Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.397
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lentera Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Pembaharuan Hukum Jurnal Konstitusi Buffer Informatika Jurnal Ilmiah Bidan Jurnal Ius Constituendum Warta Penelitian Perhubungan Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah CERIA (Cerdas Energik Responsif Inovatif Adaptif) Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Al-Adl : Jurnal Hukum Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI Jurnal Wahana Pendidikan Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Banua Law Review AKM: Aksi Kepada Masyarakat Lucerna : Jurnal Riset Pendidikan dan Pembelajaran Buffer Informatika LamLaj Warta Penelitian Perhubungan INJURLENS Open Access DRIVERset Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)
Yati Nurhayati
Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
Religion Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Interpretation of Moral Elements in the ITE Law on the Phenomenon of Digital Cosplayer Soft Erotica: Protection of Public Morals and Freedom of Expression Pradana, Athalaric Ghalib; Nurhayati, Yati
AL-IQTISHADIYAH : EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH Vol 11, No 2 (2025): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/iqt.v11i2.22642

Abstract

The emergence of digital cosplayer soft erotica challenges the interpretation of “indecent content” under Article 27(1) of Indonesia’s Electronic Information and Transactions Law. The absence of a clear legal definition of indecency blurs the boundary between artistic expression, sensual content, and pornography, creating legal uncertainty. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, this study analyzes the construction of indecency within the UU ITE and its relation to the Pornography Law. The findings indicate that soft erotica does not meet the statutory criteria of pornography due to the absence of explicit sexual activity, yet it occupies a regulatory grey zone that may still be categorized as indecent based on fluid public morality standards. Comparative analysis reveals the lack of objective legal indicators, underscoring the need for clearer interpretive frameworks to balance public morality protection with digital freedom of expression.
Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum Yati Nurhayati; Ifrani Ifrani; M. Yasir Said
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2021): Edisi Februari 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v2i1.14

Abstract

The purpose of this study is to determine the characteristics of normative and empirical legal research methods and when to use them in legal research. The method used in this research is the normative research, this methodwas chosen because the object of research is the principles of law, the rule of law, the theory and doctrine of legal experts. The results of this study is that normative research (doctrinal) is conceptualized and developed on doctrinal basis. This methodis interpreted as legal research at the level of norms, rules, principles, theory, philosophy, in order to find solutions to legal issues such as legal vacuum, conflict of norm, or vague norm. Meanwhile, empirical method is research with non-doctrinal characteristics carried out through field research. In this type of research, the data were collected which then processed according to the analytical techniques used which were outlined in a descriptive form in order to describe the actual condition of the reality of law as a social phenomena.
Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tingginya Angka Stunting Di Kabupaten Barito Kuala Ihsan Ihsan; Yati Nurhayati; Nahdhah Nahdhah
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 3 (2023): Edisi Oktober 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.103

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Apa saja pengaturan hukum terhdapat stunting di Kabupaten Barito kuala (2) bagaimana keefektifitasan yaitu Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Barito Kuala, metode penelitian empiris, yaitu mengkaji mengenai proses penegakan dan keefektifitasan suatu perturan perundang-undangan serta hambatan dalam proses penegakan peraturan tersebut, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer, dan Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan serta studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan peraturan tentang stunting yaitu Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Barito Kuala, peraturan ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, tidak hanya peraturan ini saja juga ada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 188.45/462/KUM/2021 Tentang Penetapan Desa Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting Serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 peraturan ini yang menjadi dasar dan sandaran pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk menurunkan angka stunting di sana, namun nyatanya keefektifitasan peraturan yang ditegakkan dan program yang dijalankan bisa dikatakan tidak maksimal, dikarenakan penurunan angka stunting di Kabupaten Barito Kuala tidaklah signifikan.
Perlindungan Hukum Untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Diputus Hubungan Kerja Oleh Pemerintah Yudit Aditiya Putra; Yati Nurhayati; Istiana Istiana
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.104

