Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.946
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Kertha Semaya Masalah-Masalah Hukum Jurnal Sosial Budaya Jurisprudence Pembaharuan Hukum Jurnal Suara Keadilan Al-Adl : Jurnal Hukum TIN: TERAPAN INFORMATIKA NUSANTARA Interdisciplinary Social Studies Muria Jurnal Layanan Masyarakat Research Fair Unisri Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER)
Suparnyo Suparnyo
Fakultas Hukum - Universitas Muria Kudus
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
IMPLEMENTASI OUTSOURCING PADA PERUSAHAAN DI KABUPATEN KUDUS DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN Suparyanto, Agus; Suparnyo, Suparnyo; hidayatullah, hidayatullah
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i2.5687

Abstract

Abstract Regime change in Indonesia new order into the order of the reform has given rise to policy change, including in employment policy through the implementation of law No,13 of 2003 on Manpower, in which set about outsorcing policy that is still debatable  and controversial among workers and employers. in Indonesia This occurs because of a difference of interests as well as the Understannding between outsorcing sistym by workers and employers.This paper aims to examine the issue of outsorcing as seen from the prespective employers and workers on the basis of the results of the study of literature In the imployers and system, working relationship has encountered various outsorcing violations.these offences and concerned, among others, the types of jobs that are outsored, length of contract, the right of workers who are not covered by employers as well as excluded labour outsorcing in the National social security system. Thereforeit takes concrete steps to complete outsorcing agreement involving different stakeholdes, especially the aspirations of workers and employers. Keywodrs :  Industrial relations, outsorcing, labour inspection AbstrakPerubahan rezim di idonesia dari masa orde baru ke reformasi melahirkan berbagai perubahan kebijakan termasuk antara lain dibidang ketenagakerjaan pada praktek Undang-undang No.13 th 2003 tentang ketenaga kerjaan yang mengatur tentang outsorcing dalam system ketenaga kerjaan di Indonesia.Outsircing merupakan salah satu kebijakan yang masih debatebel/ pro kontra dikalangan pemahaman antara pekerja dan dunia usaha, hal ini terjadi karena perbedaan kepentingan serta pemahaman system outsorcing antara pekerja dan pengusaha. Tulisan ini bertujuan mengkaji permasalahan outsorcing dilihat dari prespektif pengusaha maupun pekerja/buruh, berdasarkan hasil kajian literatur dan lapangan. Dalam implementasi hubungan kerja system outsorcing telah ditemukan berbagai pelanggaran, dimana pelanggaran tersebut antara lain menyangkut jenis kerja outsorcing, lamanya kontrak, hak-hak pekerja yang tidak dipenuhi oleh pengusaha serta tidak mengikut sertakan tenaga kerja outsorcing dalam system Jaminan Sosial Nasional. Oleh karena itu diperlukakan langkah kongkrit untuk menyelesaikan persoalan kepastian dan pengawasan dalam perjanjian kerja outsorcing dengan melibatkan pemangku kepentingan terutama aspirasi pekerja/buruh dan pengusaha. Kata kunci :  Hubungan Industrial, Outsorcing dan Pengawasan
KESADARAN HUKUM DALAM MENDAFTARKAN MEREK TENUN TROSO DI DESA TROSO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Azizah, Listiana Nur; Suparnyo, Suparnyo; Alladuniah, Muhammad Ali
Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v23i2.9504

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang alasan masih banyaknya pengrajin Tenun Troso di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara belum atau tidak mendaftarkan merek tenunnya karena kurangnya informasi terkait pentingnya pendaftaran merek. dikarenakan adanya hambatan yaitu pengrajin atau pengusaha UMKM Tenun Troso belum menganggap penting perlindungan hukum terhadap pendaftaran Merek, dan pelaku usaha Tenun Troso menganggap biaya pendaftaran Merek yang dirasa mahal dan prosedur yang rumit dikarenakan banyaknya syarat permohonan pendaftaran yang harus dipenuhi.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis menggunakan data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jepara untuk meningkatkan kesadaran pendaftaran merek dagang tenun troso yaitu dengan memberikan rekomendasi, pelaksanaan dan pengembangan usaha dan sarana serta kegiatan promosi dan informasi. 
IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI PT. DJARUM KUDUS SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN UNTUK PELAYANAN MASYARAKAT SEKITAR Robertus, Benny Hermawan; Suparnyo, Suparnyo; SULISTYOWATI, SULISTYOWATI
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 1 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i1.5680

