Claim Missing Document
Check
Articles

Perlindungan Hukum Pembeli Tanah Kavling Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Perantara Pihak Penjual Niken Febby Ayuningtyas*; Suparnyo Suparnyo
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.26737

Abstract

Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang berpengaruh besar terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia lainnya seperti sandang, pangan dan kesehatan. Perumahan juga dilihat sebagai salah satu fasilitas dasar bagi berhasilnya rencana pembangunan, serta dapat diartikan sebagai saran yang dapat memberi jasa-jasa bagi kelancaran kegiatan-kegiatan di bidang sosial, ekonomi dan administrasi pemerintahan. Pada mulanya orang menguasai tanah kavling berdasarkan surat penunjukan kavling, yang dikeluarkan oleh instansi yang mengelola kawasan setempat. Jadi pengertian asli tanah kavling tidak lain dari tanah yang sudah dipetak. Untuk dapat memiliki tanah kavling siap bangun ini masyarakat bisa memperolehnya dengan cara membeli, baik dengan cara tunai/kontan maupun kredit yang sebelumnya harus melalui suatu perjanjian terlebih dahulu. Metode yang di gunakan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh wawancara.  Tuntutan hukum perdata bagi penjual tanah kavling kepada pembeli tanah kavling yang mengalami kerugian akibat tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh perantara adalah pembeli berhak menuntut adanya penggantian kerugian kepada pihak penjual berdasarkan perbuatan. Pihak penjual tanah kavling bertanggung jawab untuk memberikan kepastian perolehan hak atas tanah yang sudah dibeli para pembeli tanah kavling.
Disparity Of Court Decisions In The Authority To Adjudicate Shari'ah Economic Disputes Arifin*, Zainal; Suparnyo, Suparnyo
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25205

Abstract

The State of Indonesia is a state based on law and not based on power. Law must be made commander in chief in carrying out the wheels of national and state life.Method approach used _in study This is doctrinal approach. Study This make secondary data as source mainly. Secondary data collection done with study library, that is with learn regulations, documents nor books and _ doctrine or opinion of scholars. Data processing is done through the editing process for correcting erroneous data, adding missing data and complete missing data complete. Results studies show that happening decision disparity about authority judge case economy proposed Shari'ah by Institution Protection Consumers (LPKSM) between judges on religious courts and court country caused exists difference view to authority judge case economy proposed Shari'ah by Institution Protection Consumers (LPKSM). Difference decision between religious court judges and court country about authority judge case the caused by difference interpretation.
THE REFORMATION OF MEDICAL ORGANIZATIONS IN OMNIBUS LAW ON HEALTH: SINGLE OR MULTI-BAR Rikko Hudyono; Suparnyo Suparnyo
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 10, No 2 (2023): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v10i2.32043

Abstract

The Omnibus Law on Health had been approved which in consequence allow other medical professional organizations to be established as doctors’ right to organize in which may provoke ethical problems. The recent Omnibus Law on Health enabled opportunity for multi-bar organizations; even it was in accordance with single-bar system. This paper aims to review the medical professional organization system in the Omnibus Law on Health which is most in line with the freedom of association and does not reduce the right to health as a human right that must be accepted by the wider community. The author argues that the emergence of several professional organizations as embodiment of doctor’s right may not suitable as it may procure ethical ambiguity. However, the compulsion to join single organization per se was a violation of our Constitution. In this case, we need the highest regulatory and controlling authority from the State to preserve the public interest. The concept of this federal multi-bar association may solve this problem.
PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENINGKATAN KEPUASAN MASYARAKAT PADA KANTOR KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS Firdaus, Dhiaswara; Suparnyo, Suparnyo
Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 1 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 1 (2023)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v24i1.11320

