Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.138
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BILANCIA Al-Maslahah Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab Justness : Jurnal Hukum Politik dan Agama Hunafa: Jurnal Studia Islamika Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Familia: Jurnal Hukum Keluarga COMPARATIVA: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum Journal of Sharia (JOSH) Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Ethics and Law Journal: Business and Notary An-Nahdlah: Journal of Islamic Studies Anayasa Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Pappaseng: International Journal of Islamic Literacy and Society
Ahmad Arief
UIN Datokarama Palu
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Menyoal Etika Profesi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif Risalatul Qada ‘Umar Andi Muh. Taqiyuddin BN; Ahmad Arief; Muh. Sadli Sabir; Nur Alimahmudrikah R
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 11 (2023): Desember
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10401646

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menyoal etika Profesi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) perspektif Risalatul Qada ‘Umar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah library research. Metode pengumpulan data  yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa; dengan adanya pelanggaran prinsip imparsialitas dan indepedensi oleh Anwar Usman selaku ketua Mahkamah Konstitusi dianggap berpotensi menyalahi atau mengggerus beberapa asas-asas yang terkandung dalam Risalah al-Qada Umar yang juga sejalan dengan kode etik kehakiman, yaitu asas kemandirian, asas profesionalitas, memiliki kepribadian yang tak tercela, asas persamaan dan keadilan dengan tidak membeda-bedakan orang yang berperkara, dan asas perdamaian.
Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Kajian Terhadap Fatwa Covid 19 Mustaufiq; Ahmad Arief; Abdul Qadir Gassing; Abdul Wahid Haddade
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.v1i3.54

Abstract

Abstract The purpose of this research is to reveal MUI's fatwa method in the study of fatwa covid 19. This research is qualitative research, the type of research is library research. The data collection method used is literature study. The research results show that; 1) There are seven fatwas that generally discuss covid 19, namely fatwa numbers 14, 17, 18, 28, 31, 36 in 2020 and number 14 in 2021. With the classification of fatwas issued in 2020, it generally discusses the organization of worship for people affected by covid 19, medical personnel who carry out their duties and worship. The organization of worship will regulate prayer in the mosque or at home, stretching the prayer sash, changing Friday prayers to rawatib prayers. All of these provisions are based on the arguments of the Qur'an, Hadith, and fiqh rules.  2) Based on the existing classification, fatwa covid 19 is a fatwa related to worship and permits aztrazeneca products. On the issue of worship, it can be seen that the fatwa pattern used is to use sharia concessions on the basis of difficult or emergency situations that occur. As for the use of astrazeneca that contains pork trypsin, MUI does not legalize it but only permits it based on the five conditions mentioned in the fatwa. The loss of the five supporters of permissibility results in the loss of emergency and makes astrazeneca haram again. Keywords: Fatwa, MUI, Covid 19. Abstrak Tujuan riset ini untuk mengungkap metode fatwa MUI dalam kajian terhadap fatwa covid 19. Riset ini merupakan riset kualitatif, jenis riset  adalah riset kepustakaan. Metode pengumpulan data  yang digunakan adalah studi literatur. Hasil riset menunjukan bahwa; 1) Terdapat tujuh fatwa yang secara umum membahas covid 19, yaitu fatwa nomor 14, 17, 18, 28, 31, 36 pada tahun 2020 dan nomor 14 tahun 2021. Dengan klasifikasi fatwa yang keluar pada tahun 2020 secara umum membahas tentang penyelenggaraan ibadah orang yang terkena covid 19, para tenaga medis yang melaksanakan tugas dan ibadahnya. Penyelenggaraan ibadah nantinya mengatur shalat di masjid atau di rumah, perenggangan saf shalat, perubahan shalat jumat menjadi shalat rawatib. Keseluruhan ketentuan ini didasarkan pada dalil-dalil al-Quran, Hadis, dan kaidah fikih.  2) Berdasarkan klasifikasi yang ada pada fatwa covid 19 adalah fatwa berkaitan ibadah dan membolehkan produk aztrazeneca. Pada persoalan ibadah, maka terlihat pola fatwa yang digunakan adalah menggunakan keringanan-keringanan syariat atas dasar keadaan sulit atau darurat yang terjadi. Sedangkan pada penggunaan astrazeneca yang mengandung tripsin babi, MUI tidak menghalalkan juga tetapi hanya membolehkan berdasarkan lima ketentuan yang telah disebutkan dalam fatwa. Hilangnya kelima pendukung kebolehan mengakibatkan hilangnya kedaruratan dan membuat astrazeneca kembali haram.
ACCEPTANCE OF ASHAB AL-SHAFII ON THE CHANGES OF QAUL QADIM AND QAUL JADID OF IMAM SHAFI’I Arief, Ahmad; Kurniati, Kurniati; Misbahuddin, Misbahuddin
Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol 19 No 2 (2022): Hunafa: Jurnal Studia Islamika
Publisher : State Islamic University of Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/jsi.Vol19.Iss2.683