Abstract

Tuntutan kebutuhan pegawai yang tidak dapat lagi ditunda menjadi dasar disusunnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana undang-undang ini mengenalkan satu posisi baru yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang termasuk ke dalam golongan ASN. Negara harus memberikan kepastian berkaitan dengan hal-hal yang bisa ditetapkan sebagai tolak ukur untuk menentukan masa kerja PPPK. Penelitian difokuskan pada dua rumusan masalah, yakni bagaimana hak, kewajiban dan perlindungan hukum untuk PPPK berdasarkan peraturan yang berlaku jika dibandingkan dengan PNS; serta apakah PPPK dapat mengajukan gugatan administrasi ke PTUN jika dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari penelitian ini diketahui bahwa PPPK dan PNS memiliki hak yang berbeda, padahal kewajiban PPPK dan PNS sama berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh PPPK dan PNS sama. Namun PNS dan PPPK mempunyai posisi yang berbeda dimana PNS memiliki kekuatan hukum untuk mengambil kebijakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya serta jenjang karir yang jelas sebagai pegawai negeri tetap. Sedangkan PPPK merupakan pegawai pemerintahan yang berkeahlian secara khusus yang tugasnya adalah pelaksana. PPPK dapat mengajukan gugatan ke PTUN setelah terlebih dahulu mengajukan upaya administratif yakni upaya banding administratif yang diajukan kepada BPASN sebagaimana diatur dalam PP No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, tepatnya dalam Pasal 18.
Penerapan Sanksi Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Tenaga Kerja Dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Banjarmasin Yera Alvira Natanshia; Yati Nurhayati; Hanafi Hanafi
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.105

Abstract

Program Jaminan Keshatan Nasional atau yang dikenal dengan sebutan BPJS merupakan program yang paling penting dan wajib untuk para pekerja sebagai memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja terutama tenaga kerja yang bekerja pada jasa kontruksi ataupun buruh kasar. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan kewajiban pendaftaran BPJS ketenagakerjaan di kota Banjarmasin berdasarkan Undang–undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bagaimana sanksi terhadap pelanggaran kewajiban perusahaan dalam pendaftaran BPJS ketenagakerjaan bagi para pekerja di kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat kualitatif. Populasi penelitian adalah pengawas ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dan petugas pemeriksa BPJS ketenagakerjaan. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian baik wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yang dimana suatu metode analisis data dengan cara mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut di hubungkan dengan peraturan perundang – undangan yang di peroleh dari studi dokumen, sehingga di peroleh jawaban atas permasalahan yang di tulis dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan kesimpulan akhir maka data di reduksi secara kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerja nya masih ada yang belum maksimal karena kurangnya pengetahuan pihak perusahaan tentang pentingnya mendaftarkan seluruh karyawan mereka dalam BPJS ketenagakerjaan. penerapan sanksi yang sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPJS ketenagakerjaan juga sudah cukup baik dan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku didalam peraturan perundang–undangan.
Co-Authors Abdul Halim Barkatullah Abdul Wahab Agus Hermawan Akhmad Hulaify Amalia Asikin, Nida Anggraeni, Sinta Ayu Apriliani, Purwandyarti Ari Susetyadi, Ari Aryani, Wiwik Dyah Ayu Rissa Atika Christine Vina Siangli Putri Dewina, Meran Endang Komara Ernawati, Yuny Gina Supratman, Sherly Hanafi Hanafi Hasanah, Eneng Erna hilmi, risma fuziatul Ifrani, Ifrani Ihsan Ihsan Istiana Istiana M Yasir Said M. Febry Saputra M. Yasir Said M.Yasir Said Mohd Zahir, Mohd Zamre Mohd Zamre Mohd Zahir Muhammad Aini Muhammad Aini, Muhammad Muhammad Hatta Muhammad Hendri Yanova Muhammad Minan Chusni Mukti Fajar Munajah, Munajah MUTHIA SEPTARINA NAFIQOH, HENI Nahdhah Nahdhah Nahdhah Nahdhah, Nahdhah Parman Komarudin Pradana, Athalaric Ghalib Qadarsih, Siti Muldiah Rachmat Ismaya, Rachmat Rahayu Kariadinata Rahmatul Huda, Rahmatul Ramadhan, Muhamad Alfri Rida Mega Firdaus Rina Marlina Rohaeni, Reni Said, M Yasir Said, M.Yasir Salamiah Salamiah Septarina, Muthia Siangli Putri, Christine Vina Supratman, Sherly Ghina supratman, sherly gina Wahfiudin, Yuda Yanova, Muhammad Hendri Yera Alvira Natanshia Yudit Aditiya Putra Zulvia, Evi