Articles
<![CDATA[PDF TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN KARENA FAKTOR NAFKAH (Studi Pada Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2022/PA.Btm) ]]>
<![CDATA[Isminanda, Syefira]]>;
<![CDATA[Hidayati, Nuri]]>;
<![CDATA[Jatmiko, Krisno]]>;
<![CDATA[Sutiyani]]>
<![CDATA[ JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Lawnesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan karena nafkah sebagai alasan perceraian dan untuk mengetahui akibat hukum dari perceraian karena faktor nafkah dalam putusan nomor 1055/Pdt.G/2022/PA.Btm. Penelitian ini dilakukan di Batam dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini, penelitian ini mengambil objek di Pengadilan Agama Batam. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif.Sifat penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat penelitian kepustakaan (library research). Faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan, adalah Menurut pasal 38 UndangUndang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan: Perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu Kematian, Perceraian, dan Atas Keputusan Pengadilan. Alasan perceraian karena faktor nafkah banyak terjadi dimasyarakat ini. Pada akhirnya Pihak istri yang memilih untuk membawa kasus ini ke pengadilan putusnya perkawinan dengan harapan status hukum terhadap perkawinan menjadi jelas. Majelis Hakim berupaya agar para pihak berdamai, namun apabila tidak berhasil maka hakim akan meneruskan acara pada pemeriksaan perkara yang diakhiri dengan putusan hakim. Akibat hukum dari perceraian karena faktor nafkah (Studi Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2022/PA.Btm). Akibat hukum putusnya perkawinan karena faktor nafkah, apabila ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan dapat menyebabkan ikatan perkawinan antara suami dan istri menjadi putus demi hukum, yaitu hukum islam. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 30 sampai dengan pasal 34.]]>
<![CDATA[PDF TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Pada Putusan Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby) ]]>
<![CDATA[Mulya, Bathara]]>;
<![CDATA[Nurfransiska, Ferika]]>;
<![CDATA[Lutfianidha, Redyana]]>;
<![CDATA[Hidayati, Nuri]]>
<![CDATA[ JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Lawnesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materi terhadap pelaku tindak pidana penipuan berdasarkan Kasus Putusan Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby serta untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Kasus Putusan Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby. Penelitian ini dilaksanakan dalam Wilayah Pengadilan Negeri Surabaya. Penulis memperoleh data dengan menganalisis kasus putusan dan mengambil data dari kepustakaan relevan yaitu literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut serta mengambil data secara langsung dari sebuah putusan pengadilan. Dari penelitian yang dilakukan penulis diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby menyatakan bahwa terdakwa Fariz Zulfikar als Kadut Bin Basuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan telah sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa. Pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara tindak pidana penipuan dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby adalah oleh majelis hakim terdakwa dipidana penjara 8 (delapan) bulan pidana penjara karena terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan masih sangat ringan, tidak cukup untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya dan khalayak ramai pada umumnya, sebagai fungsi pidana pada mestinya.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik ]]>
<![CDATA[Lutfianidha, Redyana]]>;
<![CDATA[Hidayati, Nuri]]>;
<![CDATA[Laowo , Barnabas]]>;
<![CDATA[Dawolo, Olianus]]>
<![CDATA[ JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Lawnesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam era digital, transaksi elektronik telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Namun, dengan meningkatnya penggunaan transaksi elektronik, perlindungan konsumen menjadi isu yang semakin penting. Artikel ini membahas berbagai aspek hukum yang melindungi konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia, mencakup peraturan yang berlaku, tantangan yang dihadapi, dan solusi yang dapat diterapkan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang memadai, masih terdapat kekurangan dalam implementasi yang perlu diperbaiki untuk memastikan perlindungan konsumen yang optimal.]]>
<![CDATA[ANALISIS DAMPAK WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH ]]>
<![CDATA[Hidayati, Nuri]]>;
<![CDATA[Zebua, Indah Erdasari]]>;
<![CDATA[Dakhi, Elni Fitriani]]>