Abstract

Abstract This study with the title Implementation of Corporate Social Responsibility Based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in PT. Djarum Kudus as a Form of Social and Environmental Responsibility for the Service of Surrounding Communities. CSR (Corporate Social Responsibility) is one of the obligations that must be carried out by companies in accordance with the contents of article 74 of the latest Limited Liability Company Law, namely Law Number 40 of 2007, including in this case PT. Djarum Kudus. This research aims to find out the application of PT. Djarum Kudus as a form of corporate social responsibility for the service of the surrounding community and observing what factors are almost the implementation of the Corporate Social Responsibility of PT. Djarum Kudus.The method of approach used is sociological juridical and the data collection is done by using the interview method with the research location at PT Djarum Kudus. The sampling method is used by purposive sampling, while the results of data processing are presented in the form of descriptive analysis.The results of this study indicate that the implementation of corporate social responsibility / CSR of PT Djarum in general has been carried out based on the applicable provisions, namely the provisions of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as a rule that covers the implementation of corporate social responsibility / CSR in Indonesia and Government Regulations Number 47 of 2012 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies as implementing regulations. PT Djarum iKudus encountered several obstacles in implementing its social responsibilities, such as negative views from some communities regarding CSR activities as a form of corporate promotion. Keywords: Implementation, corporate social responsibility, PT. Djarum Kudus AbstrakPenelitian ini dengan judul Implementasi Corporate Social Responsibility Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT. Djarum Kudus sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Pelayanan Masyarakat Sekitar. CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terbaru, yakni UU Nomor 40 Tahun 2007, termasuk dalam hal ini PT. Djarum Kudus. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Corporate Social Responsibility  PT. Djarum Kudus sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan untuk pelayanan masyarakat sekitar serta mencermati faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan Corporate Social Responsibility PT. Djarum Kudus tersebut.Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan pengambilan datanya dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan lokasi penelitian di PT Djarum Kudus. Metode penentuan sampel digunakan dengan purposive sampling, sedangkan hasil pengolahan datanya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR PT Djarum secara umum sudah dilaksanakan berdasar ketentuan yang berlaku yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan yang memayungi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya. PT Djarum iKudus menemui beberapa kendala dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya, seperti pandangan negatif dari sebagian masyarakat mengenai kegiatan CSR sebagai bentuk promosi perusahaan. Kata kunci : Implementasi,  corporate social responsibility, PT. Djarum Kudus 
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ATAS KELALAIAN DALAM BERLALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA BERAT DALAM KASUS PERKARA NOMOR 208/PID.SUS/2018/PN KDS Riyadi, Slamet; Suparnyo, Suparnyo
Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 1 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 1 (2023)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v24i1.11321

Abstract

Penelitian dengan judul Penyelesaian Tindak Pidana Atas Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lian Luka berat Dalam Kasus Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds ini dilatar belakangi oleh adanya tindak pidana atas kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan jatuhnya korban dengan luka berat, pelaku melakukan perdamaian terhadap keluarga korban akantetapi proses hukum tetap dilanjutkan sampai penjatuhan putusan hakim. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis hukum terhadap tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat dan telah dilakukan perdamaian masih dilakukan pemeriksaan dan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat dalam Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds.Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal yang didukung dengan wawancara. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat dan telah dilakukan perdamaian masih dilakukan pemeriksaan dalam Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds dan telah ditetapkannya sebagai tersangka adalah karena perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana biasa sehingga meskipun ada upaya perdamaian dari kedua belah pihak, tetapi tidak dapat menghentikan tuntutan perkara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) UULLAJ. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan putusan yang adil dan tepat. Keadilan atas vonis hakim juga dirasakan pihak terdakwa dengan penjatuhan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) merupakan putusan yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan penuntut umum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) 
KEBIJAKAN PELAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DI KABUPATEN KUDUS Muhtamat, Muhtamat; Suparnyo, Suparnyo; Sukresno, Sukresno
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i2.5688

