Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KOTA BEKASI Lusiana, Monica; Candradewini, Candradewini; Bonti, Bonti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 16, No 1 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2024
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v16i1.43082

Abstract

Penelitian yang berjudul “Dinamika Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kota Bekasi” dilatarbelakangi oleh masalah perselisihan hubungan industrial di Kota Bekasi yang masih tinggi dan semakin kompleks terutama pada tahun 2021 dengan jumlah kasus perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 70 kasus dan perselisihan hak sebanyak 23 kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dinamika collaborative governance dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kota Bekasi.Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance Regime oleh Emerson, Nabachi & Balogh pada tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. The research entitled "The Dynamics of Collaborative Governance in the Settlement of Industrial Relations Disputes in Bekasi City" is motivated by the problem of industrial relations disputes in Bekasi City which is still high and increasingly complex, especially in 2021 with 70 cases of termination of employment disputes (PHK) and disputes rights as many as 23 cases. The purpose of this study is to determine and analyze how the dynamics of collaborative governance in the settlement of industrial relations disputes in Bekasi City.The theoretical basis used in this study uses the Collaborative Governance Regime theory by Emerson, Nabacthi & Balogh in 2012. The research method used in this study is a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques by conducting literature studies and field studies through interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used in this study uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions.The results of the study indicate that the dynamics of collaborative governance in the settlement of industrial relations disputes in Bekasi City have not run optimally. It was found that mutual trust was not fully high, the time for settlement did not match, the human resources of the mediator section were still minimal, and knowledge related to dispute resolution mechanisms was still minimal.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika collaborative governance dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kota Bekasi belum berjalan dengan optimal. Ditemukan kepercayaan bersama belum sepenuhnya tinggi, ketidaksesuaian waktu penyelesaian, sumber daya manusia bagian mediator masih minim, serta pengetahuan terkait mekanisme penyelesaian perselisihan yang masih minim.
SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG Rusdiana, Neng Nurul Asri; Candradewini, Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 16, No 1 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2024
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v16i1.51342

Abstract

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting bagi Bappppeda Kabupaten Sumedang termasuk pegawai honorer. Dalam mengawasi serta menilai sejauh mana kinerja pegawainya khususnya para pegawai honorer, Bappppeda Kabupaten Sumedang saat ini menggunakan aplikasi Sidak dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta penilaian terhadap kinerja dari pegawai honorer di Bappppeda Kabupaten Sumedang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aplikasi Sidak di Bappppeda Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Sidak merupakan aplikasi sistem informasi sumber daya manusia yang didalamnya terdapat absensi dan Laporan Harian Kerja dari pegawai Honorer di Bappppeda Kabupaten Sumedang. Sebagai sebuah sistem informasi SDM, aplikasi Sidak memiliki indikator atau komponen fungsional dalam sistem tersebut diantaranya pertama fungsi masukan, dimana fungsi masukkan pada aplikasi Sidak merupakan proses memasukkan data atau informasi yang berkaitan dengan pegawai honorer serta absensi dan LHK. Kedua fungsi pemeliharaan data, dimana fungsi ini merupakan fungsi dimana setelah absensi dan LKH pegawai honorer dimasukkan ke dalam sistem informasi, selanjutnya server aplikasi Sidak akan memperbaharui serta menambahkan data baru tersebut ke dalam basis data yang sudah ada. Ketiga fungsi keluaran, dimana fungsi ini berupa laporan absensi dan LHK pegawai Honorer di Bappppeda Kabupaten Sumedang. Human resources are a very important factor for the Bapppeda Sumedang Regency, including honorary employees. In monitoring and assessing the extent of the performance of its employees, especially honorary employees, the Bapppeda Sumedang Regency is currently using the Sidak application with the aim of increasing the effectiveness of supervision and assessment of the performance of honorary employees at the Bapppeda Sumedang Regency. The aim of this research is to describe the Sidak application in Bapppeda Sumedang Regency. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. The research results show that the Sidak application is a human resources information system application which contains attendance and daily work reports from honorary employees at Bapppeda Sumedang Regency. As an HR information system, the Sidak application has indicators or functional components in the system, including the first input function, where the input function in the Sidak application is the process of entering data or information related to honorary employees as well as attendance and LHK. Second, the data maintenance function, where this function is a function where after the absences and LKH of honorary employees are entered into the information system, then the Sidak application server will update and add the new data to the existing database. The three output functions are in the form of absenteeism and LHK reports for honorary employees at Bapppeda Sumedang Regency.
INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG Putri, Shalfa Nabila; Candradewini, Candradewini; Runiawati, Nunung
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 16, No 1 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2024
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v16i1.41777

