Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.977
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publikasi Pendidikan Hasanuddin Law Review Jambe Law Journal Undang: Jurnal Hukum Berumpun: international journal of social, politics and humanities Jurnal Sains Sosio Humaniora PAMPAS: Journal of Criminal Law Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Jurnal Karya Abdi Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Joong-Ki Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Joong-Ki
Yulia Monita
Universitas Jambi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search
Journal : PAMPAS: Journal of Criminal Law

 1   2 
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika Sri Dewi Rahayu Dewi; Yulia Monita
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i1.8314

Abstract

ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab hakim menjatuhkan putusan berbeda terhadap kedua kasus ini karena terdapat keadaan yang meringankan terhadap kedua terdakwa. Pada studi kasus keadaan yang meringankan yang dipertimbangkan oleh hakim yaitu: karena terdakwa merupakan korban penyalahguna narkotika yang sudah kecanduan serta didukung dengan keterangan saksi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus mempertimbangkan fakta yuridis, fakta persidangan dan fakta sosiologis dari terdakwa. Hal ini dilakukan agar terdakwa merasa bahwa hakim menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan perbuatan terdakwa. ABSTRACT This article aims to analyze the basic considerations of judges in convicting criminals against class I narcotics abusers themselves. This research method is a normative legal research. The results of this study indicate that the cause of the judge handed down a different verdict in these two cases because there were circumstances that alleviated the two defendants. In the case study the mitigating circumstances considered by the judge are: because the defendant is a victim of narcotics who are addicted and supported by witness testimony at the trial. Therefore the judge must consider the juridical facts, the facts of the trial and the sociological facts of the defendant. This was done so that the defendant felt that the judge handed down the criminal verdict according to the defendant's actions.
Pidana Denda sebagai Alternatif Pemidanaan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Ana Indah Cahyani; Yulia Monita; Elizabeth Siregar
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i2.9560

Abstract

ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan sanksi pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berikut dan  implementasi pidana denda sebagai alternatif pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dengan menggunakan metode yuridis empiris, penelitian menunjukkan bahwa pidana denda sebagai alternatif pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum terlaksana. Pidana denda sebagai alternatif pidana penjara pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perlu dikembangkan. Karena pidana denda mampu memberikan efek jera dan selaras dengan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pidana denda lebih mengutamakan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera guna mengurangi kemungkinan perceraian. Maka dari itu pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terlalu berat perlu diterapkan pidana denda sebagai alternatif dari pidana penjara agar terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan terutama bagi masyarakat, korban dan terpidana itu sendiri. ABSTRACT The objectives to be achieved in this study are: 1) to know and understand the regulation of criminal sanction in cases of domestic violence according to the Law Number 23 Year 2004 Elimination of Domestic Violence. 2) to find out the implementation of criminal fine as an alternative punishment in the crime of domestic violence. Using the empirical juridical method, the study has found that criminal fines as an alternative to criminal acts in domestic violence have not been implemented. Criminal fines as an alternative to imprisonment in domestic violence should be developed because it is able to provide a detterent effect and are aligned with the aim of eliminating domestic violence. Criminal fines prioritize the integrity of a harmonious and prosperous household in order to reduce the possibility of diorce. Therefore in cases of domestic violence that are not too severe it is necessary to apply criminal fines as an alternative to imprisonment in order to create justice, certainty and benefits especially for the community, victims and convicts themselves.
Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana Uswatun Hasanah; Yulia Monita
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i3.11086