Abstract

Tulisan ini mencoba untuk mengkaji perbedaan ashab al-Syafii dari mazhab al-Syafii khususnya dalam dinamika qaul Qadim dan qaul jadid. Mazhab al-Syafii merupakan mazhab yang memiliki ushul fiqh dan hasil ijtihad Imam al-Syafii tetapi pada perjalanannya, ditemukan banyak sekali pendapat berbeda dalam mazhab yang sumbernya bisa dari Imam al-Syafii sendiri atau para ashab al-Syafii. Melihat fenomena yang ada maka tulisan ini hadir untuk menjawab Bagaimana bentuk penerimaan para ashab al-syafii terhadap pendapat fikih imam al-Syafii. Metode riset kepustakaan dengan menganalisis isi dari beberapa sumber utama mazhab al-Syafii dan dideskripsikan untuk menjawab pokok pertanyaan dalam tulisan. Respon penerimaan ashab al-Syafii diklasifikasi dalam 3 bentuk, yang pertama bentuknya dengan menguatkan fikih Qadim atas fikih jadid, yang kedua dengan menerima fikih jadid dan meninggalkan Qadim dan yang terakhir dengan tarjih atas pendapat al-Syafii yang lebih dari satu riwayat.
MAQĀṢID AL-SHARI'AH THEORY BY IMAM AL-SYĀṬIBĪ Azis, Muh. Ilham; Eril, Eril; Taqiyuddin BN, Andi Muh.; Salam, Abdul; Arief, Ahmad
ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 2 No. 1 (2024): ANAYASA
Publisher : PT. Altin Riset Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61397/ays.v2i1.191

Abstract

The purpose of this study is to explain the theory and application of Maqāṣid al-Syari'ah from al-Syāṭibī's perspective. This research is qualitative, the type of research is library research. The data collection method used is a literature study. The results showed that; First, Maqāṣid al-Syari'ah is the central theme that became the foundation of Imam al-Syatibi in determining the law. According to Imam al-Syatibi, the main purpose of Maqāṣid al-Syari'ah is to organize the natural order by realizing maslahah and avoiding damage. Departing from the purpose of istinbat all laws in Islam which is the essence of maqasid al-Syariah that is implied and explicit, it is impossible to realize hifz al-din with the intention or purpose of neglecting hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz al-mal, and hifz al-'aql. Second, the application of Maqāṣid al-Shari'ah can be seen in the adoption of three maslahat, namely primary, secondary, and tertiary maslahat in contemporary muamalah. For example, the application of primary maslahat in the use of AstraZeneca vaccine which contains elements from pigs. Furthermore, the application of secondary maslahat to the practice of Islamic mutual funds is considered very urgent, because not a few have property, but are unable to manage or organize it. As for the application of tertiary maslahat in transactions via telephone, internet, instagram, WhatsApp, and other social media applications.
PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM Muh. Taqiyuddin BN, Andi; Arief, Ahmad; Fadli
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v4i1.83

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengungkap sejarah pembaruan hukum keluarga Islam di dunia Islam, faktor-faktor pemicu pembaruan hukum keluarga di dunia Islam,  tujuan pembaruan hukum keluarga di dunia Islam,  metode pembaruan hukum keluarga Islam, dan muatan reformasi hukum keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah library research. Metode pengumpulan data  yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa; 1) Reformasi hukum keluarga baru terjadi pada perengahan dasawarsa kedua abad ke duapuluh, tepatnya tahun 1915. Sekali lagi, reformasi hukum keluarga ini dimulai dari Turki. Turki Usmani menjadi negara pertama yang melakukan reformasi hukum keluarga dengan keluarnya dua keputusan Khalifah Dinasti Usmaniyah (two imperial decrees), Sultan Muhammad V, mengenai hak para isteri.  2) Faktor pemicu pembaruan hukum kelurga di dunia Islam:  Ekonomi,  Politik, Hukum, dan Sosial.  3) Tujuan Pembaruan Hukum Keluarga Islam:  unifikasi hukum perkawinan, mengangkat status wanita, dan merespon perkembangan zaman.  4) Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam: The procedural expedient, The eclectic expedient,   the expedient of re-interpretation,  The expedient of administrative orders, dan ketetapan-ketetapan hakim.  5) Muatan Reformasi Hukum Keluarga Islam: Umur minimal kebolehan kawin,  peranan wali dalam nikah, pencatatan nikah, keuangan perkawinan,  poligami,  nafkah isteri, talak di muka pengadilan, hak-hak isteri yang dicerai,  masa hamil dan akibat hukum, pemeliharaan anak setelah cerai, hak waris pria-wanita,  wasiat bagi ahli waris, dan pengelolaan wakaf keluarga.
Sharia Legal Certainty in Boycotts: Assessing the Implications of Fatwas on Socio-Economic Justice Nadia; Arief, Ahmad; Turobovich, Juraev Abror
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 7 ISSUE 1, JUNE 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mazahibuna.vi.52254

