Claim Missing Document
Check
Articles

Penggelembungan Nilai Uang Panai Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah Nurlaela Nurlaela; Muhammad Alifuddin; Finsa Adhi Pratama
KALOSARA: Family Law Review Vol 2, No 2 (2022): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v2i2.5236

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus masyarakat bugis di Desa Akuni Kecamatan Tinanggea sering kali terjadi pembatalan pernikahan dikarenakan masalah dalam penyebutan uang panai pada saat proses akad nikah yang berlangsung yang tidak sesuai dengan yang telah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan permintaan pihak keluarga perempuan sebab itu menurut calon mempelai pengantin laki-laki merasa hal itu tidak dibolehkan untuk  membohongi dengan menyebutkan mahar yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya disebutkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat mengenai penggelembungan nilai uang panai terjadi di desa akuni kecamatan Tinanggea dan bagaimana dampak dari Penggelembungan nilai uang panai jika ditinjau dari Maqasid Asy-Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumasi. Teknik analisis data dengan redukasi data dan pengecekan keabsahan temuan dengan tringulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat mengenai penggelembungan nilai uang panai di Desa Akuni marak terjadi dikalangan beberapa keluarga, yang merupakan permintaan sepihak keluarga untuk dilakukan penggelembungan dalam penyebutan nilai uang panai, adalah thal tyang ttidak tbaik tuntuk tditerapkan tdimasyarakat , tkarena thal titu tdapat tmerugikan tdua bela pihak keluarga tyang tingin tmenyatu ttetapi tterpecahkan tkarena tgengsi tkeluarga tmereka, dengan itu tidak sesuai dengan ketentuan Maqasid Asy-Syariah dimana masyarakat di Desa Akuni tidak menerapkan perilaku Hifz ad-din yaitu perlindungan terhadap agama adalah hal yang paling utama sebagai salah satu persyaratan dalam pernikahan yang wajib dijaga karena merupakan ad-darurat (sangat penting) agar tercapai Maqasid asy-syariah, karena perlindungan terhadap agama merupakan tingkatan paling penting dalam Maqasid asy-syariah.
ISTEK AISYIYAH: Aktualisasi Pemikiran Progresif Komunitas Perempuan SULTRA Muhammad Alifuddin; Muallimah Muallimah; Irma Irayanti; Rosmini Rosmini
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 4, No 1 (2022): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v4i1.17992

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan pemikiran progresif Aisyiyah dalam bidang pendidikan serta bagaimana startegi Aisyiyah Sultra mengelola kesempatan dan memobilisasi kekuatannya untuk mewujudkan layananan pendidikan tinggi bagi masyarakat. Data-data penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen.  Seluruh data dianalisis dengan menggunakan paradigma Miles dan Huberman.  Merujuk pada data serta analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1). Aisyiyah Sultra mampu dengan baik mendorong energi positif warganya untuk mengaktualkan ide menjadi monument sekaligus membuktikan diri sebagai perempuan berkarakter progressive, kerja keras, dan berbudaya filantropis. ISTEK adalah penanda identitas dan eksistensial bahwa Aisyiyah Sultra terus bergerak membangun kebaikan semesta. Ruang kesempatan poltik yang terbuka dimanfaatkan secara elegan untuk semakin maksimal dalam menunjukkan bakti kepada negeri. (2). Bahwa dalam faktanya Aisyiyah tidak memiliki fundamental ekonomi sebagai sumber pembiayaan, tidak kemudian menjadikannya lesu dara dan kehilangan semangat. Daya filantropi sebagai karakter DNA Aisyiyah di manage secara elegan oleh aktor dengan cara menyuntikkan narasi-narasi positif (framing) yang kemudian mampu memicu, melipatgandakan semangat berderma elemen Aisyiyah, sehingga dalam waktu dua tahun, ISTEK sebagai penanda gerakan dan pikira progresif Aisyiyah di bidang pendidikan terwujud.  (3). Sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia Timur yang diinisiasi oleh organ perempuan, ISTEK merupakan bukti ril bahwa Aisyiyah adalah komunitas perempuan yang tidak hanya progresif dalam ide, tetapi sekaligus dapat menunjukkan kemampuannya untuk merubah momen menjadi monument.
Fiqh Kankilo and the Purification System of the Butonese People: A Socio-Legal Historical Perspective of Islamic Law and Legal Pluralism Alifuddin, Muhammad; Mahrudin, Mahrudin; Rosmini, Rosmini; Anhusadar, La Ode; Pratama, Finsa Adhi
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 2 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v8i2.21578

