Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

13.247

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Sosiohumaniora Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara STRATEGIC JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Policy & Governance Review AdBispreneur Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi International Journal of Supply Chain Management JIKA: Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan Jurnal Permukiman JURNAL REFORMASI ADMINISTRASI Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Jurnal Public Policy Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat PERSPEKTIF Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Enrichment : Journal of Management Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Journal La Sociale Ilomata International Journal of Social Science Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA) BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL SCIENCE International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Akuntansi dan Keuangan Jurnal Manajemen PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan JANE (Jurnal Administrasi Negara) Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Manajemen : Jurnal Ekonomi Jurnal Ilmiah Administrasi Publik

Candradewini Candradewini

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

Author-ID : 532236

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Social Sciences Transportation Other

Published : 101 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

DIFUSI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Rochmat Bahtiar; Mohammad Benny Alexandri; Candradewini Candradewini
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 3, No 4 (2020): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v3i4.31890

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menerapkan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik melalui mekanisme difusi kebijakan. Empat mekanisme utama difusi kebijakan yaitu, pembelajaran, persaingan, peniruan dan pemaksaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan dipaparkan melalui metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan begitu dapat secara eksplisit dapat terlihat berbagai upaya yang dilakukan dalam menentukan pilihan kebijakan yang dipengaruhi oleh penerapan kebijakan serupa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah lain. The study was conducted to see how the Government of Bandung Barat District implemented the Public Information Disclosure policy through policy diffusion mechanism. The four main mechanism of policy diffusion, namely, learning, competition, imitation and coercion that have been carried out by the Government of Bandung Barat District will be presented through descriptive qualitative research methods. In this way, it can be seen explicitly from the various policies made in determining policy choices that can be based on policies taken by other local governments.

IMPLEMENTASI PROGRAM GAMPIL (GADGET MOBILE APPLICATION FOR LICENCE) DI KOTA BANDUNG Awang Setiawan; Mohammad Benny Alexandri; Candradewini Candradewini
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 4 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i4.34740

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung pada pada tahun 2021. Peneliti menemukan bahwa implementasi program Gampil yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung masih menyisakan permasalahan-permasalahan seperti efektifitas, efisiensi yang masih lemah dan kualitas daya dukung aparatur yang belum optimal sehingga berimbas pada kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Maka disini peneliti tertarik untuk menganalisis implementasi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui program Gampil. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif di mana penulis memerlukan data primer berupa wawancara dan observasi langsung dilapangan dan data sekunder berupa data atau informasi yang berhubungan dengan fokus penelitan. Informan dalam peneltian ini adalah Kepala Subbag Umum, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A,B,C,D, Para pegawai dan masyarakat yang mengurus perizinan di Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian ini, implementasi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung melalui program Gampil sudah dilaksanakan dengan baik namun masih perlu perbaikan perbaikan terutama pada proses komunikasi, sosialisasi kepada masyarakat dan Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hal tersebut peneliti temukan berdasarkan hasil penelitian dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang menjadi ukuran dalam penelitian. This research was carried out at the Bandung City Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP) in 2021. Researchers found that the implementation of the Gampil program which has been implemented since 2015 by the Bandung City Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP) still leaves problems such as effectiveness, efficiency that is still weak and the quality of the carrying capacity of the apparatus that has not been optimal so that the impact on community satisfaction with government performance does not experience a significant increase. So here the researcher is interested in analyzing the implementation of licensing services at the One Stop Integrated Service and Investment Service (DPMPTSP) through the Gampil program. In this study, the method used is descriptive analysis research with a qualitative approach where the author requires primary data in the form of interviews and direct field observations and secondary data in the form of data or information related to the focus of the research. Informants in this research are the Head of the General Subdivision, the Head of Licensing and Non-Licensing Services A, B, C, D, employees and the community who take care of licensing in the city of Bandung. Based on the results of this study, the implementation of licensing services at the Bandung City Investment Office and One Stop Integrated Service through the Gampil program has been carried out well but still needs improvements, especially in the communication process, outreach to the community and Human Resources at the Investment and Integrated Services Office. Doors (DPMPTSP). The researchers found this based on the results of the study seen from communication, resources, disposition and bureaucratic structure which were the measurements in the study

