Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.114
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia DE'RECHTSSTAAT Kosmik Hukum JE (Journal of Empowerment) Al-Mubin: Islamic Scientific Journal Jurnal Bina Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia Jurnal Hukum dan Peradilan AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Lex Publica Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia International Journal of Integrative Sciences Karimah Tauhid Indonesian Journal of Law Research Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal Of Law Sciences (Legisci) Jurnal Hukum Mimbar Justitia Jurnal Pengabdian Nusantara
Henny Nuraeny
Universitas Djuanda
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
Fungsionalisasi Kesatuan Brimob Jawa Barat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Praramadhan, Rifaldy Hikmat; Nuraeny, Henny; Yusuf, Muhammad Arsjad
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.19503

Abstract

Tindakan yang dilakukan oleh teroris sangat membahayakan negara baik keamanan masyarakat maupun keutuhan negara. Terorisme mengancam keamanan dan ketenangan masyarakat, menimbulkan rasa takut dalam jiwa masyarakat sehingga menggangu secara psikologis. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui fungsionalisasi Kesatuan Brimob Jawa Barat dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme. Dilihat dadri objek kajian dalam penelitian ini yaitu fungsionalisasi Kesatuan Brimob Jawa Barat dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme maka penelitian ini tepat menggunakan metode pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsionalisasi Kesatuan Brimob Jawa Barat dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme dilakukan dalam dua bentuk yaitu 1) paya pencegahan terjadinya tindak pidana terorisme yang meliputi upaya patroli di wilayah yang dicurigai sebagai tempat yang rawan teroris, dan melakukan dialog dengan masyarakat. Mengadakan latihan persiapan bagi anggota brimob dalam menghadapi teroris. Bersinergi dengan lembaga terkait seperti BNPT dan lain-lain. Melakukan pendekatan kultural dan partisipasi semua pihak. 2) Upaya penindakan pelaku tindak pidana terorisme. Tindakan berupa penyergapan, penembakan, dan penahanan merupakan tindakan represif yang bersumber dari kewenangan diskresi kepolisian saat bertindak di lapangan yaitu suatu tindakan yang didasarkan pada pertimbangan sendiri oleh anggota Polri saat menghadapi pelaku tindak pidana. Hambatan dari kesatuan Brimob Jawa Barat dalam pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yaitu persepsi yang buruk dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas, sarana dan prasarana serta efektivitas hukum.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Bullying di Kabupaten Bogor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Nasution, Dedi Wahyudi; Nuraeny, Henny; Aminulloh, muhamad
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 11 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i11.20646

Abstract

Bullying merupakan salah satu  fenomena sosial yang sering terjadi pada anak-anak dan berdampak serius terhadap kondisi psikologis anak namun sangat sulit untuk terdetksi, terutama ketika tindakan tersebut mengarah pada tekanan mental dan depresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas  perlindungan Hukum terhadap anak korban Bullying yang mengalami depresi di Kabupaten Bogor melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan melihat keoptimalan perlindungan Anak yang terjadi di lapangan dengan menggunakan  Metode Penelitian Yuridis Empiris dan Pendekatan Kualitatif melalui Studi lapangan atau wawancara dengan Dinas dan Lembaga terkait perlindungan anak dari kekerasan, termasuk Bullying. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak Telah mengatur secara tegas mengenai perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk Bullying, Namun Implementasinya di Kabupaten Bogor masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi koordinasi dinas atau lembaga perlindungan anak, keterlambatan penanganan masalah Bullying, maupun pemahaman masyarakat, Dampak dari kondisi ini adalah meningkatnya risiko gangguan mental seperti depresi pada anak, yang apabila tidak ditangani dengan tepat dapat mempengaruhi masa depan anak. Kondisi ini perlunya penguatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan dan pemulihan korban Bullying secara menyeluruh dengan cepat dan tanggap.
Pembelaan Diri (Noodweer) Terhadap Percobaan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. (Studi Kasus Surat Penghentian Penuntutan Kejari Serang Nomor TAP-209/M.6.10/EOH.1/12/2023) Rafli, Fajar; Nuraeny, Henny; Suptijatna, Dadang
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 11 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i11.21290

