Articles
<![CDATA[PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ATAS KELALAIAN DALAM BERLALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA BERAT DALAM KASUS PERKARA NOMOR 208/PID.SUS/2018/PN KDS ]]>
<![CDATA[Riyadi, Slamet]]>;
<![CDATA[Suparnyo, Suparnyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 1 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v24i1.11321
<![CDATA[Penelitian dengan judul Penyelesaian Tindak Pidana Atas Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lian Luka berat Dalam Kasus Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds ini dilatar belakangi oleh adanya tindak pidana atas kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan jatuhnya korban dengan luka berat, pelaku melakukan perdamaian terhadap keluarga korban akantetapi proses hukum tetap dilanjutkan sampai penjatuhan putusan hakim. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis hukum terhadap tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat dan telah dilakukan perdamaian masih dilakukan pemeriksaan dan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat dalam Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds.Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal yang didukung dengan wawancara. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat dan telah dilakukan perdamaian masih dilakukan pemeriksaan dalam Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds dan telah ditetapkannya sebagai tersangka adalah karena perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana biasa sehingga meskipun ada upaya perdamaian dari kedua belah pihak, tetapi tidak dapat menghentikan tuntutan perkara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) UULLAJ. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan putusan yang adil dan tepat. Keadilan atas vonis hakim juga dirasakan pihak terdakwa dengan penjatuhan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) merupakan putusan yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan penuntut umum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PELAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DI KABUPATEN KUDUS ]]>
<![CDATA[Muhtamat, Muhtamat]]>;
<![CDATA[Suparnyo, Suparnyo]]>;
<![CDATA[Sukresno, Sukresno]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v21i2.5688
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini dengan judul Kebijakan Pelayanan Online Single Submission (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus. Kualitas pelayanan harus diukur dan dinilai oleh masyarakat hal ini untuk dapat mengetahui apakah pelayanan umum yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus sesuai dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan atau tidak. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pelayanan Online Single Submission (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus dan strategi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pelayanan Online Single Submission (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus.Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan pengambilan datanya dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan lokasi penelitian di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus. Metode penentuan sampel digunakan dengan random sampling, sedangkan hasil pengolahan datanya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pelayanan Online Single Submission (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus adalah menjalankan fungsi DPMPTSP sebagai menjadi cabang, menjadi agen sebagai fasilitas dengan melakukan pengenalan, penyesuaian dan pendampingan kepada pengusaha dan masyarakat dan masyarakat yang akan mengajukan izin, baik izin usaha dan non usaha melauli OSS serta pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus telah berjalan dengan semestinya. Kata kunci : Kebijakan, Pelayanan Online Single Submission, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)]]>
<![CDATA[The Evolution and Implications of CSR in Indonesian Tobacco Companies: A Bibliometric Analysis Based on Business Law Theory ]]>
<![CDATA[Suparnyo, Suparnyo]]>;
<![CDATA[Zamroni, Edris]]>;
<![CDATA[Kartiko, Ari]]>;
<![CDATA[Kasheem, Majdy]]>
<![CDATA[ Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 7 Issue 2 (2024) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24090/volksgeist.v7i2.12029