<![CDATA[ JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Lawnesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA["Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Autentik Sewa-Menyewa Tanah" membahas konsekuensi hukum dari pelanggaran kontrak sewa-menyewa tanah yang dibuat secara resmi di hadapan pejabat berwenang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Wanprestasi, yang merujuk pada ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap isi perjanjian, dapat memicu sengketa hukum. Penyelesaian sengketa ini tidak membedakan antara penolakan terhadap autentisitas akta dengan isi perjanjian. Studi ini bertujuan untuk meneliti konsekuensi hukum dari wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa tanah yang diatur dalam akta autentik, serta untuk mengidentifikasi opsi hukum yang tersedia bagi pemberi sewa terhadap penyewa yang melanggar perjanjian setelah masa berakhir. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, disimpulkan bahwa pihak yang merugi akibat wanprestasi berhak menuntut pemenuhan kewajiban sesuai isi perjanjian serta dapat meminta ganti rugi. Undang-undang menyediakan opsi hukum non-litigasi dan litigasi sebagai upaya untuk menegakkan haknya. Apabila akta autentik perjanjian sewa-menyewa tanah telah memenuhi syarat dan memiliki kekuatan pembuktian, pihak pemberi sewa dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek yang menjadi sengketa untuk menegakkan haknya sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Keadaan Memaksa (Force Majeure): Legal Analysis of Cancellation of Agreement Based on Force Majeure ]]>
<![CDATA[Christina Bagenda]]>;
<![CDATA[Sri MurniSri Murni]]>;
<![CDATA[Yuko Fitrian]]>;
<![CDATA[Cahya Andika]]>;
<![CDATA[Nuri Hidayati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56338/jks.v7i12.6569
<![CDATA[Perjanjian merupakan bentuk kesepakatan yang menciptakan hubungan hukum dan kewajiban antara para pihak. Di Indonesia, ketentuan force majeure diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Namun, penerapan konsep ini memunculkan tantangan, terutama dalam menafsirkan apakah suatu keadaan memenuhi kriteria force majeure. Selain itu, keberadaan klausul force majeure dalam perjanjian menjadi elemen penting untuk menentukan konsekuensi hukum yang timbul. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek yuridis force majeure, termasuk pengaturan hukum, kriteria penentu, pengaruh klausul force majeure, serta dampaknya terhadap pembatalan perjanjian. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan konsep hukum kontrak. Analisis dilakukan untuk menggali pengaturan force majeure di Indonesia serta membandingkannya dengan praktik internasional. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan force majeure di KUHPerdata memberikan perlindungan hukum bagi debitur, namun interpretasinya sering kali memerlukan pembuktian tambahan. Klausul force majeure dalam perjanjian dapat membantu meminimalkan sengketa dengan memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai keadaan yang termasuk force majeure dan langkah hukum yang dapat diambil.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Faktor Terjadinya Perkawinan di Usia Dini ]]>
<![CDATA[Sela Rahmadana Sari]]>;
<![CDATA[Nuri Hidayati]]>
<![CDATA[ Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 1 (2025): Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/konstitusi.v2i1.417
<![CDATA[Marriage at an early age is a phenomenon that still occurs in various parts of the world, including Indonesia. This research aims to analyze the factors that cause marriage at an early age and its juridical implications based on applicable laws and regulations. The research method used is a qualitative approach with normative juridical analysis, which involves literature study and interviews with various parties, including community leaders, parents and teenagers. The research results show that the factors causing marriage at an early age include social pressure, cultural norms, poverty and lack of education. In addition, although Law no. 16 of 2019 has set a minimum age limit for marriage, implementation of the law still faces various challenges, such as community non-compliance and lack of socialization regarding these regulations. This research recommends the need to increase public education and awareness about the negative impacts of marriage at an early age as well as strengthening the role of child protection institutions in preventing this practice. In this way, it is hoped that a safer and more supportive environment for children's development can be created.]]>
<![CDATA[Juridical Review Of Sharing Joint Assets As Banking Credit Collateral: Analysis of Decision Number 1436/Pdt.G/2017/PA.Ckr ]]>
<![CDATA[Nuri Hidayati]]>;
<![CDATA[Widi Harsono]]>
<![CDATA[ International Journal of Law and Society Vol. 1 No. 2 (2024): April : International Journal of Law and Society ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62951/ijls.v1i2.17
<![CDATA[Joint assets are property acquired by a married couple, husband and wife can act on their joint assets with the consent of both parties. Marital Property Law has an important position in family life even when the marriage is still ongoing. In an activity regarding money loans at a bank, there is usually a handover of debt guarantees provided by the debtor to the creditor. In this case the debtors use joint assets as collateral for their credit agreement. The purpose of writing this thesis is to determine the legitimacy of using joint assets as collateral and the status of these joint assets by analyzing various sources of applicable law in Indonesia. In this analysis, it was found that joint assets used as collateral for credit cannot be processed in terms of assets back and forth until the obligation debt of debtors is completed.]]>