Abstract

This study aimed to examine the effectiveness of Fatwa No. 14/Ijtima' Ulama/VIII/2024 in clarifying the ambiguities of No. 83 of 2023, which addresses the boycott of products affiliated with Israel. The legal certainty provided by Fatwa No. 14, its role in guiding the public and businesses, and its broader socio-economic implications were evaluated. The study adopted content analysis, historiographical review, and documentary to analyze primary and secondary sources, such as official fatwas, policy reports, academic journals, and media reports. This method assesses the fatwa’s clarity, its social impact, and potential economic consequences. The result showed that Fatwa No. 14 aimed to resolve the ambiguity of No. 83 by promoting domestic products, local ownership, and national labor. However, the criteria remain imprecise, particularly concerning foreign ownership limits and the proportion of local raw materials, leading to public confusion and potential economic losses for unrelated businesses. Reactions to the fatwa have been polarized, with some perceiving the decree as a demonstration of economic solidarity, while others criticize the adverse effects of the fatwa on local businesses. This study provides a comprehensive legal and socio-economic assessment of MUI's fatwa on product boycotts, showing legal ambiguities and policy gaps that have yet to be addressed. By bridging Islamic legal studies and economic analysis, the study offers a novel perspective on the intersection of religious decrees and market dynamics. There is also a need for clearer guidelines and regulatory frameworks to ensure the fatwa’s effectiveness while minimizing unintended economic repercussions. In conclusion, this study contributes to the broader discourse on Sharia legal certainty, religious fatwas, and the impact on socio-economic justice.
The Position of the Accountant Profession in the Anathema Hadith for Usury Transaction Actors Ahmad Arief; Abd. Rahman Sakka; La Ode Ismail Ahmad; Rusmin Abdul Rauf
Pappaseng: International Journal of Islamic Literacy and Society Vol. 1 No. 3 (2022): Pappaseng: International Journal of Islamic Literacy and Society
Publisher : Sao Literasi Publisher, Yayasan Pendidikan Khaerul Munif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56440/pijilis.v1i3.49

Abstract

This article aims to analyze the position of the Accountant profession and the hadith of anathema for usury transaction actors. Accountants as prefetions will be indispensable in trasaksi, there is even an order there is a profession that records transactions in the Quran. However, it will be a problem when the transaction is a usury transaction. In the hadith, the Messenger of Allah circumcised the author of usury transactions. In this case it is an accountant. This article is a hadith study that uses a maudūī (thematic) approach. The article finds that there are scholarly disagreements with the profession. There are those who absolutely forbid and there are those who allow on condition that they are allowed on the condition that they try to eliminate the awarid al-muktasabah (a barrier that can be attempted to be removed) namely the inability to detect usury by studying all related elements in usury transactions.
Aligning Fiqh Disaster with Indonesia’s Management Disaster Policy: A Maqāṣid Methodology Review Arief, Ahmad; Sultan, Lomba; Amin, Abd. Rauf Muhammad; Musyahid, Achmad; Syarif, Muhammad Fazlurrahman
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 19 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/mnh.v19i1.12872