Abstract

Tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang memperberat, seperti dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih, atau dengan menggunakan senjata tajam. Dalam praktiknya, kejahatan ini dapat menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, khususnya ketika korban dari tindak pidana justru melakukan tindakan pembelaan yang berujung pada kematian pelaku. Dalam konteks tertentu, pembelaan diri (noodweer) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dapat menjadi dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum dalam kasus percobaan pencurian dengan pemberatan yang berubah fokus menjadi pembelaan terpaksa oleh korban, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Serang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, dengan merujuk pada Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-209/M.6.10/EOH.1/12/2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur pembelaan terpaksa telah terpenuhi secara objektif dan subjektif, sehingga tindakan penusukan oleh korban tidak dapat dipandang sebagai perbuatan pidana. Penegakan hukum melalui penghentian penuntutan dalam perkara ini mencerminkan penerapan asas keadilan dan kepastian hukum yang seimbang, serta menjamin perlindungan hukum terhadap hak individu dalam membela diri dari ancaman nyata dan melawan hukum.
Criminal Responsibility of Corporations in Criminal Acts of Corruption Nani Widya Sari; Oksidelfa Yanto; Suhendar; Samuel Soewita; Henny Nuraeny
IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research Vol. 3 No. 1 (2025): IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v3i1.122

Abstract

At this time, the existence of corporations is felt to be increasingly important and strategic, in addition to being able to help turn the wheels of the economy, corporations have also reached almost all spheres of life. Corporations do not only carry out activities that aim to achieve their goals based on the provisions of the laws and regulations that govern them but in certain cases, many corporations commit criminal acts of corruption. Corruption is developing in various sectors, including state-owned companies.  The purpose of this study is to determine the criminal liability of corporations in the crime of corruption. The research method used is normative juridical, where this research was conducted by examining library materials in the form of secondary data obtained from various legal materials. The research results show the law must be interpreted as a regulation that is real and applies to all humans without exception. All acts of corruption committed by corporations must be subject to sanctions if they are contrary to applicable legal regulations. So that the law will function in order to achieve the objectives of the law, namely certainty, justice and benefit.  That that corporations are responsible as legal subjects in criminal acts of corruption. Legal subjects are not only individuals or individuals but legal entities such as corporations that can be held accountable. The existence of an error is an absolute element that can result in a corporation being held criminally responsible.
Relationship Between Money Laundering Crime and Corruption Crime as Originate Crime From the Criminal Perspective Nani Widya Sari; Henny Nuraeny; Oksidelfa Yanto; Guntarto Widodo; Bhanus Prakash Nunna
International Journal of Integrative Sciences Vol. 2 No. 12 (2023): December 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/ijis.v2i12.6956

Abstract

The purpose of this research is to understand and analyze an act that can be categorized as a money laundering crime complete with all its elements. Then also understand and analyze the relationship between money laundering crimes and corruption crimes. The research method used is the normative legal research method through literature study with the data source, namely secondary data. The research results show that the crime of money laundering cannot be separated from the original act, namely the crime of corruption. In processing a money laundering crime, it is not necessary to prove the predicate crime first, because the object of the money laundering crime is the assets resulting from the predicate crime
Peningkatan Pemahaman Hukum dan Psikologis Bullying pada Siswa SMA: Dari Bystander Menjadi Upstander Dian Wulandari; Hosna, Asmakul; Nuraeny, Henny; Nurwati
Jurnal Bina Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Bina Pengabdian Kepada Masyarakat (Articles In Progress)
Publisher : Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55081/jbpkm.v6i1.4515

Abstract

Peningkatan bullying di sekolah salah satu pemicunya adalah lebih banyak siswa pasif dan diam dalam menghadapi tindakan bullying, hal ini disebabkan siswa belum paham mengenai bagaimana bertindak efektif menghadapi bullying. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa SMA mengenai aspek hukum dan psikologis dari tindakan bullying. Kegiatan dilaksanakan di SMAN 1 Garut pada bulan Mei 2025 dengan melibatkan 30 siswa sebagai peserta. Metode yang digunakan berupa ceramah interaktif, berbagi pengalaman dari pelaku dan korban bullying, dan diskusi untuk memperdalam pemahaman. Tujuan utama PKM adalah meningkatkan kesadaran siswa terhadap dampak psikologis dan konsekuensi hukum dari bullying, sekaligus memotivasi mereka untuk berperan aktif dalam mencegah bullying dengan menjadi upstander—individu yang berani melawan atau melaporkan tindakan bullying. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman secara umum sebesar 29,78%, dengan rincian, pemahaman aspek hukum meningkat 17,78%, pemahaman psikologis bullying meningkat 21,9%, pemahaman tentang peran upstander meningkat signifikan sebesar 48%. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan interaktif dan penyampaian materi berbasis pengalaman nyata efektif dalam meningkatkan kesadaran siswa. Kegiatan ini juga mendorong perubahan sikap dari pasif (bystander) menjadi aktif (upstander), yang diharapkan dapat mengurangi kasus bullying di lingkungan sekolah
Legal Protection for Property Buyers in Pre-Project Selling Schemes in Indonesia: An Analysis of Compliance with the Consumer Protection Act Martin, Abraham Yazdi; Nuraeny, Henny; Brawijaya, Andri
Jurnal Legisci Vol 3 No 1 (2025): Vol 3 No 1 August 2025 (In Progress)
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/legisci.v3i1.976