Abstract

Penelitian ini didasari oleh hasil capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan pada BPPD Kota Bandung di tahun 2017-2019 berturut-turut tidak dapat mencapai target yang ditetapkan, namun saat terjadinya pandemi corona virus pada tahun 2020-2021 realisasi penerimaannya mencapai target yang ditetapkan. Meskipun begitu piutang yang berasal dari pajak bumi dan bangunan mengalami kenaikan yang signifikan diikuti dengan penurunan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan upaya-upaya intensifikasi pemungutan yang dikemukakan oleh Sidik (2002). Hasil penelitian menunjukan Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung sudah melakukan kegiatan intensifikasi dan kelima upaya pada teori sudah diterapkan namun pada proses pelaksanaanya belum optimal. Hal tersebut dapat terlihat bahwa jumlah piutang yang berasal dari pajak bumi dan bangunan terus mengalami peningkatan hingga lebih dari satu triliun rupiah ditahun 2021, serta jumlah wajib pajak yang menurun sangat signifikan. Itu diketahui karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, yang disebabkan oleh lemahnya sanksi hukum yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar atau lalai dalam melakukan pembayaran pajak sehingga wajib pajak tidak merasakan jera atas sanksi yang berlaku. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan mendekatkan diri kepada masyarakat untuk bertukar pikiran mengenai permasalahan pada tanah yang dimiliki, serta memperluas pelayanan pembayaran dengan berkerjasama dengan OPD untuk memudahkan masyarakat membayarkan pajaknya. This research is based on the results of the achievement of land and building tax revenues at the Bangun City BPPD in 2017-2019 successively unable to achieve the set target, but during the corona virus pandemic in 2020-2021 the realization of revenue reached the set target. Nevertheless, land and building tax receivables increased significantly, followed by a decrease in land and building taxpayers. This study used a qualitative method with a descriptive approach. This study used elements of the intensification efforts from Sidik (2002). The result of the studi show that Badan Pendapatan Daerah Bandung City has carried out intensification activities and the five efforts in theory have been applied, but the implementation process not optimal. It can be seen that the amount of receivables originating from land and building taxes continues to increase to more than one trillion rupiah in 2021, and the amount of taxpayers has decreased significantly. It was known that due to the lack of awareness of taxpayers in paying their taxes, which is caused by the weakness of legal sanctions given to taxpayers who violate or are negligent in paying taxes so that taxpayers do not feel deterred from the applicable sanction. Efforts made by Badan Pendapatan Daerah are by conducting outreach activities and getting closer to taxpayers to exchange ideas about problems on the land they own, as well as expanding payment services by collaborating with OPD to make easier for taxpayers to pay their taxes. 
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) JAKARTA UTARA Aruan, Debora Claresta Arifelly Lasmaniar; Widianingsih, Ida; Candradewini, Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 16, No 1 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2024
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v16i1.43427

