Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.047
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kriminologi Indonesia Al-Ahkam Sriwijaya Law Review Jurnal Ius Constituendum Nagari Law Review Jurnal Meta-Yuridis JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Ilmu Kepolisian Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL USM LAW REVIEW Cakrawala Repositori Imwi Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Journal Justiciabelen (JJ) Indonesian Journal of International Law International Journal of Science and Society (IJSOC) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Indonesia Law Review (ILREV) Indonesian Notary Journal of Law, Poliitic and Humanities Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC) Jurnal Hukum & Pembangunan Asian Journal of Social and Humanities Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Eva Achjani Zulfa
Faculty Of Law Universitas Indonesia
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Evaluasi Kebijakan Pengeluaran Narapidana melalui Asimilasi di Rumah dan Reintegrasi Sosial di Masa Pandemi Covid-19 Lathifah, Amalia; Zulfa, Eva Achjani
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v6i1.3669

Abstract

Pandemi Covid-19 yang saat ini melanda dunia, temasuk Indonesia, telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek hukum. Sebagai ujung tombak dari sistem peradilan pidana di Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM turut menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan menerbitkan Permenkumham No. 43 Tahun 2021. Dengan diterbitkannya Permenkumham No. 43 Tahun 2021 menjadi solusi dan terobosan untuk menekan lajur penularan covid 19 di lingkungan lapas, rutan, dan lpka. Di mana ketiga tempat tersbut merupakan institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi sehingga sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan virus covid-19. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul terkait aturan ini, antara lain pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana, rasa ketidakadilan terhadap korban, dan diskriminasi masyarakat terhap para narapidana. Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini ingin mengkaji tentang implementasi dan dampak kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian descriptive legal study guna memperoleh gambaran secara integral dan komprehensif serta sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengeluaran narapidana melalui asimilasi di rumah dan reintegrasi sosial masih belum maksimal, baik dari segi struktur hukum, subtansi hukum, maupun budaya hukum. Dampak positif dari pelaksanaan aturan tersebut antara lain, pengurangan penghuni lapas sebagai upaya pencegahan penularan covid-19, anggaran negara berkurang, dan optimalisasi pembinaan di lapas, sedangkan dampak negatif antara lain adanya pengulangan tindak pidana oleh narapidana asimilasi dan reintegrasi dan meningkatnya kecemasan masyarakat..
Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas Almond, Mustaqim; Zulfa, Eva Achjani
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v6i1.3684

Abstract

Tulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi pendekatan keadilan Restorative Justice terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia sebagai solusi terhadap lapas yang over kapasitas dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya pedoman penerapan Restorative Justice yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang sifatnya wajib dipedomani oleh seluruh perangkat pengadilan negeri di Indonesia serta didukung pula dengan pedoman keadilan restoratif yang telah dikeluarkan oleh jaksa agung, sebagaimana yang diketahui jaksa selaku pengendali perkara berdasarkan asas dominus litis dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan,dengan demikian diharapkan dapat menjadi solusi terhadap keadaan lapas di Indonesia yang over kapasitas, sebagaimana diketahui setengahnya merupakan napi penyalahgunaan narkotika.
Criminal Responsibility for Child Exploitation in the Form of Human Trafficking Using Overseas Exchange Programs Cahyono, Aditya Budi; Zulfa, Eva Achjani
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5618

Abstract

Dewasa ini diperkirakan jumlah anak Indonesia usia di bawah 14 (empat belas) tahun yang secara ekonomis aktif adalah sekitar 2 (dua) sampai 4 (empat) juta anak. Tetapi sekadar angka saja, tidak dapat menggambarkan penderitaan fisik, intelektual, emosional dan moral yang harus ditanggung pekerja anak. Angka itu tidak mengungkapkan bagaimana hari depan seseorang anak yang tidak berpendidikan, hari depan seseorang tanpa harapan akan perbaikan. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan anak terdapat di dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pemerintah diharapkan dapat membuat Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang lebih komperhensif. Adanya sanksi hukum yang lebih berat terhadap semua pihak yang terlibat didalam praktek Perdagangan Manusia.
Fatwa Institutions in Handling Religious Blasphemy Crimes in Indonesia and Malaysia Ilahi, M. Ridho; Irfan, M. Nurul; Kamarusdiana, Kamarusdiana; Hidayatulloh, Hidayatulloh; Zulfa, Eva Achjani
Al-Ahkam Vol 34, No 1 (2024): April
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ahkam.2024.34.1.18624