<![CDATA[Status Hukum Penggunaan Tanah Bekas Rel Kereta Api yang Dikuasai dan Disewakan oleh Perorangan: Legal Status of Use of Former Railway Land that is Controlled and Rented by Individuals ]]>
<![CDATA[Nuri Hidayati]]>;
<![CDATA[Cahya Andika]]>;
<![CDATA[Muhammad Rizal Rachman]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 4: April 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56338/jks.v8i4.7616
<![CDATA[Tanah yang berasal dari bekas rel kereta api termasuk kategori aset milik negara yang secara hukum dikuasai langsung oleh negara atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Dalam praktiknya, banyak individu menguasai tanah tersebut secara fisik dan bahkan menyewakannya kepada pihak lain tanpa izin atau dasar hukum yang jelas. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama mengenai status legal penguasaan dan penyewaan tanah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum penggunaan tanah bekas (eks) rel kereta api yang disewakan oleh individu berdasarkan perspektif hukum agraria dan hukum pengelolaan aset negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguasaan dan penyewaan tanah negara oleh perorangan tanpa hak resmi adalah perbuatan melanggar hukum (PMH) dan dianggap sebagai penguasaan tanpa hak serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah penertiban dan penegakan hukum dari pihak berwenang untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset negara.]]>
<![CDATA[Analisis SWOT Pentingnya Fasilitas Dan Layanan Lembaga Keuangan Bank Konvensional Di Kecamatan Singojuruh ]]>
<![CDATA[Prasetyo, Nur]]>;
<![CDATA[Hidayati, Nuri]]>
<![CDATA[ MOMENTUM : Jurnal Sosial dan Keagamaan Vol 13 No 2 (2024): MOMENTUM NOVEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58472/momentum.v13i2.158
<![CDATA[One sector that can realize regional economic development includes the presence of financial institutions which are often considered the heart and driving force of a country's economy. This can be seen in the lack of banking financial institutions in the Singojuruh District area until now, so that it has an impact on regional income such as handling tax payments, salaries, pensions or other financial transactions related to bank financial institutions carried out in other areas close to Singojuruh District, Banyuwangi Regency. This type of research is descriptive qualitative. The type of method used in this research is field methods (field research). In this study, the data that has been collected is analyzed using the Internal Factor Evaluation (IFE) and (EFE) Matrix. For identification in this research, the SWOT matrix is used internally and externally. The conclusion is to expand a representative banking network, take advantage of regional, land and educational advantages with the availability of mobile banking services, optimize the performance of human resources to speed up the process of banking product services and information and expand the reach of banking services or units.]]>
<![CDATA[Pengaturan Pemberian Kompensasi Bagi Pekerja dalam Hubungan Kerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ]]>
<![CDATA[Hidayati, Nuri]]>;
<![CDATA[Lutfianidha, Redyana]]>;
<![CDATA[Dewi, Rinda Atika]]>
<![CDATA[ MOMENTUM : Jurnal Sosial dan Keagamaan Vol 13 No 2 (2024): MOMENTUM NOVEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58472/momentum.v13i2.159
<![CDATA[The purpose of writing this article is that workers who are in an employment relationship based on a Specific Time Work Agreement (PKWT) have the right to receive compensation money in accordance with statutory provisions. The research method used is juridical-normative, namely legal research by examining statutory regulations and literature study (secondary material). PKWT is an agreement between workers and employers to enter into an employment relationship for a certain period of time at the company's choice when recruiting workers. The motive behind this choice is the entrepreneur's desire to achieve large profits with small capital. However, since the implementation of the PKWT provisions in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 35 of 2021 concerning Specific Time Work Agreements (PKWT), Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment Relations has become different. That PKWT system workers whose contract period has ended are entitled to receive compensation money from the Company as regulated in Article 15. If the compensation money is not given then the company (entrepreneur) will receive administrative sanctions in the form of a written warning, restrictions on business activities, partial or complete temporary suspension production equipment, and freezing business activities in accordance with the provisions of Article 61 of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Specific Time Work Agreements (PKWT), Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment Relations.]]>