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dengan judul Kebijakan Pelayanan Online Single Submission (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus. Kualitas pelayanan harus diukur dan dinilai oleh masyarakat hal ini untuk dapat mengetahui apakah pelayanan umum yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus sesuai dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan atau tidak. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pelayanan Online Single Submission (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus dan strategi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pelayanan Online Single Submission (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus.Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan pengambilan datanya dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan lokasi penelitian di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus. Metode penentuan sampel digunakan dengan random sampling, sedangkan hasil pengolahan datanya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pelayanan Online Single Submission (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus adalah menjalankan fungsi DPMPTSP sebagai menjadi cabang, menjadi agen sebagai fasilitas dengan melakukan pengenalan, penyesuaian dan pendampingan kepada pengusaha dan masyarakat dan masyarakat yang akan mengajukan izin, baik izin usaha dan non usaha melauli OSS serta pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus telah berjalan dengan semestinya.  Kata kunci : Kebijakan,  Pelayanan Online Single Submission, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Perlindungan Hukum Pembeli Tanah Kavling Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Perantara Pihak Penjual Niken Febby Ayuningtyas*; Suparnyo Suparnyo
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.26737

Abstract

Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang berpengaruh besar terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia lainnya seperti sandang, pangan dan kesehatan. Perumahan juga dilihat sebagai salah satu fasilitas dasar bagi berhasilnya rencana pembangunan, serta dapat diartikan sebagai saran yang dapat memberi jasa-jasa bagi kelancaran kegiatan-kegiatan di bidang sosial, ekonomi dan administrasi pemerintahan. Pada mulanya orang menguasai tanah kavling berdasarkan surat penunjukan kavling, yang dikeluarkan oleh instansi yang mengelola kawasan setempat. Jadi pengertian asli tanah kavling tidak lain dari tanah yang sudah dipetak. Untuk dapat memiliki tanah kavling siap bangun ini masyarakat bisa memperolehnya dengan cara membeli, baik dengan cara tunai/kontan maupun kredit yang sebelumnya harus melalui suatu perjanjian terlebih dahulu. Metode yang di gunakan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh wawancara. Tuntutan hukum perdata bagi penjual tanah kavling kepada pembeli tanah kavling yang mengalami kerugian akibat tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh perantara adalah pembeli berhak menuntut adanya penggantian kerugian kepada pihak penjual berdasarkan perbuatan. Pihak penjual tanah kavling bertanggung jawab untuk memberikan kepastian perolehan hak atas tanah yang sudah dibeli para pembeli tanah kavling.
The Evolution and Implications of CSR in Indonesian Tobacco Companies: A Bibliometric Analysis Based on Business Law Theory Suparnyo, Suparnyo; Zamroni, Edris; Kartiko, Ari; Kasheem, Majdy
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 7 Issue 2 (2024) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/volksgeist.v7i2.12029

