Claim Missing Document
Check
Articles

PENGIRIMAN TENAGA KERJA MIGRAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERBUDAKAN MODERN DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Henny Nuraeny
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 4, No 3 (2015)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.4.3.2015.501-518

Abstract

Indonesia in one of the sending country of labour migrants in Asia. The delivery of migrant workers are generally carried out in a variety of ways, legal or the illegal. The delivery of migrant workers illegal is always associated with slavery as a form of criminal act of trafficking. Criminal act of trafficking can happen in various forms, but usually aims to exploits victims in order to benefit. Though a variety of strategic plan in prevention efforts already planned and implemented, but the reality in people are still many obstacles faced in the prevention of criminal trafficking with the mode of delivery of migrant workers. Therefore necessary cooperation and united fleets weapons between all components of society, law enforcement officers and government.Keywords: Migrant Worker, Slavery, Trafficking
Oligarchic Hegemony in Elections: A Criminal Offense Undermining Integrity and Threatening Democracy in Indonesia Hosnah, Asmak Ul; Antoni, Herli; Rohaedi, Edi; Nuraeny, Henny; Faturachman, Fauzan Azima
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v18no3.3640

Abstract

The election of the President and Vice President serves as a fundamental pillar of democracy and a crucial moment in the democratic process in Indonesia. However, in recent decades, the hegemony of oligarchs has posed a significant threat to the fairness and integrity of the electoral system. Oligarchs, wielding substantial power and influence, frequently manipulate the electoral process for personal and group interests, often resorting to criminal activities such as bribery, political intimidation, and the misuse of state resources. These actions undermine the legitimacy of elections and erode public trust in the democratic process. This research seeks to analyze the methods employed by oligarchs in the presidential election as criminal acts that damage the integrity of the electoral process in Indonesia. Using a normative legal approach, this research examines various written sources, including books, journals, and empirical data from past elections. The findings reveal a consistent pattern of legal violations by oligarchs that significantly compromise the electoral process. Based on these findings, the research recommends reforms aimed at strengthening the enforcement of criminal laws related to elections and enhancing the capacity of electoral oversight institutions to prevent oligarchic interference. These reforms are crucial for preserving an inclusive and fair democracy in Indonesia.
AKIBAT HUKUM PEREDARAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) OPLOSAN TERHADAP KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF KEJAHATAN BISNIS Burhanudin Burhanudin; Henny Nuraeny; J. Jopie Gilalo
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i12.11591

Abstract

Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan dan perlindungan dalam mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Informasi yang akurat, jelas dan jujur ​​mengenai kondisi dan garansi produk/jasa. Oleh karena itu, aspek perlindungan hukum terhadap konsumen harus dijamin oleh negara. Hal ini memberikan ketenangan bagi masyarakat, termasuk dalam menggunakan produk Liquefied Petroleum Gas (LPG), karena maraknya pencemaran LPG berdampak signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap produk LPG yang beredar luas di pasaran. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum-normatif (statutory approach) atau pendekatan perundang-undangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan LPG oleh pengusaha merupakan praktik ilegal yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan pemerintah. Peristiwa pencemaran LPG terjadi akibat manajemen yang mengejar keuntungan. Sementara itu, sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 62 ayat (1) UU tersebut, diatur pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi pelaku penyaluran gas elpiji terkontaminasi. Hukum perlindungan konsumen. Kedua, Pasal 40 ayat 9 UU Cipta Kerja mengancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terkait dengan pendistribusian gas cair tercemar saat ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4h Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Prosecutor's Professionalism in the Internal Investigation Process Eradication of Corruption (Study at the Aceh Besar District Prosecutor's Office) Rijal, Ahsanur; Nuraeny, Henny; Suprijatna, Dadang; Darmika, Ika
Jurnal Pengabdian Nusantara Vol. 3 No. 2 (2025): APRIL
Publisher : Konsorsium Nasional Pengelola Jurnal Pengabdian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jpn.v3i2.67

