Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.094
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kriminologi Indonesia Al-Ahkam Sriwijaya Law Review Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Ius Constituendum Nagari Law Review Jurnal Meta-Yuridis JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Ilmu Kepolisian Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL USM LAW REVIEW Cakrawala Repositori Imwi Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Journal Justiciabelen (JJ) Indonesian Journal of International Law International Journal of Science and Society (IJSOC) International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Indonesia Law Review (ILREV) Indonesian Notary Journal of Law, Poliitic and Humanities Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Eduvest - Journal of Universal Studies International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC) Asian Journal of Social and Humanities Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Eva Achjani Zulfa
Faculty Of Law Universitas Indonesia
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Penggelapan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 738/Pid.B/2018/PN Smg Viny Dwivi; Eva Achjani Zulfa
Indonesian Notary Vol 3, No 3 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.683 KB)

Abstract

738/Pid.B/2018/PN Smg pada perbuatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tidak menuntaskan pengurusan pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah dititipkan oleh klien. Hal ini berujung kepada tindak pidana penggelapan uang pajak yang dilakukan oleh PPAT sehingga klien mengalami kerugian. Adapun Permasalahan yang diangkat adalah mengenai kewenangan PPAT dalam penerimaan penitipan pembayaran pajak BPHTB dan tanggung jawab PPAT dalam penggelapan pajak BPHTB pada transaksi jual beli hak atas tanah dan bangunan. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, dengan tipologi penelitian preskriptif. Hasil analisa adalah bahwa titipan pembayaran BPHTB bukan merupakan kewenangan PPAT melainkan kewajiban dari wajib pajak. Adanya titipan pembayaran BPHTB yang diterima oleh PPAT, melahirkan tanggung jawab bagi PPAT baik secara pidana, perdata, administrasi maupun kode etik. Perbuatan penggelapan pajak BPHTB yang dilakukan PPAT melanggar hukum sehingga PPAT harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana karena melanggar Pasal 374 KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK, dapat digugat untuk mengganti kerugian secara perdata karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sanksi administrasi berupa denda dalam Pasal 26 ayat (1) UU BPHTB, dan pelanggaran kode etik PPAT dengan sanksi pemberhentian pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan IPPAT sebagaimana dalam Pasal 6 Kode Etik PPAT.                        Kata Kunci: PPAT, Tindak Pidana Penggelapan, Pajak BPHTB
Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Korban Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Studi Putusan No.249/Pid.B/2020/PN PTK Andhita Indirayanti; Eva Achjani Zulfa
Indonesian Notary Vol 4, No 2 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.409 KB)

Abstract

Akta Otentik merupakan akta yang diterbitkan yang bentuknya telah diatur dalam undang-undang,memuat peristiwa-peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian.Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas penulis mengutamakan sebuah permasalahan yaitu bagaimana pembuktian akta otentik, apa akibat hukum dari suatu Akta yang sengaja di palsukan, dan bagaimana perlindungan yang diberikan kepada notaris yang menjadi korban pemalsuan akta. Metode penelitian yang digunakan tipe penelitian hukum normatif, tipologi penelitian yang digunakan sifat nya penelitian preskriptif yang bertujuan untuk memberikan solusi atau saran dalam mengatasi masalah pembuktian akta, akibat hukum Akta Notaris, serta  perlindungan hukum bagi Notaris yang menjadi korban tindak pidana pemalsuan akta otentik serta untuk kemudian dikaitkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan terkait, jenis data yang digunakan ialah data primer dan sekunder,  metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif, menggunakan prosedur pengumpul data studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara serta analisa bahan hukum penulis menganalisis secara deskriptif analitis. Berdasarkan uraian dalam pembahasan dari bab ke bab maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akta yang tidak memenuhi syarat pembuatan akta yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan akibat nya akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Serta pemgaturan mengenai perlindungan untuk notaris yang menjadi korban pemalsuan akta belum diatur didalam undang-undang sehingga satu-satu nya cara perlindungan hukum untuk notaris yaitu notaris dalam membuat akta harus sesuai dengan yang ditaur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu notaris juga harus menerapkan suatu prinsip kehati-hatian dengan tidak percaya begitu saja terhadap pihak-pihak yang ingin membuat akta otentik. Kata kunci : Akta, pembuktian akta otentik, akibat hukum akta otentik, perlindungan notaris. 
Strategi Polres Poso Dalam Pencegahan Gerakan Radikal dan Terorisme Sudrajat Djumantara: Basir: Eva Achjani Zulfa
Jurnal Ilmu Kepolisian Vol 15, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 15 Nomer 2 Tahun 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35879/jik.v15i2.336

