Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH Firna Ummi Kasmira; Andi Intan Cahyani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 3 April 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.24795

Abstrak Sektor Ekonomi Islam yang telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam produk lifestyle di sektor pariwisata adalah pariwisata syariah. Pengembangan pariwisata halal tidak dapat terlepas dari pentingnya penguatan kelembagaan muslim untuk jaringan penguatan produk halal, penguatan segmen pasar muslim, penguatan kebijakan syariah, dan untuk menggerakkan sistem kepariwisataan halal tersebut. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) yaitu jenis penilitian secara intensif, terperinci, dan mendalam dengan cara kualitatif. Metode kualitatif yang berupa pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode ini diterapakan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga, berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang terdiri dari informan dan responden. Kedua sumber data sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya. Kemudian teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yakni reduksi data, penyajian data, penrikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui apa itu wisata halal, yang mereka ketahui hanya makanan ataupun minuman yang berbasis halal. pelayanan dan pengelolaan di permandian Alika Water Park memang masih sangat perlu untuk dibenahi kembali agar permandian Alika Water Park tidak terlihat kumuh dan pemilik permandian tersebut harus melengkapi fasilitas di permandian dan memperbaiki infrastruktur yang sudah rusak untuk dapat lebih mempermudah pengunjung dalam berwisata. Kata Kunci: Fatwa, Pariwisata, Prinsip Syariah. Abstrak The Islamic economy sector that has experienced significant growth in lifestyle products in the tourism sector is sharia tourism. The development of halal tourism cannot be separated from the importance of strengthening Muslim institutions for strengthening halal product networks, strengthening Muslim market segments, strengthening sharia policies, and moving the halal tourism system. The research used in this study is a type of field research, which is an intensive, detailed, and in-depth qualitative research. Qualitative methods in the form of observations, interviews, or document review. This method is applied to see and understand the subject and object of research which includes people, institutions, based on facts that appear as they are. The data sources of this research are primary data sources consisting of informants and respondents. The two secondary data sources consist of books, journals, articles, and previous research. Then the data management and analysis techniques were carried out through several stages, namely data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification. Based on the results of this study, it was concluded that most people do not know what halal tourism is, what they know is only halal-based food or drinks. the service and management at the Alika Water Park baths still really need to be reworked so that the Alika Water Park baths do not look shabby and the bath owners must complete the facilities in the baths and repair damaged infrastructure to make it easier for visitors to travel. Keywords: Fatwa, Sharia Principles, Tourism.

SISTEM BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH (TESENG) MENURUT HUKUM ISLAM syamsul arif; Andi Intan Cahyani; Muhammad Anis
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.27810

Abstrak: Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah (Teseng) Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai)”, dengan sub masalah yaitu: Bagaimana sistem bagi hasil penggarapan sawah (Teseng) di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai? Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil penggarapan sawah (teseng)?. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif yaitu berupa penelitian lapangan (file research) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah para petani penggarapan sawah di kelurahan Sangiasseri. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh masyarakat di kelurahan Sangiasseri tentang bagi hasil penggarapan sawah (teseng) dibolehkan oleh syara’ karena telah dikenal dalam ajaran Islam dengan istilah Muzara’ah dan Mukharabah, Dimana Muzara’ah yaitu mengelolah tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pemilik tanah. Adapun Mukhabarah sama seperti Muzara’ah hanya saja benihnya berasal dari pengelola. Kerjasama ini di bolehkan dalam Islam karena adanya saling tolong-menolong antara individu yang satu dan yang lain. Serta bagi hasil ini telah dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan para sahabat-sahabatnya. Implikasi dalam penelitian ini adalah dalam perjanjian kerjasama bagi hasil seharusnya dilakukan perjanjian diatas kertas atau tertulis agar mempunyai kekuatan hukum, karena kita tidak tahu adanya orang (antara kedua belah pihak) yang ingkar dalam perjanjian tersebut. Serta disarankan kepada setiap pemilik lahan terutama mereka yang lahannya tidak terolah (lahan tidur) agar dapat memberikan kepada orang lain untuk dimanfaatkan produktifitasnya, sehingga dapat menunjang perekonomian orang lain dan bagi diri pemilik lahan sendiri. Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, Penggarapan Sawah, Hukum Islam

PERANAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN : (Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu) Ismayanti Rais; Muh. Saleh Ridwan; Andi Intan Cahyani
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i1.27789

The main problem in the research is how the role of guardian judges in marriage, case study at KUA Suli District Luwu Regency. The type of research used in this is field research. The results of this study indicate that the role of guardian judges in marriage at the Office of Religious Affairs (KUA) Suli District, Luwu Regency, namely marrying prospective brides who do not have a guardian or guardian adhal (reluctant/refused) then the guardianship is transferred to the guardian judge in this case the head of the KUA , as in the Regulation of the Minister of Religion Number 30 of 2005 concerning Guardian Judges. Then, before the head of the KUA acts as the guardian of the judge, it is necessary to do research first by the KUA that shows the truth of the guardianship issue of the prospective bride. With the existence of a marriage guardian in marriage, it can play a role in protecting women from the possibility of harm in their marital household, as well as the fulfillment of the conditions and pillars of marriage in advance. Keywords: Guardian Judge, Marriage.

Analisis Matlak Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah Perspektif Ilmu Falak Haekal Fikri Haekal; Muh. Rasywan Syarif; Andi Intan Nur Cahyani
HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Vol 4 No 3 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/hisabuna.v4i3.38529

The determination of the beginning of the Hijri month has the term matlak, but what is the background for the emergence of the term matlak and the difference in the unification of matlak for determining the beginning of the Hijri month in astronomy. The type of research used is library research with an astronomical and syar'i research approach, supplemented by primary data and secondary data. Processing and analysis of data through the process of editing data, transforming data and presenting data. The results of this study found that the context of the emergence of the term matlak to determine the beginning of the Hijri month is found in the hadith of Muslim narrations about the incident between Kuraib and Ibnu. Astronomically, differences are caused by differences in latitude and longitude of an area, matlak unification is contained in the principle of matlak unity. The implication of this research is that the matlak phenomenon is widely studied because it is very influential in determining when the Hijri month begins or ends.

Strategi Kantor Urusan Agama dalam Menangani Pernikahan Dini di Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa: Perspektif Maqasid al-Syariah Rahim, Irawati; Ridwan, Muh. Saleh; Cahyani, Andi Intan
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.32195

The main problem of this research is what is the strategy of the Office of Religious Affairs in dealing with the rise of early marriage from the perspective of Maqasid Al-Sharia in Tetebatu Village, Pallangga District, Gowa Regency. The type of research used in this study is field research that is descriptive analytic. The source of this study is the Office of Religious Affairs and Early Marriage Couples. Furthermore, the data collection methods carried out are observation, interviews, and documentation. Then data management techniques and data analysis are carried out through data reduction, and conclusion or verification. In this study, it can be concluded that the Office of Religious Affairs in Handling Early Marriage in Tetebatu Village, Pallangga District, Gowa Regency is socializing the law on marriage age to the community. Then make a refusal and no tolerance for underage registrants who do not have a clear reason, then counseling related to the impact of early marriage online through youtube social media and health counseling. Maqasid Al-Sharia's view on Early Marriage in Tetebatu Village, Pallangga District, Gowa Regency is that underage marriage can cause various diseases. Starting from cervical cancer, cervical cancer, to the risk of HIV + / AIDS. Based on this, it can be concluded that early marriage is contrary to the principle of Hifz al-Nafs (nurturing offspring).

