Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.668
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Al-Adl : Jurnal Hukum NEGARA DAN KEADILAN Jurnal Hukum Lex Generalis International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Journal of Law, Poliitic and Humanities Masyarakat Berkarya: Jurnal Pengabdian dan Perubahan Sosial Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Yulianis Safrinadiya Rahman
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Peran Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Di Indonesia: The Role of the Ombudsman in Supervising Public Services in Indonesia Johannes Triestanto; Rusli Jalil; Yulianis Safrinadiya Rahman; Andika Adhyaksa; Iwan Rasiwan
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i5.10458

Abstract

Salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada prinsip good governance adalah pelayanan publik. Kualitas pelayanan yang luar biasa menggambarkan adanya transparansi, akuntabilitas, serta profesionalitas aparatur negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya, Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi banyak masalah, terutama yang berkaitan dengan praktik maladministrasi, seperti penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, hingga pelayanan yang diskriminatif. Kondisi ini menunjukkan perlunya mekanisme pengawasan yang efektif dan independen untuk memastikan hak-hak masyarakat dipenuhi sebagai pengguna layanan publik. Dalam konteks tersebut, Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara independen yang bertanggung jawab untuk memeriksa bagaimana pelayanan publik dijalankan. Peran Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik di Indonesia adalah subjek penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini didasarkan pada penelitian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur ilmiah yang relevan. Penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman memiliki peran yang sangat strategis, seperti menerima dan memeriksa laporan masyarakat, melakukan investigasi terhadap dugaan maladministrasi, serta memberikan rekomendasi kepada instansi penyelenggara pelayanan publik. Selain itu, Ombudsman juga berperan dalam upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan aparatur negara. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan yang dilakukan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya tingkat kepatuhan instansi terhadap rekomendasi Ombudsman, keterbatasan sumber daya, serta minimnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan maladministrasi.
TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH RESIDIVIS: ANALISIS PENJATUHAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Yulianis Safrinadiya Rahman; Sri Herlina
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 18 No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v18i1.20643

Abstract

One of the significant challenges in criminal law is the prevalence of narcotics offenses committed by recidivists—individuals who reoffend after having previously served a sentence. Recidivist status creates complex juridical dilemmas, as it serves as a statutory ground for sentence aggravation, often resulting in severe verdicts ranging from life imprisonment to the death penalty. This practice triggers a debate regarding the fundamental objectives of sentencing, where judges are compelled to strike a balance between retribution (retributive justice) to ensure deterrence, prevention (preventative justice), and rehabilitation (rehabilitative justice) aimed at social reintegration. This study aims to examine the legal framework governing narcotics offenses under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the specific sentencing mechanisms applied to repeat offenders. This research employs a normative legal methodology, utilizing secondary data through library research to analyze relevant statutes and legal literature. The findings demonstrate that the sentencing system under the Narcotics Law mandates aggravated penalties for offenders involved in organized networks, those involving minors, and those with recidivist status. Sentencing for narcotics recidivists emphasizes enhanced sanctions; while Articles 486 to 488 of the Criminal Code (KUHP) establish general provisions for recidivism, Article 144 of Law Number 35 of 2009 specifically stipulates that recidivists may be subject to an additional one-third of the maximum prescribed penalty.
Tinjauan Yuridis Dogmatis terhadap Kedudukan Keadilan Restoratif sebagai Alasan Penghapus Pidana dalam Sistem Pemidanaan Indonesia Yulianis Safrinadiya Rahman; Rolly Muliazi; Lutfi Yusup Rahmathoni
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 12 (2026): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i12.4396

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code and Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code elevates restorative justice into statutory law, raising questions regarding its position within the doctrine of grounds for excluding criminal liability. This normative legal research employs statutory, conceptual and analytical approaches. The findings indicate that restorative justice satisfies neither justificatory nor excusatory grounds because it does not eliminate the unlawfulness of the act or the offender’s culpability. The study concludes that restorative justice is more appropriately classified as a procedural, opportunistic ground for excluding prosecution, contributing to the reform of Indonesia’s criminal law system.
Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Persidangan: The Rights of Suspects and Defendants in the Trial Process Ade Daharis; Sri Herlina; Nining Suningrat; Herwantono; Yulianis Safrinadiya Rahman
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 6: Juni 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i6.5551

Abstract

Negara Republik indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, oleh karena itu bahwa semua aspek hukum yang berlaku di indonesia harus bernafaskan pancasilan dan Undang-undang Dasar 1945, yang mengakui adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, kesamaan kedudukan dalam hukum, dengan penekanan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan masyarakat umum. Perlindungan ini perlu karena secara implisit sesuai dengan asas praduga takbersalah bagi setiap orang yang diadili karena diduga melakukan pelanggaran hukum, sehingga hak-hak tersebut dapat diwujudkan. Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses persidangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tersangka memiliki hak-hak tersendiri baik proses penangkapan, proses penahanan dan proses penggeledahan. Begitujuga terdakwa memiliki hak-hak sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Peran Hukum Pidana dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: The Role of Criminal Law in Handling Cases of Sexual Violence Against Women Yulianis Safrinadiya Rahman
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 4: April 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i4.7220

