Articles
<![CDATA[Strengthening the Indonesian Notaries’ Authority in Legalizing Apostille Documents ]]>
<![CDATA[Ali Abdullah]]>
<![CDATA[ JURNAL AKTA Vol 11, No 2 (2024): June 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v11i2.34979
<![CDATA[As public officials, notaries are given the authority to make authentic deeds and legalize documents signed in the presence of a notary. The Minister of Law and Human Rights Regulation, No. 6 of 2022 Article 2, Paragraph 3, Letter d states that one of the recognized convention state documents is a document issued by a notary. The research applied a normative juridical method. This research links the authority of notaries as public officials in the Apostille legalization service process following the enactment of the Apostille Convention in Indonesia in October 2021. The study reveals the government policy of legalizing Apostille documents by notaries. The results show that notaries, as public officials, have the authority to carry out legalization. Still, after the Apostille Convention enactment, the law regulates explicitly Apostille. Still, it does not explain the legalization process by a notary to obtain an apostille certificate. Hence, the study concludes that no regulation regarding the legalizing of apostille documents by a notary brings implications for the notary’s role in obtaining legal protection and certainty.]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM MENGAJUKAN NAMA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Ali Abdullah]]>;
<![CDATA[Bagus Setyo Sulaksono]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's Vol 6 No 1 (2024): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35814/otentik.v6i1.6174
<![CDATA[Aturan dalam menentukan dan pengajuan nama perusahaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) UUPT. Ketentuan lain yang berlaku untuk mengatur pengajuan nama PT berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas yaitu perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia wajib memakai Nama Perseroan dalam Bahasa Indonesia. Penggunaan nama Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam sistem ahu.go.id Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia masih belum memberikan kepastian hukum, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0052104.AH.01.01. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Central Seaweed Indonesia, dimana diketahui bahwa pemegang sahamnya adalah warga negara Indonesia. Hal ini, dikarenakan tidak terdapat sanksi yang tegas terhadap Perseroan Terbatas sebagai badan hukum melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 11 PP 43/2011. Selain itu, pada praktiknya sistem ahu.go.id Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia terdapat kendala seperti jaringan internet yang kurang baik, sistem AHU online error dan komunikasi dengan pelayanan AHU online]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI AJARAN DUALISTIS HUKUM PIDANA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA DI BIDANG KENOTARIATAN ]]>
<![CDATA[Abdullah, Ali]]>;
<![CDATA[Subagyo, Panca]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.15357
<![CDATA[Banyaknya permasalahan hukum yang melibatkan Notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya menyebabkan Notaris berurusan dengan hukum pidana. Hukum pidana yang seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), namun pada praktiknya dijadikan sebagai pilihan utama (primum remedium), sehingga tidak ada perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat yang mempunyai peran penting dalam pembuatan akta autentik. Tujuan penelitian ini adalah menjawab implementasi ajaran dualistis hukum pidana dalam menyelesaikan perkara pidana di bidang kenotariatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan bersumber pada studi pustaka/data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi ajaran dualistis dalam menyelesaikan perkara pidana terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya masih minim diterapkan oleh hakim (pengadilan). Hakim masih memandang bahwa Notaris yang melakukan perbuatan sesuai rumusan tindak pidana (actus reus) layak dipidana, tanpa mempertimbangkan keadaan batin (mens rea) sebagai unsur kesalahan Notaris. Sehingga dalam hal ini tidak ada pemisahan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidananya.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI KAJIAN KOMPARATIF PELAKSANAAN LELANG KONVENSIONAL DAN LELANG ONLINE TERHADAP OBJEK FIDUSIA YANG DISELENGGARAKAN OLEH BALAI LELANG SWASTA ]]>
<![CDATA[Abdullah, Ali]]>;
<![CDATA[Ramadhan, Ardian Ganet]]>
<![CDATA[ Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35814/abdi.v4i2.7915
<![CDATA[Proses lelang memiliki dua metode pelaksanaan: metode luring (offline) dan metode yang menggunakan media daring (online). Perkembangan lelang online ini didorong oleh tingginya jumlah kredit bermasalah saat ini, sehingga diperlukan inovasi agar proses lelang dapat berlangsung lebih cepat. Lelang yang dilakukan melalui media daringd diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet. Pada penelitian ini permasalahan yang diangkat ialah Bagaimanakah Peran Balai Lelang Swasta pada kegiatan pelelangan dengan obyek fidusia Sesuai Surat Edaran Sekretaris Jendral an. Menteri Keuangan nomor SE-7/MK.1/2020 tertanggal 23 Maret 2020 Mengenai Pembatalan Pelaksanaan Lelang Terkait Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang mempengaruhi aktivitas lelang?dan Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Lelang Eksekusi dan Lelang Sukarela Terhadap Objek Jaminan Fidusia serta Dampaknya terhadap Pemenuhan Kepentingan Para Pihak yang Terlibat dan Untuk menjawab permasalahan tersebut Pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan dalam metode penelitian normatif yuridis dan hasil penelitian dapat di simpulkan BahwaBalai Lelang Swasta perlu secara aktif beradaptasi dengan kondisi krisis dengan mengimplementasikan teknologi dan inovasi untuk menyelenggarakan lelang secara daring, serta menyesuaikan prosedur fisik sesuai dengan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah. Bahwa Balai Lelang Swasta dalam menentukan mekanisme pelaksanaan lelang eksekusi dan lelang sukarela memiliki peran yang signifikan dalam pemenuhan kepentingan para pihak yang terlibat.]]>