Abstract

This study aims to align the principles of fiqh of disasters with Indonesia’s disaster management policies, particularly Law No. 24 of 2007. It seeks to explore how Islamic legal objectives can enrich and complement Indonesia's disaster governance framework. Using a maqāṣid based analytical approach, the research identifies and categorizes key elements within the maqāṣid framework, including concepts, objectives, values, societal groups, universal laws, divine commands, and textual evidences. These components are then systematically examined to evaluate their relevance and alignment with national disaster management strategies. The findings reveal a significant divergence in the interpretation of disaster and disaster management stakeholders between the two paradigms. Indonesian law defines disaster in technical-administrative terms, while fiqh emphasizes theological dimensions, such as divine awareness and submission to God’s will. Furthermore, the integration of religion as a vital element in disaster management remains insufficiently addressed in current policy frameworks. This study offers a novel integration of maqāṣid al-sharīʿah into the context of disaster management, proposing a theological-ethical dimension often overlooked in secular policy discourse. It bridges religious jurisprudence with contemporary disaster governance. The research suggests that involving religious leaders, institutions, and the Ministry of Religious Affairs in all disaster stages of prevention, response, and recovery can strengthen community resilience by fostering spiritual preparedness, psychological support, and culturally grounded disaster literacy.
Roccipi's Analysis of the Policy on the Implementation of Professional Zakat for Civil Servants in Sinjai Regency Andi Muh. Taqiyuddin BN; Muh. Sadli Sabir; Ahmad Arief; Budiarti A Rahman; Abdul Syatar
JOSH: Journal of Sharia Vol. 4 No. 02 (2025): Vol. 04 No. 02 Juni 2025
Publisher : Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/josh.v4i02.2020

Abstract

This study aims to examine Roccipi's analysis of the implementation of professional zakat policy for civil servants in Sinjai Regency. This is a qualitative study. The research design is field research. The results of this study indicate that based on the analysis using the Roccipi method, there is an opportunity to accelerate the implementation of professional zakat for civil servants in Sinjai Regency in the form of the large potential for professional zakat in Sinjai Regency. Additionally, challenges were identified that hinder the implementation of professional zakat for civil servants in Sinjai Regency, including the absence of local regulations specifically governing the implementation of professional zakat for civil servants in Sinjai Regency, an incomplete integration of the muzakki database, low transparency and digitalisation, insufficient socialisation, the absence of performance evaluations for UPZ in relevant agencies, limited understanding among muzakki, differences in perspectives regarding the obligation of professional zakat, insufficient competence of zakat collectors, limited support from the local government and the Ministry of Religion, poor communication among zakat collectors, the insignificant contribution of professional zakat to the local budget, and some civil servants believe that zakat is merely an individual responsibility.
THE CONCURRENT ROLE OF THE CENTRAL AND LOCAL GOVERNMENTS IN ADDRESSING THE POVERTY CYCLE IN INDONESIA Taufik, Muh Bambang; Taqiyuddin BN , Andi Muh.; Arief, Ahmad
ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 3 No. 1 (2025): ANAYASA
Publisher : PT. Altin Riset Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61397/ays.v3i1.414

Abstract

To overcome the cycle of poverty in Indonesia, competition between the central and regional governments creates its challenges. Although various social assistance and economic empowerment programmes have been launched, data from the Central Statistics Agency (BPS) shows that around 9.54% of Indonesia's population still lives below the poverty line in 2023. The reality on the ground shows that the mismatch between policies and the needs of communities at the local level often hinders the effectiveness of programmes. For example, direct cash transfers (BLT) received by communities are often insufficient to meet basic needs due to high living costs. Additionally, overlapping policies and a lack of coordination between the central and local governments cause confusion among beneficiaries. This results in social and economic vulnerability among communities, exacerbating the complexity of poverty issues that should be addressed. Therefore, a more integrated and responsive strategy tailored to local conditions is needed to achieve more effective results in poverty alleviation.
Co-Authors Abd. Rahman Sakka Abdul Qadir Gassing Abdul Rahman Sakka Abdul Wahid Haddade Achmad Musyahid, Achmad Amin, Abd. Rauf Muhammad Andi Muh. Taqiyuddin BN Andi Muh. Taqiyuddin BN Andi Muh. Taqiyuddin BN Azis, Muh. Ilham Budiarti A Rahman Darussalam Syamsuddin Dwi Utami Hudaya Nur Eril, Eril Fadli Fadliah Mubakkirah Haeruddin Kurniati Kurniati La Ode Ismail Ahmad Lomba Sultan Marzuki Marzuki Umar Misbahuddin Misbahuddin Misbahuddin Misbahuddin Muh. Sadli Sabir Muh. Sadli Sabir Muh. Taqiyuddin BN, Andi Muhammad Muhammad Idzhar Muhammad Sadik Sabry Mustaufiq Nadia Nadia Nur Alimahmudrikah R Rusmin Abdul Rauf Samin, Sabri Samsidar Jamaluddin Saude Sugeng, Santoso Suhri Hanafi Syaakir Sofyan Syarif, Muhammad Fazlurrahman Syatar, Abdul Taqiyuddin BN , Andi Muh. Taqiyuddin BN, Andi Muh. Taufik, Muh Bambang Trisnawati Turobovich, Juraev Abror Yusuf D Zumria Zumria