Abstract

This study is the dialectic between Islam and local culture in the purification system of the Butonese people. Data were obtained by means of interview, literature review, and observation. The study used the approaches of the social history of Islamic law and legal pluralism. The data were then analyzed using the Miles and Huberman analysis model. The findings of the study reveal that kankilo is a scientific concept that contains knowledge about the ways and purposes of purification as a result of the dialectic process between Islam and local traditions. For the Butonese, kankilo is taharah (purification), and taharah is kankilo. Hence, the concept and knowledge of taharah in the context of Buton culture can be referred to as Fiqh Kankilo. Fiqh Kankilo is a product of fiqh (Islamic jurisprudence) thought designed on the local characteristics of Buton society. The locality that is clearly visible in the content of Fiqh Kankilo is inevitable, considering that the quality of individuals and cultures where a religious law develops is not a blank slate or a cultural vacuum. Thus, religion (i.e., fiqh) and culture are ultimately two aspects that are certain to be in partnership, to build synergy, and to greet each other. This inevitability occurs because the understanding of religion cannot avoid the locality of culture that is relative and particular. The legitimacy of the existence of Fiqh Kankilo can at least be referred to the history of the development of Islamic legal thoughts, which provides room for accommodation of traditions on the paradigmatic basis of “adat al-muhakkamat” (customary law).
DAKWAH BERBASIS MULTIKULTUR (Paradigma dan Strategi Tokoh Agama Dalam Membangun Harmoni Antar Iman Di Kendari) Alifuddin, Muhammad
Jurnal Dakwah Vol. 16 No. 1 (2015)
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jd.2015.16103

Abstract

Kajian tentang hubungan antar agama di Kendari belum banyak dilakukan oleh para peneliti. Fokus masalah yang akan ditelaah adalah respon dan paradigma tokoh agama Kendari terhadap keragaman etnik dan agama, serta bagaiamana strategi dakwah yang mereka kembangkan dalam upaya memelihara harmoni antar iman. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan dan sikap tokoh agama di Kendari terhadap keberagaman etnik dan agama, secara umum mengacu pada paradigma hormat mengormati dan saling menghargai. Bila ditilik lebih dalam, respon mereka terhadap keberagamaan pihak lain berada pada tataran inklusif hegemonistik sebagaiman yang disebutkan oleh Ninian Smart. Yaitu perspektif yang memandang agama lain memiliki sisi kebenaran, namun mereka tetap memprioritaskan pada agama yang dianutnya. Atau dalam perspektif Mukti Ali masuk dalam kategori agree in disagreement. Bila ditilik dari materi-materi dakwah yang disampaikan oleh para tokoh agama di hadapan objek dakwah telah mengindikasikan adanya peranan para tokoh agama di daerah ini dalam memelihara hubungan harmonis antarumat beragama.
DAKWAH INKLUSIF DALAM MASYARAKAT SEGREGATIF DI AOMA DAN AMBESAKOA SULAWESI TENGGARA Alifuddin, Muhammad
Jurnal Dakwah Vol. 16 No. 2 (2015)
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jd.2015.16201

