Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Jatiswara Indonesia Berdaya Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Jurnal Fundamental Justice Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Risalah Kenotariatan Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Innovative: Journal Of Social Science Research Ex Aequo Et Bono Journal of Law Prosiding Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat paradigma agribisnis INTAN CENDEKIA: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT paradigma agribisnis Juridische: Jurnal Penelitian Hukum
Muhammad Rosikhu
Universitas Bumigora
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Efektifitas Program Pilah Sampah dari Rumah (Pilsadar) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Sakti, Lanang; Perdana, Asmi Adwiasa; Rosikhu, Muhammad
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to examine the effectiveness of the Home Waste Sorting Program (PILSADAR) in Tanjung Karang Village, Sekarbela District, Mataram City Based on Mataram City Regional Regulation Number 1 of 2019 concerning Waste Management. This thesis examines the following problems, namely; What is the effectiveness of the Home Waste Sorting Program (Pilsadar) in Tanjng Karang Village, Sekarbela District, Mataram City; and what are the obstacles faced in implementing the Home Waste Sorting Program (Pilsadar) in Tanjung Karang Village, Sekarbela District, Mataram City. This research is research that examines data and legal materials, both from primary data obtained from field observations and interviews, and from secondary data consisting of primary legal materials in the form of statutory regulations and other regulations. related. From the results of this research, it can be concluded that; Sapaia's PILSADAR program is currently not running effectively because this program has only been implemented in the Sembalun area and is only implemented twice a week. The author says that there needs to be more intensive evaluation and coordination as well as follow-up to ensure that PILSADAR is implemented according to expectations and achieves appropriate results. Overall, this could have a positive impact on the entire Tanjung Karang Village; Furthermore, the obstacles faced by the Government in implementing the Segregate Waste from Home (Pilsadar) Program in Tanjung Karang Subdistrict are the limited budget in the subdistrict which is the main obstacle in implementing the pilsadar program. This shows that limited financial resources can limit the expansion of the program to other areas. Apart from that, the lack of limited three-wheeled vehicles is also an inhibiting factor. This can hinder the distribution of rubbish sacks or transport of rubbish from home to waste management centers.
Pelaksanaaan Ham Dikawasan Tanpa Rokok Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tekayadi, Suntarajaya Kwangtama; Fanggi, Prandy Arthayoga Louk; Rosikhu, Muhammad
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v7i2.10489

Abstract

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. Salah satu ancaman terhadap hak tersebut adalah kebiasaan merokok yang menyebabkan pencemaran udara dan menimbulkan berbagai penyakit, baik bagi perokok aktif maupun pasif. Dalam upaya mewujudkan lingkungan yang sehat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan menelaah dokumen hukum, asas-asas, serta praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan tentang KTR di NTB telah sesuai dengan prinsip perlindungan HAM terhadap hak atas kesehatan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, dalam implementasinya penegakan hukum terhadap pelanggaran KTR belum berjalan efektif. Hambatan utama yang dihadapi antara lain belum terbitnya peraturan gubernur sebagai dasar penjatuhan sanksi administratif, kurangnya fasilitas pendukung, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mewujudkan penegakan hukum yang optimal serta menjamin perlindungan hak asasi manusia melalui pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok secara konsisten.
Formulasi Kebijakan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Taufik, Zahratul'ain; Rosikhu, Muhammad; Tekayadi, Suntarajaya Kwangtama
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.405

Abstract

Praperadilan bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia pada diri tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan ditingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Melalui mekanisme praperadilan memberikan kesempatan untuk mengoreksi dan mencegah ketidakadilan yang mungkin terjadi selama proses hukum. Praperadilan menjadi mekanisme yang sangat penting dalam sistem peradilan yang berfungsi dengan baik dan menghormati hak-hak individu. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi pertanyaan tentang pengaturan praperadilan menurut sistem hukum Indonesia Dan bentuk perluasan ruanglingkup prapradilan pasca putusan mahkamah konstitusi. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu penelitian normative. Adapun hasilnya yaitu dasar hukum praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Dalam perkebangan hukum saat ini pasca 4 putusan mahkamah konstitusi tentang prapradilan telah memperluas ruanglingkup prapradilan seperti halnya penetapan tersangka, diakuinya kedudukan penyidik independen KPK, gugurnya permohonan praperadilan setelah berkas dikirim dan telah dimulai sidang pokok perkara serta kewajiban menyerahkan SPDP.
Co-Authors Ana Rahmatyar Anthony Anggrawan ARMELIA, DEA aziza salsabilah Cahyadi, Irwan christofer satria dwi aulia safitri Haq, Nena Hifa Haryono Haryono Husnita Komalasari Indah Nalurita Irwan Cahyadi Jayadi Jayadi Johan Rahmatulloh Karni, Ine Lanang Sakti M Sofian Assaori Mardedi, Lalu Zazuli Azhar Nakzim Khalid Siddiq Nakzim Khalid Siddiq Opan Satria Mandala Perdana, Asmi Adwiasa Prandy Arthayoga Louk Fanggi Putri, Destiana Adinda Rahmatyar, Ana Ramadhoan, Muh Zafri safitri, dwi aulia Salsabilah, Aziza Saparudin Efendi saufika hakim maharani, andika ellena Suheflihusnaini Ashady Sunardy Kasim Suntarajaya Kwangtama Tekayadi Taufik, Zahratul'ain Wardana, Zarmendi Irsan