Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

KEDUDUKAN DEWAN KETAHANAN NASIONAL DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Ashshidqi, Alimputra; Yusdianto; Riananda, Martha
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i2.5059

Abstract

Ketahanan nasional merupakan konsep strategis dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kerangka tersebut, Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) merupakan kelembagaan negara yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 untuk menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan strategi ketahanan nasional guna menjamin keselamatan bangsa dan negara. Namun demikian, keberadaan Wantannas sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan isu-isu ketahanan nasional belum memiliki landasan hukum yang kuat dan setingkat undang-undang, sehingga menimbulkan problematika yuridis terkait legitimasi dan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tiga isu pokok, yaitu mengenai kedudukan Wantannas dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, tugas dan fungsi kelembagaan Wantannas, serta kinerja Wantannas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wantannas tergolong sebagai lembaga negara penunjang atau state auxiliary organ yang memiliki fungsi strategis, namun berada dalam posisi yang belum kuat secara normatif karena tidak dibentuk melalui undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dasar hukum Wantannas melalui pembentukan undang-undang sebagai bentuk rekognisi formal terhadap urgensi, peran, dan kewenangan lembaga ini dalam menjaga stabilitas ketahanan nasional.
Politik Impunitas dan Stagnasi Akuntabilitas Konstitusional di Indonesia: Suatu Analisis Hukum Tata Negara Sadzili, Muchlis; Yusdiyanto, Yusdiyanto; Muhtadi, Muhtadi
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 1 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i1.1874

Abstract

The persistence of unresolved gross human rights violations in Indonesia reflects a deeper structural problem within the constitutional system, where legal accountability mechanisms remain weak and vulnerable to political intervention. This condition has enabled the emergence and consolidation of a politics of impunity, further reinforced by state-sponsored symbolic practices that normalize authoritarian legacies and erode public demands for justice. This study aims to analyze how the politics of impunity is formed and reproduced within Indonesia’s constitutional framework and to examine the role of symbolic state practices in sustaining the stagnation of constitutional accountability for gross human rights violations. Methodologically, this research employs a normative juridical type of research using constitutional law and socio-legal approaches. The unit of analysis includes constitutional norms, statutory regulations, judicial decisions, state policies, and symbolic practices related to human rights accountability. The study utilizes secondary data obtained through documentary and literature-based research, including legislation, court rulings, official state narratives, academic writings, and reports from human rights institutions. Data are analyzed through qualitative normative analysis, complemented by critical discourse analysis to assess the interaction between legal structures and symbolic narratives. The findings reveal that impunity is reproduced through stalled legal processes, weak institutional independence of human rights bodies, and the dominance of political calculations in state decision-making. Additionally, symbolic practices such as the legitimization of authoritarian figures contribute to the preservation of impunity by obscuring collective memory, reducing the urgency of accountability, and weakening constitutionalism in Indonesia’s democratic order.