Abstract

Masalah utama penelitian ini adalah: Apakah pola dakwah institusional (berbasis Masjid-Gereja) yang dikembangkan selama ini efektif membangun kesadaran inlusiv pada masyarakat yang tersegregasi secara spasial berdasarkan pilihan keyakinan (Islam-Kristen) sebagaimana yang terjadi di Aoma Ambesakoa? Bagaimana pola dakwah yang dapat dikembangkan untuk membangun visi inklusiv pada masyarakat setempat? Studi ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui model dakwah pada wilayah segregatif yang dapat dijadikan sebagai alternative pada suasana sosial yang sama meski dengan lokus berbeda. Untuk menjawab permasalahan penelitian digunakan pendekatan etnografi dan analisis fenomenologi yang dikembangkan oleh Moustakas. Beranjak dari data yang ditemukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa ada dua pola dakwah yang berkembang di Aoma-Ambesakoa yaitu: pola formal konvensional berbasis khutbah dan ceramah dan pola non formal berbasis komunitas. Pola pertama cenderung rigid sedangkan pola kedua bersifat fleksibel. Pola kedua merupakan model dakwah pembebasan, solutif dan efektif membangun visi inklusiv masyarakat setempat yang selama ini terkunkung oleh ethnocentrisme yang ditandai melalui perekayasaan ruang berbasis ideologi (zona eksklusiv) sebagimana tercermin dalam sejarah hidup mereka selama ini. Temuan penelitian menunjukan, media dakwah inklusiv dikedua tempat, tidak berada pada jalur formal konvensional tetapi justru berada pada pendekatan non formal berbasis komunitas. Namun demikian, kedua jalur tersebut harus berpadu dan saling mengisi, mengingat jika nilai-nilai inklusiv hanya berada pada media tunggal yaitu jalur non formal berbasis komunitas sementara jalur formal konvensional tidak dibenahi dan tetap bertahan dengan model paradigma dakwah berbasis penguatan iman plus penegasian, dikhawatirkan nilai-nilai inklusiv yang dihantar oleh dakwah non formal akan kehilangan ruh keagamaan alias layu dan lesuh dara. Sebab model dakwah non formal berbasis komunitas sebagai katalisator energi inklusiv yang tidak ditopang dengan model formal konvensional, dikhawatirkan tidak dapat menjadi media tumbuh yang subur bagi pohon inklusiv.
DYNAMICS OF INTERFAITH COMMUNICATION IN SEGREGATED COMMUNITIES Alhamuddin; Alifuddin , Muhammad
Harmoni Vol. 23 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024
Publisher : Research and Development Center for Guidance for Religious Societies and Religious Services, the Research and Development and Education and Training Agency of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia (MORA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32488/harmoni.v23i1.532

Abstract

Abstract This study aimed to analyze interfaith communication between Muslims in Aoma and Christians in Ambesakoa, focusing on whether the in-group/out-group dichotomy acted as a barrier and identifying factors that fostered mindful communication. Employing a descriptive phenomenological approach, data were collected through semi-structured interviews and participant observation. Instruments included interview guides and field notes. Thematic analysis of the data revealed the following findings: Firstly, communication occurred nominally but with moderate intensity, shaped by long-term acquaintance and familial ties, and influenced by segregated living environments and individual busyness. Secondly, social interactions transcend primordial boundaries, avoiding stereotypes and prejudices, thereby promoting mindful communication. Thirdly, both communities fostered mindful interfaith communication driven by nationalism, shared family lines, and adherence to kalosara values. This study underscored the importance of inclusive education and cultural values in enhancing interfaith communication in segregated societies. It suggests that promoting deeper understanding and respect across religious divides can mitigate barriers created by in-group/out-group dynamics. By acknowledging and fostering these factors, societies can cultivate environments conducive to harmonious interfaith relations. This research contributes to the broader discourse on interfaith dialogue, highlighting practical strategies for promoting mutual respect and understanding in culturally diverse communities. Abstrak Studi ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi lintas agama antara Muslim di Aoma dan Kristen di Ambesakoa, dengan fokus pada apakah dikotomi dalam kelompok/luar kelompok bertindak sebagai penghalang dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong komunikasi yang penuh perhatian. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif fenomenologis, data dikumpulkan melalui wawancara semi-struktural dan observasi partisipan. Instrumen yang digunakan meliputi panduan wawancara dan catatan lapangan. Analisis tematik dari data mengungkapkan temuan sebagai berikut: Pertama, komunikasi terjadi secara nominal namun dengan intensitas moderat, dipengaruhi oleh kenalan jangka panjang dan ikatan keluarga, serta dipengaruhi oleh lingkungan hidup yang terpisah dan kesibukan individual. Kedua, interaksi sosial melampaui batas-batas primordial, menghindari stereotip dan prasangka, sehingga mendorong komunikasi yang penuh perhatian. Ketiga, kedua komunitas mempromosikan komunikasi lintas agama yang penuh perhatian didorong oleh nasionalisme, garis keturunan bersama, dan nilai-nilai kalosara. Studi ini menekankan pentingnya pendidikan inklusif dan nilai-nilai budaya dalam meningkatkan komunikasi lintas agama di masyarakat yang terpisah. Studi ini juga menyarankan bahwa mempromosikan pemahaman yang lebih dalam dan saling menghormati di antara perbedaan agama dapat mengurangi hambatan yang diciptakan oleh dinamika kelompok dalam/luar kelompok. Dengan mengakui dan mengembangkan faktor-faktor ini, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung hubungan lintas agama yang harmonis. Penelitian ini memberikan kontribusi pada diskursus lebih luas mengenai dialog lintas agama, dengan menyoroti strategi praktis untuk mempromosikan saling menghormati dan pemahaman dalam komunitas yang beragam budaya.
Religious Education in the Mitigation Space: The Significance of the Muhammadiyah Enlightenment Movement for West Sulawesi Earthquake Survivors Muhammad Alifuddin; Suarni; Alhamuddin, Alhamuddin; Ahmad Fanani
Jurnal Pendidikan Islam Vol. 11 No. 1 (2022)
Publisher : Faculty of Tarbiyah and Education, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jpi.2022.111.61-75