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang kualitas pelayanan yang merupakan penilaian atas mutu baik atau buruknya suatu pelayanan. Pelayanan dikatakan berkualitas apabila pelayanan yang diberikan melebihi dari yang diharapkan masyarakat serta pelayanan tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Salah satu lembaga yang memberikan jasa pelayanan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan teori pelayanan publik menurut Parasuraman tahun 2002 dan teori kepuasan masyarakat oleh Tjiptono & Chandra tahun 2011. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Responden penelitian ini sebanyak 100 (seratus) orang Masyarakat yang mengurus perizinan NIB. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi koefisien korelasi dalam yang merupakan ukuran kekuatan hubungan linear antara variabel independen (X) dan varibel dependen (Y). Koefisien korelasi ini dilambangkan dengan r. Nilai-nilai koefisien ini bervariasi dari -1 sampai +1. Hasil penelitian menunjukkan jika berdasarkan indikator kualitas pelayanan yaitu Bukti Fisik, Kehandalan, Daya Tanggap, Empati dan Jaminan bahwa, Analisis kualitas Pelayanan perizinan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta Utara Keberhasilan pelayanan perizinan secara dengan menggunakan sudah “baik”. Namun masih ditemukan adanya kelemahan dalam pemberian pelayanan yang disebabkan kurangnya informasi kepada masyarakat melalui media offline sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahui jika pengurusan NIB harus di urus secara online melalui OSS. Konsep baru pada penelitian ini ialah meningkatkan kepuasan masyarakat dengan kualitas layanan yang terbaik dari pihak DPMPTSP Jakarta Utara dengan memberitahukan kepada masyarakat jika saat ini seluruh pengurusan NIB dapat diakses melalui OSS. Dengan sistem yang sangat baik, diharapkan pelayanan DPMPTSP Jakarta Utara menjadi lebih baik lagi dan lebih memuaskan masyarakat. This study describes the quality of service which is an assessment of the good or bad quality of a service. Services are said to be of quality if the services provided exceed the expectations of the community and these services meet the needs and expectations of the community. One of the institutions that provide services is the North Jakarta Investment and One-Stop Services Agency (DPMPTSP). This study uses public service theory according to Parasuraman in 2002 and community satisfaction theory by Tjiptono & Chandra in 2011. This research method uses quantitative methods. Respondents to this study were 100 (one hundred) community members who took care of NIB permits. The data analysis technique uses the regression analysis technique of the deep correlation coefficient which is a measure of the strength of the linear relationship between the independent variable (X) and the dependent variable (Y). This correlation coefficient is denoted by r. The values of these coefficients vary from -1 to +1. The results of the study show that based on service quality indicators, namely Physical Evidence, Reliability, Responsiveness, Empathy and Assurance, Analysis of the quality of licensing services at the North Jakarta Investment and One-Stop Services Office The success of licensing services using a "good" basis. However, there are still weaknesses in the provision of services due to a lack of information to the public through offline media so that many people do not know that NIB arrangements must be managed online through OSS. The new concept in this research is to increase public satisfaction with the best quality service from the North Jakarta DPMPTSP by informing the public that currently all NIB arrangements can be accessed through OSS. With an excellent system, it is hoped that North Jakarta DPMPTSP services will be even better and more satisfying to the community.
PEMERIKSAAN PAJAK RESTORAN OLEH SUKU BADAN PENDAPATAN DAERAH JAKARTA SELATAN Aprina, Meutia Alyaa; Candradewini, Candradewini; Kudus, Imanudin
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 16, No 1 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2024
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v16i1.54039

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemeriksaan pajak restoran oleh Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang dilakukan dengan cara mengolah dan mempersiapkan data, membaca dan mempelajari data, menganalisis data, menyajikan data dalam bentuk sederhana, memaknai data, dan menarik kesimpulan dengan memeriksa keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran sudah sesuai dengan Standard Operating Procedure yang berlaku. Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran oleh Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan, masih ditemukannya hal-hal yang menghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran. This research was conducted to investigate the implementation of restaurant tax audits, supporting factors and inhibitor factors of the implementation of restaurant tax audits, conducted by South Jakarta Regional Revenue Agency. In this research,, the theory that the author uses is tax audit from Rahayu (2020).This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. Data collection techniques use literature study, observation, interviews, and documentation. Analysis is carried out by processing and preparing data, reading and studying data, analyzing data, presenting data in simple form, interpreting data, and drawing conclusions by checking the validity of the data using triangulation. The results of this research show that the implementation of restaurant tax audits is in accordance with the applicable Standard Operating Procedures. In carrying out restaurant tax audits by South Jakarta Regional Revenue Agency, things were still found that hampered the implementation of restaurant tax audits.
INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI OBJEK WISATA DI KOTA BAUBAU SULAWESI TENGGARA Kalsum, Wa Ode Umi; Candradewini, Candradewini; Enjat Munajat, Mas Dadang
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 16, No 1 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2024
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v16i1.41801

