Articles
<![CDATA[PDF TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Pada Putusan Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby) ]]>
<![CDATA[Mulya, Bathara]]>;
<![CDATA[Nurfransiska, Ferika]]>;
<![CDATA[Lutfianidha, Redyana]]>;
<![CDATA[Hidayati, Nuri]]>
<![CDATA[ JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Lawnesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materi terhadap pelaku tindak pidana penipuan berdasarkan Kasus Putusan Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby serta untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Kasus Putusan Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby. Penelitian ini dilaksanakan dalam Wilayah Pengadilan Negeri Surabaya. Penulis memperoleh data dengan menganalisis kasus putusan dan mengambil data dari kepustakaan relevan yaitu literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut serta mengambil data secara langsung dari sebuah putusan pengadilan. Dari penelitian yang dilakukan penulis diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby menyatakan bahwa terdakwa Fariz Zulfikar als Kadut Bin Basuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan telah sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa. Pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara tindak pidana penipuan dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby adalah oleh majelis hakim terdakwa dipidana penjara 8 (delapan) bulan pidana penjara karena terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan masih sangat ringan, tidak cukup untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya dan khalayak ramai pada umumnya, sebagai fungsi pidana pada mestinya.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik ]]>
<![CDATA[Lutfianidha, Redyana]]>;
<![CDATA[Hidayati, Nuri]]>;
<![CDATA[Laowo , Barnabas]]>;
<![CDATA[Dawolo, Olianus]]>
<![CDATA[ JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Lawnesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam era digital, transaksi elektronik telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Namun, dengan meningkatnya penggunaan transaksi elektronik, perlindungan konsumen menjadi isu yang semakin penting. Artikel ini membahas berbagai aspek hukum yang melindungi konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia, mencakup peraturan yang berlaku, tantangan yang dihadapi, dan solusi yang dapat diterapkan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang memadai, masih terdapat kekurangan dalam implementasi yang perlu diperbaiki untuk memastikan perlindungan konsumen yang optimal.]]>
<![CDATA[ANALISIS DAMPAK WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH ]]>
<![CDATA[Hidayati, Nuri]]>;
<![CDATA[Zebua, Indah Erdasari]]>;
<![CDATA[Dakhi, Elni Fitriani]]>
<![CDATA[ JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Lawnesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA["Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Autentik Sewa-Menyewa Tanah" membahas konsekuensi hukum dari pelanggaran kontrak sewa-menyewa tanah yang dibuat secara resmi di hadapan pejabat berwenang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Wanprestasi, yang merujuk pada ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap isi perjanjian, dapat memicu sengketa hukum. Penyelesaian sengketa ini tidak membedakan antara penolakan terhadap autentisitas akta dengan isi perjanjian. Studi ini bertujuan untuk meneliti konsekuensi hukum dari wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa tanah yang diatur dalam akta autentik, serta untuk mengidentifikasi opsi hukum yang tersedia bagi pemberi sewa terhadap penyewa yang melanggar perjanjian setelah masa berakhir. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, disimpulkan bahwa pihak yang merugi akibat wanprestasi berhak menuntut pemenuhan kewajiban sesuai isi perjanjian serta dapat meminta ganti rugi. Undang-undang menyediakan opsi hukum non-litigasi dan litigasi sebagai upaya untuk menegakkan haknya. Apabila akta autentik perjanjian sewa-menyewa tanah telah memenuhi syarat dan memiliki kekuatan pembuktian, pihak pemberi sewa dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek yang menjadi sengketa untuk menegakkan haknya sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Faktor Terjadinya Perkawinan di Usia Dini ]]>
<![CDATA[Sela Rahmadana Sari]]>;
<![CDATA[Nuri Hidayati]]>
<![CDATA[ Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 1 (2025): Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/konstitusi.v2i1.417
