Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.886
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pranata Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Cepalo jurnal hukum das sollen Jurnal Hukum Lex Generalis Pancasila and Law Review Muhammadiyah Law Review AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat (JM-PKM) Jurnal Mitrawarga Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan
Yusdiyanto
Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Systematic Literature Review: Otonomi Daerah dan Strategi Intervensi Harga Komoditas Pertanian di Indonesia Ramdani, Jefri; Ade Arif Firmansyah; Muhammad Akib; Yusdiyanto; Ahmad Zazili
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1369

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara otonomi daerah dan strategi intervensi harga komoditas pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional di Indonesia. Menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) yang dikombinasikan dengan analisis bibliometrik melalui perangkat lunak VOSviewer, studi ini mengevaluasi 107 artikel dari database Scopus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah lokal untuk merancang kebijakan harga yang lebih adaptif terhadap kondisi pasar dan sosial-ekonomi setempat. Strategi intervensi harga yang terdesentralisasi terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan petani, mengurangi dampak fluktuasi pasar, serta memperkuat stabilitas pangan daerah. Visualisasi jaringan kata kunci juga menyoroti bahwa tema governance, decision-making, dan community menjadi fokus utama dalam literatur yang dianalisis. Studi ini menekankan perlunya penguatan koordinasi antar pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan harga di sektor pertanian
Kebijakan Berkelanjutan Pemerintahan Daerah Lampung Barat Dalam Menangani Sampah Rumah Tangga Sely, Sely Anjelina; Muhtadi; Triono, Agus; Wierma, Ria; Yusdiyanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1448

Abstract

Permasalahan sampah rumah tangga menjadi salah satu tantangan krusial dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk dan urbanisasi pesat seperti Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam pengelolaan sampah rumah tangga berbasis pembangunan berkelanjutan serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan kedaulatan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi dokumen terhadap regulasi utama, yaitu Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini merepresentasikan langkah strategis dalam penguatan tata kelola lingkungan lokal yang partisipatif dan mandiri. Meski sempat mengalami penurunan capaian pada tahun 2018 dan 2022, data lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan pengelolaan sampah. Namun, keterbatasan infrastruktur, edukasi, dan distribusi layanan masih menjadi tantangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan dan pelibatan aktif masyarakat sebagai kunci efektivitas kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta sebagai refleksi konkret dari otonomi daerah.
Eksistensi Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah terhadap Sistem Demokrasi Lokal Alyonni, Alvin; Soerjatisnanta, Hieronymus; Yusdiyanto, Yusdiyanto; Muhtadi, Muhtadi
Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/kihan.v4i1.4730

Abstract

Purpose: This study investigates the legal legitimacy and democratic consequences of the “empty box” (kotak kosong) mechanism in Indonesia’s local elections, particularly in uncontested single-candidate regional head races. The increasing frequency of such elections raises concerns regarding diminished political competition, legitimacy, and voter choice within Indonesia’s democratic processes. Methodology/approach: This study adopts a normative juridical approach by analyzing statutory laws, especially Law No. 10 of 2016, and key Constitutional Court rulings, such as Decision No. 100/PUU-XIII/2015. Additionally, this study incorporates secondary data from relevant local election cases and academic literature published between 2016 and 2024. Results/findings: The findings reveal that the empty box mechanism is legally acknowledged and constitutionally permitted as a tool for democratic resistance. However, its increasing usage reflects systemic problems: weak internal democracy among political parties, the dominance of political elites, and the absence of viable alternatives. These factors contribute to declining electoral competitiveness and limit the meaningful participation of voters. Conclusions: While the empty box offers a symbolic form of dissent, it does not resolve deeper structural constraints undermining local democratic processes. This mechanism highlights dissatisfaction but fails to generate substantive democratic alternatives. Limitations: This study is limited to doctrinal legal analysis and case study reviews without empirical field research, which may restrict the generalizability of its findings to other countries. Contribution: This study contributes to the ongoing discourse on electoral reform in transitional democracies by assessing the empty box as an instrument of political expression and identifying the need for structural democratic improvements.
Efektivitas Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak Qorry Kharisma Sari; Heni Siswanto; Yusdiyanto; Sepriyadi Adhan S
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1649

Abstract

Visum et repertum merupakan alat bukti surat yang memiliki kedudukan penting dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan terhadap anak, terutama ketika pelaku berasal dari lingkungan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan visum et repertum sebagai alat bukti dalam perkara penganiayaan anak, mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data empiris melalui wawancara dengan dokter forensik, penyidik, dan keluarga korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural visum et repertum telah diatur dengan baik, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai kendala seperti keterlambatan SPV, keterbatasan dokter ahli forensik, pembiayaan yang dibebankan kepada korban, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Temuan ini menekankan pentingnya sinergi antara lembaga hukum, rumah sakit, dan keluarga serta peran negara dalam menjamin akses visum, pendampingan hukum, dan pemulihan menyeluruh bagi korban kekerasan anak
Poitik Hukum Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) Hirwandi, M; Yusdianto, Yusdianto; Triono, Agus; Perbawati, Candra; Firmansyah, Ade Arif
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 9, No 2 (2025): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v9i2.4240

