Claim Missing Document
Check
Articles

Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Program Kampung Iklim (Proklim) di Desa Bulota Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo Adisty Pradita Syahputri Moo; Ellys Rachman; Agus Pariono
PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies Vol. 4 No. 3 (2025): PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies
Publisher : Policy, Law and Political Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/publicness.v4i3.300

Abstract

This study aims to provide an overview of community participation in the implementation of the Climate Village Program (PROKLIM) in Bulota Village, Telaga Jaya District, Gorontalo Regency. Data analysis uses qualitative analysis of the Miles & Huberman model. The results of the study indicate that Government Socialization has not been carried out by the relevant Agency and Village regarding the program. Viewed from the Supervision aspect, the relevant Agency has not supervised the program. And Viewed from the Community Involvement aspect, it is still lacking. The things that are suggested are the need for the relevant Agency to conduct socialization so that the community is involved and understands what the climate village program (PROKLIM) is. The need for supervision by the relevant Agency is carried out continuously, so that the implementation of the program is more effective in its utilization. And the need for the community to be fully involved so that they can participate both through energy, thoughts and funds for the implementation of the Climate Village Program (PROKLIM) to run well.
EFEKTIVITAS AKSI KONVERGENSI DALAM PROGRAM PENGENDALIAN STUNTING DI KECAMATAN LIMBOTO BARAT, KABUPATEN GORONTALO Ikram Andi Taufan Hurudji; Udin Hamim; Lisda Van Gobel; Ellys Rachman; Sumanti Maku
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i1.2793

Abstract

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Di Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, angka stunting masih tinggi meskipun telah diterapkan program nasional pengendalian stunting melalui aksi konvergensi lintas sektor. Upaya ini melibatkan berbagai aktor seperti Puskesmas, pemerintah desa, TP-PKK, kader posyandu, dan masyarakat. Program ini menunjukkan hasil positif dengan penurunan kasus stunting pada anak usia 0–23 bulan dari 26 kasus di bulan Januari menjadi 12 kasus di bulan Juni. Keberhasilan ini didukung pendekatan kolaboratif berbasis data melalui rembuk stunting, P2K2, edukasi gizi, pemanfaatan lahan pekarangan, serta intervensi ekonomi desa. Sekretariat Kecamatan berperan aktif sebagai koordinator wilayah yang menjaga sinergi antar OPD. Di tingkat desa, kepala desa memanfaatkan dana desa secara tepat sasaran, dibantu TP-PKK dan kader posyandu, yang berperan penting dalam pencegahan stunting. Pendekatan proses yang sistematis dan integratif mencakup identifikasi masalah, pelaksanaan intervensi, hingga evaluasi. Sasaran intervensi juga mempertimbangkan faktor keluarga seperti kesadaran ibu, keterlibatan ayah, dan kondisi sosial ekonomi. Faktor pendukung keberhasilan program meliputi komunikasi lintas sektor yang kuat, semangat kerja pelaksana, dan partisipasi aktif masyarakat. Meski demikian, hambatan masih ada, seperti birokrasi yang lamban dan prosedur pencairan dana yang rumit, yang menghambat efektivitas program secara maksimal.
Implementation of the Farmer Card Program Policy in Increasing Community Empowerment Farmer Groups (Case Study at the Gorontalo Regency Agriculture Office) Habibah U. Abuba; Udin Hamim; Ellys Rachman
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 1: January 2024 - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i1.4527

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of the Farmer Card Program in increasing the empowerment of the Farmer Group Community in Gorontalo Regency. And Analyze what factors hinder the implementation of the Farmer Card Program to the Farmer Group Community in Gorontalo Regency. This research uses descriptive research with a qualitative approach, the data consists of primary data obtained through open and in-depth interviews with informants and secondary data comes from various sources including journals, theses, books, and previous research. The results of this study indicate that: a) The implementation of the farmer card program at the Gorontalo Regency Agriculture Office has not yet distributed all farmer cards to the Farmer Group Community. b) The community has not utilized the farmer card and still uses manual redemption of fertilizers at official retail kiosks. c) There are still many farming communities that have not been recorded in e-Alokasi. Furthermore, 5 things that become inhibiting factors for the Implementation of the Farmer Card Program, namely: a) Transfer of Services from Bank BNI to Bank BRI. b) Limited Human Resources at the Agricultural Extension Office (BPP) in each District. c) Changes in regulations from the Central Government and regulations from Pupuk Indonesia from the Electronic Group Needs Definitive Plan (e-RDKK) then transferred to Electronic Allocation (e-Allocation). d) Lack of Knowledge and understanding of the community in using the farmer card because it is related to technology. e) There is a new e-Pusluh Program from the government to monitor, evaluate, and organize agricultural extension workers.
Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024: Studi di Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo Gafar Tomutu; Ellys Rachman; Tety Thalib
Indonesian Journal of Public Administration and Policy Vol. 1 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Public Administration and Policy
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/ijpap.v1i1.446