Abstract

Penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pelayanan Publik Terhadap Peningkatan Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dan pelayanan publik di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sudah mampu meningkatkan kepuasan masyarakat. Metode dalam penulisan tesis ini  menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Permasalahan penelitian ini dianalisis dengan teori keadilan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus adalah dengan menerapkan yang pertama transparansi dalam hal ini, melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) dijamin adanya transparansi, serta terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan informasi balik tentang perlakuan pelayanan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan pelayanan publik di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sudah mampu meningkatkan kepuasan masyarakat adalah dengan cara peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, penambahan personil, menerapkan 5S (senyum, sapa, salam, sopan, santun) dalam pelayanan. 
IMPLEMENTASI MANAJEMEN PANGKAT DAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK Andrianto, Okky; Suparnyo, Suparnyo; SULISTYOWATI, SULISTYOWATI
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i2.5689

Abstract

Abstract The study entitled Management Implementation Rank and Position Civil Servants as Effort to Realize Good Governance in Environmental District Government Demak is motivated bureaucratic reforms in the system of governance (good governance), especially the arrangement of human resources personnel with management ranks and positions of civil servants to realize the civil service state apparatus in order to perform their duties professionally and responsibility in carrying out the tasks of the government.This research was conducted in order to determine implementation management ranks and positions of civil servants to achieve good governance in Demak regency government environment and to determine government policy Demak to optimize the management ranks and positions of civil servants in order to realize good governance.The method used by the author is juridical empirical data collection was done using interview guide with research sites in the Civil Service Agency, Education and Training Demak and processing of data with descriptive analysis.The results of this study indicate that the implementation of management ranks and positions of civil servants Governments Demak district in accordance with Law No. 5 of 2014 on State Civil Reform and Government Regulation No. 11 of 2017 concerning civil service management, but some longer guided by the provisions considering there are no technical regulations that govern. PolicyDemak regency government to optimize the management ranks and positions of civil servants in order to realize good governance based on the principles or the basic principles of good governance (good governance) which is in line with the Grand Design State Civil Administrative Development 2020-2024. Use of information systems in the civil service merit-based civil service agency, Education and Training Demak is used for the management ranks and positions of civil servants in local government environment in order to simplify, speed up the process flow of personnel services. Keywords : management, rank, position, civil servants, good governance  Abstrak Penelitian dengan judul Implementasi Manajemen Pangkat dan Jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak ini dilatarbelakangi  reformasi birokrasi dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) terutama penataan sumber daya manusia aparatur dengan manajemen pangkat dan jabatan PNS untuk mewujudkan PNS sebagai aparatur negara agar dapat melaksanakan tugas secara profesional dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi manajemen kepangkatan dan jabatan PNS untuk mewujudkan Good Governance di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Demak untuk mengoptimalkan manajemen pangkat dan jabatan PNS dalam rangka mewujudkan Good Governance.Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis empiris dengan pengambilan data dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dengan lokasi penelitian di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak dan pengolahan data dengan deskriptif analisis.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen pangkat dan jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, tetapi beberapa berpedoman pada ketentuan lama mengingat belum ada regulasi teknis yang mengatur. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Demak untuk mengoptimalkan manajemen pangkat dan jabatan PNS dalam rangka mewujudkan Good Governance berdasarkan asas-asas atau prinsip-prinsip  dasar good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) yang sejalan dengan Grand Design Pembangunan Aparatur Sipil Negara 2020-2024. Pemanfaatan sistem informasi berbasis sistem merit PNS pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak digunakan untuk manajemen pangkat dan jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam rangka mempermudah, mempercepat alur proses pelayanan kepegawaian.Kata kunci : manajemen, pangkat, jabatan, PNS, good governance
IMPLEMENTASI OUTSOURCING PADA PERUSAHAAN DI KABUPATEN KUDUS DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN Suparyanto, Agus; Suparnyo, Suparnyo; hidayatullah, hidayatullah
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i2.5687