Abstract

Purpose – This study aims to describe analytically the active religious education carried out by Muhammadiyah elements for earthquake survivors in Ahu, West Sulawesi. The research data were obtained through participatory observation, in-depth interviews, and document review. Design/methods/approach – All data obtained were analyzed using Miles and Huberman’s paradigm combined with Von Eckarberg’s hermeneutic phenomenological analysis model. Findings – The findings and discussion of this research conclude as follows; (1)The enlightenment movement in the field of religious education for survivors in Ahu Village is an integral part of the disaster mitigation program by Muhammadiyah. MDMC volunteers implemented the program for early childhood, kindergarten, and primary education, as well as for groups of survivors from among adults. The religious education program is non-formal, and its implementation uses a contextual learning approach. (2) The religious education program for the survivors is significant, not only because of the process of transferring knowledge but also the process of mental and spiritual enlightenment for the survivors. This process enables the survivors to be more assertive and patient and can respond positively to the reality of the disaster that befell them. (3) Conceptually, the enlightenment movement through active religious education carried out by MDMC can be categorized as a disaster risk reduction effort that is non-physical and is part of the concept of disaster mitigation. Research implications/limitations – Thus, this research is expected to have implications for efforts to develop a mitigation model based on religious education for survivors. Practical implications – The entire series of religious education processes carried out by MDMC for survivors, conceptually or in scientific theory, has meaning or is very significant in shaping survivors’ mental attitudes and religiosity.
Gerakan Sosial Muhammadiyah di Muna dalam Bidang Pendidikan: Masa Kolonialisme Alifuddin, Muhammad; Alhamuddin; Jannah, Nur
NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan Vol. 10 No. 2 (2023): (Oktober 2023)
Publisher : Institut Agama Islam Yasni Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51311/nuris.v10i2.505

Abstract

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Data primer penelitian, bersumber dari data-data tertulis (dokumen) dan wawancara mendalam. Seluruh data dianalisis melalui tahapan: heuristik, kritik, intrepretasi dan historiografi. Penelitian ini menyimpulkan: Pertama, Secara historis Muhammadiyah berperan signifikan dalam proses pencerahan akal budi terhadap masyarakat Muna masa pra kemerdekaan. Hal tersebut setidaknya ditandai dengan giat pencerahan melalui jalur pendidikan, yaitu dengan mendirikan sekolah di Raha dan Mabohi tahun 1932. Lembaga pendidikan tersebut merupakan anti tesa dari gerakan pendidikan berbasis Kristen yang diinisiasi oleh Zending. Kedua, kemampuan elemen Muhammadiyah masa pra kemerdekaan membangun dan memberi layanan pendidikan kepada masyarakat setempat, merupakan bukti dari partisipasi sosial organ ini kepada anak bangsa. Sungguhpun posisi politik Muhammadiyah pada waktu berada dalam ruang sempit dan penuh tekanan dari pemerintah kolonial Belanda, namun faktanya mereka tetap mampu menggerakkan dan memoblisasi sumber daya yang ada sehingga mereka berhasil mendirikan sekolah berbasis Islam sebagai anti tesa dari sekolah yang didirikan oleh Zending. Ketiga, dalam menghadapi colonial Belanda, Muhammadiyah menerapkan gerakan reaksioner antithesis. Pendekatan ini dilakukan untuk membendung gerakan pemurtadan yang dilakukan Zending yang berkolaborasi dengan Belanda. Fakta ini diframing sedemikian rupa sehingga elemen Muhammadiyah Muna mampu memobilisasi masyarakat setempat untuk bereaksi melakukan penentangan atas ketidak adilan yang mereka alami.
Progressive Women's Da'wah Movement in Southeast Sulawesi, Indonesia Alifuddin, Muhammad; Lur Rochman, Kholil; Hasanah, Uswatun; Budiantoro, Wahyu
KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol. 18 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/komunika.v18i2.9659