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is part of a company's responsibility in ensuring the welfare of the surrounding community. Even so, CSR from the cigarette industry contains many dilemmas both from the social, health and legal aspects that cover it. This research aims to determine research trends regarding the CSR paradigm from the cigarette industry as well as the business law perspective that is the legal basis. The method used is bibliometric analysis using the R Studio and Biblioshiny applications. The main database used is scopus.com from the year 1992-2024. The results found 36 publications that studied the CSR theme of the cigarette industry. The main focus of the study is still within the scope of the dynamics of the tobacco industry and the human and health side of the industry. There are only 9 articles that discuss CSR in the cigarette industry and 7 articles that discuss the legal ethics of implementing CSR in the cigarette industry. Not only has a study been conducted on the business legal side of CSR in the cigarette industry. This is a huge opportunity for future researchers to conduct a more comprehensive study in order to get a complete view of the legal aspects in implementing CSR in the cigarette industry both in Indonesia and in the world.
The Environmental Legal Responsibility of Cigarette Companies in Community Economic Empowerment Suparnyo, Suparnyo; Hartanto, Dwiyana Achmad; Istanto, Yusuf; Amrulloh, Wahyu Edy; Prabowo, Rizal Bagus
Jurnal Hukum Vol 40, No 2 (2024): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v40i2.38126

Abstract

Legal and environmental responsibility is part of a concept in business known as corporate social responsibility, because the concept of corporate social responsibility broadly includes responsibility in the economic and environmental sectors. This study aims to examine the strategy for implementing legal responsibility in the social and environmental sectors in empowering the community's economy and the forms of implementing corporate social responsibility in the social/community sector. Through an empirical or non-doctrinal legal approach with primary and secondary data and using qualitative analysis, answers to this research question can be found. The results of the study state that the strategy for implementing social responsibility in the social/community sector is carried out through several strategies, namely identifying stakeholders, setting priorities, focusing on important issues, partnerships with external parties and companies, transparency and reporting, as well as measurement and evaluation to achieve a balance between achieving profits and social and environmental responsibilities. Several large cigarette companies in Kudus have carried out their Corporate Social Responsibility obligations through several activities such as empowering Village-Owned Enterprises, empowering MSMEs and holding training related to empowering the community's economy.
ASPEK YURIDIS PELAYANAN PUBLIK PADA BAGIAN ANTARAN PT. POS INDONESIA TERHADAP KONSUMEN DI WILAYAH KUDUS Febriyanto, Adi; Suparnyo, Suparnyo; Subarkah, Subarkah
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i1.5554

Abstract

Penelitian yang berjudul “Aspek Yuridis Pelayanan Publik Pada Bagian Antaran PT. Pos Indonesia Terhadap Konsumen di Wilayah Kudus”, secara umum ditujukan untuk mengetahui penyelenggaraan pelayanan publik Pos Indonesia di Kabupaten Kudus. Namun dalam pelaksanaannya terjadi pertumbuhan keluhan yang disampaikan oleh pelanggan, dalam jumlah yang signifikan, sehingga perlu ditelaah lebih jauh terkait permasalahan tersebut, sehingga dapat diketahui secara mendalam penyebab timbulnya masalah, dan langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan bersifat kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah non probability sampling dan teknik yang digunakan adalah snowball sampling technique. Melalui wawancara dan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pos Indonesia memiliki perangkat peraturan perusahaan guna memastikan kualitas standar mutu layanan. Kemudian, dengan analisa terkait penyebab tingginya keluhan pelanggan diketahui bahwa dalam pelaksanaannya di Kantor Pos mengalami kendala-kendala. Kurangnya tenaga pelaksana, kurangnya sosialisasi atas peraturan terkait standar mutu layanan, dan komunikasi yang belum berjalan dengan baik menjadi kendala yang perlu mendapatkan solusi. Manajemen Kantor Pos telah melakukan beberapa langkah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, dengan mengusulkan penambahan tenaga pelaksana namun belum berhasil. Kemudian, melakukan pengaturan ulang terhadap wilayah antaran, dan melakukan sosialisasi terkait peraturan tentang standar mutu layanan kepada internal maupun kepada pengguna layanan.
KEBIJAKAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) JAWA TENGAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN Prasetyo, Lensa Sylviani; Suparnyo, Suparnyo; Sukresno, Sukresno
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i1.5556