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kota Baubau yang menempati posisi kedua kunjungan wisatawan paling banyak dari kota/kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Dengan adanya kunjungan wisatawan ke Kota Baubau maka dapat menjadi salah satu sumber pendapatan, diantaranya dari Retribusi Tempat Rekreasi Objek Wisata. Dalam pemungutan retribusi, masih terdapat permasalahan seperti realisasi pemungutan retribusi tempat rekreasi objek wisata yang belum optimal. Oleh karena itu dibutuhkan upaya intensifikasi pemungutan retribusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya intensifikasi pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Objek Wisata di Kota Baubau Sulawesi Tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada proses Intensifikasi Pemungutan Retribusi berdasarkan teori Sutedi (2008) beberapa aspek belum dapat dikatakan optimal seperti pengolahan basis data objek, tidak ada pengawasan, kurangnya pemeriksaan dan pelayanan, koordinasi antara instansi daerah terkait. Sementara aspek lainnya sudah dilakukan dengan optimal seperti mengidentifikasi pembayar retribusi, pelatihan khusus SDM, dan meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. This research is motivated by Baubau City which occupies the second position with the most tourist visits from other cities/districts in Southeast Sulawesi. With the arrival of tourists to Baubau City, it can be a source of income, including from the Retribution for Recreational Attractions. In collecting retribution, there are still problems such as the realization of retribution collection for tourist attractions that are not yet optimal. Therefore, it is necessary to intensify the collection of retribution. The purpose of this study was to find out how to intensify the collection of Retribution for Recreational Attractions in Baubau City, Southeast Sulawesi. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach.The results of this study indicate that in the process of Intensifying Levy Collection based on Sutedi's (2008) theory, several aspects cannot be said to be optimal, such as object database processing, no supervision, lack of inspection and service, coordination between relevant regional agencies. Meanwhile, other aspects have been carried out optimally, such as identifying retribution payers, special HR training, and improving administrative efficiency and reducing collection costs. 
EFEKTIVITAS PROGRAM REVITALISASI PASAR TRADISIONAL SARIJADI OLEH PD. PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG Wicaksono, Cahyo Adjie; Nurasa, Heru; Candradewini, Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 15, No 2 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2024
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v15i2.48428

Abstract

Penelitian yang berjudul tentang Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional Sarijadi oleh PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung, dilatar belakangi adanya permasalahan diantaranya yaitu 129 ruang dagang dari 169 masih belum beroperasi, Antusiasme masyarakat berbelanja di Pasar Sarijadi setelah direvitalisasi menjadi menurun, Kondisi pasar yang sepi menyebabkan fasilitas yang berada di Pasar Sarijadi setelah direvitalisasi menjadi rusak dan tidak terurus, Kegiatan jual beli yang berada di Pasar Sarijadi semakin sepi. Hal ini dapat terlihat dari penjualan barang dagang para pelaku usaha yang menurun drastis semenjak Pasar Sarijadi direvitalisasi. Dalam penelitian tentang efektivitas ini penulis menggunakan Teori dari Annas (2017) sebagai guidance dalam analisis, ditinjau dari Teori, yaitu kriteria ketepatan waktu, sumber daya manusia, mekanisme kerja, kerjasama dan komunikasi, penyaluran dana yang benar, tidak ada penyimpangan, monitoring dan evaluasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan berbagai aspek secara menyeluruh dan mendalam pada objek yang diteliti yaitu Program Revitalisasi Pasar Tradisional Sarijadi oleh PD Pasar Bermartabat Kota Bandung.
Pelatihan dan Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Bagi Perangkat Desa di Desa Pasirmulya Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung Satia Muharam, Riki; Rusli, Budiman; Karlina, Nina; Candradewini, Candradewini; Sukarno, Dedi
BANTENESE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 6 No. 2 (2024): Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Pusat Studi Sosial dan Pengabdian Masyarakat Fisipkum Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/mzf20t68