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang memengaruhinya dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Partisipasi pemilih merupakan indikator krusial dalam mengukur kualitas demokrasi, namun partisipasi pemilih di wilayah ini tercatat hanya 79,43% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 13.704 orang. Angka ini menyoroti tantangan serius dalam pelaksanaan proses demokrasi lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa rendahnya partisipasi dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, yaitu keterbatasan pengetahuan politik warga negara, kendala ekonomi yang memicu praktik jual beli suara, apatisme politik akibat kekecewaan terhadap wakil rakyat terpilih, dan tekanan sosial dari elit lokal. Selain itu, peran lembaga penyelenggara pemilu dalam memberikan pendidikan pemilih yang efektif masih kurang memadai, sehingga banyak warga negara yang memilih secara tidak rasional atau bahkan tidak memilih sama sekali. Temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan partisipasi pemilih melalui peningkatan pendidikan politik, pemberdayaan ekonomi, dan pemulihan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan hasilnya. Kata kunci : Partisipasi Politik, Pemilu 2024, Politik Lokal, Apatisme, Politik Uang, Tabongo
Penerapan Manajemen Risiko dalam Pengadaan Barang dan Jasa di BP2JK Wilayah Gorontalo Ahmad Nurmansyah Sumaga; Ellys Rachman; Yahya Antu
Indonesian Journal of Public Administration and Policy Vol. 1 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Public Administration and Policy
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/ijpap.v1i1.478

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko dalam pengadaan barang dan jasa di Unit Pelayanan Pengadaan Konstruksi Daerah (BP2JK) Gorontalo. Penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama: tingkat pengetahuan sumber daya manusia (SDM), dukungan anggaran, dan mekanisme evaluasi dan pemantauan. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan, dengan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko di BP2JK Gorontalo belum optimal. Dari segi SDM, pemahaman staf tentang konsep manajemen risiko masih terbatas karena kurangnya pelatihan terstruktur, sehingga identifikasi risiko lebih bergantung pada pengalaman individu daripada prosedur standar. Dari perspektif anggaran, tidak ada alokasi khusus untuk mendukung kegiatan manajemen risiko, sehingga upaya mitigasi dan pemantauan lapangan dibatasi oleh keterbatasan keuangan. Sementara itu, mekanisme evaluasi dan pemantauan dilakukan secara reaktif daripada preventif, menyebabkan potensi risiko terdeteksi terlambat. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan terstruktur, penyediaan alokasi anggaran khusus untuk manajemen risiko, dan pengembangan sistem evaluasi terpadu dengan implementasi berkala sangat diperlukan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam kegiatan pengadaan di BP2JK Gorontalo.  
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DAERAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Asnawi Liputo; Ellys Rachman; Sofyan Alhadar
PARADIGMA: Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) "AAN" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65124/prdm.v15i1.243

Abstract

This study aims to analyze the management of regional assets and identify factors affecting the optimization of asset management in improving organizational performance at the Regional House of Representatives Secretariat of Gorontalo Province. The study employed a descriptive qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation. The informants consisted of the Acting Secretary of the Regional House of Representatives, Head of the General and Finance Division, functional procurement official, and implementing staff involved in asset management. The findings are analyzed using asset management indicators covering needs planning, use and utilization, supervision and maintenance, as well as supporting factors involving human resources, institutional and regulatory arrangements, and information systems. Secondary data show that the recorded asset value was Rp5,140,855,232 in 2023, Rp4,135,784,260 in 2024, and Rp1,573,408,282 in 2025. The findings show that asset management has generally followed applicable procedures and contributes to administrative effectiveness, operational efficiency, and the smooth implementation of Secretariat functions. However, optimization is constrained by aging assets, limited maintenance budgets, uneven human resource competence, coordination needs, and limitations in information technology utilization. Optimization therefore requires needs-based planning, periodic evaluation and renewal, improved maintenance, capacity building, stronger coordination, and integrated information systems.