<![CDATA[Corporate Social Responsibility (CSR) is part of a company's responsibility in ensuring the welfare of the surrounding community. Even so, CSR from the cigarette industry contains many dilemmas both from the social, health and legal aspects that cover it. This research aims to determine research trends regarding the CSR paradigm from the cigarette industry as well as the business law perspective that is the legal basis. The method used is bibliometric analysis using the R Studio and Biblioshiny applications. The main database used is scopus.com from the year 1992-2024. The results found 36 publications that studied the CSR theme of the cigarette industry. The main focus of the study is still within the scope of the dynamics of the tobacco industry and the human and health side of the industry. There are only 9 articles that discuss CSR in the cigarette industry and 7 articles that discuss the legal ethics of implementing CSR in the cigarette industry. Not only has a study been conducted on the business legal side of CSR in the cigarette industry. This is a huge opportunity for future researchers to conduct a more comprehensive study in order to get a complete view of the legal aspects in implementing CSR in the cigarette industry both in Indonesia and in the world.]]>
<![CDATA[The Environmental Legal Responsibility of Cigarette Companies in Community Economic Empowerment ]]>
<![CDATA[Suparnyo, Suparnyo]]>;
<![CDATA[Hartanto, Dwiyana Achmad]]>;
<![CDATA[Istanto, Yusuf]]>;
<![CDATA[Amrulloh, Wahyu Edy]]>;
<![CDATA[Prabowo, Rizal Bagus]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Vol 40, No 2 (2024): Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Unissula ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/jh.40.2.322-340
<![CDATA[Legal and environmental responsibility is part of a concept in business known as corporate social responsibility, because the concept of corporate social responsibility broadly includes responsibility in the economic and environmental sectors. This study aims to examine the strategy for implementing legal responsibility in the social and environmental sectors in empowering the community's economy and the forms of implementing corporate social responsibility in the social/community sector. Through an empirical or non-doctrinal legal approach with primary and secondary data and using qualitative analysis, answers to this research question can be found. The results of the study state that the strategy for implementing social responsibility in the social/community sector is carried out through several strategies, namely identifying stakeholders, setting priorities, focusing on important issues, partnerships with external parties and companies, transparency and reporting, as well as measurement and evaluation to achieve a balance between achieving profits and social and environmental responsibilities. Several large cigarette companies in Kudus have carried out their Corporate Social Responsibility obligations through several activities such as empowering Village-Owned Enterprises, empowering MSMEs and holding training related to empowering the community's economy.]]>
<![CDATA[ASPEK YURIDIS PELAYANAN PUBLIK PADA BAGIAN ANTARAN PT. POS INDONESIA TERHADAP KONSUMEN DI WILAYAH KUDUS ]]>
<![CDATA[Febriyanto, Adi]]>;
<![CDATA[Suparnyo, Suparnyo]]>;
<![CDATA[Subarkah, Subarkah]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v20i1.5554
<![CDATA[Penelitian yang berjudul “Aspek Yuridis Pelayanan Publik Pada Bagian Antaran PT. Pos Indonesia Terhadap Konsumen di Wilayah Kudus”, secara umum ditujukan untuk mengetahui penyelenggaraan pelayanan publik Pos Indonesia di Kabupaten Kudus. Namun dalam pelaksanaannya terjadi pertumbuhan keluhan yang disampaikan oleh pelanggan, dalam jumlah yang signifikan, sehingga perlu ditelaah lebih jauh terkait permasalahan tersebut, sehingga dapat diketahui secara mendalam penyebab timbulnya masalah, dan langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan bersifat kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah non probability sampling dan teknik yang digunakan adalah snowball sampling technique. Melalui wawancara dan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pos Indonesia memiliki perangkat peraturan perusahaan guna memastikan kualitas standar mutu layanan. Kemudian, dengan analisa terkait penyebab tingginya keluhan pelanggan diketahui bahwa dalam pelaksanaannya di Kantor Pos mengalami kendala-kendala. Kurangnya tenaga pelaksana, kurangnya sosialisasi atas peraturan terkait standar mutu layanan, dan komunikasi yang belum berjalan dengan baik menjadi kendala yang perlu mendapatkan solusi. Manajemen Kantor Pos telah melakukan beberapa langkah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, dengan mengusulkan penambahan tenaga pelaksana namun belum berhasil. Kemudian, melakukan pengaturan ulang terhadap wilayah antaran, dan melakukan sosialisasi terkait peraturan tentang standar mutu layanan kepada internal maupun kepada pengguna layanan.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) JAWA TENGAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN ]]>
