Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.936
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lentera Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Pembaharuan Hukum Jurnal Konstitusi Buffer Informatika Jurnal Ilmiah Bidan Jurnal Ius Constituendum Warta Penelitian Perhubungan Jurnal Yudisial Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah CERIA (Cerdas Energik Responsif Inovatif Adaptif) Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Al-Adl : Jurnal Hukum Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI Jurnal Wahana Pendidikan Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Banua Law Review AKM: Aksi Kepada Masyarakat Informatics and Enginering Dedication Lucerna : Jurnal Riset Pendidikan dan Pembelajaran Buffer Informatika LamLaj Warta Penelitian Perhubungan INJURLENS Open Access DRIVERset Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)
Yati Nurhayati
Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
Religion Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Interpretation of Moral Elements in the ITE Law on the Phenomenon of Digital Cosplayer Soft Erotica: Protection of Public Morals and Freedom of Expression Pradana, Athalaric Ghalib; Nurhayati, Yati
AL-IQTISHADIYAH : EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH Vol 11, No 2 (2025): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/iqt.v11i2.22642

Abstract

The emergence of digital cosplayer soft erotica challenges the interpretation of “indecent content” under Article 27(1) of Indonesia’s Electronic Information and Transactions Law. The absence of a clear legal definition of indecency blurs the boundary between artistic expression, sensual content, and pornography, creating legal uncertainty. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, this study analyzes the construction of indecency within the UU ITE and its relation to the Pornography Law. The findings indicate that soft erotica does not meet the statutory criteria of pornography due to the absence of explicit sexual activity, yet it occupies a regulatory grey zone that may still be categorized as indecent based on fluid public morality standards. Comparative analysis reveals the lack of objective legal indicators, underscoring the need for clearer interpretive frameworks to balance public morality protection with digital freedom of expression.
Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum Yati Nurhayati; Ifrani Ifrani; M. Yasir Said
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2021): Edisi Februari 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v2i1.14

Abstract

The purpose of this study is to determine the characteristics of normative and empirical legal research methods and when to use them in legal research. The method used in this research is the normative research, this methodwas chosen because the object of research is the principles of law, the rule of law, the theory and doctrine of legal experts. The results of this study is that normative research (doctrinal) is conceptualized and developed on doctrinal basis. This methodis interpreted as legal research at the level of norms, rules, principles, theory, philosophy, in order to find solutions to legal issues such as legal vacuum, conflict of norm, or vague norm. Meanwhile, empirical method is research with non-doctrinal characteristics carried out through field research. In this type of research, the data were collected which then processed according to the analytical techniques used which were outlined in a descriptive form in order to describe the actual condition of the reality of law as a social phenomena.
Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tingginya Angka Stunting Di Kabupaten Barito Kuala Ihsan Ihsan; Yati Nurhayati; Nahdhah Nahdhah
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 3 (2023): Edisi Oktober 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.103

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Apa saja pengaturan hukum terhdapat stunting di Kabupaten Barito kuala (2) bagaimana keefektifitasan yaitu Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Barito Kuala, metode penelitian empiris, yaitu mengkaji mengenai proses penegakan dan keefektifitasan suatu perturan perundang-undangan serta hambatan dalam proses penegakan peraturan tersebut, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer, dan Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan serta studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan peraturan tentang stunting yaitu Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Barito Kuala, peraturan ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, tidak hanya peraturan ini saja juga ada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 188.45/462/KUM/2021 Tentang Penetapan Desa Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting Serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 peraturan ini yang menjadi dasar dan sandaran pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk menurunkan angka stunting di sana, namun nyatanya keefektifitasan peraturan yang ditegakkan dan program yang dijalankan bisa dikatakan tidak maksimal, dikarenakan penurunan angka stunting di Kabupaten Barito Kuala tidaklah signifikan.
Perlindungan Hukum Untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Diputus Hubungan Kerja Oleh Pemerintah Yudit Aditiya Putra; Yati Nurhayati; Istiana Istiana
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.104

Abstract

Tuntutan kebutuhan pegawai yang tidak dapat lagi ditunda menjadi dasar disusunnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana undang-undang ini mengenalkan satu posisi baru yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang termasuk ke dalam golongan ASN. Negara harus memberikan kepastian berkaitan dengan hal-hal yang bisa ditetapkan sebagai tolak ukur untuk menentukan masa kerja PPPK. Penelitian difokuskan pada dua rumusan masalah, yakni bagaimana hak, kewajiban dan perlindungan hukum untuk PPPK berdasarkan peraturan yang berlaku jika dibandingkan dengan PNS; serta apakah PPPK dapat mengajukan gugatan administrasi ke PTUN jika dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari penelitian ini diketahui bahwa PPPK dan PNS memiliki hak yang berbeda, padahal kewajiban PPPK dan PNS sama berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh PPPK dan PNS sama. Namun PNS dan PPPK mempunyai posisi yang berbeda dimana PNS memiliki kekuatan hukum untuk mengambil kebijakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya serta jenjang karir yang jelas sebagai pegawai negeri tetap. Sedangkan PPPK merupakan pegawai pemerintahan yang berkeahlian secara khusus yang tugasnya adalah pelaksana. PPPK dapat mengajukan gugatan ke PTUN setelah terlebih dahulu mengajukan upaya administratif yakni upaya banding administratif yang diajukan kepada BPASN sebagaimana diatur dalam PP No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, tepatnya dalam Pasal 18.
Penerapan Sanksi Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Tenaga Kerja Dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Banjarmasin Yera Alvira Natanshia; Yati Nurhayati; Hanafi Hanafi
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.105

