Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.946
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Kertha Semaya Masalah-Masalah Hukum Jurnal Sosial Budaya Jurisprudence Pembaharuan Hukum Jurnal Suara Keadilan Al-Adl : Jurnal Hukum TIN: TERAPAN INFORMATIKA NUSANTARA RIO LAW JURNAL Interdisciplinary Social Studies Muria Jurnal Layanan Masyarakat Research Fair Unisri Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
Suparnyo Suparnyo
Fakultas Hukum - Universitas Muria Kudus
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
KEBIJAKAN PENINGKATAN PEMUNGUTAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KUDUS Refandy Refandy; Subarkah Subarkah; Suparnyo Suparnyo
Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v19i2.3232

Abstract

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam meningkatkan PAD melalui IMB, Pemerintah Daerah Kabuparten Kudus mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Retribusi sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus, harus berjalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan dari PAD digunakann kembali untuk mensejahterakan masyarakat. Hasil dari Retribusi IMB selain untuk membiayaai pembangunan di Kabupaten Kudus, pemberian IMB juga untuk mengatur/mengendalikan dan menata bangunan masyarakat supaya tertib dan rapi sesuai dengan standar bangunan yang layak huni dan aman bagi penghuninya. Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, spesifikasi dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan dan analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya di bidang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung. Namun dalam Perda Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2014 tidak mengatur “Pemutihan” IMB. Dengan mengatur “Pemutihan” bagi bangunan yang belum memiliki IMB diharapkan dapat meningkatkan retribusi IMB. Kendala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (KP2TSP) dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan. Kendala-kendala yang muncul yaitu sebagai berikut, dari sisi aturan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung Dalam Perda bangunan gedung tidak mengatur “Pemutihan” terhadap bangunan-bangunan yang belum mempunyai IMB. Dengan pemutihan dapat meningkatkan Retribusi IMB Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Bangunan tidak sesuai dengan gambar yang ada dalam IMB, Rendahnya kesadsaran masyarakat terhadap Izin Mendirikan Bangunan, Kurangnya pengetahuan masyarakat, Waktu dan biaya, Kurangnya pengawasan.Peran masyarakat dalam Izin mendirikan Bangunan sangat dibutuhkan, karena Izin Mendirikan Bangunan berhubungan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan sekaligus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi IMB.
KEBIJAKAN MEWUJUDKAN KOTA KUDUS SEBAGAI CITY WALK (KOTA RAMAH TERHADAP PEJALAN KAKI) Nor Hadi; Subarkah Subarkah; Suparnyo Suparnyo
Jurnal Suara Keadilan Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v18i2.3203

Abstract

Penelitian ini bermasud untuk mengkaji dan mengetahui potensi rencana tata kota kabupaten Kudus apakah mampu mendukung pelaksanaan City Walk. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat dalam pembangunan City Walk di Kota Kudus dan solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non doktrinal yang bersifat diskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan tehnik wawancara, kuesioner dan penelitian kepustakaan. Analisis yang digunakan menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif data. City Walk di Kota Kudus diusulkan di kawasan Jantung Kota tepatnya di Alun-Alun atau Simpang Tujuh ke barat menuju Jalan Sunan Kudus sampai Masjid Menara Kudus ke utara sampai Pasucen, diharapkan tempat tersebut tempat yang ramai dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun luar daerah. Alun-Alun atau Simpang Tujuh adalah jantung kota berdekatan dengan Kantor Bupati Kudus dan Mall Ramayana sebagai pusat kegiatan masyarakat Kudus baik untuk rekreasi atau untuk sekedar jalan-jalan di Alun-Alun, karena setiap Minggu pagi ada program dari Pemerntah yaitu Car free Day. Hambatan yang paling mendasar adalah sumber dana dan anggaran untuk mewujudkan Kota Kudus mempunyai branding City Walk dan mewujudkan citra Kudus yang ramah lingkungan dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk kenyamanan pejalan kaki di area City Walk. Hambatan disekitar menara Kudus tepatnya di Jalan Sunan Kudus selatan Menara Kudus sebagai tempat parkir, becak wisata, ojek wisata dan angkutan wisata, maka harus ada sosialisasi dan penyuluhan kepada pihak-pihak terkait tentang kebijakan mewujudkan City Walk di kawasan tersebut. Solusinya mereka dipindah ke utara Pasucen, sehingga para peziarah jalan kaki dari Masjid Menara Kudus ke arah utara untuk menikmati City Walk.
SURAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERKARA No. 2/PHP.BUP-XV/2017 PILKADA DI JEPARA TAHUN 2017(Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Gugatan Hasil Suara dalam PILKADA di Jepara Tahun 2017 No.2/PHP.BUP-XV/2017) Bambang Sulistiono; Suparnyo Suparnyo; Subarkah Subarkah
Jurnal Suara Keadilan Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v18i2.3199