<![CDATA[Prasetyo, Lensa Sylviani]]>;
<![CDATA[Suparnyo, Suparnyo]]>;
<![CDATA[Sukresno, Sukresno]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v20i1.5556
<![CDATA[Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio sebagai media elektronik dimaksudkan untuk semua segmen masyarakat. Televisi dan Radio berfungsi sebagai media untuk informasi, pendidikan dan hiburan. Keberadaan program yang disiarkan di televisi dan radio sering terjadi pro-kontra di masyarakat, dan seringkali masyarakat mengikuti apa yang dilihat dan apa yang didengar dari acara yang disajikan oleh lembaga penyiaran. Studi ini membahas Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di Jawa Tengah dalam Mengawasi Pelaksanaan Lembaga Penyiaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan hukum yang dilakukan oleh KPID Jawa Tengah dalam berurusan dengan Lembaga Penyiaran terbukti melanggar konten-konten siaran / program yang disajikan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil Penelitian Kebijakan yang dilakukan oleh KPID Jawa Tengah dalam mengawasi Lembaga Penyiaran dipandu oleh Undang-Undang Penyiaran, dan produk-produk Komisi Penyiaran Indonesia (Pusat) yaitu Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, dalam bentuk Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Penyiaran Standar Program (SPS). Hasil analisis Kebijakan KPID tentang Lembaga Penyiaran yang melakukan pelanggaran didasarkan pada isi P3/SPS. Pelanggaran yang paling sering terjadi adalah aturan mengenai iklan yang tidak sesuai untuk usia dewasa sebagaimana Pasal 59 ayat (3) SPS, dan pemutaran lagu yang dilarang dan dibatasi dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2), serta tampilan iklan kesaksian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah (menyesatkan). Pada akhirnya, bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran, KPID memberikan sanksi berupa peringatan tertulis dengan prosedur sesuai dengan peraturan untuk mewujudkan penyiaran yang sehat. Berdasarkan studi di atas dapat disimpulkan bahwa KPID Jawa Tengah perlu terus memantau Lembaga Penyiaran, sehingga program yang disajikan bermanfaat untuk semua kelompok.]]>
<![CDATA[RELEVANSI MATERI KURSUS CALON PENGANTIN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KABUPATEN PATI ]]>
<![CDATA[Assyriaah, Ummianna]]>;
<![CDATA[Hartanto, Dwiyana Achmad]]>;
<![CDATA[Suparnyo, Suparnyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 2 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v20i2.5577
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Pati dan relevansi materi kursus calon pengantin terhadap faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Pati Metode dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif analitis.Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pati belum terlaksana sebagaimana mestinya, yaitu waktu penyelenggaraan kursus 3-4 jam, metode pembelajaran tidak ada pengawasan, dan belum ada narasumber dari psikolog. Pengaruh pelaksanaan kebijakan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kabupaten Pati telah memberikan pengaruh yang positif dalam upaya membentuk keluarga sejahtera dan menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA Kabupaten Pati. Tingkat keberhasilan KUA Kabupaten Pati dalam melakukan program suscatin terhadap pengaruhnya dalam menekan angka perceraian telah berhasil, yang dibuktikan dengan rendahnya persentase pengaduan kehendak cerai di KUA Kabupaten Pati sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami penurunan angka perceraian, yaitu dari 344 kasus perceraian pasangan pengantin menjadi 226 kasus perceraian pasangan pengantin di tahun 2018.]]>
<![CDATA[URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN KOPERASI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM ]]>
<![CDATA[Sosiawan, Arif Budi]]>;
<![CDATA[Suparnyo, Suparnyo]]>
<![CDATA[ RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1398