Abstract

Diversion as an Instrument to Terminate Criminal Investigations Conducted by Children Through the Issuance of SP3 by Investigators Benito Harleandra; Eva Achjani Zulfa; Iza Fadri
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 6, No 1 (2023): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v6i1.7404

Abstract

This research is the result of research on diversion as an instrument for stopping criminal investigations through the issuance of SP3 by investigators against Children in Conflict with the Law (AKH) at the investigation stage. This research was conducted using qualitative descriptive research methods and analytical descriptive methods, namely research methods by describing data collected through library research, where researchers studied and took data from various literatures in the form of books, official reports, scientific journals, articles, and news. The results of the study show, firstly, if the diversification is successful and the results of the diversion agreement are stated, based on the decision of the District Court, the Investigator in this case the South Jakarta Metro Police issues an Investigation Termination Order (SP3) after the diversion agreement is fully implemented. Second, Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code has limitedly stated the reasons that can be used by investigators as the basis for stopping an investigation, namely: (i) there is not enough evidence; (ii) the incident turned out to be not a criminal act; or (iii) the investigation is terminated by law. As such, diversion has no relevance to the termination of the investigation or diversion cannot be used as a reason to stop the investigation. Because diversion with the termination of the investigation is a different matter, both in terms of the reasons that form the basis for its implementation and the process.
Analisis Efektivitas Penanggulangan Tindak Kejahatan Jalanan di Wilayah Hukum Polres Tangerang Selatan Mahendra Tri Octavianus; Eva Achjani Zulfa; Indriyanto Seno Aji
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 1 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i1.156

Abstract

The police are one of the many law enforcement officers who have the authority to carry out investigation and investigation duties for all criminal cases. Street crime is one of the many crimes classified as a criminal element that is still developing in society and often causes disturbances in security and order. The COVID-19 pandemic gives an indication of a significant increase in street crime, including in the jurisdiction of the South Tangerang Police. This study tries to see the effectiveness of law enforcement, especially the prevention of street crime from the pre-emptive aspect in the jurisdiction of the South Tangerang Police and identify important factors that affect.
Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia Anisya Ramdlonaning; Eva Achjani Zulfa
Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 1 (2023): FEBRUARY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v8i1.6119

Abstract

This study aims to analyze the problem of narcotics rehabilitation policies in Indonesia. The number of abusers who should get rehabilitation but imprisoned causes social reintegration of abusers not to be achieved. Because in prison the negative effects are greater than the effects of narcotics itself. In addition, the imprisonment causes the prison and detention capacity that occurs in almost all regions of Indonesia. Research uses the method of formulation of multiple perspective analysis that sees from three aspects of the problem, namely from the personal aspect (narcotics abusers), organizational aspects (institutions that carry out rehabilitation) and technical aspects (law enforcement officials). The source of the data studies and semi -structured literature studies. The results that the basis of resistant abusers' problems for treatment, there is no national standard for rehabilitation services from input s.d output/outcome, it is difficult for narcotics abusers to meet the requirements to be rehabilitated cumulative Not proven in the network, the lack of clear subjects of narcotics abusers regulated in regulations that regulate so that there are differences in APH interpretation. The novelty in this study uses different research methods that aim to see problems from three different points of view. So that a source of rehabilitation policy problems can be found for narcotics abusers.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan kebijakan rehabilitasi narkotika di Indonesia. Banyaknya penyalahguna yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi akan tetapi dipenjara menyebabkan reintegrasi sosial penyalahguna tidak tercapai. Karena didalam penjara efek negatifnya lebih besar daripada efek narkotika itu sendiri. Selain itu pemenjaraan tersebut menyebabkan over kapasitas Lapas dan Rutan yang terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia. Penelitian menggunakan metode perumusan masalah analisis perspektif berganda yang melihat dari tiga aspek permasalahan yaitu dari aspek personal (penyalahguna narkotika), aspek organisasional (lembaga yang melaksanakan rehabilitasi) dan aspek teknis (aparat penegak hukum). Sumber datanya studi kepustakaan dan wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian bahwa dasar permasalahan Penyalahguna resisten untuk berobat, belum ada standar nasional layanan rehabilitasi dari input s.d output/outcome, Sulit bagi penyalahguna narkotika memenuhi persyaratan untuk dapat direhabilitasi secara kumulatif yaitu tertangkap tangan, urin positif, barang bukti dibawah gramatur, ada hasil asesmen dan tidak terbukti dalam jaringan, Kurang jelasnya subyek penyalahguna narkotika yang diatur dalam peraturan yang mengatur sehingga terjadi perbedaan penafsiran APH. Kebaruan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbeda yang bertujuan untuk melihat permasalahan dari tiga sudut pandang yang berbeda. Sehingga dapat ditemukan sumber permasalahan kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.          
Optimizing the Role of Correctional Institution in Resolving Cases Through Diversion at the Class I Correctional Institution of Tangerang Khusnus Sa'bani; Eva Achjani Zulfa
LEGAL BRIEF Vol. 12 No. 1 (2023): April: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v12i1.722

