Articles
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN VOKASIONAL DAN ATAU KEWIRAUSAHAAN BAGI ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA: (Studi Sentra Paramita di Mataram) ]]>
<![CDATA[Warsito, Gita]]>;
<![CDATA[Wulandari, Laely]]>;
<![CDATA[Amin, Idi]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2530
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pembinaan vokasional dan atau kewirausahaan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana dan faktor penghambat serta upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan vokasional dan atau kewirausahaan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana Sentra Paramita di Mataram. Jenis penelitian ini adalan jenis peneitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Setelah diukur efektivitas pelaksanaan pembinaan vokasional dan/atau kewirausahaan bagi anak yang menajdi pelaku tindak pidana di Sentra Paramita di Mataram dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto maka dapat ditarik kesimpulan dari 5 faktor tersebut keseluruhannya sudah dapat dikatakan efektif, baik dari faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Adapun faktor penghambat diantaranya sebagai berikut: Untuk faktor penghambat tidak terlalu besar hanya meliputi tidak memiliki LPAS, karena memang untuk wilayah Nusa Tenggara Barat belum memiliki LPAS sendiri sehingga pelaksanaan peradilan masih menggunaan LPKS setempat. Dan faktor kebudayaan terkait stigma negatif dalam masyarakat terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana, hal ini sangat lumrah terjadi, hanya saja tidak sampai berdampak yang sangat buruk bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dan upaya mengatasi hambatan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan melakukan pendekatan ke keluarga anak.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ORANG YANG MENERIMA DANA HASIL MONEY LAUNDERING BERDASARKAN UU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG : (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 172/PID/2022/PT BNA) ]]>
<![CDATA[Isabana, Ilham]]>;
<![CDATA[Parman, Lalu]]>;
<![CDATA[Wulandari, Laely]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2537
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk mengkaji dan mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penerima Dana Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 dan untuk Mengetahui Penerapan Pidana dalam Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA. Metode penelitian yang penyusun gunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa yang pertama, Orang atau pelaku yang menrima dana hasil tindak pidana pencucian uang ini digolongkan sebagai pelaku pasif, Pelaku pasif tindak pidana pencucian uang ini sudah diatur berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kedua penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Pencucian uang dalam Putusan Nomor 172/PID/2020/ PT BNA di jatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa MUHIBUT TIBRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Sanksi pidana ini sesuai dengan putusan dalam musaywarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan menimbang beberapa putusan sebelumnya.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Kelalaian Dokter Yang Menyebabkan Matinya Orang Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nugraha, Aldino]]>;
<![CDATA[Wulandari, Laely]]>;
<![CDATA[Ivan Natsir, Nanda]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.2849
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk kesalahan dokter yang dapat pertanggungjawabankan secara pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah bentuk kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya yang dapat dipertangunggjawabkan secara pidana dapat dikelompokan menjadi kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa) Adapun bentuk kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya meliputi: aborsi, euthasia, pemalsuan surat keterangan, membuka rekam medik, dan kelalaian baik yang menyebabkan luka-luka maupun kematian. Pelanggaran dokter atas kewajiban melakukan tindakan medis tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan Pasal 359, 360, dan 362 KUHP maupun Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Selain dokter, pihak rumah sakit juga bisa menanggung beban tanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh dokternya, hal tersebut mengacu pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.]]>
<![CDATA[KORELASI ANTARA LATAR BELAKANG PENDIDIKAN FORMAL NARAPIDANA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBINAAN DI LAPAS MATARAM : THE CORRELATION BETWEEN THE FORMAL EDUCATIONAL BACKGROUND OF PRISONERS ON THE EFFECTIVENESS OF HUMAN DEVELOPMENT IN MATARAM PRISONS ]]>
<![CDATA[Rizqi, Farid]]>;
<![CDATA[Wulandari, Laely]]>;
<![CDATA[Amin, Idi]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini betujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pembinaan bagi warga binaan di Lapas Klas IIA Mataram serta dan menganalisis mengenai hubungan atau korelasi latar belakang pendidikan formal narapidana terhadap efektivitas pembinaan di Lapas Klas IIA Mataram. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian bahwa bentuk pembinaan narapidana di Lapas Klas IIA Mataram dilakukan melalui dua bentuk yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Hubungan antara latar belakang pendidikan formal narapidana dengan efektivitas pembinaan narapidana di lapas Klas IIA Mataram berbanding lurus dengan kecendrungan mereka untuk berbuat kejahatan kembali atau menjadi residivis yang menjadi indikator dalam penelitian ini. Kata Kunci : Korelasi, Pendidikan Formal, Efektivitas THE CORRELATION BETWEEN THE FORMAL EDUCATIONAL BACKGROUND OF PRISONERS ON THE EFFECTIVENESS OF HUMAN DEVELOPMENT IN MATARAM PRISONS The research purpose is to find out the type of development for inmates in Class IIA Mataram prison and analyze the relationship or correlation of the formal educational background of convicts to the effectiveness of coaching in the Mataram Class IIA prison. The research is an empirical legal research method taken from primary data from interviews. Based on the results of the study, the type of human development for prisoners at the Mataram Class IIA prison is carried out in two forms, namely personality development and independence development. The relationship between the formal educational background of prisoners and the effectiveness of prisoners' human development at Class IIA Mataram prison is directly proportional to their tendency to commit crimes again or become recidivists which is an indicator in this study. Keywords: Correlation, Formal Education, Effectiveness]]>