Abstract

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan masalah serius yang tidak hanya melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga merusak struktur sosial dan kondisi mental korban. Kasus ini sering terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan memiliki dampak yang mendalam dan jangka panjang. Hukum pidana memegang peranan penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual, dengan memberikan hukuman bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Namun, efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan seksual seringkali terhambat oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kesadaran hukum, stigma sosial, serta keterbatasan aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan dengan tepat. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum pidana berfungsi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang cukup memadai, masih terdapat berbagai kendala dalam penerapan hukum pidana yang memerlukan perbaikan dalam aspek hukum, sosial, dan budaya untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Kelulusan Tes CPNS: Legal Review of Criminal Acts of Fraud Under the Guise of Passing the National Civil Service Candidate Test Yulianis Safrinadiya Rahman; Stelvia Wemly Noya; Nopiana Mozin; Ummi Kalsum
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 4: April 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i4.7301

Abstract

Kasus penipuan yang mengatasnamakan kelulusan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) semakin sering terjadi seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap profesi sebagai aparatur sipil negara. Pelaku umumnya memanfaatkan kondisi psikologis korban dengan menawarkan kelulusan instan melalui bantuan "orang dalam", yang disertai permintaan sejumlah uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tindak pidana penipuan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji unsur-unsur hukum dalam delik penipuan menurut KUHP, menganalisis sejumlah putusan pengadilan terkait, serta mengevaluasi perlindungan hukum bagi korban. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun metode pelaku beragam, tindakannya tetap memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP. Perlindungan terhadap korban masih menghadapi hambatan, terutama dalam aspek pembuktian serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Lingkungan Kampus: Analysis of Criminal Responsibility of Perpetrators of Criminal Acts of Assault on Campus Ayik Christina Efata; Deny; Anna Veronica Pont; Yulianis Safrinadiya Rahman; Nopiana Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.7536

Abstract

Penganiayaan yang terjadi di lingkungan kampus merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak hanya merusak atmosfer akademik, tetapi juga mengancam keamanan serta kesejahteraan mahasiswa sebagai bagian dari komunitas pendidikan. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh mahasiswa, kelompok organisasi, maupun pihak lain yang berada dalam kawasan perguruan tinggi mencerminkan adanya kegagalan institusi dalam menciptakan ruang aman bagi seluruh civitas akademika. Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana menjadi penting untuk melihat bagaimana hukum pidana memberikan konsekuensi terhadap pelaku dan bagaimana mekanisme perlindungan dapat diterapkan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindak penganiayaan yang terjadi di kampus, baik yang dilakukan secara individual maupun secara kolektif. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan KUHP, teori kesalahan, serta konsep pertanggungjawaban pidana modern yang memungkinkan perluasan subjek pertanggungjawaban, termasuk kemungkinan keterlibatan institusi pendidikan apabila ditemukan unsur pembiaran atau kelalaian struktural. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur akademik, dan sejumlah kasus yang relevan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindak penganiayaan di lingkungan kampus dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku utama, pihak yang turut serta atau membantu, serta institusi kampus apabila tidak menjalankan kewajiban pengawasan dan pencegahan. Temuan ini mempertegas urgensi penyusunan kebijakan kampus yang lebih tegas serta mekanisme penegakan hukum yang selaras dengan prinsip perlindungan mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan regulasi internal dan sistem penanganan kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
Criminal Law Protection for Demonstrators from Repressive Actions by Authorities Samuji; Andi Wahyuddin Nur; Zulkarnain S; Yulianis Safrinadiya Rahman; Nopiana Mozin
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) October 2
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i4.8950

Abstract

Demonstrations represent a tangible form of freedom of expression and opinion, which are fundamental elements of a democratic system. In Indonesia, this right is constitutionally guaranteed and further regulated under Law No. 9 of 1998 concerning the Freedom to Express Opinions in Public. However, in practice, the implementation of this right often clashes with repressive actions by security forces. The excessive use of force, unlawful arrests, and acts of violence against protesters illustrate the weak legal protection afforded to citizens exercising their constitutional rights. Such circumstances raise serious concerns regarding the enforcement of human rights and the rule of law in Indonesia. This article aims to analyze the criminal law protection afforded to demonstrators from repressive actions by law enforcement officers who exceed their authority. The discussion examines the national legal framework, the principles of criminal liability for officers, and mechanisms for fair and proportional law enforcement. The study adopts a normative juridical approach, analyzing statutory regulations, legal doctrines, and relevant case studies. The findings indicate that repressive acts by officers may constitute criminal offenses when they violate the principles of legality and proportionality in the use of force. Furthermore, the state bears a constitutional obligation to provide effective legal protection for citizens who become victims of such abuses of power. Therefore, a stronger system of accountability and oversight is essential to ensure that citizens’ rights to peaceful assembly and expression are genuinely protected within Indonesia’s legal framework.
Co-Authors Ade Daharis Adwin Tista Ana Maria Gadi Djou Andi Wahyuddin Nur Andika Adhyaksa Anna Veronica Pont Ayik Christina Efata Darazati, Safa Deny Deny Deny Hanafi Herwantono Istiana Heriani Iwan Rasiwan Johannes Triestanto Mahrida Mahrida Mohammad Zainul Ningrum Ambarsari Nining Suningrat Noor Azizah Nopiana Mozin Periyadi Periyadi  Rahmathoni, Lutfi Yusup Rolly Muliazi Rusli Jalil Safa Darazati Samuji Sri Herlina Stelvia Wemly Noya Ummi Kalsum Wolter Junaedi Nurhamidin Zulkarnain S