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terkait keterbelakangan pekon dalam hal infrastruktur jalan yang menghubungkan Pekon Way Haru dengan pusat-pusat perdagangan, pemerintahan, dan kesehatan sangat memprihatinkan. Penelitian ini mengaplikasikan metode hukum yuridis normatif atau yang dikenal sebagai penelitian dogmatik hukum. Metode ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang ada serta mengevaluasi pelaksanaan ketentuan hukum tersebut dalam praktik yang sebenarnya. Poin utama dalam penelitian ini adalah kebijakan-kebijakan yang relevan dan konsep-konsep yang mendasari fenomena yang diteliti, terkait dengan politik hukum pembangunan di wilayah tertinggal. Berdasarkan hasil temuan penulis, hingga saat ini belum ada tindakan dari pemerintah kabupaten terkait infrastruktur jalan di pekon tersebut, yang menyebabkan masyarakat setempat tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan.Kata Kunci : Politik Hukum, Pembangunan, Daerah 3T
POLITIK HUKUM PENANGANAN STUNTING DAN TANTANGAN MENUJU GENERASI EMAS INDONESIA 2045 Andika, Hasyim Trio; Yusdiyanto, Yusdiyanto; Firmansyah, Ade Arif; Sujadmiko, Bayu; Zazili, Ahmad
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 9, No 2 (2025): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v9i2.4251

Abstract

Stunting is a condition of growth failure caused by chronic malnutrition and recurrent infections during the first 1,000 days of life, which has a serious impact on the quality of Indonesia's human resources. Stunting is not only a health issue, but also a violation of children's rights guaranteed by the constitution and national legal instruments. In this context, the state has a legal responsibility to ensure every child's right to nutrition and health in a comprehensive manner. An analysis of Presidential Regulation No. 72 of 2021 shows that national regulations have established strategies to accelerate the reduction of stunting, but they lack mechanisms for sanctions, oversight, and clear delineation of authority. Weak cross-sectoral coordination, low legal literacy among the public, and minimal public participation undermine the effectiveness of policies. To enrich the analysis, this study highlights best practices from Malaysia, Myanmar, and Thailand. These countries have successfully reduced stunting rates through a multisectoral, community-based, and rights-oriented approach. Their strategies include nutrition education, food security, women's empowerment, and interventions based on educational and social institutions. Without a strong and implementable legal framework, and without learning from successful global practices, Indonesia will struggle to achieve significant reductions in stunting. Therefore, strengthening legal policies and adopting international best practices are crucial to realizing the vision of Indonesia's Golden Generation 2045
STRENGTHENING THE LAW OF LAMPUNG LANGUAGE IN THE DIGITAL ERA: A STUDY OF THE DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE OF LAMPUNG PROVINCE Lestari, Devi; Muhtadi, Muhtadi; Yusdianto, Yusdianto; Triyono, Agus
PRANATA HUKUM Vol. 20 No. 2 (2025): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v20i2.406

Abstract

Regional languages are an important part of cultural identity and objects of constitutional protection as regulated in Article 32 paragraph (2) of the 1945 Constitution. This study aims to analyze the challenges faced by the Lampung provincial government in efforts to preserve and strengthen the Lampung language in the digital era. The problem is studied how the government deals with social and technological dynamics in maintaining the existence of the Lampung language, especially through regional policies in the field of education. This study uses an empirical method. This study also uses the theory of Legal Politics and Regional Autonomy Theory. This theory is used to analyze the direction of the Lampung provincial government's legal policy and regional authority in strengthening the Lampung language as part of cultural affairs in the digital era. The results of the study show that the implementation of the Lampung language preservation policy still faces challenges, including limited digital learning media, minimal teaching staff, and minimal interest from the younger generation.
Tinjauan Normatif terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Perlindungan Aset Milik Pemerintah Daerah Palindo, Ahmad Dempo; Ridlwan, Zulkarnain; Yusdianto, Yusdianto; Muhtadi, Muhtadi; Syofyan, Ahmad
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4278