Abstract

Background. Pre-project selling has become a dominant marketing strategy in Indonesia’s property sector, yet it often exposes buyers to legal uncertainties, particularly regarding delayed construction and unmet contractual promises. Aim. This study examines the extent to which pre-project selling practices comply with Indonesia’s Consumer Protection Act and evaluates the adequacy of current legal safeguards for property buyers. Methods. Using a normative legal approach, the study analyzes statutory provisions, developer–consumer contracts, and relevant court decisions to identify compliance gaps and recurring legal issues. Results. The findings indicate that although the Act provides fundamental consumer rights, weak enforcement mechanisms, asymmetric information, and inadequate oversight allow developers to circumvent their obligations. Many contractual clauses tend to disadvantage buyers, and dispute resolution often results in limited remedies. Conclusions. Existing regulations do not sufficiently protect consumers in pre-project selling transactions, leaving buyers vulnerable to financial and legal risks. Strengthening regulatory oversight, standardizing contract terms, and enhancing sanctions for non-compliance are crucial to improving consumer protection. Implication. The study contributes to academic discourse on consumer law, provides policy insights for regulators, supports better awareness for society and property buyers, and offers a reference for international scholars examining consumer protection in emerging markets.
Analisis Hukum Terhadap Penghentian Penyelidikan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Antara JO dan SP Berdasarkan Pasal 109 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Andhika Zulfie, Darryl; Nuraeny, Henny; Syamsul Ma’arif, Rizal
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 11 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i11.22104

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kerap menghadapi tantangan, terutama ketika proses penyelidikan dihentikan sebelum perkara memperoleh kejelasan. Penelitian ini menelaah dasar hukum penghentian penyelidikan dalam kasus KDRT antara JO dan SP dengan berfokus pada penerapan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyelidikan apabila ditemukan alasan yang sah menurut hukum. Kajian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelusuri ketentuan perundang-undangan, asas-asas hukum acara pidana, serta doktrin yang relevan mengenai ruang diskresi penyidik dalam menentukan kelanjutan suatu perkara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penghentian penyelidikan harus didasarkan pada argumentasi hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, khususnya pada perkara KDRT yang merupakan delik aduan namun memiliki dimensi perlindungan korban yang kuat. Penelitian ini menegaskan bahwa setiap keputusan penghentian penyelidikan harus sejalan dengan prinsip due process of law, menjamin kepastian hukum, dan tidak mengabaikan hak-hak korban sebagai pihak yang dilindungi oleh Undang-Undang Penghapusan KDRT. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memperkuat akuntabilitas penyidik serta memastikan bahwa mekanisme penghentian penyelidikan diterapkan secara proporsional dan sesuai mandat hukum acara pidana.
Co-Authors Abraham Yazdi Martin Abshor, Muhammad Wildan Li Ahmad, Asmida Andhika Zulfie, Darryl Andri Brawijaya Asmak UI Hosnah Azhari, Marisa Bekti, Rossa Purbo Bhanus Prakash Nunna Burhanudin Burhanudin Cucu Solihah Dadang Suprijatna Darmika, Ika DIAN WULANDARI Edi Rohaedi Fajar, Cecep Faturachman, Fauzan Azima Guntarto Widodo Haikal Elvina, Muhamad Hananto, Dwi Herli Antoni Hosna, Asmakul Jevis, Weldy Jopie Gilalo, Jacobus Kesuma, Moch Wisnu Pujaka Kirana Utami, Tanti Kuswandi Kuswandi M. Rendi Aridhayandi Ma'arif, Rizal Syamsul Muhamad Aminulloh Mulyadi Mulyadi Nani Widya Sari Nasution, Dedi Wahyudi Negara, Raharja Novitasari, Fitri Nurwati Oksidelfa Yanto Prabowo, Rizki Budi Praramadhan, Rifaldy Hikmat Rafli, Fajar Rijal, Ahsanur Sahdewa, M Farhas Samuel Soewita Setiawan, Miyoko Suharno, Muhammad Rizky Suhendar Suptijatna, Dadang Sutanto Sutanto Syamsul Ma’arif, Rizal Trini Handayani Wahyuningsih, Anna Kristiana Yusuf, Muhammad Arsjad