<![CDATA[Analisis Kriminologi Tindak Pidana Anak di Kota Mataram (Studi Kasus di Polresta Mataram) ]]>
<![CDATA[Anggraeni Putri, Rina]]>;
<![CDATA[Rodliyah]]>;
<![CDATA[Wulandari, Laely]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan upaya apa yang dilakukan Polresta Mataram untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh anak di Kota Mataram. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana adalah keinginan, keluarga, lingkungan, ekonomi dan teknologi. (2) Upaya yang telah dilakukan Polresta Mataram untuk mencegah tindak pidana oleh anak di Kota Mataram yaitu upaya pre-emtif, preventif dan represif.]]>
<![CDATA[Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Uang Konsumen ]]>
<![CDATA[Gegi Deep, Baiq]]>;
<![CDATA[Hamid, Abdul]]>;
<![CDATA[Wulandari, Laely]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.2927
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dari pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan uang konsumen serta apa saja kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan uang konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pada tahap akhir pihak kepolisian mengupayakan untuk menerapkan keadilan restoratif atau restorative justice yang sudah disepakati oleh pihak korban maupun pelaku. Dalam melakukan upaya penanggulangan pihak kepolisan mendapat beberapa kendala yang mampu teratasi dengan baik.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Penggelapan Yang Mengalami Amnesia ]]>
<![CDATA[Anbiyaa, Adinda Jingga Hawa]]>;
<![CDATA[Rodliyah, Rodliyah]]>;
<![CDATA[Wulandari, Laely]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3511
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana seorang penyidik dapat mengajukan tersangka penggelapan yang sedang mengalami amnesia ke hadapan pengadilan serta memahami kebijakan undang-undang dalam isu perlindungan hukum dari berbagai aspek perlindungan hukum yang relevan terhadap tersangka yang mengalami amnesia. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum Empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tersangka akan tetap dapat diajukan menjadi terdakwa oleh penyidik ke hadapan pengadilan, meskipun keadaan mental dari tersangka sedang terganggu (Amnesia) sehingga dibutuhkannya suatu bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka yang sudah tercantum dalam KUHAP berupa, untuk diberitahu dengan jelas tentang tuduhan yang disangkakan, hak atas pendampingan hukum, hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa, dan hak untuk mempersiapkan pembelaan.]]>
<![CDATA[Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Satwa Yang Dilindungi Di NTB ]]>
<![CDATA[Athfal, Raudatul]]>;
<![CDATA[Hamid, Abdul]]>;
<![CDATA[Wulandari, Laely]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3543
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum tindak pidana penyelundupan hewan satwa yang dilindungi di NTB, Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan BKSDA NTB dalam menanggulangi penyelundupan hewan satwa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukan penegakan hukum pidana terhadap kasus penyelundupan satwa yang dilindungi oleh Polda NTB bersama-sama dengan PPNS BKSDA NTB dilakukan dengan saling berkoordinasi. Sehingga dalam mewujudkan penegakan hukum penyelundupan hewan satwa yang dilindungi dengan mewujudkan suatu sistem yang melibatkan kebijakan, prosedur dan praktek-praktek yang dilakukan oleh lembaga- lembaga pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencegah, menemukan, mengejar, dan menindak pelanggaran hukum. Dan upaya BKSDA NTB dalam menanggulangi penyelundupan hewan satwa yang dilindungi di NTB dilakukan Secara Preventif (pencegahan) Preemtif (pembinaan) Represif (penindakan) dan kuratif (kerjasama).]]>
<![CDATA[Peran Budaya Hukum Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan Di Mataram ]]>
<![CDATA[Ayu Dhirastri Yattiki, Anak Agung]]>;
<![CDATA[Wulandari, Laely]]>;
<![CDATA[Amin, Idi]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3556
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana budaya hukum dari masyarakat yang berhadapan dengan kasus kejahatan kesusilaan serta apa saja kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya penegakan hukum tindak pidana kesusilaan. Budaya hukum korban yang takut dan pada umumnya lebih banyak bersikap diam terhadap reaksi kejahatan kesusilaan. Adanya budaya hukum masyarakat yang patriarki kemudian menganggap kejahatan kesusilaan merupakan suatu aib. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pada tahap akhir pihak kepolisian, lurah, babinsa serta dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kota Mataram mengupayakan untuk menempuh proses jalur hukum yang sudah disepakati oleh pihak korban maupun keluarga. Dalam melakukan upaya penegakan hukum pihak kepolisan mendapat beberapa kendala yang mampu teratasi dengan baik.]]>
<![CDATA[Efektifitas Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Lombok Timur ]]>
<![CDATA[Jayakusuma, Putra Alif]]>;
<![CDATA[Wulandari, Laely]]>;
<![CDATA[Ivan Natsir, Nanda]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3642
<![CDATA[Peneltian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diwilayah Lombok Timur. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data hukum diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian efektifitas penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diwilayah Lombok Timur dapat dikatakan sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah laporan kasus yang masuk dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 sebanyak 35 kasus dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 6 kasus. Dalam penanggulangan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan, Kepolisian Resort Lombok Timur menitikberatkan pada langkah penal (represif) dan non penal (prevetif). Dalam menaggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tentu adanya dukungan dan hambatan yang di alami oleh Kepolisian Resort Lombok Timur.]]>