Abstract

The purpose of this study was to determine the use of fingerprints to support the process of proving evidence in the investigation of criminal cases in the Jambi Regional Police and to determine the effectiveness of fingerprints as supporting evidence in the investigation of criminal cases. The number of criminal cases that occurred in Jambi made the police improve their performance, one of which was in the investigation process by looking for evidence of evidence, one of which was a fingerprint. The results of this study are the use of fingerprints can support the process of proving evidence in the investigation of criminal cases, because the discovery of fingerprints of someone suspected of committing a crime will make it easier for the police to find other evidence, for in Jambi itself the use of fingerprints as preliminary evidence rarely seen from 2016-2019, there were only 5 cases that used fingerprints as an initial guide, because in Jambi itself still had many shortcomings such as at the time of the crime scene many fingerprints were found but many were already damaged, and many criminal acts were indirectly reported, for its own effectiveness the Jambi Regional Police have very complete and sophisticated equipment such as those at the National Police Headquarters and are very effective in terms of cases and tools that all 5 cases that occurred were effective using fingerprints as evidence for initial instructions. Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan sidik jari bisa mendukung proses pembuktian alat bukti dalam proses penyidikan perkara pidana di Polda Jambi serta untuk mengetahui efektivitas sidik jari sebagai pendukung alat bukti dalam proses penyidikan perkara pidana. Banyaknya kasus kejahatan yang terjadi di Jambi membuat pihak kepolisian semakin meningkatkan kinerjanya yang salah satunya ialah dalam proses penyidikan dengan mencari bukti petunjuk yang salah satunya sidik jari. Hasil penelitian ini adalah penggunaan sidik jari bisa mendukung proses pembuktian alat bukti dalam proses penyidikan perkara pidana, karena dengan ditemukannya sidik jari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana maka akan memudahkan pihak kepolisian dalam mencari bukti lain, untuk di Jambi sendiri penggunaan sidik jari sebagai bukti awal jarang dilakukan terlihat dari tahun 2016-2019 hanya terdapat 5 kasus yang menggunakan sidik jari sebagai petunjuk awal, karena di Jambi sendiri masih memiliki banyak kekurangan seperti pada saat olah TKP banyak ditemukan sidik jari akan tetapi banyak yang sudah rusak, dan banyak kejadian tindak pidana yang tidak langsung dilaporkan, untuk efektivitasnya sendiri Polda Jambi memiliki peralatan yang sangat lengkap dan canggih sudah seperti di Mabes Polri dan sangat efektif dari segi kasus dan alatnya bahwa dari 5 kasus yang terjadi semuanya efektif dengan menggunakan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk awal.
Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tiwi Sasmita; Kabib Nawawi; Yulia Monita
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v2i1.12685

Abstract

This article aims to find out how the implementation of short-term guidance of child prisoners at The Children Penitentiary of Muara Bulian and the obstacles in the implementation of the guidance. The result showed that The Children Penitentiary of Muara Bulian has tried to provide the guidance to child prisoners in accordance with applicable regulations, by providing spiritual guidance by helding a monthly religious lectures by clergy presenters at Muara Bulian. In addition, physical development is also given to child prisoners in the form of routine sports such as morning exercise as well as skills development for child prisoners such as making handicrafts in the form of flower vases made from used paper and plastic. The obstacles in guiding child prisoners at The Children Penitentiary of Muara Bulian include the lack of attention from the inmate’s family, lack of officers and experts, lack of funds, and lack of community participation. Therefore, it is necessary to improve the facilities and infrastructure so that the guidance received by the children runs optimally according to their respective talents, especially in the fields of education and health. Abstrak Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana anak jangka pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Muara Bulian serta kendala dalam pelaksanaan pembinaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak Muara Bulian sudah berusaha melakukan pembinaan terhadap narapidana anak sesuai dengan peraturan yang berlaku, pembinaan kerohanian/keagamaan dilakukan melalui kegiatan ceramah dan konsultasi religii yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Pembinaan fisik dilakukan melalui kegiatan senam pagi dan olahraga lain. Untuk pembinaan terhadap peningkatan dilakukan melalui pelatihan keterampilan pembuatan berbagai kerajinan seperti pembuatan vas bunga dari barang bekas. Kendala dalam pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Muara BUlian diantaranya, kurangnya perhatian dari keluarga narapidana, kurangnya petugas dan tenaga ahli, kurangnya dana, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu perlu ditingkatkan saran dan prasarana di lembaga pembinaan supaya pembinaan yang didapat oleh anak berjalan maksimal sesuai dengan bakat masing-masing khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Eksekusi Putusan Pengadilan oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi Tri Nada Sari; Elly Sudarti; Yulia Monita
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v2i2.13716