Penyelesaian Utang Debitur dalam Keadaan Insolven: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Wahyuni, Wenni; Cahyani, Andi Intan; Suriyadi, Suriyadi; Anggara, Bayu
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 5 ISSUE 1, JANUARY 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v5i1.39666

This study discusses the settlement of debts of debtors who are insolvent from the perspective of positive law and Islamic law, in providing answers related to how to postpone debt payment obligations to insolvent debtors. This research is a library research with a juridical-normative approach. The sources of data used in this research are laws, the Qur'an and Sunnah, in addition to the method of data collection and data analysis by collecting various literature both books and journals then observing and analyzing the data which is the object of research and then providing conclusions. In this study it was found that the postponement of debt payment obligations to insolvent debtors according to Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Debt Payment is an alternative that can be taken by insolvent debtors who are certain to be unable to pay their debts so that the company is not bankrupted by the court on the condition that during the PKPU period the debtor must submit a peace plan in the form of an offer to pay the debt as a whole or some of its debts or can even restructure its debts to its creditors. Meanwhile, the perspective of Islamic law regarding the postponement of debt payment obligations to insolvent debtors is that this is mubah contained in the Word of Allah swt QS. al-Baqarah/2:280. in the verse it is said that if someone owes him in trouble then give a grace period until he gets relief.

Child Custody Rights for Mothers of Different Religions: Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective on Islamic Family Law in Indonesia Mera, Nasaruddin; Marzuki, Marzuki; Taufan B., M.; Sapruddin, Sapruddin; Cahyani, Andi Intan
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 3 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v8i3.23809

Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman. It is hoped that it will give birth to a harmonious and happy family, including having offspring who will then care for them well. In reality, couples from different religions who later divorce and have children become a problem, because custody becomes a struggle between the father and mother. This research discusses the child custody rights of an apostate mother as happened in the Parigi religious court decision case, Central Sulawesi. This study uses empirical legal methods with a maqāṣid al-sharī'ah approach. The data collection techniques used were interviews and document study. The informants interviewed were judges, academics and ulama. The documents analyzed were religious court decisions, journal articles, legal rules and books related to the discussion. The results of the research show that in deciding cases, the panel of judges set aside the written law which was used as a reference, and the compilation of Islamic law in order to fulfill the principle of benefit from fulfilling legal objectives. There are several reasons for the judge to overrule these two laws: the interests of the child, social aspects, the principle of benefit (mashlahat) for all. In the end, the judge's decision within the framework of maqāṣid al-sharī'ahanalysis has implications for the maintenance of the soul, eyesight, and the maintenance of offspring, as well as the maintenance of religion.

The Implementation of MUI's Fatwa on the Position of Transgender Individuals, Gender Reassignment Surgery and Genital Refinement Misbahuddin, Misbahuddin; Bin Sapa, Nasrullah; Syarif As'ad, Muhammad; Cahyani, Andi Intan; Husain, Muhammad Zakir
Jurnal Adabiyah Vol 23 No 2 (2023): Islamic Humanities
Publisher : Faculty of Adab and Humanities - Alauddin State Islamic University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jad.v23i2a1