Abstract

Abstract Regime change in Indonesia new order into the order of the reform has given rise to policy change, including in employment policy through the implementation of law No,13 of 2003 on Manpower, in which set about outsorcing policy that is still debatable  and controversial among workers and employers. in Indonesia This occurs because of a difference of interests as well as the Understannding between outsorcing sistym by workers and employers.This paper aims to examine the issue of outsorcing as seen from the prespective employers and workers on the basis of the results of the study of literature In the imployers and system, working relationship has encountered various outsorcing violations.these offences and concerned, among others, the types of jobs that are outsored, length of contract, the right of workers who are not covered by employers as well as excluded labour outsorcing in the National social security system. Thereforeit takes concrete steps to complete outsorcing agreement involving different stakeholdes, especially the aspirations of workers and employers. Keywodrs :  Industrial relations, outsorcing, labour inspection AbstrakPerubahan rezim di idonesia dari masa orde baru ke reformasi melahirkan berbagai perubahan kebijakan termasuk antara lain dibidang ketenagakerjaan pada praktek Undang-undang No.13 th 2003 tentang ketenaga kerjaan yang mengatur tentang outsorcing dalam system ketenaga kerjaan di Indonesia.Outsircing merupakan salah satu kebijakan yang masih debatebel/ pro kontra dikalangan pemahaman antara pekerja dan dunia usaha, hal ini terjadi karena perbedaan kepentingan serta pemahaman system outsorcing antara pekerja dan pengusaha. Tulisan ini bertujuan mengkaji permasalahan outsorcing dilihat dari prespektif pengusaha maupun pekerja/buruh, berdasarkan hasil kajian literatur dan lapangan. Dalam implementasi hubungan kerja system outsorcing telah ditemukan berbagai pelanggaran, dimana pelanggaran tersebut antara lain menyangkut jenis kerja outsorcing, lamanya kontrak, hak-hak pekerja yang tidak dipenuhi oleh pengusaha serta tidak mengikut sertakan tenaga kerja outsorcing dalam system Jaminan Sosial Nasional. Oleh karena itu diperlukakan langkah kongkrit untuk menyelesaikan persoalan kepastian dan pengawasan dalam perjanjian kerja outsorcing dengan melibatkan pemangku kepentingan terutama aspirasi pekerja/buruh dan pengusaha. Kata kunci :  Hubungan Industrial, Outsorcing dan Pengawasan
KESADARAN HUKUM DALAM MENDAFTARKAN MEREK TENUN TROSO DI DESA TROSO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Azizah, Listiana Nur; Suparnyo, Suparnyo; Alladuniah, Muhammad Ali
Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v23i2.9504

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang alasan masih banyaknya pengrajin Tenun Troso di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara belum atau tidak mendaftarkan merek tenunnya karena kurangnya informasi terkait pentingnya pendaftaran merek. dikarenakan adanya hambatan yaitu pengrajin atau pengusaha UMKM Tenun Troso belum menganggap penting perlindungan hukum terhadap pendaftaran Merek, dan pelaku usaha Tenun Troso menganggap biaya pendaftaran Merek yang dirasa mahal dan prosedur yang rumit dikarenakan banyaknya syarat permohonan pendaftaran yang harus dipenuhi.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis menggunakan data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jepara untuk meningkatkan kesadaran pendaftaran merek dagang tenun troso yaitu dengan memberikan rekomendasi, pelaksanaan dan pengembangan usaha dan sarana serta kegiatan promosi dan informasi. 
IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI PT. DJARUM KUDUS SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN UNTUK PELAYANAN MASYARAKAT SEKITAR Robertus, Benny Hermawan; Suparnyo, Suparnyo; SULISTYOWATI, SULISTYOWATI
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 1 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 1 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i1.5680