<![CDATA[Marriage at an early age is a phenomenon that still occurs in various parts of the world, including Indonesia. This research aims to analyze the factors that cause marriage at an early age and its juridical implications based on applicable laws and regulations. The research method used is a qualitative approach with normative juridical analysis, which involves literature study and interviews with various parties, including community leaders, parents and teenagers. The research results show that the factors causing marriage at an early age include social pressure, cultural norms, poverty and lack of education. In addition, although Law no. 16 of 2019 has set a minimum age limit for marriage, implementation of the law still faces various challenges, such as community non-compliance and lack of socialization regarding these regulations. This research recommends the need to increase public education and awareness about the negative impacts of marriage at an early age as well as strengthening the role of child protection institutions in preventing this practice. In this way, it is hoped that a safer and more supportive environment for children's development can be created.]]>
<![CDATA[Juridical Review Of Sharing Joint Assets As Banking Credit Collateral: Analysis of Decision Number 1436/Pdt.G/2017/PA.Ckr ]]>
<![CDATA[Nuri Hidayati]]>;
<![CDATA[Widi Harsono]]>
<![CDATA[ International Journal of Law and Society Vol. 1 No. 2 (2024): April : International Journal of Law and Society ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62951/ijls.v1i2.17
<![CDATA[Joint assets are property acquired by a married couple, husband and wife can act on their joint assets with the consent of both parties. Marital Property Law has an important position in family life even when the marriage is still ongoing. In an activity regarding money loans at a bank, there is usually a handover of debt guarantees provided by the debtor to the creditor. In this case the debtors use joint assets as collateral for their credit agreement. The purpose of writing this thesis is to determine the legitimacy of using joint assets as collateral and the status of these joint assets by analyzing various sources of applicable law in Indonesia. In this analysis, it was found that joint assets used as collateral for credit cannot be processed in terms of assets back and forth until the obligation debt of debtors is completed.]]>
<![CDATA[Analisis SWOT Pentingnya Fasilitas Dan Layanan Lembaga Keuangan Bank Konvensional Di Kecamatan Singojuruh ]]>
<![CDATA[Prasetyo, Nur]]>;
<![CDATA[Hidayati, Nuri]]>
<![CDATA[ MOMENTUM : Jurnal Sosial dan Keagamaan Vol 13 No 2 (2024): MOMENTUM NOVEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58472/momentum.v13i2.158
<![CDATA[One sector that can realize regional economic development includes the presence of financial institutions which are often considered the heart and driving force of a country's economy. This can be seen in the lack of banking financial institutions in the Singojuruh District area until now, so that it has an impact on regional income such as handling tax payments, salaries, pensions or other financial transactions related to bank financial institutions carried out in other areas close to Singojuruh District, Banyuwangi Regency. This type of research is descriptive qualitative. The type of method used in this research is field methods (field research). In this study, the data that has been collected is analyzed using the Internal Factor Evaluation (IFE) and (EFE) Matrix. For identification in this research, the SWOT matrix is used internally and externally. The conclusion is to expand a representative banking network, take advantage of regional, land and educational advantages with the availability of mobile banking services, optimize the performance of human resources to speed up the process of banking product services and information and expand the reach of banking services or units.]]>
<![CDATA[Pengaturan Pemberian Kompensasi Bagi Pekerja dalam Hubungan Kerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ]]>
<![CDATA[Hidayati, Nuri]]>;
<![CDATA[Lutfianidha, Redyana]]>;
<![CDATA[Dewi, Rinda Atika]]>
<![CDATA[ MOMENTUM : Jurnal Sosial dan Keagamaan Vol 13 No 2 (2024): MOMENTUM NOVEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58472/momentum.v13i2.159
<![CDATA[The purpose of writing this article is that workers who are in an employment relationship based on a Specific Time Work Agreement (PKWT) have the right to receive compensation money in accordance with statutory provisions. The research method used is juridical-normative, namely legal research by examining statutory regulations and literature study (secondary material). PKWT is an agreement between workers and employers to enter into an employment relationship for a certain period of time at the company's choice when recruiting workers. The motive behind this choice is the entrepreneur's desire to achieve large profits with small capital. However, since the implementation of the PKWT provisions in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 35 of 2021 concerning Specific Time Work Agreements (PKWT), Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment Relations has become different. That PKWT system workers whose contract period has ended are entitled to receive compensation money from the Company as regulated in Article 15. If the compensation money is not given then the company (entrepreneur) will receive administrative sanctions in the form of a written warning, restrictions on business activities, partial or complete temporary suspension production equipment, and freezing business activities in accordance with the provisions of Article 61 of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Specific Time Work Agreements (PKWT), Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment Relations.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pembelian Produk Handbody Dosting pada E-Commerce Shopee ]]>