Abstract

Program Jaminan Keshatan Nasional atau yang dikenal dengan sebutan BPJS merupakan program yang paling penting dan wajib untuk para pekerja sebagai memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja terutama tenaga kerja yang bekerja pada jasa kontruksi ataupun buruh kasar. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan kewajiban pendaftaran BPJS ketenagakerjaan di kota Banjarmasin berdasarkan Undang–undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bagaimana sanksi terhadap pelanggaran kewajiban perusahaan dalam pendaftaran BPJS ketenagakerjaan bagi para pekerja di kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat kualitatif. Populasi penelitian adalah pengawas ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dan petugas pemeriksa BPJS ketenagakerjaan. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian baik wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yang dimana suatu metode analisis data dengan cara mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut di hubungkan dengan peraturan perundang – undangan yang di peroleh dari studi dokumen, sehingga di peroleh jawaban atas permasalahan yang di tulis dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan kesimpulan akhir maka data di reduksi secara kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerja nya masih ada yang belum maksimal karena kurangnya pengetahuan pihak perusahaan tentang pentingnya mendaftarkan seluruh karyawan mereka dalam BPJS ketenagakerjaan. penerapan sanksi yang sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPJS ketenagakerjaan juga sudah cukup baik dan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku didalam peraturan perundang–undangan.
Pasal 38 Ayat 1 UU Keterbukaan Informasi Publik antara Kepastian Hukum dan Keadilan Yati Nurhayati
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.13823

Abstract

Tujuan dan penelitian ini adalah memjawab permasalahan hukum yang lahir dari keberadaan Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Apakah makna dalam pasal 38 ayat 1 membatasi penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normative. Hasil penelitian ditemukan bahwa bunyi pasal 38 ayat 1 yang merupakan batas waktu penyelesaian sengketa informasi public dimana sengketa tersebut harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pendaftaran permohonan informasi masih membuka peluang untuk tetap diproses jika melebihi 14 hari kerja dengan alasan keadilan dan tumpukan perkara yang berjalan dikomisi informasi.Kata kunci : Sengketa Informasi, Putusan, Informasi Publik.
JUAL BELI ASET PERSEROAN TERBATAS Nurhayati, Yati
Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v15i3.509

Abstract

ABSTRAK Permasalahan yang terjadi dalam artikel ini berkaitan dengan ketidaksesuaian pertimbangan hukum Putusan Nomor 778 K/Pdt/2021 atas terjadinya jual beli aset perusahaan PT TH berupa sebidang tanah dengan luas lahan 3.023 m2 di Desa Kalirungkut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sudah tepat atau tidaknya pertimbangan hakim pada tingkat kasasi pada Putusan Nomor 778 K/Pdt/2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, di mana permasalah dikaji menggunakan bahan kepustakaan dan kajian perundang-undangan disertai dengan studi Putusan Nomor 778 K/Pdt/2021. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pertimbangan hakim pada putusan majelis hakim dalam perkara jual beli aset perseroan dalam Putusan Nomor 778 K/Pdt/2021 yang menguatkan putusan banding dan putusan pengadilan negeri dirasa kurang tepat karena hanya mendasarkan pertimbangan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata di mana jual beli aset PT TH yang seharusnya melihat juga pada ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan yang diatur dalam Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hakim juga dalam putusannya mengabaikan fakta bawah jual beli aset perusahaan dilakukan oleh orang yang tidak terdaftar sebagai direktur utama yang artinya dia tidak berhak mewakili PT TH. Pertimbangan Putusan Nomor 778 K/Pdt/2021 menyebutkan bahwa perjanjian ini sah karena telah memenuhi unsur kesepakatan karena tidak adanya unsur paksaan (dwang); penipuan (bedrog); dan kesilapan (dwaling) saja atau karena telah terjadinya sebagian pembayaran. Akan tetapi, argumentasi hakim tanpa meneliti dan memperhatikan dengan cermat syarat sahnya perjanjian lainnya yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang tertuang dalam akta perjanjian pengikatan jual beli dan dokumen pendukung lainnya. Kata kunci: perseroan terbatas; perusahaan; jual beli. ABSTRACT The problem that occurs in this article relates to the discrepancy in the legal considerations of the Decision Number 778 K/Pdt/2021 on the sale and purchase of the company PT TH assets in the form of a plot of land with a land area 3.023 m2 in Kalirungkut Village. This research aims to determine whether or not the judge’s consideration at the cassation level in Decision Number 778 K/Pdt/2021. The method used in this research is the normative method, where the problem is analyzed using literature and statutory study accompanied by a study of the Decision Number 778 K/Pdt/2021. The results of this research found that the judge’s consideration in the panel of judges’ decision in the case of the sale and purchase of company assets in Decision Number 778 K/Pdt/2021, which strengthened the appeal decision and the district court’s decision was deemed inappropriate because it only based its consideration on the provisions of Article 1320 of the Civil Code where the sale and purchase of PT TH asset should also look at the provisions of the Company Law stipulated in Law 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The judge also ignored that the sale and purchase of the company’s assets were carried out by a person who was not registered as the managing director, meaning that he had no right to represent PT TH. Consideration of Decision Number 778 K/Pdt/2021 states that this agreement is valid because it fulfills the elements of an agreement due to the absence of coercion (dwang), fraud (bedrog), and mistake (dwaling) or because a partial payment has occurred. However, the judge’s argument is without scrutinizing and paying attention to the other legal requirements of an agreement contained in Article 1320 of the Civil Code, which is contained in the sale and purchase agreement for land and building deed and other supporting documents. Keywords: limited liability company; company; sale and purchase.
PENGENALAN DAN PELATIHAN GAMES EDUKASI SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN BAGI SISWA SDN 3 PURWAWINANGUN Muhsidi, Adi Muhamad; Sumiah, Aah; Nurhayati, Yati
FORDICATE Vol 5 No 2 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Multi Data Palembang, Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35957/fordicate.v5i2.14158