Abstract

Abstract This study with the title Implementation of Corporate Social Responsibility Based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in PT. Djarum Kudus as a Form of Social and Environmental Responsibility for the Service of Surrounding Communities. CSR (Corporate Social Responsibility) is one of the obligations that must be carried out by companies in accordance with the contents of article 74 of the latest Limited Liability Company Law, namely Law Number 40 of 2007, including in this case PT. Djarum Kudus. This research aims to find out the application of PT. Djarum Kudus as a form of corporate social responsibility for the service of the surrounding community and observing what factors are almost the implementation of the Corporate Social Responsibility of PT. Djarum Kudus.The method of approach used is sociological juridical and the data collection is done by using the interview method with the research location at PT Djarum Kudus. The sampling method is used by purposive sampling, while the results of data processing are presented in the form of descriptive analysis.The results of this study indicate that the implementation of corporate social responsibility / CSR of PT Djarum in general has been carried out based on the applicable provisions, namely the provisions of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as a rule that covers the implementation of corporate social responsibility / CSR in Indonesia and Government Regulations Number 47 of 2012 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies as implementing regulations. PT Djarum iKudus encountered several obstacles in implementing its social responsibilities, such as negative views from some communities regarding CSR activities as a form of corporate promotion. Keywords: Implementation, corporate social responsibility, PT. Djarum Kudus AbstrakPenelitian ini dengan judul Implementasi Corporate Social Responsibility Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT. Djarum Kudus sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Pelayanan Masyarakat Sekitar. CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terbaru, yakni UU Nomor 40 Tahun 2007, termasuk dalam hal ini PT. Djarum Kudus. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Corporate Social Responsibility  PT. Djarum Kudus sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan untuk pelayanan masyarakat sekitar serta mencermati faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan Corporate Social Responsibility PT. Djarum Kudus tersebut.Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan pengambilan datanya dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan lokasi penelitian di PT Djarum Kudus. Metode penentuan sampel digunakan dengan purposive sampling, sedangkan hasil pengolahan datanya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR PT Djarum secara umum sudah dilaksanakan berdasar ketentuan yang berlaku yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan yang memayungi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya. PT Djarum iKudus menemui beberapa kendala dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya, seperti pandangan negatif dari sebagian masyarakat mengenai kegiatan CSR sebagai bentuk promosi perusahaan. Kata kunci : Implementasi,  corporate social responsibility, PT. Djarum Kudus 
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ATAS KELALAIAN DALAM BERLALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA BERAT DALAM KASUS PERKARA NOMOR 208/PID.SUS/2018/PN KDS Riyadi, Slamet; Suparnyo, Suparnyo
Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 1 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 1 (2023)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v24i1.11321

Abstract

Penelitian dengan judul Penyelesaian Tindak Pidana Atas Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lian Luka berat Dalam Kasus Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds ini dilatar belakangi oleh adanya tindak pidana atas kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan jatuhnya korban dengan luka berat, pelaku melakukan perdamaian terhadap keluarga korban akantetapi proses hukum tetap dilanjutkan sampai penjatuhan putusan hakim. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis hukum terhadap tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat dan telah dilakukan perdamaian masih dilakukan pemeriksaan dan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat dalam Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds.Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal yang didukung dengan wawancara. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat dan telah dilakukan perdamaian masih dilakukan pemeriksaan dalam Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds dan telah ditetapkannya sebagai tersangka adalah karena perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana biasa sehingga meskipun ada upaya perdamaian dari kedua belah pihak, tetapi tidak dapat menghentikan tuntutan perkara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) UULLAJ. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan putusan yang adil dan tepat. Keadilan atas vonis hakim juga dirasakan pihak terdakwa dengan penjatuhan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) merupakan putusan yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan penuntut umum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) 
KEBIJAKAN PELAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DI KABUPATEN KUDUS Muhtamat, Muhtamat; Suparnyo, Suparnyo; Sukresno, Sukresno
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i2.5688

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dengan judul Kebijakan Pelayanan Online Single Submission (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus. Kualitas pelayanan harus diukur dan dinilai oleh masyarakat hal ini untuk dapat mengetahui apakah pelayanan umum yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus sesuai dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan atau tidak. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pelayanan Online Single Submission (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus dan strategi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pelayanan Online Single Submission (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus.Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan pengambilan datanya dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan lokasi penelitian di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus. Metode penentuan sampel digunakan dengan random sampling, sedangkan hasil pengolahan datanya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pelayanan Online Single Submission (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus adalah menjalankan fungsi DPMPTSP sebagai menjadi cabang, menjadi agen sebagai fasilitas dengan melakukan pengenalan, penyesuaian dan pendampingan kepada pengusaha dan masyarakat dan masyarakat yang akan mengajukan izin, baik izin usaha dan non usaha melauli OSS serta pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus telah berjalan dengan semestinya.  Kata kunci : Kebijakan,  Pelayanan Online Single Submission, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)