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KANTOR KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 Rusli Baijuri; Mohammad Benny Alexandri; Candradewini Candradewini
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 3 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i3.34710

Penelitian berlatarbelakangkan dari pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari bupati kepada camat di Kantor Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung masih bersifat seragam dan belum disesuaikan dengan potensi, karakteristik dan kebutuhan masing-masing kecamatan. Sehigga tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang implementasi kebijakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari bupati kepada camat di Kantor Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan ada enam indikator yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karateristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik dan disposisi implementator. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan analitik induktif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi dengan nara sumber yang sudah ditentukan. Dari penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pelimpahan sebagai kewenangani Bupati kepada Camat Soreang telah dilaksanakan. Namun demikian dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya dapat berjalan maksimal karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu komunikasi terutama pada aspek konsistensi, sumber daya, kondisi sosial ekonomi dan politik serta disposisi implementor. Research set from the delegation of some government affairs from the regent to the camat in the District Office soreang Bandung regency is still uniform and has not been adjusted to the potential, characteristics and needs of each sub-district. The purpose of this study is to find out, review and analyze about the implementation of the policy of partial government affairs from the regent to the camat in the Soreang District Office of Bandung Regency. In this study, the authors used van meter and van horn theory which mentions there are six indicators namely the size and purpose of policy, resources, communication between organizations and strengthening activities, rusteristic implementing agents, social, economic and political conditions and disposition implementators. This research is descriptive qualitative research using inductive analytical approaches using data collection methods in the form of interviews and observations with predefined source sources. From the research can be concluded that the delegation as the authority of the Regent to the Soreang Camat has been implemented. However, in its implementation has not been fully able to run optimally because there are several obstacles faced, namely communication, especially in aspects of consistency, resources, socio-economic and political conditions and disposition of implementors.

Institutional Innovation and Co-production as Domestic Waste Handling in Bandung Regency Neneng Zakiah; Ida Widianingsih; Candradewini Candradewini
Enrichment : Journal of Management Vol. 12 No. 1 (2021): November: Management Science
Publisher : Institute of Computer Science (IOCS)

This article discusses the handling of domestic waste through institutional innovation and co-production as an alternative in reducing and utilizing organic and inorganic waste. Waste in Bandung Regency is a very serious problem, almost all sub-Regencys experience problems in managing waste, even though the local government has created many waste management programs but the waste problem still continues. Therefore, a new concept is needed with reference to the concept of co-production. Co-production is a concept of joint production that exists between the government and the community to produce innovations in waste management through the Thematic Waste Bank. This writing refers to one variable, namely the role of the government, this article is finding various waste handling innovations designed and managed by the local government with a qualitative analysis approach using interviews with informants from the Bandung Regency Environmental Agency. The result of this study is that the local government has carried out various innovations that prioritize broad public participation and community commitment in dealing with the challenges of solid waste issues in Bandung Regency, but these innovations have not been able to significantly reduce waste generation in Bandung Regency. This Thematic Waste Bank Program does not cover all sub-Regencys in Bandung Regency. The result of this study is that the local government has carried out various innovations that prioritize broad public participation and community commitment in dealing with the challenges of solid waste issues in Bandung Regency, but these innovations have not been able to significantly reduce waste generation in Bandung Regency. This Thematic Waste Bank Program does not cover all sub-Regencys in Bandung Regency. The result of this study is that the local government has carried out various innovations that prioritize broad public participation and community commitment in dealing with the challenges of solid waste issues in Bandung Regency, but these innovations have not been able to significantly reduce waste generation in Bandung Regency. This Thematic Waste Bank Program does not cover all sub-Regencys in Bandung Regency.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG (Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung): Array Yati Kurniati; Heru Nurasa; Candradewini
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 2 (2021): Mei 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Good governance constantly updates every policy, one of which is the mandatory implementation of non-cash transactions. The Bandung Regency Government is one of the ones that started implementing a non-cash transaction system carried out in stages in early 2018 which includes revenue and expenditure transactions. Where the implementation is based on the Bandung Regent Regulation Number 22 of 2018 concerning the Implementation of Non-Cash Transactions in the Bandung Regency Government Environment. The purpose of this research is to study, analyze and understand in depth. This research uses qualitative research methods (Qualitative Research). In examining the implementation of non-cash transaction policies in regional financial management at the Regional Secretariat of Bandung Regency, the author uses the theory proposed by Grindle that two groups of main factors influence the success of policy implementation, namely: content of policy and policy context variables (context). of implementation). The Regional Secretariat of Bandung Regency in the Implementation of Non-Cash Transactions based on the Grindle perspective can run well in accordance with each variable