This research describes the implementation of the fatwa issued by the Indonesian Council of Ulama (MUI) regarding the position of transgender individuals, gender reassignment surgery, and genital perfection in Pangkep regency, South Sulawesi, Indonesia. The research employs a qualitative methodology through interviews and a literature review. The research results show the implementation of the MUI fatwa on the position of transgender individuals is hindered by several factors. Firstly, the recognition of human rights as regulated in the law emphasizes that basic human rights and freedoms are inherent rights that should be protected, respected, and upheld for the improvement of human dignity, welfare, happiness, intelligence, and justice. Secondly, the MUI fatwa is not legally binding in the concept of the Indonesian state. Thirdly, the fatwa cannot be fully implemented in areas where transgender individuals are recognized. The researchers concluded that the implementation of genital perfection provides legal status for transgender individuals with dual genders or genital anomalies. الملخص تتحدث هذه الدراسة عن تنفيذ الفتوى التي أصدرها مجلس علماء إندونيسيا (MUI) بشأن موقف الأفراد المتحولين جنسياً، وجراحة إعادة تعيين الجنس، والكمال الجنسي في منطقة بانكيب بجنوب سولاويسي. وتعتمد الدراسة منهجيةً نوعيةً من خلال المقابلات ومراجعة المكتبية. وتشير النتائج إلى أن تنفيذ فتوى MUI بشأن موقف الأفراد المتحولين جنسياً يتعرض لعدة عوامل عائقة، فأولاً، فإن اعتراف حقوق الإنسان التي تنظمها القانون تشدد على أن حقوق الإنسان الأساسية والحريات هي حقوق متأصلة يجب حمايتها واحترامها وتعزيزها لتحسين الكرامة والرفاهية والسعادة والذكاء والعدالة الإنسانية. ثانيًا، فإن فتوى MUI ليست ملزمة قانونًا في مفهوم الدولة الإندونيسية. وثالثًا، فإن الفتوى لا يمكن تنفيذها بالكامل في المناطق التي تم الاعتراف فيها بالأفراد المتحولين جنسيًا. ويتصل تنفيذ الفتوى المتعلقة بجراحة إعادة تعيين الجنس والكمال الجنسي بالإرث والزواج والنسب والعبادة. حيث يحق للأفراد المتحولين جنسيًا الذين يخضعون لجراحة إعادة تعيين الجنس الحصول على حقوق الإرث وفقًا لجنسهم قبل الجراحة، في حين يحق لأولئك الذين يخضعون للكمال الجنسي الحصول على حقوق الإرث وفقًا لجنسهم بعد الجراحة. الأفراد الذين يخضعون لجراحة تحويل الجنس والتبديل الجنسي لا يسمح لهم بالزواج من الجنس الآخر، ويعتبر زواجهم معادلًا لزواج المثليين. الأفراد الذين يخضعون لتحسين الأعضاء التناسلية يمكنهم الزواج من أي شخص ينتمي إلى الجنس الذي ينتمي إليه بعد العملية. أما أطفال الأفراد الذين يخضعون لتحسين الأعضاء التناسلية، فيتبعون نسب أبيهم. ينبغي للأفراد الذين يخضعون لجراحة تحويل الجنس العبادة وفقًا لجنسهم قبل الجراحة، في حين يجب على الأفراد الذين يخضعون لتحسين الأعضاء التناسلية العبادة وفقًا لجنسهم بعد الجراحة. وفي الختام، يوفر تنفيذ تحسين الأعضاء التناسلية الوضع القانوني للأفراد ذوي الجنس المزدوج أو التشوهات الجنسية. مفتاح البحث: فتوى MUI , المتحولون جنسيًا, جراحة إعادة تعيين الجنس, الكمال الجنسي, حقوق الإنسان Abstrak Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi fatwa MUI tentang kedudukan Waria, operasi perubahan dan penyempurnaan kelamin di kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan, Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fatwa MUI mengenai kedudukan individu transgender terkendala oleh beberapa faktor. Pertama, ada pengakuan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang yang menegaskan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan dasar adalah hak kodrati yang melekat pada manusia dan harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan. Kedua, fatwa MUI tidak mengikat secara hukum dalam konsep negara Indonesia. Ketiga, fatwa tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan di daerah di mana individu transgender diakui. Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi operasi perbaikan kelamin memberikan status hukum bagi individu transgender dengan jenis kelamin ganda atau kelainan organ kelamin. Kata Kunci: Fatwa; Implementasi; Transgender; Perbaikan Kelamin; Operasi Kelamin

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN DI DESA TAMADAMPENG KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR Risdayanti; Sohrah; Andi Intan Cahyani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.39232

