH, KHANSA Lubis Lubis, Lubis Nanda Ivan Natsir, Nanda Ivan Nugraha, Aldino Parman, H. Lalu Parman, Lalu Pebriazani, Adhinia Rifka Rahmania, Nunung Rizqi, Farid Rodliyah Rodliyah Rodliyah, Rodliyah Saipudin, Lalu Salsabila kiasatina, Olga SYAMSUL HIDAYAT Taufik, Zahratul'ain Warsito, Gita Zalianti, Elda