Abstract

Peraturan Desa (Perdes) disahkan oleh Kepala Desa setelah proses pembahasan dan kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai landasan hukum dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa. Penetapan Perdes merupakan realisasi dari wewenang desa yang sesuai dengan regulasi yang lebih tinggi, memastikan Perdes selaras dengan peraturan di tingkat nasional dan tidak merugikan kepentingan umum. Namun, banyak perangkat desa dan masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai aspek hukum ini, yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Desa dan berpotensi menimbulkan konflik hukum. Pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan Perdes bertujuan agar perangkat desa memahami standar penyusunan regulasi desa, baik dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Metode pelatihan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan sesi tanya jawab, yang memungkinkan diskusi mendalam tentang pembuatan Perdes, peraturan kepala desa, dan regulasi lain yang relevan. Dari kegiatan ini, perangkat desa memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis maupun teoritis dalam peraturan desa, membantu perangkat desa menyusun regulasi yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
PERENCANAAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG Putri, Mutiara Cahyaning Permadhani; Candradewini, Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 16, No 2 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v16i2.60162

Abstract

Kota Bandung merupakan Ibu Kota Jawa Barat memiliki potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang sangat besar salah satunya melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2). Namun, dalam data menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2022-2023 tidak pernah mencapai target. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan terkait proses perencanaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapenda Kota Bandung belum sepenuhnya melaksanakan perencanaan penerimaan PBB-P2 dengan baik. Terdapat kendala pada tahapan pengumpulan data, pelaksanaan, serta evaluasi hasil yang dicapai, sehingga menyebabkan capaian realisasi penerimaan PBB-P2 masih belum maksimal bahkan tidak mencapai target. Kendala tersebut meliputi ketidaksesuaian data wajib pajak akibat pelimpahan data dari pemerintah pusat ke daerah, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, terbatasnya jumlah pegawai, serta kurang efektifnya evaluasi terhadap perencanaan yang telah dilakukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya perbaikan diperlukan untuk meningkatkan akurasi data wajib pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain untuk memperluas aspek penelitian yang lebih mendalam. Bandung City, as the capital of West Java, has significant potential for generating Regional Original Revenue, one of which is through Rural and Urban Land and Building Taxes (PBB-P2). However, data indicates that the realization of PBB-P2 revenue in 2022-2023 never met the target. The purpose of this study is to describe the planning process for PBB-P2 revenue at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Bandung City. The research method used is descriptive with a qualitative approach. The results show that Bapenda Bandung City has not effectively implemented the PBB-P2 revenue planning. There are challenges in the data collection, implementation, and evaluation stages, resulting in the suboptimal realization of PBB-P2 revenue and failure to meet the target. These challenges include discrepancies in taxpayer data due to the transfer of data from the central government to the regions, low taxpayer compliance, limited staff, and ineffective evaluation of planning. This study concludes that improvements are needed to enhance the accuracy of taxpayer data and compliance levels. The results of this study are expected to serve as a reference for future researchers to expand on more in-depth aspects of this topic.
Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Semangat Kerja Perangkat Desa di Desa Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Rifayani, Helena Pelly; Candradewini, Candradewini
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 23, No 3 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v23i3.7636

Abstract

As providers of public services, village officials must possess high work morale, with the work environment being a significant factor contributing to its enhancement. Observable issues related to work morale include elevated absenteeism, recurrent tardiness, and the preference to complete tasks at home due to disturbances in concentration caused by noise at the Village Office. Initial observations indicate a need to enhance management associated with the work environment at the Suci Village Office. This research aims to elucidate the extent of the impact the work environment has on the work spirit of village officials at the Suci Village Office, Karangpawitan District, Garut Regency, using quantitative research methods. The correlation coefficient (R) test results reveal a robust and positive correlation of 74.9% between the work environment and work morale. The R Square value of 0.560 indicates that 56% the work morale variable can be influenced by the work environment, while the remaining 44% is influenced by unexplored variables. This underscores that effective management and an improved work environment can significantly boost the work spirit of village officials at the Suci Village Office, Karangpawitan District, Garut Regency.