IMPLEMENTASI PROGRAM KERJASAMA IPDN DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI Bocut Amarina Malahayati; Budiman Rusli; Candradewini
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 4 (2021): November 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

The Institute of Domestic Administration as an official higher education institution under the Ministry of Home Affairs plays an important role in implementing and developing civil service higher education. To develop it, it is necessary to cooperate with other institutions as regulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 3 of 2008 concerning Government Cooperation with Foreign Parties. Throughout 2018 to 2019 when there was a change in the organizational structure, there was a decrease in participants in cooperation activities with foreign institutions so that the authors were interested in researching how to implement IPDN cooperation with institutions abroad. Referring to the Grindle implementation model and descriptive qualitative research methods, the author uses data collection techniques through interviews and observations. The results showed that the program was implemented according to established procedures, but the magnitude of the leadership intervention, availability of funds and actual issues resulted in changes in participants and collaborative activities.

Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat: Melihat Peluang dan Inovasi Kebijakan Alfian Deby Artha; Heru Nurasa; Candradewini
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.7.1.2023.25-36

The attachment to the 2020-2024 RPJMN states that waste is still a problem in Indonesia. This condition is still spread in almost all districts/cities in Indonesia, including West Pasaman Regency. Factually, in West Pasaman Regency, there are still problems with waste being piled up, burned, and/or dumped into rivers and seas. This problem occurs because West Pasaman Regency has not been supported by the effectiveness of a good waste management system, so collaboration between stakeholders is needed in order to implement waste management policies. This research uses descriptive qualitative method. The purpose of this research is to find out which stakeholders are collaborating in waste management, analyze the collaboration that is built between stakeholders, and optimize opportunities in order to improve waste management performance. In grouping stakeholders who are involved in collaboration, researchers use the power-interest grid mapping method. The results of the study show that the collaborating stakeholders consist of: District Head, DPRD, DLH, Nagari Government, DPMN, community, private sector, and NGOs. Collaboration as a basic strengthening concept of synergy in the implementation of policies that have been built between stakeholders has not been effective. Need to utilize and optimize opportunities for collaboration between and/or with other stakeholders.

Government Response in Cases of Sexual Violence: Systematic Literature Review Trivianti Lestari; Asep Sumaryana; Candradewini
PERSPEKTIF Vol. 12 No. 3 (2023): PERSPEKTIF, July
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v12i3.9279

This research raises the issue of sexual violence in several countries by looking at how the government responds to it. This research also collects recommendations for the government and what approaches are appropriate to the problems that occur. The research method in this paper uses a systematic literature review originating from the Scopus database without extracting documents in all countries. As a result, there are 11 journal articles related to the government's response to cases of sexual violence in several countries, including New Zealand, Australia, Nigeria, South Africa, Greece, Korea and several other countries around the world. This article aims to look at the trend of research publication related to cases of sexual violence around the world. In cases of sexual violence, there are different background problems in each country, such as those resulting from cases of slavery, terrorism, the Covid-19 pandemic to migration. There are very few articles that raise the issue of the government's response to cases of sexual violence, so more research is needed in the future.