Abstract

The position of fatwa institutions in cases of blasphemy by cult groups is often seen as representing only the majority Muslims and blaming minority Muslims, as in Indonesia, or seen as a tool to suppress anti-government groups, as in Malaysia. This study aims to explain the position of the Indonesian Ulema Council (MUI) and Jawatankuasa Fatwa in handling heresy, including the reasons behind the differences in the positions and roles of the two institutions. Researchers use qualitative methods with a comparative legal approach. This study found that MUI's heretical fatwas had no legal force, the central MUI has the authority to enact heretical fatwas within MUI institutions, but not absolutely to respond to national laws, and not play a role in the criminal justice system. Meanwhile, Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan (JFK) has the force of law with certain conditions, however, the federal state Jawatankuasa Fatwa has the authority to determine heretical fatwas to respond and strengthen state regulations (blasphemy laws). This research can be used as a reference for law enforcement in handling blasphemy cases by considering the views of MUI and Jawatankuasa Fatwa, which are regulated adequately by laws and regulations.
PENERAPAN VICARIOUS LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT DENGAN DISKRESI PENYELENGGARAAN ADMINISITRASI PEMERINTAHAN Zulfa, Eva Achjani; Ismail, Audaraziq
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v2i1.2300

Abstract

Discretion is used as a solution to deal with the problem of the principle of legality in terms of governance that is not regulated by law. On the other hand, discretion is relevant to corruption where the actions of state officials and corrupt government will hinder the achievement of state goals. Therefore, it is necessary to identify who is responsible for the misuse of discretion. In this article, we will discuss the implementation of vicarious liability in corruption related to the administration of regional government administration in order to effectively impose criminal sanctions on corruptors in the misuse of discretion in the context of administering government administration. Keywords: Criminal Liability, Corporations, Government Institutions
Analisis Efektivitas Penanggulangan Tindak Kejahatan Jalanan di Wilayah Hukum Polres Tangerang Selatan Mahendra Tri Octavianus; Eva Achjani Zulfa; Indriyanto Seno Aji
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 1 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i1.156

Abstract

The police are one of the many law enforcement officers who have the authority to carry out investigation and investigation duties for all criminal cases. Street crime is one of the many crimes classified as a criminal element that is still developing in society and often causes disturbances in security and order. The COVID-19 pandemic gives an indication of a significant increase in street crime, including in the jurisdiction of the South Tangerang Police. This study tries to see the effectiveness of law enforcement, especially the prevention of street crime from the pre-emptive aspect in the jurisdiction of the South Tangerang Police and identify important factors that affect.
Judicial Pardon: Proyeksi Bunyi Putusan Hakim dalam Perkara Pidana Pasca Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Berlaku Adriyanti, Nadya Fitriza; Zulfa, Eva Achjani
Nagari Law Review Vol 8 No 2 (2024): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.8.i.2.p.356-370.2024

Abstract

If the judge determines that the defendant is guilty and has convincingly committed the act in question, but the act does not necessitate punishment based on specific considerations, Article 54, paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code authorizes the judge to grant forgiveness by passing a decision without imposing a penalty. Judge forgiveness, also known as judicial pardon or “rechterlijk pardon”, is one of the sentencing guidelines for judges in deciding criminal cases. Nevertheless, Article 54 paragraph (2) reveals that the factors to be considered by judges in exercising their discretion to grant forgiveness are primarily subjective, with no clear and objective indicators. Furthermore, there are no established guidelines for describing the results of a judge's decision to forgive and structuring the decision. This could lead to a lack of uniformity in judicial pardon decisions when the New Criminal Code comes into force. So, this article attempts to project the sound of the judicial pardon decision using normative legal research. This research indicates that several sentences of the judicial pardon decision can be applied by adopting various criminal choices.
Sinergi atau Konflik: Pasal 2 KUHP 2023 dalam Penegakan Hukum di Indonesia Efendi, Nindy Putri Nur; Zulfa, Eva Achjani
Nagari Law Review Vol 8 No 2 (2024): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.8.i.2.p.371-382.2024

Abstract

Adat law is original Indonesian law, which lives and develops in society; the law is a social institution, therefore in its implementation, the law not only looks at legal rules but also looks at the effectiveness of these rules in the social field in society, in National criminal law reform has provided a breath of fresh air in the implementation of customary law in enforcing criminal law as contained in the provisions of Article 2 of the 2023 Criminal Code. The customary law that applies in Indonesia has differences between one region and another. This research is of a nature statute approach in which the research will examine the extent to which customary law can be used in national law as per the provisions in the 2023 Criminal Code. The provisions of Article 2 of the new Criminal Code have their pluses and minuses regarding the application of customary law in national law. The position of customary crimes in the 2023 Criminal Code as additional criminal penalties will place customary sanctions no longer as imperative but as facultative.
PALESTINIAN-ISRAELI CONFLICT IN WAR AND PEACE APPROACH Marlini Alianita; Eva Achjani Zulfa; Bayquni
International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC) Vol. 1 No. 6 (2023): Desember
Publisher : ZILLZELL MEDIA PRIMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61990/ijamesc.v1i6.106