Abstract

This article aims to find the execution of court decisions by prosecutors in crime of paying subtitute money in criminal deed of corruption at Muaro Jambi District Prosecutor’s Office. Aims to discuss is: why the criminal excecution of payment of subtitute money cannot be carried out optimally and the efforts made by the prosecutor as excecutor to maximizing the payment of compensation in criminal cases of corruption in order to recover state losses. The research results obtained in this research are: 1) the execution of substitute money punishment but the leniency is close to the main criminal. 2) the efforts of executing attorney to maximize the penalty for paying subtitute money, substitute money punishment is from of criminal application aimed to recovering state financial losses, the excecutor prosecutor’s efforts to maximize penalty of subtitute money, namely by ordering convict to pay as much as possible. Obtained from corruption. Prosecutor has authority to confiscate and auction off property, and trace the assets of convicted person to pay subtitute money, if convict’s property is insufficient to pay subtitute money, then he will sentence imprisonment which does not exceed the basic threat of imprisonment.   ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk mengetahui eksekusi putusan pengadilan oleh jaksa terhadap pidana pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, yang dibahas yaitu: mengapa eksekusi pidana pembayaran uang pengganti tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan upaya yang dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor untuk memaksimalkan pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi demi mengembalikan kerugian negara. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 1) Eksekusi pidana uang pengganti, pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan pada tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan, pidana pembayaran uang pengganti ini bersifat fleksible. Walaupun pembayaran uang pengganti ini hanya bersifat sebagai pidana tambahan, namun bobot berat-ringannya mendekati pidana pokok. 2) Upaya Jaksa eksekutor dalam memaksimalkan pidana pembayaran uang pengganti, pidana uang pengganti merupakan bentuk penerapan pidana yang bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara, upaya jaksa eksekutor dalam memaksimalkan pidana pembayaran uang pengganti yaitu dengan memerintahkan kepada terpidana agar membayar sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang di peroleh dari tindak pidana korupsi. Jaksa berwenang menyita dan melelang harta benda, serta melacak aset milik terpidana untuk membayar uang pengganti, apabila harta benda terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pokok pidana penjara.
Problematika dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nurholidah Nurholidah; Sahuri Lasmadi; Yulia Monita
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v2i3.16325

Abstract

This article aims to find out how the investigation into criminal acts of corruption was carried out by the Tanjung Jabung Timur Police investigators, and what were the obstacles in additional investigations to fulfill P-19. The method used is empirical juridical, examining the gap between das sollen and das sein. The results; First, the investigator on corruption at the Tanjung Jabung Timur Police in carrying out additional investigations to fulfill P-19 found various obstacles so the investigator passed the 14-day deadline specified in Article 138 (2) of the Criminal Procedure Code. Second, these obstacles are, the schedule of expert examinations is determined by the appointed expert, the witness does not fulfill the summons of the investigator, the presence of witnesses and experts outside the province, the address of the witness is difficult to find. Suggestions: 1) Investigators should be more careful in examining case file before it is submitted to the public prosecutor so that it can run effectively, efficiently, and giving satisfaction to the public, 2) KUHAP should be revised as soon as possible, especially regarding the 14-day period for investigators to correct the case file because in finding evidence is very unlikely to be done within 14 days and the Criminal Procedure Code can regulate the legal consequences for investigators who violate the provisions of Article 138 (2) of the Criminal Procedure Code.   ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan penyidik Polri Polres Tanjung Jabung Timur, dan apa saja kendala dalam penyidikan tambahan untuk pemenuhan P-19. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji mengenai kesenjangan antara das sollen dengan das sein. Hasil penelitian ini; pertama, penyidik tipikor Polres Tanjung Jabung Timur dalam melakukan penyidikan tambahan untuk memenuhi P-19 menemukan berbagai kendala sehingga penyidik melewati batas waktu 14 hari yang sudah ditentukan dalam Pasal 138 Ayat (2) KUHAP. Kedua, kendala tersebut yaitu, jadwal pemeriksaan ahli ditentukan oleh ahli yang ditunjuk, saksi tidak memenuhi panggilan penyidik, keberadaan saksi dan ahli diluar provinsi, alamat saksi sulit ditemukan. Saran: 1) Penyidik harus lebih teliti memeriksa berkas perkara sebelum diserahkan kepada penuntut umum agar dapat berjalan dengan efektif, efisen, dan memberikan kepuasan kepada masyarakat, 2) KUHAP secepatnya direvisi khususnya mengenai rentang waktu 14 hari bagi penyidik untuk memperbaiki berkas perkara karena dalam menemukan bukti-bukti sangat tidak dimungkinkan dapat dilakukan dalam waktu 14 hari tersebut dan KUHAP dapat mengatur mengenai akibat hukum bagi penyidik yang melanggar  ketentuan Pasal 138 Ayat (2) KUHAP.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding Hendri Diansah; Usman Usman; Yulia Monita
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i1.17704