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) KOTA TEBING TINGGI (Studi pada Pelaksanaan Penerimaan Keuangan Daerah) Tania Meylina Sitinjak; Candradewini Candradewini; Mas Dadang Enjat Munanjat
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 15, No 1 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v15i1.41759

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam menerapkan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan penerimaan keuangan daerah dengan pertimbangan bahwa walaupun penerimaan pajak daerah pada BPKPD Kota Tebing Tinggi sudah menerapkan sistem transaksi non tunai secara keseluruhan namun pada penerapannya belum terlaksana secara optimal. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan daerah dengan sistem transaksi non tunai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tebing Tinggi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada 5 (lima) prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah menurut Chabib dan Heru (2010:10). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dengan sistem transaksi non tunai pada BPKPD Kota Tebing Tinggi seluruh aliran dananya dapat ditelusuri, pencatatan transaksi sudah secara langsung dan adanya bukti pertanggungjawaban yang lengkap yang mana dapat mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Dengan menggunakan transaksi non tunai, setiap transaksi terekam dalam bukti transaksi perbankan sehingga setiap penerimaan pajak daerah dapat diketahui secara real time oleh BPKPD Kota Tebing Tinggi. Sehingga pelaksanaan transaksi non tunai berdampak pada jumlah penerimaan pajak daerah yang cenderung meningkat dari tahun 2018-2021.

PENGAWASAN PENILAIAN TERHADAP KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN OLEH DINAS SOSIAL KOTA SUKABUMI Anis Nur Anisa; Neneng Weti Isnawaty; Candradewini Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 15, No 1 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v15i1.39590

Penelitian mengenai Pengawasan Penilaian terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi ini dilatarbelakangi oleh Kota Sukabumi merupakan kota yang memiliki presentase penduduk miskin cukup tinggi yakni sebesar 7,70 persen pada tahun 2020. Disamping itu terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun 2019 sebesar 21,9 ribu meningkat pada tahun 2020 dengan jumlah 25,4 ribu. Kementrian Sosial meluncurkan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) berikut salah satu programnya yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dinas Sosial Kota Sukabumi membentuk KUBE dengan jumlah 16 kelompok yang tersebar di 7 Kecamatan di Kota Sukabumi. Namun dalam pelaksanaannya pada tahun 2019 dari 16 jumlah KUBE yang ada di Kota Sukabumi, jumlah KUBE yang berjalan hanya satu yang berada di Kecamatan Cibeureum. Hal tersebut dikarnakan kurangnya proses pemantauan penilaian yang dilakukan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan penilaian terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi dengan menggunakan teori tahap-tahap pengawasan menurut Manullang yang terdiri dari 3 langkah pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengawasan Penilaian terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Program pemberdayaan masyarakat miskin oleh oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi belum berjalan dengan baik dikarnakan belum memenuhi teori yang dikemukakan oleh Manullang. The research on Supervision of Assessment of Joint Business Groups (KUBE) in the Poor Community Empowerment Program by the Social Service of the City of Sukabumi is motivated by the fact that Sukabumi City is a city that has a fairly high percentage of the poor population, which is 7.70 percent in 2020. Besides that, there is an increase in the number of poor people. the number of poor people from 2019 was 21.9 thousand, increasing in 2020 to 25.4 thousand. The Ministry of Social Affairs launched the Poor Empowerment Program (P2FM) and one of its programs is the Joint Business Group (KUBE). The Social Service of Sukabumi City formed a KUBE with a total of 16 groups spread across 7 sub-districts in Sukabumi City. However, in its implementation in 2019 out of 16 total KUBEs in Sukabumi City, only one KUBE is running in Cibeureum District. This is due to the lack of a monitoring process for the assessment carried out on the Joint Business Group (KUBE). The purpose of this study was to find out how the supervision of the assessment of the Joint Business Group (KUBE) in the Poor Community Empowerment Program by the Social Service of Sukabumi City by using the theory of stages of supervision according to Manullang which consists of 3 steps of supervision. This study uses qualitative methods by conducting observations, interviews, and document analysis as data collection techniques. The results showed that the Supervision of Assessment of Joint Business Groups (KUBE) in the empowerment program for the poor by the Social Service of Sukabumi City had not gone well because it did not meet the theory put forward by Manullang.

