Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.201
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lentera Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Jatiswara GANEC SWARA Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities
Laely Wulandari
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ) Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Hijriatin Mastura, Ulan; Parman, H. Lalu; Wulandari, Laely
Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3643

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisispertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak subsidi dan bagaimana penerapan pidana terhadap bagaimana menafsirkan kata “penyalahgunaanpengangkutan” secara konkret dalam hal menentukan kepastian hukum sehingga terhindar dengan adanya multi tafsir dalam merumuskan suatu unsure dalam setiap tindakpidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam hasil penelitian pada putusan No 188/Pid.B/LH/2022/PN.Mtr hakim memberikan suatu pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan mengarah pada setiap unsur yang terdapat pada pasal 53 undang-undang minyak dan gas bumi yaitu terkait perizinan, namun hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tetap berdasarkan pada dakwaan Penuntut Umum dengan pasal 55 Undang-undang minyak dan gas bumi yang mengatur terkait penyalahgunaan pengangkutan yang belum mengakomodir setiap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Balas Dendam Pornografi Dengan Mempergunakan Aplikasi “Deepfake” Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online Khalishah, Khansa; Wulandari, Laely; Ardiansyah, Ruli
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana bentuk dari perlindungan hukum yang diterima oleh perempuan korban balas dendam pornografi dengan mempergunakan aplikasi deepfake serta macam kendala dan hambatan yang terdapat didalam penegakannya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah penyalahgunaan artificial intelligence (AI) ini mengharuskan negara untuk meningkatkan perlindungan yang diberikan pada korban dalam ranah cyber crime, oleh karena itu korban balas dendam pornografi mendapatkan beberapa macam perlindungan seperti take down, right to be forgetten, kompensasi, restitusi, dan konseling. Upaya perlindungan hukum tersebut telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan undang-undang tersebut. Namun, dalam penegakan pemberian perlindungan hukum bagi korban balas dendam pornografi, terdapat berbagai macam hambatan dan kendala yang berdampak pada berkurangnya efektivitas perlindungan yang diberikan. Kendala tersebut berupa kurangnya kesadaran masyarakat akan berita-berita hoaks yang tersebar, sulitnya pembuktian dari penanganan kasus ini dikarenakan canggihnya teknologi di era 5.0, serta hambatan paling berarti adalah budaya patriarki dan victim blaming yang memojokan korban sehingga mengakibatkan adanya ketakutan dalam diri korban untuk menindak lanjuti peristiwa yang menimpanya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI Wulandari, Laely; Amin, Idi; Salsabila kiasatina, Olga
Parhesia Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian data pribadi pengguna pinjaman online menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni primer, sekunder, dan tersier dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online yang menjadi korban tindak pidana pencurian data pribadi telah diatur dalam UU ITE yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua, UU Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, dan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 serta bentuk pertanggungjawaban pelaku berupa pidana penjara, denda, dan ganti rugi yang belum komprehensif diatur dalam peraturan tersebut karena belum mengatur mengenai tata cara lanjutan korban dalam mendapatkan ganti rugi.
Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana di Indonesia Wulandari, Laely
RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities Vol. 3 No. 1 (2024): Retorika: Journal of Law, Social, and Humanities
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69503/retorika.v3i1.1572

Abstract

This study aims to 1) analyze the evidentiary power of electronic evidence in criminal cases, and 2) examine its implications for legal certainty and the protection of the defendant's rights. The type of research used is normative legal research. The approaches used are the statutory approach and the conceptual approach. The legal material for this study was obtained from related primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis was conducted using grammatical, systematic, and teleological interpretations, as well as examining relevant legal theories and legal principles. The results of the study indicate that electronic evidence is legally recognized and has the same evidentiary power as conventional evidence, as long as it meets the requirements of authenticity, integrity, and applicable legal procedures. The correct application of electronic evidence not only strengthens the evidence in criminal cases but also increases legal certainty and protects the rights of the defendant. The findings of this study provide a normative contribution to criminal justice practices in the digital era by ensuring the effective, legitimate, and fair application of electronic evidence, while simultaneously strengthening legal certainty and protecting the rights of the defendant.
Titik Singgung Hukum Administrasi Negara dan Pidana Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Wulandari, Laely; Titi Tantri
RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities Vol. 4 No. 1 (2025): Retorika: Journal of Law, Social, and Humanities
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69503/retorika.v4i1.1573

Abstract

This study aims to analyze the role of State Administrative Law in preventing corruption, examine Criminal Law in prosecuting corruption crimes, and identify normative points of intersection between State Administrative Law and Criminal Law for integrated corruption eradication. This study is a normative legal research with a statutory and conceptual approach. Legal materials include primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed through grammatical, systematic, and teleological interpretations, as well as legal theory and legal principles, including the principles of legality, legal certainty, accountability, transparency, and the principles of good governance. This study aims to analyze the role of State Administrative Law in preventing corruption, examine Criminal Law in prosecuting corruption crimes, and identify normative points of intersection between State Administrative Law and Criminal Law for integrated corruption eradication. This study is a normative legal research with a statutory and conceptual approach. Legal materials include primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed through grammatical, systematic, and teleological interpretations, as well as legal theory and legal principles, including the principles of legality, legal certainty, accountability, transparency, and the principles of good governance.
Politik Hukum Siber dalam Mewujudkan Keamanan Ruang Digital Nasional Wulandari, Laely
RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities Vol. 3 No. 2 (2025): Retorika: Journal of Law, Social, and Humanities
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69503/retorika.v3i2.1575

Abstract

This study aims to: (1) analyze the direction and construction of cyber legal policy in Indonesia in realizing national digital space security, and (2) assess existing cyber legal policies in providing legal protection against developing cyber threats. This research is a normative legal research with a statutory, conceptual, and analytical approach. The legal material for this research is obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis is conducted using legal theories, legal principles, and legal interpretations in the form of grammatical, systematic, and teleological interpretations. All legal materials are processed using legal reasoning that is coherent and systematic, and conclusions are drawn deductively. The results of the study indicate that the direction of cyber legal policy emphasizes the role of the state in regulating, protecting, and securing the national digital space, with a focus on electronic system security, data protection, and legal certainty. Existing regulations have formed a normative legal protection framework, but strengthening harmonization between laws, uniformity of interpretation, and institutional coordination are still needed so that legal protection can function optimally in facing the dynamics of cyber threats.
Co-Authors Abdul Hamid Achmad Hartadi, Adrian Anbiyaa, Adinda Jingga Hawa Anggraeni Putri, Rina Ardiansyah, Ruli Athfal, Raudatul Ayu Dhirastri Yattiki, Anak Agung Dina Putri Hanifah Echwan Iriyanto Fanny Tanuwijaya Gegi Deep, Baiq Gress Gustia Adrian Pah Hijriatin Mastura, Ulan HS, Salim Idi Amin, Idi Isabana, Ilham Ivan Natsir, Nanda Jayakusuma, Putra Alif KHALISHAH, KHANSA Lubis Lubis, Lubis Nanda Ivan Natsir, Nanda Ivan Nugraha, Aldino Parman, H. Lalu Parman, Lalu Pebriazani, Adhinia Rifka Rahmania, Nunung Rizqi, Farid Rodliyah Rodliyah Rodliyah, Rodliyah Saipudin, Lalu Salsabila kiasatina, Olga SYAMSUL HIDAYAT TITI TANTRI Warsito, Gita Zalianti, Elda