Abstract

This research aims to explain the pattern of the Aisyiyah Da'wah Movement in Southeast Sulawesi and how Aisyiyah's strategy manages opportunities and mobilizes her strength to realize the ideals of its da'wah movement. This research data was obtained through in-depth interviews, observation, and document review. In-depth interviews were conducted with female Muhammadiyah figures in Southeast Sulawesi. Observations were used to observe the da'wah activities female Muhammadiyah figures carried out. All data were analyzed using the Miles and Huberman paradigm. Based on the data and analysis carried out, the following conclusions were obtained: Aisyiyah's da'wah movement was carried out in two patterns, namely: (1). Da'wah in the form of tabligh, namely transmitting Islamic teachings verbally (lectures) both offline and online and through writing in the form of distributing brochures, magazines containing religious understanding from a Muhammadiyah perspective. In its implementation, tabligh in the form of recitation is mainly carried out in the internal environment. In contrast, tabligh, in the sense of the involvement of Aisyiyah figures in providing recitations in mosques and majlis taklim, has not been touched by Aisyiyah. (b) Da'wah bi al-hal, namely an approach that integrates da'wah with social and humanitarian action. The phenomenon can be seen in Aisyiyah's active involvement in tackling TB and the Covid-19 outbreak. Aisyiyah also integrates da'wah into the learning system in the schools and universities she owns. The Southeast Sulawesi Aisyiyah da'wah movement through educational institutions is quite progressive.
The Elegantness of the Muhammadiyah Leadership Election System and Traditions: Case Study in Southeast Sulawesi Alifuddin, Muhammad; Yusuf, Yusuf; Ahmadi, Ahmadi; Anhusadar, Laode
Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Vol 19, No. 2, November 2024
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/ai.v0i0.1967

Abstract

This study aims to explain the uniqueness of the tradition of electing Muhammadiyah administrators in Southeast Sulawesi. Research data were obtained through participatory observations, in-depth interviews, and document reviews. Data analysis was performed using the Miles and Huberman paradigm combined with the Von Eckarberg hermeneutic phenomenological analysis model. The results of this study indicate that the succession of the Muhammadiyah Southeast Sulawesi Regional Leadership was held through an election mechanism with a voting system to elect 13 formators. Although the process was full of dialectical thoughts flowing from the participants of the deliberation, the process involving 142 voters, representatives of 16 Muhammadiyah Regional Leaders, took place elegantly, democratically, and without noise. The elegance of deliberation in the Muhammadiyah environment occurred not only because of the rationality of the Muhammadiyah people but also because the egalitarian collegial system in Muhammadiyah was very prominent. This made it easy for them to make decisions by consensus when appointing the Chairperson and Secretary. The description of a number of sosial analysts regarding the Muhammadiyah Congresses in Yogyakarta, Makassar and Solo which took place without "intrigue" and political interest, was also reflected in the Muhammadiyah Southeast Sulawesi Regional Conference as an event to elect the Muhammadiyah Regional Leadership for the 2022-2027 period. The success of Muhammadiyah Southeast Sulawesi in creating a peaceful situation in the leadership succession event was supported by three factors: egalitarianism and mainstreaming of consensus, organizational commitment, and consistency in implementing organizational rules