Abstract

Penggunaan games edukasi sebagai media pembelajaran interaktif memiliki potensi besar untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa sekolah dasar. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mengenalkan dan melatih penggunaan games edukasi bagi 35 siswa kelas 3 dan 4 SDN 3 Purwawinangun sebagai solusi atas rendahnya perhatian belajar serta kurang optimalnya pemanfaatan 15 unit Chromebook sekolah. Program dilaksanakan melalui tahapan sosialisasi, pelatihan, simulasi, penerapan teknologi, serta pendampingan dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada aspek literasi digital dan motivasi; sebanyak 85% siswa kini mampu mengoperasikan perangkat digital dan menyelesaikan tantangan permainan edukatif secara mandiri. Selain itu, partisipasi aktif siswa meningkat drastis dibandingkan metode konvensional, di mana seluruh peserta menunjukkan antusiasme tinggi selama sesi praktik. Guru merespons positif dan berkomitmen mengintegrasikan games edukasi ke dalam rencana pembelajaran. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa games edukasi efektif sebagai media yang mendorong pengalaman belajar menyenangkan, memberikan dampak pedagogis nyata, serta berpotensi diterapkan secara berkelanjutan untuk memperkuat ekosistem digital sekolah.
Co-Authors Aah Sumiah Abdul Halim Barkatullah Abdul Wahab Adi Muhamad Muhsidi Agus Hermawan Akhmad Hulaify Amalia Asikin, Nida Anggraeni, Sinta Ayu Apriliani, Purwandyarti Ari Susetyadi, Ari Aryani, Wiwik Dyah Ayu Rissa Atika Christine Vina Siangli Putri Dewina, Meran Endang Komara Ernawati, Yuny Gina Supratman, Sherly Hanafi Hanafi Hasanah, Eneng Erna hilmi, risma fuziatul Ifrani, Ifrani Ihsan Ihsan Istiana Istiana M Yasir Said M. Febry Saputra M. Yasir Said M.Yasir Said Mohd Zahir, Mohd Zamre Mohd Zamre Mohd Zahir Muhammad Aini Muhammad Aini, Muhammad Muhammad Hatta Muhammad Hendri Yanova Muhammad Minan Chusni Mukti Fajar Munajah, Munajah MUTHIA SEPTARINA NAFIQOH, HENI Nahdhah Nahdhah Nahdhah Nahdhah, Nahdhah Parman Komarudin Pradana, Athalaric Ghalib Qadarsih, Siti Muldiah Rachmat Ismaya, Rachmat Rahayu Kariadinata Rahmatul Huda, Rahmatul Ramadhan, Muhamad Alfri Rida Mega Firdaus Rina Marlina Rohaeni, Reni Said, M Yasir Said, M.Yasir Salamiah Salamiah Septarina, Muthia Siangli Putri, Christine Vina Supratman, Sherly Ghina supratman, sherly gina Wahfiudin, Yuda Yanova, Muhammad Hendri Yera Alvira Natanshia Yudit Aditiya Putra Zulvia, Evi