Abstract

Partai politik merupakan kendaraan politik untuk seseorang bisa menduduki jabatan sebagai pimpinan daerah, karena pengusungan yang dilakukan oleh partai poltik, seseorang bisa menjadi gubernur, walikota dan bupati, meskipun UU mengakomodir melalui jalur independen. Walaupun demikian tetap saja kekuatan pengusungan calon masih dipegang oleh partai politik. Ada dua rumusan masalah yaitu bagaimana harusnya MK bisa melakukan terobosan hukum, demi melihat persoalan gugatan yang diajukan oleh peserta PILKADA terkait kecurangan terhadap hasil perolehan suara, dimana banyak permohonan mendalilkan telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif, serta sejauhmana kualitas perbaikan oleh KPU melaksanakan tugas menyelesaiakan sengketa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan kualifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini mempunyai dua tujuan sejauhmana Mahkamah Konstitusi mempunyai tujuan agar pelanggaran dalam proses Pemilukada dapat dinilai oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Permasalahan tersebut adalah money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, yang bersifat terstruktur dan masif yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada. MK tidak mengabaikan tuntutan keadilan sunbstantif sebab MK tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum, obyek pemohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait, MK perlu membuat terobosan hukum guna mewujudkan keadilan secara substantif.
PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA (STUDI DI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CATUR ARTHA JAYA KUDUS) Trio Wibowo; Suparnyo Suparnyo; Wahyu Edy Amrulloh
Jurnal Suara Keadilan Vol 22, No 1 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v22i1.8145

Abstract

Penelitian yang berjudul “PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA (Studi Di Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Catur Artha Jaya Kudus)” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet dengan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa menyebabkan kredit macet dan fidusia tidak didaftarkan.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer data yang diperoleh dengan metode wawancara langsung dengan responden dan data sekunder data yang sudah tercatat dalam buku atau dari bahan kepustakaan. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualiatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.Hasil penelitian yang diperoleh yaitu BPR Catur Artha Jaya Kudus dalam praktiknya masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena hak yang dimiliki oleh para pihak belum sepenuhnya terlaksana, seperti melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan terkadang ada aturan hukum yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, seperti tidak didaftarkannya objek jaminan fidusia padahal dalam aturannya objek jaminan fidusia harus wajib didaftarkan. Permasalahan yang muncul ialah objek jaminan fidusia tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Upaya penyelesaian hukumnya ialah bisa dengan penyelesaian litigasi penyelesaian melalui proses pengadilan dan non litigasi penyelesaian diluar pengadilan seperti negosiasi dengan cara damai atau kekeluargaan.
MEWUJUDKAN PUTUSAN HAKIM YANG BERKEADILAN MELALUI HERMENEUTIKA Suparnyo Suparnyo
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (65.227 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v11i2.2156

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana seharusnya proses pengambilan keputusan hukum melalui hermeneutika. Tujuannya adalah mendapatkan sebuah putusan hukum melalui teknik hermeneutika yang berkeadilan bagi semua pihak tidak hanya dari sisi normatif tetapi juga berdasarkan sisi substantif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan pustaka yang berupa perundang-undangan, dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu bagaiman amenyusun sebuah putusan hukum yang berkeadilan dengan melalui hermeneutika. Kesimpulannya sebuah putusan hakim akan memiliki wibawa jika dilakukan melalui metode penafsiran hukum yang gamblang dan dapat diterima oleh khalayak luas.
PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 UNTUK MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS Muh. Wahyu Himawan; Suparnyo Suparnyo; Dwiyana Achmad Hartanto
Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 1 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v23i1.8556