Abstract

Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio sebagai media elektronik dimaksudkan untuk semua segmen masyarakat. Televisi dan Radio berfungsi sebagai media untuk informasi, pendidikan dan hiburan. Keberadaan program yang disiarkan di televisi dan radio sering terjadi pro-kontra di masyarakat, dan seringkali masyarakat mengikuti apa yang dilihat dan apa yang didengar dari acara yang disajikan oleh lembaga penyiaran. Studi ini membahas Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di Jawa Tengah dalam Mengawasi Pelaksanaan Lembaga Penyiaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan hukum yang dilakukan oleh KPID Jawa Tengah dalam berurusan dengan Lembaga Penyiaran terbukti melanggar konten-konten siaran / program yang disajikan.             Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil Penelitian Kebijakan yang dilakukan oleh KPID Jawa Tengah dalam mengawasi Lembaga Penyiaran dipandu oleh Undang-Undang Penyiaran, dan produk-produk Komisi Penyiaran Indonesia (Pusat) yaitu Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, dalam bentuk Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Penyiaran Standar Program (SPS). Hasil analisis Kebijakan KPID tentang Lembaga Penyiaran yang melakukan pelanggaran didasarkan pada isi P3/SPS. Pelanggaran yang paling sering terjadi adalah aturan mengenai iklan yang tidak sesuai untuk usia dewasa sebagaimana Pasal 59 ayat (3) SPS, dan pemutaran lagu yang dilarang dan dibatasi dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2), serta tampilan iklan kesaksian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah (menyesatkan). Pada akhirnya, bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran, KPID memberikan sanksi berupa peringatan tertulis dengan prosedur sesuai dengan peraturan untuk mewujudkan penyiaran yang sehat. Berdasarkan studi di atas dapat disimpulkan bahwa KPID Jawa Tengah perlu terus memantau Lembaga Penyiaran, sehingga program yang disajikan bermanfaat untuk semua kelompok.
Co-Authors - Ristamadji - Ristamadji, - - Sukresno, - Achmad H, Dwiyana Agus Istiqlal Agus Suparyanto Aji, Wahyu Jatmiko Alfi Maghfiroh Andhi Setya Budi Andrianto, Okky Anggit Wicaksono Ari Kartiko, Ari Arifin*, Zainal Assyriaah, Ummianna Azizah, Listiana Nur Bambang Sulistiono Bambang Sulistiono, Bambang Budi, Andhi Setya Dwiyana Achmad Hartanto, Dwiyana Achmad Edris Zamroni Erwin Nugroho Suddin Febriyanto, Adi Firdaus, Dhiaswara Hadi, Moh. Sofiyan Hidayatullah Hidayatullah Imam Sofwan Istiqlal, Agus kasheem, Majdy Kusuma, Ris Andy Linda Oksafiama Listiyaningsih Listiyaningsih Maghfiroh, Alfi Mahbubah, Ummi Mamik Indaryani Moh. Sofiyan Hadi Muh. Wahyu Himawan Muhammad Ali Alladuniah Muhammad Edi Suharyanto Muhtamat, Muhtamat Niken Febby Ayuningtyas* Nor Hadi Nor Hadi Oksafiama, Linda Prabowo, Rizal Bagus Prasetyo, Lensa Sylviani Refandy Refandy Refandy, Refandy Rikko Hudyono Ris Andy Kusuma Robertus, Benny Hermawan Sintya Dwi Kurniati Slamet Riyadi Subarkah Subarkah Subarkah Subarkah Suciningtyas Suciningtyas Suciningtyas Suciningtyas, Suciningtyas Suddin, Erwin Nugroho Sukresno Sukresno Sukresno Sukresno Sulistyowati Sulistyowati Sumarjono Sumarjono Sumarjono Sumarjono Trio Wibowo Ummi Mahbubah Wahyu Edy Amrulloh Widiatmoko, Hengky Wiwik Srinani Wiwit Ariyani, Wiwit Yusuf Istanto Zainal Arifin*