Co-Authors Ade Irma Hentriwati Adinda Olivia Adventus Managam Simbolon Ahmad Buchari Alamsyah, Rachmat Alfian Deby Artha Alfian Deby Artha Almira Devita Putri AM, Entang Andy Andreas Corsini Mosa Leke Angelia Tio Tobing Anis Nur Anisa Aprina, Meutia Alyaa Arfia Nurul Hikmah Aruan, Debora Claresta Arifelly Lasmaniar Asep Sumaryana Aulia, Syifa Dwi Awang Setiawan Ayu Salsabila Malinda Ayu Salsabila Malinda Bara'a, Lubis Raka Bocut Amarina Malahayati Budiman Rusli Budiman Rusli Budiman Rusli Budiman Rusli Budiman Rusli Budiman Rusli Budiman Rusli Candra Sopiana Chisan, Arrasya Ardelia Darto Miradhia Dary Amalia Fathin Daud Zikri Dedi Sukarno Dhea Yulianingsih Dian Rosa Sunaryo Dindin Hikmat Wahidin Elmi Wahyuni Elmi Wahyuni Entang Adhi Muhtar Entang Adhi Muhtar Entang Adhy Muhtar Entang AM Fajar Ramadhan, Fajar Grace Monica Hariawan, Suki Hendi Hendi Heru Nurasa Heru Nurasa Heru Nurasa Herwan Abdul Muhyi Hery Herawan Ida Widianingsih Indriyani, Iin Ira Irawati Irawati, Ira Iva Khopifatu S Jasmine Tiara Putri Herman Kalsum, Wa Ode Umi Karina Widya Aristy Kudus, Imanudin Lesmana Rian Andhika Lesmana Rian Andhika Lusiana, Monica M Widaningsih Marbun, Chintya Ruth Aprilya Margo Punomo Marissa Julia Zahra Marissa Marissa Mas Dadang Enjat Munajat Mas Dadang Enjat Munanjat Mas Halimah Mohammad Benny Alexandri Muhammad Luthfi Muharam, Riki Satia Muhtar, Entang Adhy Myrna, Ryta Nazhira, Aura Zharfa Neneng Weti Isnawaty Neneng Zakiah Nina Karlina Nina Karlina Nina Karlina Nina Karlina Nunung Runiawati, Nunung Nurul Pratiwi Nurul Rahmah Poni Sukaesih Kurniati Putri, Almira Devita Putri, Mutiara Cahyaning Permadhani Putri, Shalfa Nabila R. Ira Irawati R. Ratna Meisa Dai, R. Ratna Meisa Rachmat Alamsyah Rahman, Maharani Ratna Meisa Dai Regina Regina Renanda, Saeful Hidayat Ria Arifianti Ria Sari Putri Rifayani, Helena Pelly Riki Satia Muharam Riki Satia Muharam Riki Satia Muharam Riki Satia Muharam Risa Rismawati Rita Myrna Riyan Hafrienda Rizki, Ghina Meilani Rochmat Bahtiar Rusdiana, Neng Nurul Asri Rusli Baijuri Sabilli, Husni Ibnu Saifu, Amirun Bonti Satia Muharam, Riki Setiawan, Desy Srinuryani Shintawati, Malikah Salmia Simbolon, Adventus Managam Sinta Ningrum Sinta Ningrum Siti Noviyanti Slamet Usman Ismanto Sukmadewi, Rani Tandayu, Fais Viraniar Tania Meylina Sitinjak Trivianti Lestari Vivi Oktarina Wahidah, Idah Wardhani, Asyiffa Kusumah Wicaksono, Cahyo Adjie Yan Maulana Abdillah Yati Kurniati

Title

Found 101 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 101 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 101 Documents
Search