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017. Serta untuk mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus.Hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan belum terlaksana dengan baik. Hakim belum menerapkan hak ex officio dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian. Kendala-kendala yang dihadapi ialah adanya ancaman atau intimidasi dari pihak suami, kurangnya informasi kepada perempuan untuk dapat mengetahui hak-hak hukum mereka atau bagaiamana cara mereka mendapatkan hak-haknya, serta keterbatasan akses ke pendamping atau penasehat hukum dalam kasus perkara perceraian.
PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN ASURANSI BUMIPUTERA 1912 KUDUS TERHADAP PENGAJUAN KLAIM ASURANSI JIWA YANG DIAJUKAN OLEH NASABAH DI KABUPATEN KUDUS Listiyaningsih Listiyaningsih; Suparnyo Suparnyo; Yusuf Istanto
Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 1 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v23i1.8557

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan nasabah mengalami kesulitan dalam pengajuan klaim asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Cabang Kudus dan bagaimana pemenuhan kewajiban Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 terhadap nasabah sebagai bentuk tanggungjawab. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode sampel dalam penelitian ini yaitu secararandom sampling/acak. Metode Pengumpulan Data ada dua macam Data Primer dan Sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Berdasarkan penelitian, diperoleh pembahasan bahwa faktor penghambat dalam proses pembayaran klaim jatuh tempo nasabah AJB Bumiputera 1912 yaitu terdapat kekosongan organ managemen, defisit keuangan meningkat setiap tahun, waiting list pada kantor pusat, pemberkasan tidak lengkap, AJB Bumiputera 1912 cabang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran klaim. Maka diperlukan upaya seperti: pembentukan organ managemen dengan pemilihan anggota BPA, penyehatan likuiditas dengan adanya produk baru, somasi dari pemegang polis bertujuan agar pemegang polis memperoleh haknya atas pembayaran klaim, melengkapi berkas lengkap serta perubahan bentuk badan hukum.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN RINGAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN INDUSTRI RUMAH TANGGA (P-IRT) DI KABUPATEN KUDUS Sintya Dwi Kurniati; Suparnyo Suparnyo; Muhammad Ali Alladuniah
Jurnal Suara Keadilan Vol 22, No 2 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v22i2.8534

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimanan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaksanaan pengawasan dinas kesehatan kabupaten kudus terhadap jenis makanan ringan yang tidak memiliki izin industry rumah tangga (P-IRT) di kabupaten kudus. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, spesifikasi penelitian deskripsi analitis. Sampel yang di jadikan responden adalah Pelaku Usaha makanan ringan rumahan, Dinas Kesehatan Kabupate Kudus, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kudus dan LPKSM Kabupaten Kudus.Berdasarkan hasil penelitian bahwa Konsumen sudah mendapatkan kenyamanan mengonsumsi makanan ringan karena adanya ketentun peraturan untuk membuat perizinan terhadap makanan yang di edarkan dan juga perlindungan hukum dari Pemerintah terkait kasus keracuan, atau bisa menggugat melalui LPKSM Kabupaten Kudus. Pelaksanaan pengawasan Pelaku Usaha pangan industri rumah tangga oleh Dinas Kesehatan Kudus dilakukan pada toko oleh-oleh yang menjual makanan ringan dan terkadang melakukan kunjungan ke rumah produksi untuk mengechek prosesnya.
Prospective Model in Public Policy for a Democratic and Equitable Election of Regional Leaders Suparnyo Suparnyo
JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) Vol 8 No 1 (2020): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.685 KB) | DOI: 10.21070/jkmp.v8i1.676