Abstract

The professionalism of prosecutors in the process of investigating corruption crimes is a crucial aspect in ensuring justice, legal certainty, and the effectiveness of corruption eradication. The Prosecutor's Office as a law enforcement agency has a strategic role in investigating corruption cases in accordance with the authority regulated in laws and regulations. This study aims to analyze the professionalism of prosecutors in investigating corruption crimes at the Aceh Besar District Prosecutor's Office, focusing on factors that affect the effectiveness of investigations, obstacles faced, and strategies to improve the quality of investigations. This study uses normative juridical and empirical juridical methods with a qualitative approach. Data was collected through literature studies and interviews with prosecutors in charge of investigating corruption cases. The results of the study show that the professionalism of prosecutors is influenced by technical competence, independence, and moral integrity. However, in practice, investigations often face obstacles such as political intervention, limited human resources, lack of use of digital forensic technology, and weak coordination between law enforcement agencies. To increase the effectiveness of investigations, strategic steps are needed such as increasing the capacity of prosecutors through continuous training, the application of digital technology in the collection of evidence, and strengthening cooperation between law enforcement agencies. With regulatory reform and more transparent supervision, it is hoped that efforts to eradicate corruption can run more optimally and contribute to a better justice system.
Analisis Hukum Jual Beli Tabung Gas Elpiji Bersubsidi Pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Cecep Fajar; Henny Nuraeny; J. Jopie Gilalo
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 4 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i4.2580

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi pada masyarakat berpenghasilan rendah dalam perspektif perlindungan konsumen. Gas elpiji 3 kg bersubsidi merupakan salah satu komoditas yang ditujukan untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro. Namun, praktik distribusi dan penjualan LPG bersubsidi sering kali melibatkan pelanggaran yang merugikan konsumen, seperti harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), penyalahgunaan distribusi, dan tidak tepat sasaran dalam penerima subsidi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Migas, serta pelaksanaan distribusi dan penjualannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur, pelaksanaan perlindungan konsumen dalam jual beli LPG bersubsidi masih menghadapi kendala seperti lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman masyarakat, dan ketidakjelasan dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pengawasan, sosialisasi yang lebih efektif, serta penegakan hukum yang tegas untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan subsidi tepat sasaran.
Fungsionalisasi Biro PID (Pengelola Informasi Dokumentasi) Brimob Resimen III Pasukan Pelopor dalam Menanggulangi Tindak Pidana Informasi Berita Hoax di Media Sosial Setiawan, Miyoko; Nuraeny, Henny; Aridhayandi, M. Rendi
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.16264

Abstract

Fungsionalisasi Biro PID Brimob Resimen III Pasukan Pelopor sebagai biro khusus yang mengelola informasi harus melakukan pengawasan terhadap setiap berita yang beredar dari setiap media sosial, selalu memantau postingan pengguna media sosial untuk menemukan ada atau tidak hoax. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Fugsionalisasi Biro PID (Pengelola Informasi Dokumentasi) Brimob Resimen III Pasukan Pelopor dalam menanggulangi tindak pidana informasi berita hoax di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat sebagai suatu persoalan hukum. dalam penelitian ini objek yang diteliti ialah perilaku menyimpang dalam bentuk menyebarkan hoax. Hasil penelitian menujukkan bahwa  Fungsi Biro PID ialah: Merilis berita (dari dalam ke luar), dalam merilis berita biasanya melalui langkah-langkah berikut 1) Menerima informasi dari luar maupun dari dalam institusi, 2) Melakukan penyaringan informasi, 3) Review oleh pimpinan, 4) Produksi dan publikasi. menyaring berita dan penindakan yang meliputi 1) Memantau dan mendeteksi penyebaran berita hoax, 2) Melakukan edukasi terhadap masyarakat, 3) Menindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh biro PID, hambatan 1) Masih kurangnya alat deteksi akun penyebar hoax, 2) Keterbatasan biro PID dalam mengakses informasi pada setiap media sosial, 3) Penyebar hoax tersebar dimana-mana, 4) Jumlah tim pemantau dan penindak kurang.
Kontribusi Teori Critical Legal Studies (CLS) dalam Menafsirkan Ketimpangan Hukum Wahyuningsih, Anna Kristiana; Nuraeny, Henny
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.19125