Abstract

This article aims to find out and analyze the current regulations regarding carding crimes in Indonesia, as well as criminal law policies against carding crimes in Indonesia's positive law in the future. This research is a type of normative juridical research. The results of the study show that there are no offenses and classifications that regulate the crime of carding in Indonesia which explicitly and clearly regulates the crime of carding, so that law enforcement is only based on Articles 31 and 32 of Law Number 19 Year 2016 which only regulates a small part of the many modes of carding crime and in many cases law enforcement must use an interpretation or analogy to several articles in the Criminal Code which are considered by some parties to be not very relevant, such as Articles 263 and 378 of the Criminal Code. Therefore, it is necessary to reform the criminal law in the future regarding the crime of carding in Indonesian positive law. This update is important because times are advancing as well as technology will be more sophisticated and also this renewal can create a sense of security for the community and remove the negative stigma that Indonesia is a country that is not safe for credit card transactions.   ABSTRAK Artikel   ini    bertujuan    untuk    mengetahui dan    menganalisis pengaturan mengenai tindak pidana carding di Indonesia saat ini, serta kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana carding di dalam hukum positif Indonesia ke depan. Penelitian   ini   merupakan tipe penelitian  yuridis  Normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa delik-delik dan klasifikasi yang mengatur mengenai tindak pidana carding di Indonesia tidak ada yang secara tegas dan eksplisit mengatur mengenai tindak pidana carding, sehingga dalam penegakan hukumnya para penegak hukum hanya berlandaskan pada Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang hanya mengatur sebagian kecil saja dari sekian banyak modus tindak pidana carding dan di banyak kasus penegak hukum harus menggunakan interpretasi atau menganalogikan beberapa Pasal dalam KUHP yang dianggap beberapa pihak tidak begitu relevan diterapkan seperti Pasal 263 dan 378 KUHP. Oleh karena itu maka diperlukan adanya pembaharuan hukum pidana kedepannya mengenai tindak pidana carding di dalam hukum positif Indonesia. Pembaharuan ini menjadi penting karena zaman semakin maju begitu pula teknologi akan semakin canggih dan juga pembaharuan ini dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan menghapus stigma negatif bahwa Indonesia adalah negara yang tidak aman bagi transaksi kartu kredit.
Penggunaan Sidik Jari dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencurian Andrean Dwi Yulianto; Yulia Monita; Dessy Rakhmawati
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i2.20021