Abstract

The implementation of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System depends heavily on the effective functioning of Correctional Institutions (BAPAS) in carrying out their duties as correctional technical implementing units. In the judicial process, BAPAS plays a crucial role in conducting research, providing guidance, supervision, and assistance to criminal children. However, the failure of BAPAS to fulfill its responsibilities could result in the failure to achieve the objectives of the law. This study aims to address the role of BAPAS in optimizing diversion efforts for the settlement of cases involving children facing the law, with a focus on the Class I Correctional Institution of Tangerang from 2019-2021. Specifically, the study investigates the extent to which BAPAS is successful in implementing diversion as a means of addressing cases involving juvenile offenders, and identifies the challenges that BAPAS faces in effectively carrying out its diversion duties. This study utilizes socio-legal research, specifically descriptive analytical research, to thoroughly describe and categorize the object of the subject matter. Primary and secondary legal materials, as well as qualitative analysis, are used to gather and analyze data. The study draws inductive conclusions from the data obtained to provide clarity in problem-solving. The findings of the study reveal that the role of BAPAS is significant in the success of diversion efforts to solve cases involving juvenile offenders. However, the study also identifies several challenges that hinder the effective implementation of diversion in the Class I Correctional Institution of Tangerang, as evidenced by the low number of cases that were effectively addressed through diversion compared to the total number of cases handled
Bjorka: A Cyber Crime Phenomenon Which Gets Support from the Community Using Analysis of Criminological Perspective Hegar Gagah Anantaka; Eva Achjani Zulfa; Surya Nita
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 6, No 2 (2023): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v6i2.7600

Abstract

Indonesia is experiencing several cybercrimes mostly in the form of online fraud and extortion, phishing and hacking. Since the Covid-19 pandemic hit, Indonesia has been faced with several hacking cases containing Indonesian people's personal data where this data was traded illegally on internet sites. One case that has received a lot of attention from the public in a longer period of time than usual is the hacking case by a hacker named Bjorka. However, the cyber crime case in the form of hacking and doxing that was carried out by Bjorka actually received support from the majority of Indonesian people rather than criticism. The criticism of the Indonesian people was actually directed at the government and this criticism was getting stronger driven by the hacktivism carried out by Bjorka. The research was compiled with the aim of knowing the background and factors that made the Bjorka cybercrime case different and popular among the public and thus gained support through a criminological perspective. The method used to compile this research is a qualitative method with literature study. This paper concludes that according to the RAT (Routine Activity Theory) Bjorka's cybercrime has succeeded in attracting the attention of the Indonesian people because Bjorka has the right motivation as an actor and target of victims, besides that government agencies are unable to maintain national cyber security with solidity. This study also has the conclusion that Bjorka received public support through his hacktivism on social media.
FULFILLING THE CHILD WELFARE ON THE SPIRITUAL ASPECT AT THE CHILDREN CORRECTIONAL INSTITUTION Irma Welly; Isbandi Rukminto Adi; Eva Achjani Zulfa
International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM) Vol 5 No 2 (2023): IJIERM Edition May
Publisher : The Islamic Education and Multiculturalism Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47006/ijierm.v5i2.229