<![CDATA[Cahya Andika]]>;
<![CDATA[Hidayati, Nuri]]>;
<![CDATA[Mardiyana]]>
<![CDATA[ Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2025): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/rjih.v8i2.56143
<![CDATA[The ability to purchase goods online has greatly simplified consumers’ access to desired products, including body lotion and other personal care items. However, if this convenience is not carefully monitored by the relevant regulatory authorities, it may pose risks to public health. This study aims to identify the factors contributing to the increasing use of high-dose body lotions to achieve instant beauty results, as well as to explore strategies for reducing the number of individuals harmed by the use of such products. The research employs a normative juridical approach, which focuses on assessing existing legal norms designed to protect consumers. The findings indicate that many women today adhere to beauty standards that emphasize having light skin, encouraging them to compete in purchasing and using high-dose body lotions without adequately understanding the product ingredients, which are clearly harmful to the skin when used over a prolonged period. Many high-dose body lotion products widely available on e-commerce platforms contain hazardous substances at concentrations exceeding the safety limits established by the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). The use of high-dose body lotions may cause skin irritation and damage skin tissue. Consumers’ awareness of the risks associated with high-dose body lotion products remains low. Therefore, authorities with the appropriate regulatory powers should provide public education, conduct product destruction, and carry out market inspections as measures to prevent future harm.]]>
<![CDATA[Molecular Modeling of An Analog Of Curcumin Compounds Pentagamavunon-0 (PGV-0) And Pentagamavunon-1 (PGV-1) Through Computational Chemistry Methods Ab-Initio HF/4-31G ]]>
<![CDATA[Prakoso, Nurcahyo Iman]]>;
<![CDATA[Hakim, Lukman]]>;
<![CDATA[Hidayati, Nuri]]>
<![CDATA[ INDONESIAN JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH VOLUME 2, ISSUE 1-2, 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Chemistry Department, Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1474.984 KB)
|
DOI: 10.20885/ijcr.vol2.iss1.art4
<![CDATA[Breast cancer is the second largest number of cancer cases in Indonesia, after cervical cancer. The growth of these cancer cells can be prevented with compounds Pentagamavunon-0 (PGV-0) and Pentagamavunon-1 (PGV-1). This compound is an analog of curcumin compounds that have anti breast cancer activity. Modeling the structure of compound PGV-0 and PGV-1 through computational chemistry methods Ab-initio HF/4-31G could be used to predict the geometry and structure elucidation spectra associated with pharmacological activity such as anticancer compounds theoretically.This research involves modeling the structures and spectra prediction calculation compounds PGV-0 and PGV-1 by computational chemistry methods Ab-initio HF/4-31G, using Gaussian03W. The result using Ab-initio HF/4-31G method then compared with data from experimental geometry and the results of calculations with AM1.The results showed that computational chemistry methods Ab-initio HF/4-31G calculations give better results for modeling the structure compared semiempirik method AM1.]]>
<![CDATA[Perbandingan Status antara Pekerja Freelance dengan Pekerja Tetap ]]>
Arifin, Miftahul;
<![CDATA[Hidayati, Nuri]]>;
<![CDATA[Maryulianto, Maryulianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v10i1.37274
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan bentuk perjanjian kerja antara pekerja freelance dan pekerja tetap serta mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi oleh pekerja freelance dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif, menelaah norma hukum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja tetap terikat melalui PKWTT atau PKWT yang diatur rinci secara formal, sedangkan pekerja freelance umumnya menggunakan perjanjian berbasis proyek yang mengacu pada asas kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata. Kesimpulannya, terdapat kesenjangan perlindungan hukum yang signifikan di mana pekerja freelance tidak memiliki hak normatif otomatis seperti jaminan sosial dan pesangon karena statusnya yang sering kali tidak memenuhi unsur hubungan kerja formal. Diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif untuk melindungi pekerja di era digital.]]>