Abstract

The purpose of this study is to find out and aware of the process of using fingerprints in uncovering criminal acts of theft which are carried out for investigations in the jurisdiction of Polresta Jambi and to find out and realize the effectiveness of fingerprints as a supporter of the investigation process which is used as evidence in cases of criminal acts of theft in the jurisdiction Polresta Jambi. With many cases of theft with violence and weighting, the use of fingerprints in Polresta Jambi to revealing a crime of theft is because fingerprints are very accurate. With the use of fingerprints, the investigation process can be easier compared to other evidence, if fingerprints are found as initial evidence, the investigators just need to process the fingerprints and the identity of the owner of the fingerprint will be seen immediately, then the investigators just need to look for the person whose identity and known as suspected of being the perpetrator of the crime of theft.  The effectiveness of Polresta Jambi has been very effective, it can be seen from the 27 cases that occurred from 2017-2020, It will be revealed using fingerprints as initial instructions because they were supported by sophisticated tools in which the tools were directly sent from the central INAFIS in Indonesia. Jakarta, so it does not take long time to process the fingerprints. Abstrak Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan menyadari proses penggunaan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pencurian yang dilakukan untuk penyidikan di wilayah hukum polresta jambi serta untuk mengetahui dan menyadari efektivitas sidik jari sebagai pendukung proses penyidikan yang dijadikan alat bukti dalam perkara tindak pidana pencurian di wilayah hukum polresta jambi. Dengan banyak kasus pencurian dengan kekerasan dan pemberatan, penggunaan sidik jari ini yang dilakukan oleh Polresta Jambi dalam mengungkapkan suatu tindak pidana pencurian karena sidik jari sifatnya sangat akurat. Dengan penggunaan sidik jari ini, maka proses penyidikan bisa lebih mudah dibanding dengan alat bukti lain, apabila sudah ditemukan sidik jari sebagai barang bukti awal, maka penyidik tinggal mengolah sidik jari tersebut dan akan terlihat langsung identitas pemilik sidik jari tersebut, lalu penyidik tinggal mencari orang yang sudah diketahui identitasnya itu yang di duga sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Dan Efektivitasnya sendiri, untuk Polresta Jambi sudah sangat efektif terlihat dari 27 kasus yang terjadi dari tahun 2017-2020 semuanya terungkap dengan menggunakan sidik jari sebagai petunjuk awal karena didukung alat-alat yang canggih yang mana alat-alat tersebut langsung di kirim dari INAFIS pusat di Jakarta, sehingga untuk mengolah sidik jari tersebut tidak memakan waktu yang lama.
Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika M. Zikron; Haryadi Haryadi; Yulia Monita
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i3.24207

Abstract

This study aims to: 1). To find out and analyze, the form of legal protection that can be done for Narcotics Crime Reporters in the Jambi City Region 2). To find out and analyze the obstacles faced in providing legal protection to Narcotics Crime Reporters in the Jambi City Region. The problems discussed are: 1). Forms of Implementation of Legal Protection Against Narcotics Crime Reporters in the City of Jambi ? 2). Obstacles Faced in Providing Protection to Whistleblowers of Narcotics Crimes in the Legal Territory of Jambi City? In this study, the author uses an empirical juridical research method, namely "research in the form of field studies starting from primary data to find theories regarding the process of occurrence and the process of working the law. 1). Primary data is data obtained directly from the first source. Primary data obtained through interviews are data obtained directly in the field through the respondents who have been carried out. 2). Secondary data is data obtained from official documents, diaries, and so on. Secondary data obtained from existing books. The results of the study contain: Forms of Implementation of Legal Protection Against Narcotics Crime Reporters in the Jambi City Region, Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims is expected to provide protection for witnesses and whistleblowers whose core is justice and truth and is able to guarantee certainty, order, law enforcement and protection for witnesses and respect for human rights which are the rights of a witness to a crime that has occurred. Abstrak Penelitian ini bertujuan: 1). Untuk mengetahui dan menganalisis, bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk Pelapor Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kota Jambi. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis, kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kota Jambi. Permasalahan yang dibahas adalah: 1). Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kota Jambi? 2) Kendala Yang Di Hadapi Dalam Pemberian Perlindungan Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kota Jambi? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu “penelitian berupa studi-studi lapangan yang bertitik tolak dari data primer untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum. 1). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer diperoleh melalui wawancara Adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui para responden yang telah dilakukan. 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku harian, dan seterusnya. Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang ada. Hasil penelitian berisi tentang: Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kota Jambi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi saksi dan pelapor yang berintikan pada keadilan dan kebenaran serta mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum bagi saksi serta menghargai Hak Asasi Manusia yang menjadi hak bagi seorang saksi tindak pidana yang telah terjadi.
Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (Onslag) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sulistiani Sulistiani; Hafrida Hafrida; Yulia Monita
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i1.25352