Abstract

Fulfillment of the welfare of children in conflict with the law (ABH) in the spiritual aspect is to changes in behavior of the of children in conflict with the law who are undergoing coaching at the Child Correctional Institution (LPKA). The target of fulfilling the spiritual aspect is increasing religious knowledge and the practice of worship. The purpose of this study was to analyze the fulfillment of the welfare of children in conflict with the law related to spiritual needs in Child Correctional Institute (LPKA) Bandung, Palembang and Tangerang. This study uses a qualitative approach with explanatory research. This study also used a purposive sampling technique. As for the data collection conducted by researchers, namely in-depth interviews, observation and documentation studies. The results of the research explore the spiritual condition of children in conflict with the law, the efforts made, and the existence of risk factors and protective factors that affect children at the micro system level. Changes in the behavior of children are being able to carry out worship even though the implementation of worship is carried out because of obligation not because of their own awareness, children carry out worship because of their own awareness that they get from training. Another change is that children have the initiative to carry out other acts of worship such as reading the Quran before prayer, performing midnight prayers at night.
Asset Repairon the Corruption Eradication Commission: Strategies in the Fight against Corruption in Indonesia RA Gismadiningrat; Eva Achjani Zulfa; Surya Nita
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 6, No 3 (2023): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v6i3.7663

Abstract

The phenomenon of corruption as an extraordinary crime in Indonesia shows the existence of endemic corruption, which is accompanied by the emergence of significant losses to the state's finances. Efforts to enforce the law through the application of corporal punishment (prison) fines or additional punishment in the form of replacement money have not turned out to be maximal in rescuing stolen assets so that the state remains the victim. Asset recovery is one of the goals of new punishment and is one of the strategies of the Corruption Eradication Commission in dealing with criminal acts of corruption, but the implementation of asset recovery is not easy, the perpetrators always have various new and sophisticated modus operandi to hide/obscurate assets resulting from corruption, so that they are not traced. . This article aims to answer research: The research method uses empirical normative juridical research, with a statute approach and a case approach.. Through the application of the Balanced Probability Principle Theory and Non Conviction Based Asset Forfeiture, the mechanism for tracking money and following assets using money laundering and civil lawsuits articles needs to be placed as the main legal remedy besides criminal law enforcement, so that the implementation of asset recovery at the Corruption Eradication Commission can be carried out maximally.
Co-Authors Adriyanti, Nadya Fitriza Ahmad Sarinawi Almond, Mustaqim Andhita Indirayanti Anisya Ramdlonaning Arianda Lastiur Paulina Arie Afriansyah artha Febriansyah Audaraziq Ismail Audaraziq Ismail Bayquni Bayquni Bayquni Benito Harleandra Cahyono, Aditya Budi Efendi, Nindy Putri Nur Fatiatulo Lazira Hamonangan Albariansyah Handayani, Riska Sri Hanita, Margaretha Hastu Nuring Yudanti Hegar Gagah Anantaka Hendy Febrianto Kurniawan Hidayatulloh Hidayatulloh Ilahi, M. Ridho Imam Khomaeni Hayatullah Indriyanto Seno Aji Irma Welly Isbandi Rukminto Adi Ismail, Audaraziq Iza Fadri Jelang Ramadhan Kamarusdiana, Kamarusdiana Khusnus Sa'bani Lathifah, Amalia Lulu Yulianti M. Nurul Irfan Mahendra Tri Octavianus Majdi, Muhammad Aditya Marlini Alianita Matius Evan Anggara Mawaridi, Gholib Yudha Muhammad Syaroni Rofii Nita, Surya Norcha Satria Adi Nugroho Nurkumalawati, Intan Nurul Insi Syahruddin Puspa Pasaribu RA Gismadiningrat Ramadhan, Jelang Ridwan Arifin Runturambi, Arthur Josias Simon Satria Fajar Putra Dipayana Sulistiandriatmoko Sulistiandriatmoko Surya Nita Topo Santoso Viny Dwivi Yutcesyam Yutcesyam