<![CDATA[Responsibility in Transfer of Workers' Wages Limited Liability Company Bankruptcy ]]>
<![CDATA[Abdullah, Ali]]>;
<![CDATA[Jum Anggriani]]>;
<![CDATA[Yongky Putut Angki Anata]]>
<![CDATA[ Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 3 No. 2 (2025): October-January ]]>
Publisher : <![CDATA[Inovasi Pratama Internasional. Ltd ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55299/jsh.v3i2.1088
<![CDATA[The issue of responsibility in the transfer of workers' wages in a limited liability company that is bankrupt is an important issue in employment and bankruptcy law. When a limited liability company (PT) is declared bankrupt, there are significant challenges related to workers' rights, especially regarding unpaid wages. This study aims to analyze the legal responsibility in the transfer of workers' wage payment obligations from a bankrupt company to other parties, such as a third party or a replacement company. The methodology of this study uses a qualitative approach with case studies of several companies that are bankrupt. Data were collected through literature reviews, interviews with legal practitioners, and analysis of applicable laws and regulations. The findings of this study indicate that responsibility in the transfer of workers' wages depends not only on existing legal provisions, but also on the agreement between the parties involved in the bankruptcy process. The results of this study reveal that in practice, the transfer of responsibility for workers' wages often creates uncertainty for workers, especially in terms of certainty of payment. Recommendations provided include the need for clearer regulations regarding the transfer of wage obligations, as well as increasing legal protection for workers affected by company bankruptcy.]]>
<![CDATA[Implementation of Law No. 23 of 2024 concerning Domestic Violence in Karang Suraga Village, Cinangka, Serang, Banten. ]]>
<![CDATA[Anggriani, Jum]]>;
<![CDATA[Abdullah, Ali]]>;
<![CDATA[Arifardhani, Yoyo]]>;
<![CDATA[Wulan W, Utji Sri]]>
<![CDATA[ IJCS: International Journal of Community Service Vol. 3 No. 2 (2024): July-December ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Inovasi Pratama Internasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55299/ijcs.v3i2.1252
<![CDATA[This study analyzes the implementation of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (KDRT) in Karang Suraga Village, Cinangka, Serang, Banten. The main focus of the study is to identify the effectiveness of the implementation of the law in the context of a village community that still strongly adheres to a patrilineal system. Using a qualitative approach with a normative-empirical legal research method, this study combines analysis of legal aspects and social realities in the field. Data collection was conducted through in-depth interviews with community leaders, law enforcement officers, victims of domestic violence, and village officials, and supported by non-participant observation and documentation studies. The results of the study indicate that the implementation of the Domestic Violence Law in Karang Suraga Village still faces significant challenges rooted in patriarchal cultural factors, socio-economic conditions, and the level of community education. Although the village government has established a complaint and family counseling post, its effectiveness is hampered by the view of the community that still considers domestic violence as a family disgrace. The identified impacts of domestic violence include prolonged trauma for victims and negative effects on child development. This study recommends the importance of a comprehensive approach that combines legal aspects with socio-cultural transformation to create sustainable change in efforts to eliminate domestic violence at the village level.]]>
<![CDATA[Kajian Penggunaan Kuasa Direksi Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dari Perspektif Hukum ]]>
<![CDATA[Elsa febriani]]>;
<![CDATA[Ali Abdullah]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 17 No. 1 (2025): Jurnal Ilmiah Living Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/jill.v17i1.15508