<![CDATA[Koperasi merupakan perwujudan usaha bersama yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai lembaga yang bergerak di bidang perekonomian, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Keberadaan koperasi mudah dijumpai di berbagai lapisan masyarakat karena sifat keanggotaan yang sukarela dan terbuka sehingga koperasi dapat berkembang luas di seluruh wilayah Indonesia. Namun dalam perkembangannya pengelolaan koperasi juga dihadapkan pada permasalahan, salah satunya masalah pengelolaan keuangan sehingga mengakibatkan koperasi dalam keadaan rugi. Kondisi tersebut umumnya terjadi pada koperasi simpan pinjam sehingga simpanan anggota koperasi tidak dapat diambil atau dengan kata lain mengalami gagal bayar. Adanya koperasi yang gagal bayar dapat merugikan anggota koperasi. Untuk itu diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap anggota koperasi yang terkena dampak koperasi gagal bayar. Salah satu upaya perlindungan hukum yang perlu dilakukan adalah melalui Lembaga Penjamin Simpanan koperasi yang dibentuk oleh Pemerintah. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan koperasi merupakan hal yang urgensi karena terdapat banyak kasus koperasi simpan pinjam yang mengalami gagal bayar namun simpanan anggotanya belum sepenuhnya dikembalikan. Apabila Lembaga Penjamin Simpanan koperasi sudah dibentuk maka tidak akan ada keraguan bagi anggota koperasi simpan pinjam karena simpanannya aman dan dijamin oleh Pemerintah.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pembeli Tanah Kavling Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Perantara Pihak Penjual ]]>
<![CDATA[Ayuningtyas*, Niken Febby]]>;
<![CDATA[Suparnyo, Suparnyo]]>
<![CDATA[ JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i4.26737
<![CDATA[Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang berpengaruh besar terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia lainnya seperti sandang, pangan dan kesehatan. Perumahan juga dilihat sebagai salah satu fasilitas dasar bagi berhasilnya rencana pembangunan, serta dapat diartikan sebagai saran yang dapat memberi jasa-jasa bagi kelancaran kegiatan-kegiatan di bidang sosial, ekonomi dan administrasi pemerintahan. Pada mulanya orang menguasai tanah kavling berdasarkan surat penunjukan kavling, yang dikeluarkan oleh instansi yang mengelola kawasan setempat. Jadi pengertian asli tanah kavling tidak lain dari tanah yang sudah dipetak. Untuk dapat memiliki tanah kavling siap bangun ini masyarakat bisa memperolehnya dengan cara membeli, baik dengan cara tunai/kontan maupun kredit yang sebelumnya harus melalui suatu perjanjian terlebih dahulu. Metode yang di gunakan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh wawancara. Tuntutan hukum perdata bagi penjual tanah kavling kepada pembeli tanah kavling yang mengalami kerugian akibat tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh perantara adalah pembeli berhak menuntut adanya penggantian kerugian kepada pihak penjual berdasarkan perbuatan. Pihak penjual tanah kavling bertanggung jawab untuk memberikan kepastian perolehan hak atas tanah yang sudah dibeli para pembeli tanah kavling.]]>
<![CDATA[Pendampingan Kepada Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Kudus melaui Mediasi dari Mediator Nonhakim ]]>
<![CDATA[Suparnyo, Suparnyo]]>;
<![CDATA[Sukresno, Sukresno]]>
<![CDATA[ Muria Jurnal Layanan Masyarakat Vol 5, No 2 (2023): September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/mjlm.v5i2.10872
<![CDATA[The community service activities carried out at the Kudus Religious Court aim to make the members of the Kudus community whose marriages cause problems that lead to divorce proceedings. Before the divorce decision is handed down by the Religious Court Judge, mediation must be carried out by the mediator at the Kudus Religious Court so that it can be agreed that no divorce will occur. The mediator who will mediate the parties who will file for divorce can come from a Judge Mediator or a Non-Judge Mediator. This service accompanies the disputing parties when mediation is carried out by a non-judge mediator. This is done because there are still many disputing parties who cannot be mediated successfully so that divorce is still ongoing. The failure of Non-Judge Mediators in the Religious Courts in reconciling the disputing parties (husband and wife) is mostly due to the egos of each one which is difficult to understand the importance of marriage, so that many still end in divorce. Because of these conditions, there is still a need for socialization about marriage in general.]]>