Abstract

Local government assets are important resources that must be protected in order to support sustainable development and public services. The Local Government Police Unit (Satpol PP) plays a strategic role in securing local government assets, both through preventive and repressive measures. This study aims to conduct a normative analysis of the legal basis and scope of authority of the Satpol PP in securing local government assets, as well as its contribution in preventing the misuse and illegal occupation of such assets. The method used is a normative legal approach with a literature review of relevant laws and regulations, such as Law No. 23 of 2014 on Regional Government, Government Regulation No. 6 of 2010, as well as relevant regional regulations and governor regulations. The research findings indicate that the Satpol PP has clear and structured authority in securing local government assets, including supervision, enforcement, and administrative actions. Additionally, the Satpol PP's role in preventing asset misuse is carried out through routine patrols, public awareness campaigns, and cross-sectoral coordination. However, the effectiveness of implementing such authority still faces challenges such as limited resources and coordination among local government agencies
Diseminasi Hukum Child Rights Protection Sebagai Mitigasi Risiko Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Bingkai Otonomi Desa Budiyono; Yusdiyanto; Ridlwan, Zulkarnain; Saleh, Ahmad; Firmansyah, Ade Arif; Evendia, Malicia
Jurnal Mitrawarga Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Mitrawarga
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jmw.v3i2.50

Abstract

Children have an important role in determining the quality of a nation's civilization. It is no wonder that preparing the next generation of the nation is an important dimension for state administrators. The guarantee for the protection of children's rights is not only regulated in the Indonesian constitution, but also emphasized in UU No.23 Tahun 2002 jo. UU No.17 Tahun 2016 on Child Protection. Various parties are obliged and responsible for ensuring the fulfillment of children's rights, starting from the smallest institutions, namely the family, community, village/kelurahan government, sub-district, district / city government, provincial government and government. Child rights protection is one of the important foundations that must be understood by all parties, including the village government as the government unit closest to the community. This is also part of realizing sustainable development through the fulfillment of children's rights. A rampant case and a problem for the Indonesian nation is the high rate of marriage at the age of a child. This community service activity aims to educate the community, especially the village government, about child rights protection as an effort to mitigate the risk of marriage at a child's age. This is important because the protection of children's human rights has been regulated in various laws and regulations in Indonesia, including the government's efforts to prevent child marriage. This is important for the community to understand so that they can avoid child marriage as a legally protected child right. This activity is a preventive solution to reduce the number of marriages at the age of children. So that the target audience in this activity is the community from various elements, BPD, and the Village Government. The location of the activity was Fajar Baru Village, South Lampung Regency. The methods used in this activity are through lectures, and discussions.
Kontruksi Hukum Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kota Bandar Lampung Muhammad Fazry Maulana; Yusdiyanto; Ahmad Zazili; Rohaini; Ade Arif Firmansyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2663

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi pembentukan regulasi daerah melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kota Bandar Lampung. Hingga saat ini, pemerintah kota belum memiliki dasar hukum khusus yang mengatur dukungan dan fasilitasi terhadap pesantren, padahal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren secara tegas mengamanatkan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk mekonstruksi aspek hukum pembentukan Raperda sebagai upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kemandirian pesantren di tingkat daerah. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, didukung data empiris dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan Perda menyebabkan dukungan pemerintah kota masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substansial seperti pendanaan berkelanjutan, penguatan kurikulum, serta kolaborasi ekonomi pesantren. Oleh karena itu, konstruksi hukum diperlukan dengan menyesuaikan prinsip hierarki norma (Stufenbau Theory) dan asas desentralisasi fiskal untuk menjamin sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Kesimpulannya, pembentukan Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren merupakan langkah strategis menuju kepastian hukum, pemerataan dukungan, dan pemberdayaan pesantren yang berkelanjutan, agar mencerminkan fokus pada pembangunan konsep regulasi baru.
Co-Authors Ade Firmansyah Agus Triono Agus Triyono Ahmad Saleh Ahmad Saleh Ahmad Saleh Ahmad Syofyan Ahmad Zazili Alyonni, Alvin Andika, Hasyim Trio Ashshidqi, Alimputra Ati Yuniati Auliyaa Rizqan, Rafi Bayu Sujadmiko, Bayu BUDIYONO Budiyono Budiyono Budiyono Budiyono Candra Perbawati Dewi Nurhalimah Dewi Nurhalimah, Dewi Fachry Abda El Rahman Fazry Maulana Firmansyah, Ade Arif Gultom, Rachel Sophia Joy Aprilia Heni Siswanto Hieronymus Soerjatisnanta Hirwandi, M indah maulidiyah msk indah maulidiyah msk, indah maulidiyah Irdham Riyanda Madinar Madinar Malicia Evendia Marcellino Hariadi Nugroho Marlia Eka Putri Martha Riananda Muhammad Akib Muhammad Fazry Maulana Muhtadi Muhtadi Muhtadi Nurmayani Nurmayani Palindo, Ahmad Dempo Qorry Kharisma Sari Ramdani, Jefri Rohaini Rohaini Rohaini sadzili, muchlis Sely, Sely Anjelina Sepriyadi Adhan S Wierma, Ria Zulkarnain Ridlwan