Abstrak Tanah sebagai tempat kita berpijak dan menopang sebagian besar kehidupan kita. Dalam praktiknya jual beli tanah tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar jual beli tanah di bawah tangan di ddesa tamadampeng kecamatan galesong kabupaten takalar yang di mana penjual dan pembeli ini melakukan transaksi bukan di depan notaris/ppat, tak berupa surat di bawah tangan ini menimbulkan masalah di kemudian hari. Rumusan masalah dalam yaitu : bagaimana proses pelaksanaan jual beli tanah di bawah tangan yang terjadi didesa tamadampeng , kecamatan galesong, kabupaten takalar dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli tanah di bawah tangan di desa tamadampeng, kecamatan galesong, kabupaten takalar. Penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (field research) dan menggunakan metode penelitian observasi, wawancara, dokumentasi. Jual beli tanah di bawah tangan di desa tamadampeng, kecamatan galesong kabupaten takalar hukumnya tidak sah tidak memenuhi syarat, rukun jual beli dan banyak yang di rugikan di kemudian hari karna tidak melibatkan notaris dalam transaksi yang di lakukan di mana hanya selembar kwitansi yang bukan akta outentik yang hanya berdasar atas kepercayaan dan prosesnya tidak di lanjut ke badan pertanahan menurut masyarakat cukup keberatan karena biayanya yang relatif tinggi dan memakan waktu yang banyak untuk mengurusnya dan di hadapan kepala desa sudah cukup. Kata Kunci: Di bawah Tangan, Hukum Islam, Jual Beli. Abstract Land as a place where we stand and sustains most of our lives. In practice, buying and selling land does not always run smoothly. Buying and selling land under the hands in Tamadampeng village, Galesong sub-district, Takalar district, where the seller and buyer do the transaction is not in front of a notary/ppat, not in the form of underhanded letters. This creates problems in later. The formulation of the internal problem is: what is the process of carrying out the sale and purchase of land under the hands that took place in Tamadampeng village, Galesong sub-district, Takalar district and what is the view of Islamic law on buying and selling land under the hands in Tamadampeng village, Galesong sub-district, Takalar district. This research is a field research (field research) and uses observation research methods, interviews, documentation. Buying and selling land privately in Tamadampeng village, Galesong sub-district, Takalar district, is illegal, does not meet the requirements, the pillars of sale and purchase and many losers in the future because they do not involve a notary in the transaction carried out where only a receipt is not an authentic deed which is only based on trust and the process is not forwarded to the land agency according to the community is quite objectionable because the costs are relatively high and it takes a lot of time to arrange it and it is sufficient in the presence of the village head. Keywords: Under Hand, Islamic Law, Buying and Selling.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN GADAI EMAS DI KB BUKOPIN SYARIAH CABANG MAKASSAR YUSUF, MUTMAINNAH; Andi Intan Cahyani; Basyirah Mustarin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.47056

Abstrak Perjanjian gadai di bank syariah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah seperti tidak mengandung unsur riba dan gharar, serta harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut hukum Islam. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang dogunakan adalam pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari KB Bukopin Syariah dan wawancara serta data sekunder dari riset kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawwancara dan dokumentasi untuk selanjutnya di analisis dengan cara mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktek iB SiaGa Emas Gadai, akad yang digunakan dalam produk iB SiaGa Emas Gadai sesuai dengan fatwa MUI DSN, namun adapun ulama yang berpendapat bahwa tidak sesuai dengan prinsip Islam dengan dasar yang kuat pada masing-masing para pakar. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menyimpulkan bahwa produk gadai emas KB Bukopin Syariah tidak menggunakan akad rahn melainkan akad qardh. Akad qardh yang digunakan KB Bukopin Syariah menyerupai akad rahn secara teoritis. Kata Kunci: Hukum Islam, Bank Syariah, Rahn Abstract Pawn agreements in Islamic bank must follow sharia principles such as not containing elementsof usury and gharar, and must fulfill the legal requirements of an agreement according to Islamic Law. This type of research is descriptive qualilatitve with the research approach used is an empirical approach. The data souces of this research are primary data obtained from KB Bukopin Syariah and interviews and secondary data from literature research. Furthermore, data collection methods are carried out using observation, interviews and documentation to be further analyzed by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The result of this study indicate that in the practice of Gold Pawn iB SiaGa, the contract used in the Gold Pawn iB SiaGa is in accordance with the DSN MUI Fatwa, but there are scholars who argue that it is not in accordance with sharia principles with a strong basis from each expert. Based on the results of the analysis, the researcher concluded that the KB Bukopin Syariah gold pawn product does not use a rahn contract but a qardh contract. The qardh contract used by KB Bukopin Syariah resembles the rahn contract theoretically. However, the feasibility of using a qardh contract by KB Bukopin Syariah can be said to be in accordance with sharia principles. Keywords: Islamic Law, Islamic Bank, Rahn

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search