Abstract

The election of regional leaders conducted directly by the community is believed to result in a democratic government. The formed government is expected to be more open, more responsive, and to carry out the aspirations of the people so that it can realize a government that comes from the people, by the people, and for the people. A person can nominate him/herself as a candidate for Regent or Deputy Regent if supported by some residents, by Political Parties or Combined Political Parties. The relatively weak support of the population or political parties or combined political parties has resulted in very few candidates for regent or deputy regent, even only one pair of candidates can occur as in Pati Regency. The study aims to know how the policy in the future (Prospective Model) should be taken so that the single-candidate for Regent or Deputy Regent in a general election does not happen. By using a sociological juridical approach, collecting primary and secondary data, processing and analyzing data, the objective of the study can be reached.The policy that needs to be taken by the government so that in the future there will be no single candidate is by giving obligations to political parties to conduct cadre recruitment to become candidates for regional leaders. Besides, the General Election Commission needs to make a scheme that is easier and more flexible for individual candidates regarding administrative requirements, procedures, and mechanisms for gathering support, and there needs to be a new policy so that the potential for a single-candidate can be eliminated or not occur.
Disparity Of Court Decisions In The Authority To Adjudicate Shari'ah Economic Disputes Zainal Arifin*; Suparnyo Suparnyo
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25205

Abstract

The State of Indonesia is a state based on law and not based on power. Law must be made commander in chief in carrying out the wheels of national and state life.Method approach used _in study This is doctrinal approach. Study This make secondary data as source mainly. Secondary data collection done with study library, that is with learn regulations, documents nor books and _ doctrine or opinion of scholars. Data processing is done through the editing process for correcting erroneous data, adding missing data and complete missing data complete. Results studies show that happening decision disparity about authority judge case economy proposed Shari'ah by Institution Protection Consumers (LPKSM) between judges on religious courts and court country caused exists difference view to authority judge case economy proposed Shari'ah by Institution Protection Consumers (LPKSM). Difference decision between religious court judges and court country about authority judge case the caused by difference interpretation.
Co-Authors - Ristamadji - Ristamadji, - - Sukresno, - Achmad H, Dwiyana Agus Istiqlal Agus Suparyanto Aji, Wahyu Jatmiko Alfi Maghfiroh Andhi Setya Budi Andrianto, Okky Anggit Wicaksono Ari Kartiko, Ari Arifin*, Zainal Assyriaah, Ummianna Ayuningtyas*, Niken Febby Azizah, Listiana Nur Bambang Sulistiono Bambang Sulistiono, Bambang Budi, Andhi Setya Dwiyana Achmad Hartanto, Dwiyana Achmad Edris Zamroni Erwin Nugroho Suddin Febriyanto, Adi Firdaus, Dhiaswara Hadi, Moh. Sofiyan Hidayatullah Hidayatullah imam sofwan Istiqlal, Agus kasheem, Majdy Kusuma, Ris Andy Linda Oksafiama Listiyaningsih Listiyaningsih Maghfiroh, Alfi Mahbubah, Ummi Mamik Indaryani Moh. Sofiyan Hadi Muh. Wahyu Himawan Muhammad Ali Alladuniah Muhtamat, Muhtamat Niken Febby Ayuningtyas* Nor Hadi Nor Hadi Oksafiama, Linda Prabowo, Rizal Bagus Prasetyo, Lensa Sylviani Refandy Refandy Refandy, Refandy Rikko Hudyono Ris Andy Kusuma Robertus, Benny Hermawan Sintya Dwi Kurniati Slamet Riyadi Sosiawan, Arif Budi Subarkah Subarkah Subarkah Subarkah Suciningtyas Suciningtyas Suciningtyas Suciningtyas, Suciningtyas Suddin, Erwin Nugroho Sukresno Sukresno Sulistyowati Sulistyowati Sumarjono Sumarjono Sumarjono Sumarjono Trio Wibowo Ummi Mahbubah Wahyu Edy Amrulloh Widiatmoko, Hengky Wiwik Srinani Wiwit Ariyani, Wiwit Yusuf Istanto Zainal Arifin*