Abstract

The Palestinian-Israeli conflict is a conflict that has been going on for decades and has not been resolved even though it has involved many countries to encourage the implementation of the peace process. The Palestinian-Israeli conflict is multifaceted, with various internal and external factors influencing the course of the conflict. In this paper the author tries to examine what approaches have been used in resolving the conflict, the method used by the author in compiling this paper is a qualitative descriptive approach based on literature studies or library research. In this paper the author finds that various initiatives and peace negotiations have been attempted to end the conflict between Palestine and Israel, ranging from the Reconciliation approach, the approach to the formation of two states to the proposal of confederation have also been carried out, but this has not found enlightenment in its settlement thus making it difficult for leaders to find common ground. Internationally, regional power dynamics, national interests, and external interventions are increasingly complicating the path to peace and to date the two-state solution remains the most widely supported option, the greatest challenge of which lies in addressing core issues and reconciling competing national aspirations. Achieving peace and stability in the region requires sustained dialogue, compromise, and commitment from all stakeholders involved.
Personal Data Protection Violations By Fintech Lending in Indonesia Nurul Insi Syahruddin; Eva Achjani Zulfa
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 4 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (May-June 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i4.414

Abstract

The development of increasingly modern technology has changed the pattern of human behavior and work methods, which were initially conventional and then digitalized, one of which is marked by the presence of financial technology (fintech) lending. The rise of fintech lending development also has a negative impact, one of which is in terms of processing the personal data of fintech lending users. Hence, the Financial Services Authority formed POJK 10/2022. In connection with this, the PDP Law has also come into force in Indonesia. This paper aims to look at personal data protection violations by fintech lending, considering that two institutions have the authority to handle these violations. The method used is doctrinal legal research. The approach used is the statute approach. The results showed that to supervise fintech lending, it is necessary to classify its position first. If fintech lending is an LPBBTI organizer, it is supervised by OJK. Meanwhile, if fintech lending is the controller of personal data, it is supervised by the PDP Authority. As for reports or complaints of allegations and/or violations of personal data protection committed by fintech lending; examination and investigation of complaints of alleged violations of personal data protection; and imposition of administrative sanctions for violations of personal data protection by fintech lending are the authority of the PDP Authority, not OJK.
Co-Authors Adriyanti, Nadya Fitriza Ahmad Sarinawi Almond, Mustaqim Andhita Indirayanti Anggara, Matius Evan Anisya Ramdlonaning Arianda Lastiur Paulina Arie Afriansyah Artha Febriansyah artha Febriansyah Audaraziq Ismail Audaraziq Ismail Banjarani, Desia Bayquni, Bayquni Benito Harleandra Cahyono, Aditya Budi Daffa Ladro Kusworo Efendi, Nindy Putri Nur Gholib Yudha Mawaridi Hamonangan Albariansyah Hanita, Margaretha Hastu Nuring Yudanti Hegar Gagah Anantaka Hendy Febrianto Kurniawan Hidayatulloh Hidayatulloh Ilahi, M. Ridho Imam Khomaeni Hayatullah Indriyanto Seno Aji Ismail, Audaraziq Iza Fadri Jelang Ramadhan Jelang Ramadhan Kamarusdiana, Kamarusdiana Khusnus Sa'bani Lathifah, Amalia Lazira, Fatiatulo M. Nurul Irfan Mahendra Tri Octavianus Marlini Alianita Masail Ishmad Mawaqif Muhamad Syauqillah Muhammad Syaroni Rofii Muhammad Yusuf Muslim, Fithriadi Norcha Satria Adi Nugroho Nurkumalawati, Intan Nurul Insi Syahruddin Puspa Pasaribu RA Gismadiningrat Ramadhan, Jelang Ridwan Arifin Ridwan Arifin Rizky Julranda Runturambi, Arthur Josias Simon Saima Arifiah Satria Fajar Putra Dipayana Sulistiandriatmoko, Sulistiandriatmoko Surya Nita Surya Nita Topo Santoso Viny Dwivi Yulianti, Lulu Yutcesyam, Yutcesyam