Abstract

Penelitian ini membahas kontribusi pendekatan Critical Legal Studies (CLS) dalam menafsirkan ketimpangan hukum, khususnya dalam konteks sistem hukum di Indonesia. CLS lahir sebagai respons terhadap klaim netralitas dan objektivitas hukum, dengan menekankan bahwa hukum merupakan produk konstruksi sosial yang sarat akan relasi kuasa politik, ekonomi, dan budaya. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, studi ini menganalisis bagaimana CLS dapat digunakan untuk mengkritisi sistem hukum yang cenderung melanggengkan ketidakadilan struktural. Beberapa kasus, seperti konflik agraria, eksploitasi buruh, diskriminasi gender, dan bias penegakan hukum terhadap kasus korupsi, menjadi contoh nyata bagaimana hukum sering kali berpihak pada kepentingan kelompok dominan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa CLS tidak hanya relevan sebagai alat kritik terhadap sistem hukum mapan, tetapi juga menawarkan landasan teoritis untuk reformasi hukum yang lebih adil dan kontekstual. CLS berkontribusi dalam mendorong perubahan paradigma dalam pendidikan hukum serta memperkuat peran aktor hukum sebagai agen transformasi sosial yang berpihak pada keadilan substantif.
Fungsionalisasi Tugas Brimob Resimen I Pasukan Pelopor dalam Penindakan Huru Hara yang Berdampak Anarkis Suharno, Muhammad Rizky; Nuraeny, Henny; Ma'arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.20063

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang, dampak, dan strategi penindakan huru hara oleh Brimob Resimen I Pasukan Pelopor terhadap unjuk rasa anarkis, khususnya dalam kasus demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja pada Oktober 2020. Dengan pendekatan deskriptif-analitik dan metode kualitatif, studi ini mengkaji bagaimana aparat mengimplementasikan prinsip-prinsip penegakan hukum yang humanis, proporsional, dan akuntabel. Temuan menunjukkan bahwa penindakan huru hara membutuhkan kesiapan taktis, koordinasi lintas sektor, serta pemahaman terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan dan sistem intelijen dalam menghadapi potensi konflik massa.
FUNCTIONALIZATION OF CORRUPTION ERADICATION COMMISSION (KPK) INVESTIGATIONS IN HANDLING CORRUPTION CRIMINAL ACTS AFTER THE NEW CRIMINAL CODE Bekti, Rossa Purbo; Nuraeny, Henny
Al-Mubin Jurnal Ilmiah Islam
Publisher : Department of Research and Community Service at the Ummul Quro Al-Islami Bogor Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51192/almubin.v8i2.2086

Abstract

The regulation of the National Criminal Code is in the public spotlight. One of them was because a number of articles in the new Criminal Code actually reduce the punishment for corruptors. The aim of this research was to analyze the handling of criminal acts of corruption at the KPK regarding changes to criminal acts of corruption in the Criminal Code. This research was a normative legal approach with an explanatory descriptive method to collect data in the field related. The Result show that The New Criminal Code, namely Law Number 1 of 2023, brings significant changes in handling corruption crimes, including in the context of the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK). One of the main changes is that corruption is no longer considered an "extraordinary crime" but rather a general crime, which has an impact on the authority of the KPK. This change can limit the KPK's authority in handling corruption cases, especially related to wiretapping and handling crimes involving BUMN, where state losses are not necessarily considered a crime
Analisis Hukum Penggunaan Air Sumur Tanah Untuk Usaha Pencucian Steam Kendaraan Bermotor Untuk Perlindungan Sumber Daya Alam Sutanto, Sutanto; Nuraeny, Henny; Gilalo, Jopie
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i10.61814

Abstract

Penelitian ini menganalisis penggunaan air sumur tanah untuk usaha pencucian steam kendaraan bermotor di Kabupaten Bogor dalam konteks perlindungan sumber daya alam. Meskipun regulasi, seperti UU No. 17 Tahun 2019 dan PP No. 43 Tahun 2008, telah mengatur kewajiban izin penggunaan air tanah, banyak pelaku usaha yang masih beroperasi tanpa izin resmi. Hal ini disebabkan oleh prosedur perizinan yang rumit, biaya tinggi, dan lemahnya pengawasan pemerintah. Dampak negatif dari praktik ini termasuk penurunan muka air tanah, konflik sosial, dan kerusakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan sosiologis untuk mengevaluasi efektivitas regulasi dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam pengelolaan air tanah yang berkelanjutan.