<![CDATA[The purpose of this study is how the legal aspects of the use of the power of directors in the procurement of services and goods and how the legal accountability in the use of the power of directors in the procurement of services and goods. The researcher examines the use of the power of directors associated with the case of the Company's borrowing and lending practice with the Directors' Power of Attorney Deed to participate in the Auction for the Construction of the Weda Islamic Boarding School Dormitory. This study uses the Case Approach Method which refers to the case of Decision Decision No. 9 / Pid.Sus-TPK / 2021 / PN Tte and the Statutory Regulation Approach. The data collection technique for this study uses the Library Study Technique. The data analysis technique used in this study is the Qualitative Analysis Technique with the Descriptive Analysis Method. The granting of a power of attorney by the Directors in the procurement of government services and goods that is not in line with statutory provisions causes the benefits of granting the power of attorney to be null and void by law. The responsibility of the Directors' power of attorney for the Company's borrowing and lending if it is proven that there has been a loss either to the Company or to the state, then the directors' power of attorney must be responsible for their actions personally.]]>
<![CDATA[Socialization of Inheritance Dispute Resolution to Increase Family Law Awareness in Sukmajaya Subdistrict, Depok City ]]>
<![CDATA[Arifardhani, Yoyo]]>;
<![CDATA[Suwarsit, Suwarsit]]>;
<![CDATA[Abdullah, Ali]]>
<![CDATA[ IJCS: International Journal of Community Service Vol. 3 No. 2 (2024): July-December ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Inovasi Pratama Internasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55299/ijcs.v3i2.1257
<![CDATA[This study examines the effectiveness of the inheritance dispute resolution socialization program in increasing awareness of family law in Sukmajaya Village, Depok City. Using a qualitative approach with a case study method, this study involved 30 respondents consisting of families experiencing inheritance disputes, community leaders, legal practitioners, and village officials. The results of the study showed a significant increase in public understanding of inheritance law, with an average increase of 44.9% from the initial condition. Positive transformations were seen from the increasing use of family mediation from 5 to 15 cases per quarter, and the decrease in cases ending in court from 12 to 3 cases. This program succeeded in saving dispute resolution costs by up to 75% compared to litigation and contributed to strengthening social harmony. The main challenges faced include the need to develop materials for digital assets and the digital divide in certain age groups. This study recommends the development of structured modules, strengthening the monitoring and evaluation system, and integration with existing community programs for the sustainability of the program in the future.]]>
<![CDATA[Kajian Perbedaan Nilai Limit Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan ]]>
<![CDATA[Ali Abdullah]]>;
<![CDATA[Diana Kesuma]]>;
<![CDATA[Novelza Restu Ayu Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v10i2.3054
<![CDATA[Permasalahan hutang-piutang sering terjadi ditemukan tidak dalam perjanjian kredit, kreditur dan debitur sepakat mengenai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur berhak mengambil alih jaminan yang telah diberikan oleh debitur. Tujuan pada penulisan ini adalah untuk mengetahui nilai limit dalam pelaksanaan lelang eksekusi dan penggunaan nilai likvidasi dalam pelunasan eksekusi hak tanggungan, metode yang dipakai yakni penulisan yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau sekunder. Temuan tersebut menunjukkan, pemohon lelang harus menggunakan evaluasi yang akuntabel dan menetapkan nilai limit yang secara akurat merepresentasikan nilai pasar yang wajar untuk memastikan keadilan. Putusan Pengadilan Negeri Sindereng Nomor 22/Pdt.G/2023 antara lain Lelang dapat dibatalkan sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan selama pelaksanaannya, karena dianggap batal demi hukum akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat tujuan yang telah disebutkan di atas. Kepastian hukum dalam lelang dijamin dengan dibuatnya Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Risalah ini dibuat oleh Pejabat Lelang setelah pelaksanaan lelang, sehingga Pembeli memiliki kepastian hukum yang sah mengenai peralihan barang yang digadaikan menjadi miliknya.]]>
<![CDATA[Implementation of Closed Principles in Ad-hoc Arbitration Disputes Settlement by Online Mechanism in Indonesia ]]>
<![CDATA[Abdullah, Ali]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Yunan]]>;
<![CDATA[Febrianto, Satria]]>
<![CDATA[ DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 1 (2025): Januari-Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/dll.v10i1.23401
<![CDATA[Dispute between the parties at dispute resolution through arbitration in the 1999 Arbitration Law can be simplified in the form of sending a letter, fax, telegram, electronic mail or other alternative type of communication that makes things easier. Meanwhile, according to the provisions in the law, The Arbitration Law 1999 declares that all examinations of disputes by arbitrators or arbitration panels are carried out behind closed doors with the intention that examination of disputes through arbitration upholds the principle of confidentiality. The purpose of this writing is to examine the legal regulations governing online ad-hoc arbitration trials, but confidentiality is maintained. This research was carried out using a normative approach. After the research was executed, there were no arrangements for examinations to be carried out by online ad-hoc arbitration, even though The 1999 Arbitration Law states the examination of the trial decision should be conducted behind closed doors due to the principle of confidentiality.]]>