Abstract

The purpose of this study was to find out and analyze the basic considerations of judges in passing decisions to release all lawsuits against perpetrators of corruption in Decision Number 4/PID.TPK/2022/PT.MTR. The problem of this research is what is the basis for the judge's considerations in passing the decision to release all lawsuits in Decision Number 4/PID.TPK/2022/PT.MTR against the defendant Aryanto Prametu. The normative juridical research method uses several approaches, namely, statutory approach (statute approach), case approach (case approach), and conceptual approach (conceptual approach). The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study show that the judge's consideration in passing the decision to release all lawsuits against the defendant Aryanto Prametu in Decision Number 4/PID.TPK/2022/PT.MTR is due to the reasons for abolishing the crime in the form of justification reasons. As for what he considered, namely that the defendant had fulfilled the procurement interests even though the work was late from the contract period and with different varieties but the quality and price were not much different, there was no loss to state finances because the defendant had paid in full, and the defendant did not get any profit at all. So the defendant's actions have fulfilled the aims and objectives of Supreme Court Jurisprudence No. 42K/KR/1966 dated 08 January 1966.   Abstrak   Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 4/PID.TPK/2022/PT.MTR. Permasalahan dari penelitian ini adalah apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada Putusan Nomor 4/PID.TPK/2022/PT.MTR terhadap terdakwa Aryanto Prametu. Metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa Aryanto Prametu pada Putusan Nomor 4/PID.TPK/2022/PT.MTR dikarenakan adanya alasan penghapus pidana yang berupa alasan pembenar. Adapun yang menjadi pertimbangannya yaitu bahwa terdakwa telah memenuhi kepentingan pengadaan walaupun pengerjaannya terlambat dari masa kontrak dan dengan varietas yang berbeda tetapi kualitas dan harganya tidak jauh berbeda, tidak ada kerugian keuangan negara dikarenakan telah dibayar lunas oleh terdakwa, dan terdakwa tidak mendapatkan untung sama sekali. Maka perbuatan terdakwa telah memenuhi maksud dan tujuan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 42K/KR/1966 tanggal 08 Januari 1966.
Co-Authors Adri, Nadita Agustin, Lidya Ana Indah Cahyani Andi Najemi Andi Najemi, Andi Andrean Dwi Yulianto Arsyad Arsyad Arsyad Arsyad Bustanuddin . Bustanuddin Bustanuddin Daud, Sulhi Muhmad Daulay, Nisrina Ramadhani Dessy Rakhmawati Dheny Wahyudi Elisabeth Siregar, Elisabeth Elizabeth Siregar Elizabeth Siregar Elly Sudarti Erwin Erwin Erwin Erwin Fatni, Indriya Fauzi Syam Hafrida Haryadi - Haryadi Haryadi Hendri Diansah Indriya Fathni Kabib Nawawi M. Zikron Mohamad Rapik Monalisa Monalisa Monika Monika Munandar, Tri Imam Nurholidah Nurholidah Nys. Arfa Nys. Arfa Prasna, Adeb Davega Raffles Raffles Raffles Raffles Rakhmawati, Dessy Retno Kusniati Retno Kusniati Rosmidah Rosmidah Sahuri Lasmadi Sasmiar Sasmiar Sidiq, Muhamad Simanjuntak, Goklas Christian Siregar, Elizabeth SRI RAHAYU Sri Rahayu Sugiharto, Melyana Sulistiani Sulistiani Syofyan Nur Taufik Yahya Taufik Yahya Tiwi Sasmita Tri Imam Munandar Tri Nada Sari Umar Hasan Umar Hasan Usman Usman Uswatun Hasanah Wahyuning Robbi, Suci